[list_indonesia] [ppiindia] Re: Krisis Panduan di Ruang Publik / dimasGarin

  • From: "antonhartomo" <antonhartomo@xxxxxxxxx>
  • To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 11 Mar 2005 21:29:44 -0000

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **


bagi adik kelas sma-ku garin-nugroho
arah uraianmu sudah lumayan
akan lebih joss kalau
diteropong pakai "kontras" pola energi vs entropi
lalu kita terus simak saja kesanggupan sby
hehe



--- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "Ambon" <sea@xxxx> wrote:
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/12/opini/1600950.htm
> Sabtu, 12 Maret 2005
> 
> Krisis Panduan di Ruang Publik
> Oleh Garin Nugroho
> 
> 
> SEORANG ahli tata cahaya panggung dengan keterampilannya mampu 
memberi fokus 
> pada peristiwa yang diinginkan kepada penonton lewat lampu 
panggungnya. 
> Akibatnya, penonton mampu mengikuti ide lewat skenario yang 
dibangun, 
> terdeskripsi babak demi babak, yang mengandung panduan dalam hukum 
drama 
> yang memikat dan mengajak partisipasi.
> Keterlambatan dan ketidaktepatan mengarahkan lampu menjadikan 
penonton 
> kehilangan arah, partisipasi, deskripsi ide, dan bangunan 
skenarionya.
> 
> Ilustrasi sederhana itu ditulis Robert B. Reich dalam The Power of 
Public 
> Ideas, menunjukkan ide atau kebijakan yang lahir dari kepemimpinan 
> mengandung beberapa prasyarat utama, yakni perhatian publik lewat 
strategi 
> komunikasi, partisipasi yang berproses berdasar pemahaman 
kebijakan, 
> negosiasi politik, dan mobilisasi yang didukung panutan sosial 
terhadap 
> nilai kenegarawanan yang lahir dari kepemimpinan.
> 
> Oleh karena itu, menarik memberi catatan atas kemampuan 
Pemerintahan Susilo 
> Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memandu berbagai persoalan di ruang 
publik 
> mengingat ruang publik sebagai ruang sehari-hari bernegara dan 
bermasyarakat 
> adalah cermin kualitas roda pemerintahan.
> 
> "Kami tidak pernah mendengar pengumuman dana bantuan, kok jatuh ke 
tangan 
> orang- orang mampu, bukan kami yang tertimpa musibah." Demikian 
keluhan 
> seorang nelayan di Meulaboh, 26 Februari 2005. Bahkan, seorang ibu 
yang 
> panik bila air pasang setiap ada gempa di Banda Aceh 
menanyakan, "Mengapa 
> tidak dibuat siaran informasi khusus wilayah bencana sehingga jika 
terjadi 
> gempa lagi, pemerintah mampu memberi panduan seketika, yang 
menjadikan 
> masyarakat tidak panik dan termakan berbagai isu tentang datangnya 
tsunami 
> kedua."
> 
> "Biaya sosialisasi itu mahal, kami berusaha, namun sosialisasinya 
tidak 
> cukup muncul di masyarakat, ini juga masalah anggaran yang tidak 
sesuai 
> waktu dengan penyebaran demam berdarah." Inilah jawaban seorang 
petugas 
> kesehatan di sebuah radio swasta. Padahal, musibah semacam ini 
sudah terjadi 
> setiap musim hujan dalam periode beberapa tahun.
> Hal ini juga berlaku pada kasus tanah longsor di beberapa daerah 
di Jawa 
> Barat. Simak kasus kenaikan harga BBM, perdebatan senantiasa 
dilakukan 
> menjelang hari-hari pengambilan keputusan kenaikan harga. Karena 
itu, jangan 
> heran seorang ibu berucap, "Kenapa yang diomongkan sama terus, 
kompensasi 
> pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, itu-itu terus, dan seluruh 
pemimpin 
> berlomba menerangkan harga akan dinaikkan. Jika salah satu 
alasannya adalah 
> kebijakan energi alternatif, jadikan saja kebijakan energi menjadi 
bagian 
> mata pelajaran dari tahap sekolah dasar."
> 
> CATATAN sederhana itu sebenarnya merefleksikan beberapa kelemahan 
panduan 
> pemecahan masalah di ruang pulik. Pertama, ide dan kebijakan 
pemerintahan 
> SBY tidak disertai secara bersamaan dengan tersedianya strategi 
komunikasi 
> berbangsa, disertai pilihan skala prioritas terhadap 
infrastrukturnya. 
> Contoh, strategi pengelolaan media bersifat publik dan untuk 
publik. Pada 
> aspek ini pemerintahan SBY, meski mau mencoba mengembangkan TVRI 
ke arah 
> televisi publik, tetapi transformasi itu terasa amat lambat dan 
tidak 
> menjadi skala priorotas utama.
> 
> Akibatnya, sosialisasi ataupun konsultasi publik terhadap 
kebijakan 
> pemerintahan tidak memiliki daya hidup yang mampu memandu 
masyarakat, 
> khususnya pada peristiwa emergency karena harus ditayangkan di 
televisi 
> swasta. Yang berarti, modal sosial harus dihadapkan dengan modal 
ekonomi 
> yang amat mahal dan diseleksi oleh syarat hidup teknokapitalis 
televisi 
> swasta. Yakni, diukur oleh kepopuleran dalam skala rating dan 
kemampuan 
> membayar waktu tayang yang amat mahal. Sebutlah, sebuah iklan 
layanan yang 
> efektif harus membayar sekitar satu setengah miliar rupiah untuk 
waktu 
> tayang satu bulan.
> 
> Sejarah transformasi krisis mencatat, saat Korea Selatan mengalami 
> transformasi militer ke demokrasi yang disertai krisis ekonomi, 
yang pertama 
> dilakukan adalah membangun strategi komunikasi demokrasi dengan 
mengubah 
> televisi propaganda menjadi televisi publik. Dalam penyaluran dana 
untuk 
> rakyat miskin, masyarakat Korea Selatan mendapat pemahaman proses, 
dari 
> prosedurnya, sistem laporan dan monitoringnya, hingga individu 
yang 
> mendapatkan, termasuk ruang bagi debat pro-kontra.
> 
> Harus dicatat, salah satu kewajiban televisi publik adalah 
menayangkan 
> jalannya kerja dan kebijakan pemerintahan dengan kritis dan 
partisipatif, 
> berdasar nilai pentingnya bagi publik, bukan berdasar rating 
seperti 
> televisi swasta. Dengan kata lain, pasca-100 hari pemerintahan SBY 
yang 
> dipenuhi berbagai pencanangan kebijakan, ibarat sebuah bendungan 
penuh air, 
> yang lamban membangun kanal-kanal untuk mengalirkan air ke sawah 
dan 
> menggerakkan kerja petani.
> Kedua, kebijakan dan program kerja pemerintahan SBY tidak disertai 
kecepatan 
> kemampuan transformasi individu-individu kabinet dari berbagai 
profesi yang 
> secara umum intelektual untuk menjadi negarawan. Dalam perspektif 
ini 
> kenegarawanan adalah kepemimpinan yang menjadikan setiap kebijakan 
yang 
> dicanangkan mampu menjadi milik publik. Dalam istilah 
kenegarawanan 
> terkandung kesadaran, kualitas dunia sosial kita bukan hanya 
dibangun oleh 
> dunia kebijakan dan peraturan serta niat baik, tetapi juga cara 
kebijakan 
> itu diantisipasi secara visioner, distrukturkan, dihubungkan 
dengan 
> otoritas, dan dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat, 
> sekaligus dinegosiasikan secara terampil dan kadang penuh 
improvisasi dengan 
> para politikus dan pengamat politik, dan dikelola dalam panduan 
komunikasi 
> di ruang publik dalam lingkup strategi komunikasi berbangsa.
> 
> Ketiga, pemerintahan SBY dihadapkan oleh warisan birokrasi yang 
terus 
> mengalami pergantian kepemimpinan dan percepatan pergantian 
berbagai 
> undang-undang yang begitu banyak berubah, tetapi juga belum banyak 
yang 
> mempunyai pedoman pelaksanaannya, termasuk desentralisasi 
birokrasi. 
> Akibatnya, birokrasi menjadi kehilangan waktu untuk memberdayakan 
dirinya, 
> termasuk dalam mengelola peran panduan pelayanan masyarakat di 
ruang publik. 
> Padahal, 60 persen jalannya roda pemerintahan ditentukan 
pemberdayaan 
> birokrasi pemerintahan. Karena itu, haruslah disambut gembira 
pencanangan 
> reformasi birokrasi oleh pemerintahan SBY.
> Sejarah menunjukkan, reformasi Indonesia justru diawali dengan 
hancurnya 
> panduan komunikasi di ruang publik. Yakni, peristiwa Mei 1998 yang 
dipenuhi 
> kebakaran dan kekacauan sosial, dilanjutkan berbagai konflik di 
berbagai 
> daerah. Pada peristiwa itu tidak satu pun pemimpin nasional mampu 
memberi 
> panduan ke masyarakat di tengah berbagai kepanikan sosial.
> 
> Yang justru muncul secara luar biasa adalah entrepreneurship 
alamiah dari 
> masyarakat dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sebutlah dalam 
bentuk 
> paling aktual, pengumpulan dana untuk banjir hingga tsunami Aceh 
oleh 
> berbagai media cetak atau media audio visual. Inilah sebenarnya 
modal sosial 
> yang menghidupkan daya hidup bangsa.
> SEPERTI dipidatokan Nixon dalam Silent Majority tahun 1969, bila 
dipandang 
> perlu, pemimpin harus siap untuk tidak populer dalam mengambil 
kebijakan, 
> seperti halnya keputusan SBY menaikkan harga BBM. Namun, Nixon 
menambahkan, 
> jika sikap itu dijalankan, menjadi kewajiban pemimpin untuk 
menerangkan dan 
> memandu masyarakat untuk melakukan dukungan lewat pemahaman dan 
partisipasi.
> 
> Di sisi lain, catatan di atas mengisyaratkan, pemerintahan SBY 
belum 
> berhasil melakukan terapi kejut sebagai bagian dari panduan, 
bahkan 
> sebaliknya, berbagai bencana, musibah dan persoalan gejolak 
kenaikan harga 
> BBM sebenarnya adalah terapi kejut bagi kemampuan kerja 
pemerintahan SBY. 
> Maka selayaknyalah pemerintahan SBY tidak sekadar terkejut, tetapi 
mendapat 
> terapi untuk memperbaiki kemampuan pelaksanaan agenda kerjanya 
beserta 
> kemampuan panduannya di ruang publik. Pada perspektif ini, 
kenegarawanan SBY 
> diuji, yakni kewaskitaan mentransformasi gelombang bencana menjadi 
terapi 
> yang mendorong gelombang panduan untuk kebangkitan.
> 
> Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik; Direktur Yayasan SET 
(Sains 
> Estetika Teknologi)





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Re: Krisis Panduan di Ruang Publik / dimasGarin