[nasional_list] [ppiindia] Tak Kuasanya Menteri Kehutanan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 20 Feb 2005 23:53:24 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.indomedia.com/bpost/022005/21/opini/opini1.htm
Senin, 21 Februari 2005 02:19
Tak Kuasanya Menteri Kehutanan
Oleh : HM Said
Setelah terundurnya pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan para anggota
DPD wakil-wakil propinsi di Kalimantan --yang tergabung dalam kaukus DPD
Kalimantan-- maka pada tgl 26 Januari 2005 berlangsunglah pertemuan dimaksud
dengan didahului ucapan maaf dari Menteri Kehutanan. Ketua kaukus DPD
Kalimantan Prof KMA Usof menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting
dalam rangka mempertahankan pulau Kalimantan sebagai paru-parunya dunia dan
mendukung langkah-langkah yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan dalam
upaya memberantas illegal logging (penebangan liar) yang sekarang ini sangat
marak di seluruh nusantara khususnya di kawasan pulau Kalimantan. Namun
nampaknya tekad dan upaya yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai
kepanjangan tangan Kabinet SBY-YK belum mendatangkan tanda-tanda yang
menggembirakan.
Keempat wakil propinsi menyampaikan laporan uneg-uneg, kekecewaan-kekecewaan
atas janji-janji menteri yang tidak menjadi kenyataan. Juga dilaporkan olah
para oknum di dinas Kehutanan yang terlibat. Diungkapkan pula tidak adanya
tindakan tegas terhadap para cukong, kayu-kayu sitaan yang menguap. Kemudian
yang tertangkap hanya kroco-kroco yang memang sudah siap pasang badan.
Lelang kayu jatuh pada si pelaku illegal logging dengan harga yang sangat
murah. Terlibatnya oknum aparat keamanan semua angkatan, dan berlangsungnya
terus penebangan liar. Malah ada yang memasalahkan menteri kehutanan pernah
naik pesawat carteran bersama cukong kayu dan dibayari oleh cukong yang
bersangkutan (dibenarkan oleh Menteri karena ketidaktahuan). Pokoknya apa
yang terjadi di daerah dan dilihat nyata oleh masyarakat di banua pada
umumnya, tidak terkecuali oleh para anggota DPD, pada siang itu keluar
semua.
Wakil Kalimantan Tengah malah menyampaikan data-data yang up to date. Pada
saat pertemuan ini berlangsung, di Kalimantan Tengah ada beberapa kapal yang
nama, letak dan jumlah muatannya jelas dilaporkan. Demikian juga cukong dan
backingnya.
Menteri Kehutanan beserta jajarannya kelihatannya cukup dibuat repot. Untung
ruangan pakai AC sentral sehingga keringat dingin tidak keluar.
Penjelasan Menteri
Tentu saja ucapan terimakasih disampaikan oleh Menteri Kehutanan atas
informasi-informasi tersebut. Beliau mengetahui bahwa hampir semua aparat
terlibat, data-data seperti yang disampaikan oleh para anggota DPD, juga
sudah disampaikan oleh jajaran departemen Kehutanan kepada fihak Kepolisian,
tapi Menteri sendiri tidak mengerti mengapa tindakan secara besar-besaran
be;um juga dilakukan.
Interupsi anggota yang menyatakan bahwa kepolisian kurang dana, sulit
mengamankan kayu sitaan, daerah tidak mendapat bagian dari hasil lelang kayu
menjadi perhatian Menteri. Nama 40 cukong dan barangkali sekarang bertambah,
dimana diantaranya ada yang berwarganegara Malaysia yang disampaikan oleh
Menteri ke pihak kepolisian, nampak aman-aman saja, barangkali sekarang ini
sedang main golf dengan para pejabat negara.
Menteri mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang, maka aparat
Kepolisianlah yang berwenang menangani illegal logging tersebut. Kejaksaan
Agungpun tidak bisa masuk, kecuali jika ada unsur korupsinya. Menteri tetap
menuntut agar para cukong ditangkap oleh pihak kepolisian, karena
data-datanya cukup lengkap. Namun beliau juga mengatakan bahwa para cukong
itu ibarat belut dalam oli.
Yang lebih memprihatinkan lagi ialah dalam era otonomi ini, kewenangan
urusan kehutanan termasuk yang diserahkan kepada pemerintah daerah,
karenanya menteri kehutanan tidak berwenang lagi mengatur aparat dinas
kehutanan yang ada di daerah. Mereka sekarang ini berada di bawah Kepala
Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Maka lengkaplah penderitaan Menteri
Kehutanan kita ini. Beliau nampaknya bingung juga menghadapi situasi
sekarang ini.
Sebenarnya para Kepala Daerah mempunyai wewenang besar untuk menanggulangi
masalah illegal logging tersebut. Masalahnya apakah para Kepala Daerah itu
cukup peka, cukup menyadari bahaya illegal logging bagi bangsa dan negara
dan yang terpenting apakah para Kepala Daerah itu sanggup bekerjasama (jika
tidak bisa memerintahkan) aparat kepolisian di daerah untuk menanganinya?
Menteri juga menyadari, bahwa kayu log kita banyak dibawa dan diseludupkan
keluar negeri, buktinya ekspor hasil kayu negara-negara Cina, Malaysia,
Thailand naik terus, sedangkan hutan mereka tidak susut.
Menteri menjanjikan mengambil langkah-langkah antara lain:
mengupayakan lahirnya Inpres tentang illegal logging, sehingga penanganannya
diharapkan lebih serius, terutama oleh aparat hukum. Harga dasar kayu yang
akan dilelang ditetapkan, hasil lelang akan disediakan bagi aparat yang
membantu. Juga diusulkan pemantapan kawasan, berupa pemetaan ulang potensi
hutan kita, sehingga tidak terjadi lagi beda penafsiran antara pusat dan
daerah.
Revitalisasi industri perkayuan, dimana kami mengusulkan pemangkasan
capasitas produksi bagi industri-industri yang tidak jelas bahan bakunya
dari mana. Mengaktipkan dan melibatkan masyarakat di sekitar hutan untuk
menjaga kelestarian hutan, bukan terlibat membantu para cukong, baik dengan
dalih pembangunan atau menggunakan istilah hutan rakyat melalui koperasi.
Gerakan rehabilitas lahan Nasional dengan pengaturan kembali, berdasarkan
kegagalan selama ini. Contoh kegagalan reboisasi di Riam Kanan. Dana-dana
DAK-DR yang selama ini diserahkan kepada daerah, disinyalir sebagian besar
di korupsi. Diharapkan segera lahir PP tentang tanah ulayat, sebagai amanat
UU tentang Kehutanan.
Harapan-harapan
DPD-RI wakil Kalimantan telah menyampaikan laporan, saran dan harapan sayang
mereka bukan eksekutip, jadi hanya bisa mengusulkan.
Semoga Presiden dan aparatnya memperhatikan dan menyediakan cukup anggaran
untuk menanggulanginya. Pihak Kepolisian hendaknya sadar betul bahwa
wewenang ada pada mereka dalam tarap awal penertiban. Aparat yang terlibat
agar ditindak tegas.
Semoga Kepala daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) menyadari wewenang yang
dipunyainya dalam bidang kehutanan, dan menyediakan anggaran yang cukup
untuk pengamanan dan pelestarian hutan. Semoga DPRD (Propinsi dan
Kabupaten/Kota) menyadari apa akibat illegal logging bagi daerah ini, bangsa
dan dunia. Karenanya mereka hendaknya berperan aktip dalam melakukan
pengawasan.
Pemerintah hendaknya berani memangkas kapasitas produksi industri perkayuan
disesuaikan dengan kemampuan hutan kita. Mereka inilah sebenarnya penadah
illegal logging di samping yang diseludupkan keluar negeri. Kalau penadahnya
dieliminir, yakinlah illegal logging akan berkurang.
Masyarakat hendaknya berani melaporkan apa adanya dan kami DPD siap
menampung laporan masyarakat untuk kami tindak lanjuti. Diharapkan jgua DPRD
siap menerima pelaporan serupa. Untuk sementara biarlah devisa dari hasil
industri perkayuan berkurang, asal hutan kita selamat. Selanjutnya mari kita
belajar dari negara-negara kecil Skandinavia khususnya Finlandia yang dengan
hutannya yang tidak seberapa, devisa perkayuan mereka cukup besar.
Mantan Gubernur, DPD Kalsel
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Tak Kuasanya Menteri Kehutanan
