[nasional_list] [ppiindia] TNI Vs Politik, Dulu dan Sekarang
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 24 Feb 2006 23:41:58 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/24/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
TNI Vs Politik, Dulu dan Sekarang
Novel Ali
PADA era Orde Baru sering terdengar ucapan pejabat publik atau tokoh
masyarakat, khususnya dari kalangan militer, yang mengidentifikasi fungsi
sosial politik ABRI, sama tuanya dengan usia ABRI itu sendiri. Juga, berbeda
dengan banyak negara berkembang atau negara baru (yang lahir sesudah Perang
Pasifik), terjunnya kekuatan militer di Indonesia di bidang politik, karena
faktor eksternal yang bersifat insidental. Alias, lebih disebabkan oleh
tuntutan di luar ABRI itu sendiri ketimbang desakan dari dalam.
Pada waktu itu, kebanyakan orang mengatakan, kegiatan politik ABRI bukan
merupakan reaksi terhadap kondisi tertentu di dalam negara kita (Indonesia),
melainkan karena perkembangan keadaan politik itu sendiri. Artinya, justru
situasi dan kondisi politik dalam negeri, mendorong tumbuh dan berkembangnya
harapan masyarakat atas fungsi sosial politik ABRI.
Tidak sedikit manusia Indonesia, waktu itu, mengatakan dwifungsi ABRI tidak
mencerminkan politisasi ABRI. Inilah uniknya, dwifungsi ABRI, kata mereka,
tidak dapat disamakan dengan pengalaman di berbagai negara lain, di mana
angkatan bersenjatanya memainkan peran politik, setelah memiliki kekuasaan
tertentu. Alasannya, sejak lahirnya, ABRI sudah bersifat politik.
Setiap anggota ABRI (waktu itu TNI dan Polri) digambarkan sebagai pejuang
pembela kemerdekaan negara. Dalam perkembangannya, baik lembaga maupun anggota
ABRI diposisikan sebagai subsistem daripada sistem pemerintahan Pancasila,
yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kekeluargaan di atas landasan keserasian,
keseimbangan, serta keselarasan.
Di tengah sistem kekeluargaan, tidak ada satu pun anggota keluarga di
lingkungan pemerintahan dimaksud, yang boleh dikucilkan dari kehidupan
nasionalnya, terutama dalam kehidupan politik. Demikian pula bagi ABRI. ABRI
tidak boleh dikesampingkan dalam kehidupan politiknya. Akibatnya, ABRI diberi
tugas serta peran politik.
Kepeloporan
Dwifungsi ABRI, antara lain tampak dari kepemimpinan anggota ABRI di bidang
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di masa lalu, keberadaan anggota ABRI
dinilai sama dengan kekuatan sosial lain. Konsekuensinya, anggota ABRI dinilai
memiliki hak untuk berkedudukan sama dengan kekuatan sosial politik lain.
Khususnya berkedudukan sama dengan partai politik (juga Golkar, waktu itu).
ABRI dan partai politik dipandang sama-sama sebagai unsur kekuatan nasional
kita. Keduanya merupakan kawan seperjuangan dalam meningkatkan kuantitas dan
kualitas pembangunan nasional (termasuk pembangunan sektor politik), di samping
tugas membangun dan memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
Serta guna meningkatkan ketahanan nasional. Sebagai kekuatan sosial, ABRI
melaksanakan tugasnya dengan memprioritaskan, dan mengoptimalkan integrasi
ABRI-masyarakat. Hubungan ABRI dan masyarakat terjalin di atas keakraban
(partnership). Demikian pula antara ABRI dan kekuatan sosial lain.
Pada era Orde Baru, kepemimpinan ABRI mudah sekali ditengarai lewat
kepemimpinan ABRI di berbagai bidang kehidupan bersama di negeri ini. ABRI
bertindak sebagai pelopor ideologi, pembaruan, dan dinamisasi kehidupan
politik. Selain perannya yang menonjol pada umumnya, maupun dalam bidang-bidang
khusus, seperti pembangunan pedesaan (lewat program AMD/ABRI Masuk Desa),
perkotaan, industri, dan lain sebagainya.
Di era itu, tidak sedikit elite di kalangan ABRI, juga cendekiawan di tengah
masyarakat umum, yang meyakini, selama terdapat ancaman terhadap UUD 1945 dan
ideologi negara Pancasila, yang tertuju langsung atau tidak langsung ke negara
dan masyarakat Indonesia, selama itu pula ABRI tidak akan berdiam diri.
Dorongan itu, disebabkan ABRI memposisikan diri, selain diposisikan oleh
lingkungannya sebagai kekuatan bersenjata, sekaligus dinamisator dan
stabilisator.
Waktu itu, banyak orang yang mengatakan, selama Pancasila menjadi dasar hukum
nasional kita, selama itu pula fungsi dan peran sosial ABRI tetap diperlukan.
Kendati waktu itu juga sering terdengar imbauan agar penerapan dwifungsi ABRI
disesuaikan dengan perkembangan keadaan di zamannya, namun dwifungsi ABRI tidak
dikehendaki terhapus di negara kita.
Tuntutan Demokrasi
Sulit diketahui persis, mengapa (di era Orde Baru khususnya) banyak orang
mengatakan, bahwa Indonesia akan tetap eksis, sejauh dwifungsi ABRI juga tetap
eksis. Salah satu hipotesisnya, pergantian generasi di negeri ini hanya akan
mulus sejauh berlangsung dalam ritme jaminan kelestarian dwifungsi ABRI.
Artinya, pergantian generasi di Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak,
mesti berlangsung di bawah 'bendera' dwifungsi ABRI. Tanpa peran sosial
politik, (seolah) omong kosong besar kelangsungan hidup negara dan bangsa
Indonesia akan bisa terjadi.
Tetapi, pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi, memutar balik fakta. Hipotesis
tersebut mutlak tidak dapat diterima, karena fakta di lapangan secara vulgar
mengubah peran ABRI (sekarang TNI, juga Polri, secara terpisah) dari
kepeloporan ganda, menjadi kepeloporan tunggal.
Tuntutan demokrasi menghendaki TNI sebagai kekuatan bersenjata profesional dan
andal. Sebagai alat pertahanan negara, TNI (juga Polri) dituntut untuk tidak
lagi bermain politik. Tidak ada lagi perwakilan TNI dan Polri di lembaga
perwakilan. Tidak ada lagi pejabat pemerintahan sipil dari kalangan TNI aktif.
Hanya pensiunan TNI, sebagai warga negara biasa, memiliki hak untuk memimpin
pemerintahan sipil.
Tuntutan demokrasi itu pula, yang melatarbelakangi kehendak berbagai pihak
untuk meniadakan hak pilih anggota TNI dalam pemilihan umum. Tetapi, belakangan
ini, tumbuh dan berkembang wacana publik, yang juga dilandasi jiwa dan semangat
demokrasi, guna mengembalikan hak politik anggota TNI dalam pemilu, setelah
beberapa saat sebelumnya dilarang oleh hukum.
Pro-kontra pemberian hak politik bagi anggota TNI, tidak terlepas dari aspek
kesejarahan. Karena sejarah memang bukan persoalan hitam putih, atau lantaran
ranah sejarah selalu memiliki "ruang abu-abu" (grey area), tidak mengherankan
jika ada sebagian warga masyarakat yang meyakini pemberian hak politik bagi
anggota TNI merupakan pencerminan kedewasaan demokrasi bangsa kita. Sementara
sebagian lainnya, justru menilai sebagai kemunduran.
Pemberian hak politik bagi anggota TNI dalam pemilu, tidak ada kaitannya dengan
dwifungsi TNI sekarang (dulu dwifungsi ABRI), kendati kecemasan tersebut
merupakan hak individu.
Sekalipun demikian, demokrasi mengamanatkan kepeloporan sipil dalam
pemerintahan sipil, sehingga kembalinya kepeloporan militer dalam pemerintahan
sipil di negara kita, bukan lagi zamannya, baik sekarang maupun masa mendatang.
*
Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro,
Semarang
Last modified: 24/2/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] TNI Vs Politik, Dulu dan Sekarang
