[list_indonesia] [ppiindia] Krisis Panduan di Ruang Publik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 11 Mar 2005 22:18:19 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/12/opini/1600950.htm
Sabtu, 12 Maret 2005
Krisis Panduan di Ruang Publik
Oleh Garin Nugroho
SEORANG ahli tata cahaya panggung dengan keterampilannya mampu memberi fokus
pada peristiwa yang diinginkan kepada penonton lewat lampu panggungnya.
Akibatnya, penonton mampu mengikuti ide lewat skenario yang dibangun,
terdeskripsi babak demi babak, yang mengandung panduan dalam hukum drama
yang memikat dan mengajak partisipasi.
Keterlambatan dan ketidaktepatan mengarahkan lampu menjadikan penonton
kehilangan arah, partisipasi, deskripsi ide, dan bangunan skenarionya.
Ilustrasi sederhana itu ditulis Robert B. Reich dalam The Power of Public
Ideas, menunjukkan ide atau kebijakan yang lahir dari kepemimpinan
mengandung beberapa prasyarat utama, yakni perhatian publik lewat strategi
komunikasi, partisipasi yang berproses berdasar pemahaman kebijakan,
negosiasi politik, dan mobilisasi yang didukung panutan sosial terhadap
nilai kenegarawanan yang lahir dari kepemimpinan.
Oleh karena itu, menarik memberi catatan atas kemampuan Pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memandu berbagai persoalan di ruang publik
mengingat ruang publik sebagai ruang sehari-hari bernegara dan bermasyarakat
adalah cermin kualitas roda pemerintahan.
"Kami tidak pernah mendengar pengumuman dana bantuan, kok jatuh ke tangan
orang- orang mampu, bukan kami yang tertimpa musibah." Demikian keluhan
seorang nelayan di Meulaboh, 26 Februari 2005. Bahkan, seorang ibu yang
panik bila air pasang setiap ada gempa di Banda Aceh menanyakan, "Mengapa
tidak dibuat siaran informasi khusus wilayah bencana sehingga jika terjadi
gempa lagi, pemerintah mampu memberi panduan seketika, yang menjadikan
masyarakat tidak panik dan termakan berbagai isu tentang datangnya tsunami
kedua."
"Biaya sosialisasi itu mahal, kami berusaha, namun sosialisasinya tidak
cukup muncul di masyarakat, ini juga masalah anggaran yang tidak sesuai
waktu dengan penyebaran demam berdarah." Inilah jawaban seorang petugas
kesehatan di sebuah radio swasta. Padahal, musibah semacam ini sudah terjadi
setiap musim hujan dalam periode beberapa tahun.
Hal ini juga berlaku pada kasus tanah longsor di beberapa daerah di Jawa
Barat. Simak kasus kenaikan harga BBM, perdebatan senantiasa dilakukan
menjelang hari-hari pengambilan keputusan kenaikan harga. Karena itu, jangan
heran seorang ibu berucap, "Kenapa yang diomongkan sama terus, kompensasi
pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, itu-itu terus, dan seluruh pemimpin
berlomba menerangkan harga akan dinaikkan. Jika salah satu alasannya adalah
kebijakan energi alternatif, jadikan saja kebijakan energi menjadi bagian
mata pelajaran dari tahap sekolah dasar."
CATATAN sederhana itu sebenarnya merefleksikan beberapa kelemahan panduan
pemecahan masalah di ruang pulik. Pertama, ide dan kebijakan pemerintahan
SBY tidak disertai secara bersamaan dengan tersedianya strategi komunikasi
berbangsa, disertai pilihan skala prioritas terhadap infrastrukturnya.
Contoh, strategi pengelolaan media bersifat publik dan untuk publik. Pada
aspek ini pemerintahan SBY, meski mau mencoba mengembangkan TVRI ke arah
televisi publik, tetapi transformasi itu terasa amat lambat dan tidak
menjadi skala priorotas utama.
Akibatnya, sosialisasi ataupun konsultasi publik terhadap kebijakan
pemerintahan tidak memiliki daya hidup yang mampu memandu masyarakat,
khususnya pada peristiwa emergency karena harus ditayangkan di televisi
swasta. Yang berarti, modal sosial harus dihadapkan dengan modal ekonomi
yang amat mahal dan diseleksi oleh syarat hidup teknokapitalis televisi
swasta. Yakni, diukur oleh kepopuleran dalam skala rating dan kemampuan
membayar waktu tayang yang amat mahal. Sebutlah, sebuah iklan layanan yang
efektif harus membayar sekitar satu setengah miliar rupiah untuk waktu
tayang satu bulan.
Sejarah transformasi krisis mencatat, saat Korea Selatan mengalami
transformasi militer ke demokrasi yang disertai krisis ekonomi, yang pertama
dilakukan adalah membangun strategi komunikasi demokrasi dengan mengubah
televisi propaganda menjadi televisi publik. Dalam penyaluran dana untuk
rakyat miskin, masyarakat Korea Selatan mendapat pemahaman proses, dari
prosedurnya, sistem laporan dan monitoringnya, hingga individu yang
mendapatkan, termasuk ruang bagi debat pro-kontra.
Harus dicatat, salah satu kewajiban televisi publik adalah menayangkan
jalannya kerja dan kebijakan pemerintahan dengan kritis dan partisipatif,
berdasar nilai pentingnya bagi publik, bukan berdasar rating seperti
televisi swasta. Dengan kata lain, pasca-100 hari pemerintahan SBY yang
dipenuhi berbagai pencanangan kebijakan, ibarat sebuah bendungan penuh air,
yang lamban membangun kanal-kanal untuk mengalirkan air ke sawah dan
menggerakkan kerja petani.
Kedua, kebijakan dan program kerja pemerintahan SBY tidak disertai kecepatan
kemampuan transformasi individu-individu kabinet dari berbagai profesi yang
secara umum intelektual untuk menjadi negarawan. Dalam perspektif ini
kenegarawanan adalah kepemimpinan yang menjadikan setiap kebijakan yang
dicanangkan mampu menjadi milik publik. Dalam istilah kenegarawanan
terkandung kesadaran, kualitas dunia sosial kita bukan hanya dibangun oleh
dunia kebijakan dan peraturan serta niat baik, tetapi juga cara kebijakan
itu diantisipasi secara visioner, distrukturkan, dihubungkan dengan
otoritas, dan dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,
sekaligus dinegosiasikan secara terampil dan kadang penuh improvisasi dengan
para politikus dan pengamat politik, dan dikelola dalam panduan komunikasi
di ruang publik dalam lingkup strategi komunikasi berbangsa.
Ketiga, pemerintahan SBY dihadapkan oleh warisan birokrasi yang terus
mengalami pergantian kepemimpinan dan percepatan pergantian berbagai
undang-undang yang begitu banyak berubah, tetapi juga belum banyak yang
mempunyai pedoman pelaksanaannya, termasuk desentralisasi birokrasi.
Akibatnya, birokrasi menjadi kehilangan waktu untuk memberdayakan dirinya,
termasuk dalam mengelola peran panduan pelayanan masyarakat di ruang publik.
Padahal, 60 persen jalannya roda pemerintahan ditentukan pemberdayaan
birokrasi pemerintahan. Karena itu, haruslah disambut gembira pencanangan
reformasi birokrasi oleh pemerintahan SBY.
Sejarah menunjukkan, reformasi Indonesia justru diawali dengan hancurnya
panduan komunikasi di ruang publik. Yakni, peristiwa Mei 1998 yang dipenuhi
kebakaran dan kekacauan sosial, dilanjutkan berbagai konflik di berbagai
daerah. Pada peristiwa itu tidak satu pun pemimpin nasional mampu memberi
panduan ke masyarakat di tengah berbagai kepanikan sosial.
Yang justru muncul secara luar biasa adalah entrepreneurship alamiah dari
masyarakat dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sebutlah dalam bentuk
paling aktual, pengumpulan dana untuk banjir hingga tsunami Aceh oleh
berbagai media cetak atau media audio visual. Inilah sebenarnya modal sosial
yang menghidupkan daya hidup bangsa.
SEPERTI dipidatokan Nixon dalam Silent Majority tahun 1969, bila dipandang
perlu, pemimpin harus siap untuk tidak populer dalam mengambil kebijakan,
seperti halnya keputusan SBY menaikkan harga BBM. Namun, Nixon menambahkan,
jika sikap itu dijalankan, menjadi kewajiban pemimpin untuk menerangkan dan
memandu masyarakat untuk melakukan dukungan lewat pemahaman dan partisipasi.
Di sisi lain, catatan di atas mengisyaratkan, pemerintahan SBY belum
berhasil melakukan terapi kejut sebagai bagian dari panduan, bahkan
sebaliknya, berbagai bencana, musibah dan persoalan gejolak kenaikan harga
BBM sebenarnya adalah terapi kejut bagi kemampuan kerja pemerintahan SBY.
Maka selayaknyalah pemerintahan SBY tidak sekadar terkejut, tetapi mendapat
terapi untuk memperbaiki kemampuan pelaksanaan agenda kerjanya beserta
kemampuan panduannya di ruang publik. Pada perspektif ini, kenegarawanan SBY
diuji, yakni kewaskitaan mentransformasi gelombang bencana menjadi terapi
yang mendorong gelombang panduan untuk kebangkitan.
Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik; Direktur Yayasan SET (Sains
Estetika Teknologi)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Krisis Panduan di Ruang Publik
