[nasional_list] [ppiindia] Strategi Memperbaiki Ekonomi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 28 Feb 2006 00:31:01 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA KARYA
Strategi Memperbaiki Ekonomi
Oleh Yuliani Yunindri
Selasa, 28 Februari 2006
Rasa gelisah melanda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah melihat
fakta menyedihkan kondisi ekonomi. Gambaran buram ekonomi itu dapat disimak
dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan angka pertumbuhan
ekonomi tahun 2005 hanya 5,6%, bahkan kinerja triwulan keempat minus 2,18%.
Presiden pun lantas mengundang pengusaha dan melakukan diskusi untuk mencari
solusi bagi pemecahan berbagai masalah dan tantangan demi perbaikan
perekonomian nasional ke depan. Memang, inilah momentum emas bagi pengusaha dan
investor asing untuk kembali mengungkapkan identifikasi dan inventarisasi
tentang berbagai sumber ketidakpastian bisnis yang terjadi di Tanah Air.
Dalam enam bulan terakhir, pebisnis telah mengeluhkan berbagai persoalan yang
menghambat bisnis mereka. Berbagai macam problem yang dikeluhkan pengusaha dan
investor secara mendasar bertautan dengan regulasi investasi yang ruwet.
Kemudian, terkait dengan pajak yang penuh korupsi, disparitas mencolok upah
tenaga kerja antar-daerah, infrastruktur industri tidak memadai, dan fungsi
intermediasi perbankan dianggap kurang kondusif.
Secara reflektif, berdasarkan pendekatan evaluatif, maka pemerintah dengan
segera bertekad akan memperbaiki iklim investasi supaya kondusif. Strateginya
adalah mengubah, merevisi, atau membuat regulasi yang relevan demi perbaikan
kondisi dunia usaha. Prioritas pengatasan masalah pun perlu diarahkan kepada
pembuatan undang-undang penanaman modal, revisi aturan pajak, dan undang-undang
ketenagakerjaan, selain membenahi infrastruktur. Dari segi finansial, sentuhan
sangat diperlukan pada faktor intermediasi perbankan.
Perlu disadari, problem investasi yang terbukti telah menyurutkan pertumbuhan
ekonomi selama 2005, bahkan melumpuhkan kondisi perekonomian nasional pada
triwulan keempat dengan indikator capaian angka minus, tidak dapat didekati
dari kacamata business as usual. Juga bukan sekadar terkait dengan political
will maupun political comitment pemerintah. Namun, perlu segera dirancang
political action melalui konsep rancang tindak (political plan) pengembangan
iklim investasi yang sehat. Salah satu sinar terang itu berupa langkah
strategis pemerintah memulihkan kepercayaan dunia usaha. Antara lain, dengan
membentuk tata-kelola pemerintahan yang baik, dengan sudut pandang ekonomi
melalui pendekatan pembersihan in-efisiensi investasi, terutama korupsi di
level birokrasi.
Pemerintah pun telah membentuk sebuah tim baru yang dinamai Tim Reformasi
Tata-kelola Pemerintahan yang Baik. Tim ini membantu Presiden untuk menyusun
rencana aksi mengatasi korupsi secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan
langsung dengan pelayanan publik. Perspektif ekonomi mengedepan dalam tim ini,
ketika Menko Perekonomian ditetapkan sebagai ketua, dibantu Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Keuangan.
Prinsip sejenis revolution from above, "ikan busuk terdeteksi dari kepalanya",
atau "mencegat persoalan di terminal terakhir" dipilih sebagai prioritas
langkah memberantas borok bisnis dan investasi. Selain Mahkamah Agung, proyek
tata-kelola juga merambah ke lembaga peradilan yang lebih rendah, kejaksaan,
kepolisian, perpajakan, bea cukai, imigrasi, pertanahan, dan lembaga-lembaga
lain yang terkait dengan investasi, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
Fokus Birokrasi
Jajaran birokasi sebagai titik pijak pembenahan in-efisiensi bisnis merupakan
cara jitu. Karena selama ini ada anggapan, gudang masalah bisnis dan investasi
bersumber dari dalam tubuh aparatur pemerintah atau negara, yang dikenal sarat
praktik KKN. Kasus pajak fiktif, pungli bea cukai atau imigrasi, atau uang
pelicin perizinan merupakan contoh aktual untuk menggambarkan fakta riil dari
anggapan tersebut.
Melalui kejelasan aturan, mekanisme, prosedur, dan teknis tata-kelola
pemerintahan saat berhadapan dengan pelaku bisnis atau investor, maka
in-efisiensi, penyimpangan, kebocoran, dan korupsi bisnis-investasi dapat
ditepis. Secara pesimistis, minimal kadar korupsi di berbagai instansi yang
bersentuhan langsung dengan aktivitas bisnis dapat ditekan. Dengan demikian,
revenue dari biaya bisnis tak mengalir ke kantong pribadi, tetapi ke kas
negara. Dengan demikian, pendapatan negara dari non-minyak dapat meningkat, dan
ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur bisnis maupun me-reward
seluruh level aparat birokrasi.
Kejelasan mekanisme juga dapat diterapkan untuk mengakhiri pro-kontra soal
pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Apakah mereka yang telah
memenuhi kewajiban membayar utang otomatis akan bebas dari tuntutan hukum
pidana (release and discharge), ataukah pelunasan utang oleh debitor itu hanya
sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya? Mekanisme macam ini
harus diperjelas!
Kontroversi masalah BLBI tidaklah pantas dibiarkan begitu saja, tanpa segera
diambil ketegasan sikap yang tercermin dari penetapan regulasi yang mengatur
untuk itu. Karena, berlarut-larutnya persoalan BLBI dapat membuat investor
asing dalam posisi wait and see, dan cenderung tidak masuk alias mengurungkan
niat mereka berinvestasi di Indonesia.
Kontroversi BLBI yang dipolitisasi akan menjadi bernilai kontra-produktif
secara ekonomis. Karena, selain memperburam gambaran kondisi berusaha dan
memperpuruk indeks angka risiko politik investasi, tarik-ulur problem BLBI
tidak menarik bagi pebisnis atau investor. Yang dinantikan adalah delivery
kejelasan sikap (bisa positif atau negatif) berupa kepastian hukum. Dan, opsi
itulah yang menjadi bahan penting bagi investor untuk mengambil langkah dan
menentukan strategi bisnis bila masuk ke Indonesia. Artinya, tujuan
implementasi memperbaiki iklim investasi adalah pemerintah memberikan
kepercayaan kepada masyarakat bisnis dan investor asing untuk menjalankan usaha
bisnis secara maksimal. Caranya, menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang
konsisten.
Rincian problem berusaha yang telah dipaparkan pebisnis dan investor harus
direspons secara apresiatif dan memadai oleh pemerintah. Karena itu,
tata-kelola harus dirumuskan dalam tempo cepat untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi lewat penopang investasi yang lebih bergairah. ***
Penulis adalah doktor moneter-keuangan,
alumnus Leeds University Inggris
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Strategi Memperbaiki Ekonomi
