** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** bagi adik kelas sma-ku garin-nugroho arah uraianmu sudah lumayan akan lebih joss kalau diteropong pakai "kontras" pola energi vs entropi lalu kita terus simak saja kesanggupan sby hehe --- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "Ambon" <sea@xxxx> wrote: > http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/12/opini/1600950.htm > Sabtu, 12 Maret 2005 > > Krisis Panduan di Ruang Publik > Oleh Garin Nugroho > > > SEORANG ahli tata cahaya panggung dengan keterampilannya mampu memberi fokus > pada peristiwa yang diinginkan kepada penonton lewat lampu panggungnya. > Akibatnya, penonton mampu mengikuti ide lewat skenario yang dibangun, > terdeskripsi babak demi babak, yang mengandung panduan dalam hukum drama > yang memikat dan mengajak partisipasi. > Keterlambatan dan ketidaktepatan mengarahkan lampu menjadikan penonton > kehilangan arah, partisipasi, deskripsi ide, dan bangunan skenarionya. > > Ilustrasi sederhana itu ditulis Robert B. Reich dalam The Power of Public > Ideas, menunjukkan ide atau kebijakan yang lahir dari kepemimpinan > mengandung beberapa prasyarat utama, yakni perhatian publik lewat strategi > komunikasi, partisipasi yang berproses berdasar pemahaman kebijakan, > negosiasi politik, dan mobilisasi yang didukung panutan sosial terhadap > nilai kenegarawanan yang lahir dari kepemimpinan. > > Oleh karena itu, menarik memberi catatan atas kemampuan Pemerintahan Susilo > Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memandu berbagai persoalan di ruang publik > mengingat ruang publik sebagai ruang sehari-hari bernegara dan bermasyarakat > adalah cermin kualitas roda pemerintahan. > > "Kami tidak pernah mendengar pengumuman dana bantuan, kok jatuh ke tangan > orang- orang mampu, bukan kami yang tertimpa musibah." Demikian keluhan > seorang nelayan di Meulaboh, 26 Februari 2005. Bahkan, seorang ibu yang > panik bila air pasang setiap ada gempa di Banda Aceh menanyakan, "Mengapa > tidak dibuat siaran informasi khusus wilayah bencana sehingga jika terjadi > gempa lagi, pemerintah mampu memberi panduan seketika, yang menjadikan > masyarakat tidak panik dan termakan berbagai isu tentang datangnya tsunami > kedua." > > "Biaya sosialisasi itu mahal, kami berusaha, namun sosialisasinya tidak > cukup muncul di masyarakat, ini juga masalah anggaran yang tidak sesuai > waktu dengan penyebaran demam berdarah." Inilah jawaban seorang petugas > kesehatan di sebuah radio swasta. Padahal, musibah semacam ini sudah terjadi > setiap musim hujan dalam periode beberapa tahun. > Hal ini juga berlaku pada kasus tanah longsor di beberapa daerah di Jawa > Barat. Simak kasus kenaikan harga BBM, perdebatan senantiasa dilakukan > menjelang hari-hari pengambilan keputusan kenaikan harga. Karena itu, jangan > heran seorang ibu berucap, "Kenapa yang diomongkan sama terus, kompensasi > pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, itu-itu terus, dan seluruh pemimpin > berlomba menerangkan harga akan dinaikkan. Jika salah satu alasannya adalah > kebijakan energi alternatif, jadikan saja kebijakan energi menjadi bagian > mata pelajaran dari tahap sekolah dasar." > > CATATAN sederhana itu sebenarnya merefleksikan beberapa kelemahan panduan > pemecahan masalah di ruang pulik. Pertama, ide dan kebijakan pemerintahan > SBY tidak disertai secara bersamaan dengan tersedianya strategi komunikasi > berbangsa, disertai pilihan skala prioritas terhadap infrastrukturnya. > Contoh, strategi pengelolaan media bersifat publik dan untuk publik. Pada > aspek ini pemerintahan SBY, meski mau mencoba mengembangkan TVRI ke arah > televisi publik, tetapi transformasi itu terasa amat lambat dan tidak > menjadi skala priorotas utama. > > Akibatnya, sosialisasi ataupun konsultasi publik terhadap kebijakan > pemerintahan tidak memiliki daya hidup yang mampu memandu masyarakat, > khususnya pada peristiwa emergency karena harus ditayangkan di televisi > swasta. Yang berarti, modal sosial harus dihadapkan dengan modal ekonomi > yang amat mahal dan diseleksi oleh syarat hidup teknokapitalis televisi > swasta. Yakni, diukur oleh kepopuleran dalam skala rating dan kemampuan > membayar waktu tayang yang amat mahal. Sebutlah, sebuah iklan layanan yang > efektif harus membayar sekitar satu setengah miliar rupiah untuk waktu > tayang satu bulan. > > Sejarah transformasi krisis mencatat, saat Korea Selatan mengalami > transformasi militer ke demokrasi yang disertai krisis ekonomi, yang pertama > dilakukan adalah membangun strategi komunikasi demokrasi dengan mengubah > televisi propaganda menjadi televisi publik. Dalam penyaluran dana untuk > rakyat miskin, masyarakat Korea Selatan mendapat pemahaman proses, dari > prosedurnya, sistem laporan dan monitoringnya, hingga individu yang > mendapatkan, termasuk ruang bagi debat pro-kontra. > > Harus dicatat, salah satu kewajiban televisi publik adalah menayangkan > jalannya kerja dan kebijakan pemerintahan dengan kritis dan partisipatif, > berdasar nilai pentingnya bagi publik, bukan berdasar rating seperti > televisi swasta. Dengan kata lain, pasca-100 hari pemerintahan SBY yang > dipenuhi berbagai pencanangan kebijakan, ibarat sebuah bendungan penuh air, > yang lamban membangun kanal-kanal untuk mengalirkan air ke sawah dan > menggerakkan kerja petani. > Kedua, kebijakan dan program kerja pemerintahan SBY tidak disertai kecepatan > kemampuan transformasi individu-individu kabinet dari berbagai profesi yang > secara umum intelektual untuk menjadi negarawan. Dalam perspektif ini > kenegarawanan adalah kepemimpinan yang menjadikan setiap kebijakan yang > dicanangkan mampu menjadi milik publik. Dalam istilah kenegarawanan > terkandung kesadaran, kualitas dunia sosial kita bukan hanya dibangun oleh > dunia kebijakan dan peraturan serta niat baik, tetapi juga cara kebijakan > itu diantisipasi secara visioner, distrukturkan, dihubungkan dengan > otoritas, dan dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, > sekaligus dinegosiasikan secara terampil dan kadang penuh improvisasi dengan > para politikus dan pengamat politik, dan dikelola dalam panduan komunikasi > di ruang publik dalam lingkup strategi komunikasi berbangsa. > > Ketiga, pemerintahan SBY dihadapkan oleh warisan birokrasi yang terus > mengalami pergantian kepemimpinan dan percepatan pergantian berbagai > undang-undang yang begitu banyak berubah, tetapi juga belum banyak yang > mempunyai pedoman pelaksanaannya, termasuk desentralisasi birokrasi. > Akibatnya, birokrasi menjadi kehilangan waktu untuk memberdayakan dirinya, > termasuk dalam mengelola peran panduan pelayanan masyarakat di ruang publik. > Padahal, 60 persen jalannya roda pemerintahan ditentukan pemberdayaan > birokrasi pemerintahan. Karena itu, haruslah disambut gembira pencanangan > reformasi birokrasi oleh pemerintahan SBY. > Sejarah menunjukkan, reformasi Indonesia justru diawali dengan hancurnya > panduan komunikasi di ruang publik. Yakni, peristiwa Mei 1998 yang dipenuhi > kebakaran dan kekacauan sosial, dilanjutkan berbagai konflik di berbagai > daerah. Pada peristiwa itu tidak satu pun pemimpin nasional mampu memberi > panduan ke masyarakat di tengah berbagai kepanikan sosial. > > Yang justru muncul secara luar biasa adalah entrepreneurship alamiah dari > masyarakat dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sebutlah dalam bentuk > paling aktual, pengumpulan dana untuk banjir hingga tsunami Aceh oleh > berbagai media cetak atau media audio visual. Inilah sebenarnya modal sosial > yang menghidupkan daya hidup bangsa. > SEPERTI dipidatokan Nixon dalam Silent Majority tahun 1969, bila dipandang > perlu, pemimpin harus siap untuk tidak populer dalam mengambil kebijakan, > seperti halnya keputusan SBY menaikkan harga BBM. Namun, Nixon menambahkan, > jika sikap itu dijalankan, menjadi kewajiban pemimpin untuk menerangkan dan > memandu masyarakat untuk melakukan dukungan lewat pemahaman dan partisipasi. > > Di sisi lain, catatan di atas mengisyaratkan, pemerintahan SBY belum > berhasil melakukan terapi kejut sebagai bagian dari panduan, bahkan > sebaliknya, berbagai bencana, musibah dan persoalan gejolak kenaikan harga > BBM sebenarnya adalah terapi kejut bagi kemampuan kerja pemerintahan SBY. > Maka selayaknyalah pemerintahan SBY tidak sekadar terkejut, tetapi mendapat > terapi untuk memperbaiki kemampuan pelaksanaan agenda kerjanya beserta > kemampuan panduannya di ruang publik. Pada perspektif ini, kenegarawanan SBY > diuji, yakni kewaskitaan mentransformasi gelombang bencana menjadi terapi > yang mendorong gelombang panduan untuk kebangkitan. > > Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik; Direktur Yayasan SET (Sains > Estetika Teknologi) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **