[breaktime-corner] berita militer..
- From: "Saikhu Rochman" <saikhu.rochman@xxxxxxxxxxxxxxxx>
- To: <tea-corner@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Sat, 4 Feb 2012 09:36:09 +0800
Inggris dan Jerman Galau India Pilih Rafale
<http://beritahankam.blogspot.com/2012/02/inggris-dan-jerman-galau-india-pilih.html>
<http://4.bp.blogspot.com/-VRzxVKx3-SQ/Typa7t91McI/AAAAAAAAYhA/C1zI6tzFG8Y/s1600/SR_DSF6870.jpg>
Jalur perakitan akhir Rafale di fasilitas Dassault Aviation di
Bordeaux-Mérignac, Perancis. (Foto: ©Dassault Aviation/S. Randé )
2 Februari 2012, London: Kemenangan jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation,
Perancis dalam tender Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA), pembelian 126
jet tempur senilai 16,4 milyar dolar oleh pemerintah India. Menimbulkan
kegalauan di Jerman dan Inggris, jet tempur Eurofighter Typhoon buatan
konsorsium Inggris, Jerman dan Spanyol kalah dalam tender alutsista terbesar di
dunia saat ini.
Pemerintah Jerman melalui Steffen Seibert juru bicara pemerintah, menyesalkan
keputusan India memilih Rafale dibandingkan Eurofighter, Rabu (1/2).
"Pemerintah Jerman menyesalkan sebuah penawaran dari konsorsium Eurofighter
telah diserahkan, hingga sekarang, tidak diterima," ujar Seibert.
Perdana Menteri Inggris David Cameron pada parlemen mengatakan akan berusaha
keras agar India beralih memilih Typhoon, menurutnya pesawat tempurnya bagus.
Eurofighter jauh lebih baik kemampuannya dibandingkan Rafale dan Cameron akan
berusaha membujuk India melihat dari sisi ini.
Kekalahan ini berakibat hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan di Inggris,
Jerman dan Spanyol.
Angkatan Udara India telah menghitung Rafale lebih murah dibandingkan
Eurofighter dalam harga jual, pembuatan dan biaya perawatan dalam empat dekade
usia pakai pesawat.
Konsorsium Eropa masih berharap pilihan India berubah dan memilih Eurofighter.
India dan Perancis belum melakukan penandatangan kontrak. Valerie Pecresse juru
bicara pemerintah Perancis mengatakan pembicaraan antara Perancis dan India
terkait pembelian 126 jet tempur Rafale akan selesai dalam enam hingga sembilan
bulan.
Pembelian Rafale menghidupkan kembali produksi jet tempur Rafale, setelah gagal
dalam beberapa tender di luar Perancis. Angkatan Udara dan Laut Perancis telah
memotong pembelian pesawat Rafale dari 336 unit menjadi 180 unit. Muamar
Gaddafi mengumumkan akan membeli Rafale sebelum ditumbangkan dari kekuasaanya.
Mantan Presiden Brasil Luiz Inacio de Silva tertarik mengakuisisi 36 unit
Rafale tetapi penggantinya Presiden Dilma Rousseff memilih jet tempur lain.
Dassult diminta menyerahkan 18 unit Rafale yang dibuat di Perancis dalam tiga
hingga empat tahun. Kemudian, sisa pesawat akan dibangun di Hindustan
Aeronautics Ltd (HAL), Bangalore.
Rafale akan memperkuat enam skuadron AU India, setiap skuadron diperkuat 21
pesawat. Rafale dapat mendarat di kapal induk yang dioperasikan AL India, ini
kelebihannya dibanding Eurofighter. Rafale hanya memerlukan landasan sepanjang
1300-1400 kaki, cocok dioperasikan di pangkalan dekat perbatasan. Dua mesin
Snecma M88 membuat Rafale terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan
afterburner. Radar Thales Active Electronically Scanned Array (AESA) akan
dipasang di Rafale dan India mensyaratkan alih teknologi AESA dalam kontrak
pembelian.
Angkatan Udara India telah menyeleksi enam jet tempur, Boeing F/A-18 Super
Hornet, Lockheed Martin F-16IN Super Viper, Mikoyan MiG-35, Saab Gripen NG,
Eurofighter Typhoon dan Dassult Rafale.
Pemerintah India selalu membeli alutsista dari luar negeri dalam jumlah besar
dan disertai syarat alih teknologi. Naif rasanya, suatu negara membeli
alutsista secara retail dari luar negeri mempersyaratkan alih teknologi dan
bebas embargo.
India juga memesan alutsista dalam negeri dalam jumlah besar. HAL mengumumkan
telah memperoleh pesanan 159 helikopter Dhruv untuk Angkatan Darat India. HAL
juga akan memproduksi ratusan jet tempur Tejas untuk AL dan AU India.
Lebih Canggih, RI Pilih Pesawat Intai Israel
<http://defense-studies.blogspot.com/2012/02/lebih-canggih-ri-pilih-pesawat-intai.html>
02 Februari 2012
UAV buatan Israel telah dipakai di banyak negara, teknologi autonomous UAV
secara penuh dan predikat "battle proven" untuk UAV berjenis MALE dan HALE baru
dikuasai oleh Amerika dan Israel (photo : Canada DoD)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Simpang siur pembelian pesawat intai UAV buatan
Israel Aerospace Industries (IAI) oleh TNI AU bukan sekadar isu. Kepala Pusat
Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Hartind Asrin,
mengatakan pembelian pesawat tanpa awak itu dimasukkan dalam daftar belanja TNI
AU periode 2010-2014. Dijelaskannya, pembelian pesawat buatan Israel lebih
didasarkan pada persoalan teknis.
Setelah dilakukan diskusi dan kajian matang, papar Hartind, TNI AU menjatuhkan
putusan untuk membeli pesawat intai Israel. Pihaknya juga mengharap pembelian
yang ditujukan untuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutista) ini
tidak dikait-kaitkan dengan isu macam-macam. Seperti, Israel digolongkan
sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) maupun isu lain yang tidak ada
hubungannya dengan penambahan kekuatan matra udara.
"Pesawat ini kualitasnya bagus, paling canggih. Karena industri pertahanan
mereka paling maju," kata Hartind, Kamis (2/2). Pembelian pesawat ini
menggunakan mekanisme pembiayaan kredit ekspor.
Meski begitu, pihaknya tidak tahu kapan pesawat intai UAV tersebut datang ke
Indonesia. "Kami berharap pada 2012 ini paling sedikit tiga pesawat UAV datang.
Tapi, tidak tahu lagi setelah DPR ramai begini." ujar Hartin.
TNI AU Berencana Beli 16 Pesawat Tanpa Awak Israel
02 Februari 2012
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mabes TNI AU mengakui berencana membentuk satu
skuadron pesawat tanpa awak alias unmanned aero vehicle (UAE). Kepala Dinas
Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, menyatakan kebutuhan TNI AU
yang mendesak di antaranya adalah pemenuhan pesawat tanpa awak.
Azwan mengaku, pesawat intai diperlukan untuk membantu operasionalisasi TNI AU
dalam merekam data potensi ancaman wilayah perbatasan dari udara. "Kami ingin
membentuk satu skuadron atau 16 unit pesawat tanpa awak," kata Azwan kepada
Republika, Kamis (2/2).
Menurut Azwan, TNI AU dalam kapasitas sebagai operator atau pengguna pesawat.
Adapun pemilihan pesawat dan dari mana negara tempat pembelian pesawat menjadi
kewenangan penuh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Karena itu, pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa akhirnya pilihannya jatuh
kepada pesawat buatan Israel. "Kami hanya menyodorkan pesawat intai yang bisa
terbang selama 10 sampai 13 jam. Yang memilih spesifikasi itu Kemenhan,"
terangnya.
PTDI Bisnis Simulator Pesawat
<http://defense-studies.blogspot.com/2012/02/ptdi-bisnis-simulator-pesawat.html>
02 Februari 2012
Simulator helikopter Bell-412 (photo : Kaskus Militer)
JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai melakukan ekspansi bisnisnya
dengan membuat simulator pesawat. Pengembangan tersebut tidak jauh bisnis utama
perusahaan yaitu membuat pesawat dan komponen pesawat. Direktur Aircraft
Service PT DI Rudi Wuraskito mengatakan, sudah ada beberapa unit simulator yang
berhasil dibuat. Misalnya untuk pesawat jenis CN 235 dan Helikopter Super Puma.
Tidak hanya itu, perusahaan yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang
Nasional (IPTN) tersebut juga membuat simulator untuk kapal laut. "Ada 3-4
simulator yang sudah kita buat," ungkap Rudi.
Untuk 1 unit simulator CN 235, lanjut Rudi, dijual seharga USD 12 juta.
Sementara simulator Super Puma harga jualnya tidak diketahui. Sebab, PT DI
hanya salah satu pemasok komponen. Bukan kontraktor utama. Tapi, untuk 1
unitnya perusahaan yang berpusat di Bandung tersebut mendapatkan USD 3 juta.
"Itu sebagian saja. Kita subkontraktor. Kontraktor utama di Kementerian
Pertahanan," katanya.
Menurut Rudi, PT DI baru mau fokus menekuni bisnis simulator tersebut. Dulunya,
perseroan tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena diminta fokus membuat
pesawat saja."Awal kita membuat simulator karena ada yang minta. Malaysia yang
memiliki 8 pesawat CN 235 meminta dibuatkan simulatornya. Super Puma karena TNI
Angkatan Udara butuh. Cuma kita sifatnya membantu. Ada main kontraktor," kata
Rudi.
Ditegaskan Rudi, saat ini pihaknya belum bisa langsung bersaing dengan produsen
simulator lainnya. Terutama dari sisi branding. Harus dibangun kepercayaan
dengan konsumen terlebih dahulu. "Kita lakukan kerja sama dengan yang sudah
branded. Sehingga lebih murah harganya," ucap Rudi.
Untuk membuat simulator, tambah Rudi, hal utama yang diperlukan adalah data
base pesawat. Data perilaku pesawat pasti dimiliki pabrik. Hanya, untuk
mendapatkan data base tersebut tidak mudah. Harganya pun sangat mahal, mencapai
20 persen dari total harga simulator. "Kalau harga simulator USD 10 juta, maka
data basenya USD 2 juta. Kalau bikin sendiri pakai teknologi kita bisa saving
30-40 persen. Ada penghematan yang cukup banyak," katanya.
Dikatakan Rudi, dalam 4-5 tahun mendatang diharapkan PT DI sudah mampu bersaing
dengan produsen simulator lainnya. Saat ini, perusahaan sedang merintis dari
yang keculu. Jika langsung memulai dengan besar banyak yang tidak percaya.
"Simulator banyak ke aplikasinya. Sejauh ini kita lihat produk karena pesawat
terbangnya apa," ujarnya. (cdl)
Pemda Dilarang Terima Bantuan Militer dari AS
<http://3.bp.blogspot.com/-_bgh8BWMfhA/TyoUas-QgiI/AAAAAAAAYgo/mESLhRH15Ng/s1600/01+pemeliharaan+kri.jpg>
Korvet kelas Sigma di dermaga Ujung Surabaya. (Foto: Koarmatim)
2 Pebruari 2012, Jakarta: Pemerintah Provisin (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut)
diminta tidak mengambil keputusan sendiri soal bantuan berupa dukungan militer
untuk menjaga perbatasan laut dari Amerika Serikat (AS). Setiap bantuan dari
luar negeri dalam bentuk apapun harus melalui pemerintah pusat.
Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar
Moenek, Kamis (2/2). "Penerimaan bantuan luar negeri tidak termasuk wewenang
pemda (pemerintah daerah). Ada baiknya Gubernur Sulawesi Utara konsultasi
dengan pemerintah pusat dan DPR," kata Reydonnizar.
Dia mengingatkan, sebelum menerima bantuan penjagaan militer perbatasan dengan
Filipina tersebut, harus ada kesepakatan yang melibatkan Kementerian Keuangan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan,
Kementerian Pertahanan.
Karena itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sulut tidak gegabah menerima bantuan,
apalagi Kemendagri belum menerima laporan tersebut secara resmi. Meski begitu,
pihaknya menyatakan, pengelolaan wilayah perbatasan bukan menjadi ranah
Kemendagri. "Kami hanya mengelola potensi wilayah perbatasan. Soal pertahanan
bukan ranah kami," ujar Reydonnyzar.
AS menawarkan bantuan ke Indonesia untuk memperkuat keamanan di kawasan Laut
Sulut, salah satunya yang berbatasan dengan Filipina. Wakil Gubernur Sulawesi
Utara (Sulut) Djouhari Kansil, Selasa (24/1), menggelar pertemuan dengan Deputy
Political Counselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Daniel Rochman dan Kapten
Adriaan J Jansen dari Angkatan Laut AS.
"Pertemuan ini mendiskusikan bentuk-bentuk dukungan Amerika Serikat dalam
rangka memperkuat pengamanan perbatasan di Sulawesi Utara yang memiliki daerah
berbatasan dengan negara tetangga seperti Filipina," ungkap Juru Bicara Pemprov
Sulut, Christian Sumampow.
Bantuan Militer AS untuk Keamanan Maritim Indonesia
Dari tahun anggaran 2006 hingga 2008, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah
memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS atau sekitar Rp 510 miliar
lebih melalui the National Defense Authorization Act Section 1206. Bantuan itu
untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim
terpadu atau IMSS.
Sistem pengawasan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi strategis, seperti
Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.
Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk
mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan
Indonesia dan internasional.
"Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan
ikan secara ilegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah
Indonesia maupun di perbatasan," kata laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia
seperti dikutip Republika, Rabu (1/2).
IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim,
seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta
menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan
Filipina.
IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan
sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan,
menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan. Dalam
sistem ini, juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan,
kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan
transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas.
"Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang
tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal."
IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setelah dilakukan uji
coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut
Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal
berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta
dan Surabaya).
Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah
perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS
untuk pemeliharaan hingga 2014.
Other related posts:
