[nasional_list] [ppiindia] Re: Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
- From: "RM Danardono HADINOTO" <rm_danardono@xxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Thu, 17 Feb 2005 07:08:05 -0000
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Iya, mas Ambon, di negara negara yang sedang berkembang, dimana
sering terjadi gejolak yang mengancam kekuasaan pemerintah, issue
aparat keamanan adalah sangat substantial.
Disini, background kerusuhan sangat komplex, tercampur antara unsur
kriminal murni (perampokan asli) dan tindak kekerasan
berlatarbelakang politis (perampokan untuk mengumpulkan dana,
pemboman, penculikan), dimana batas antara masalah kepolisian dan
masalah militer menjadi kabur.
Ini kita lihat di Afrika, Amerika latin, Asia selatan dan tenggara.
Juga di Eropa terjadi: Spanyol: golongan Basque dan Irlandia.
Definisi, bahwa militer adalah alat untuk melawan musuh dari luar
tapal batas negara, dan polisi untuk melawan kejahatan murni, menjadi
kabur. Di-negara negara berkembang, militer sudah selalu dipakai
untuk melawan kerusuhan dalam negeri, jadi, melawan kekuatan diantara
rakyat sendiri. Di Nusantara ini sudah terjadi dijaman Majapahit,
yaitu dibawah pemerintahan Jayanegara yang sering mengalami
pembrontakan.
Di Philippina, militer dipakai untuk melawan pembrontakan kaum Moro.
Juga di Thailand selatan.
Justeru, karena hal inilah, maka pemerintah (baca: sipenguasa) selalu
cenderung untuk menyatukan kedua alat pemukul itu disatu tangan.
Nasution yang melahirkan idee Hankam sebagai satu alat peleburan
semua alat alat keamanan. Juga idee Dwifungsi, yang menyusupkan
kekuatan militer diantara tata-pemerintahan sipil, adalah termasuk
dalam kategori penyatuan kekuatan keamamanan ini.
AS dibawah Bush baru baru ini menciptakan sebuah kementrian yang
menyatukan semua wewenang pengawasan keamanan: Home Security.
Dalam negara negara yang sudah stabil dan teratur, demokrasinya
mapan, seperti negara negara Eropa barat, atau Canada, Australia dsb,
maka pemisahan polisi dan militer adalah hal yang alami. Polisi
adalah selalu merupakan badan sipil, tunduk pada peradilan sipil. Ini
juga diatur dalam Konvensi Jenewa.
Indonesia, yang masih tergolong negara berkembang, yang masalah
keamanannya masih up and down begini, seharusnya mendidik diri dalam
kedisplinan internasional ini: memisahkan wewenang kepolisian dan
militer. Militer, tak boleh digunakan untuk melawan bangsa sendiri,
me-nakut2i, dan malah menekan.
Koordinasi, boleh saja dalam satu tangan, seperti di US kini dicoba
dengan konsep Home Security. Tetapi melebur keduanya? Kita akan
menggabungkan diri dengan negara negara di Afrika...
Kecuali, kalau TNI definisinya sami mawon dengan Satpam.
Danardono
--- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "Ambon" <sea@xxxx> wrote:
> http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/17/0102.htm
>
>
> Sjafrie, "TNI Hindari Dualisme Komando"
> Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
>
> YOGYAKARTA, (PR).-
> Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai, rencana "merger" atau
penyatuan
> kembali TNI dan Polri sebagai lonceng awal keterpurukan demokrasi.
Oleh
> karenanya, DPR harus bersikap tegas menghadapi draf atau rencana
revisi UU
> Pertahanan Negara yang akan mengarah pada penyatuan kembali TNI dan
Polri.
> "Tanpa mendramatisasi, rencana penyatuan tersebut sebagai lonceng
awal
> keterpurukan demokrasi kita. Saya ingin mengingatkan, bahwa fungsi
antara
> TNI sebagai tulang punggung pertahanan nasional, dan polisi sebagai
tulang
> punggung keamanan nasional, merupakan hasil reformasi yang
proporsional,"
> tandas Amien saat ditemui wartawan di Yogyakarta, Rabu (16/2).
> Menurut Amien, apabila rencana merger TNI-Polri terjadi, hasil
reformasi
> yang telah menjadi komitmen bersama seluruh rakyat, akan digulung
dalam
> tempo singkat. Dia menilai aneh munculnya pernyataan yang menyebut
reformasi
> pemisahan TNI dan Polri dianggap sudah "kebablasan". Di negara yang
> demokrasinya sudah matang, tambahnya, polisi merupakan kekuatan
sipil, dan
> tidak ada dimensi sebagai kekuatan militer.
> "Karena itu, kalau Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan, red.)
menyatakan
> penyatuan polisi dan militer seperti di negara maju, dia pasti
sedang keliru
> lidah," ujarnya.
> Amien juga berpendapat, ada semacam langkah yang sengaja atau
tidak,
> merupakan likuidasi awal dari demokrasi yang sedang
dibangun. "Karena,
> apabila kekuatan militer sudah mengkooptasi kekuatan polisi, maka
yang
> terjadi adalah salah satu sendi demokrasi sudah mulai patah,"
ujarnya.
> Untuk itu, tambahnya, anggota DPR harus bersikap cerdas dan arif
agar tidak
> terperangkap oleh "softifikasi semantik" atau permainan kata-kata.
Intinya,
> tidak bisa diragukan kembalinya Polri sebagai anggota junior dalam
sistem
> baru nanti yang mengingatkan pada sistem Orde Baru (Orba) yang
sudah harus
> ditinggalkan.
> Dikatakan, adanya pemisahan TNI dan Polri, telah membuat kedua
lembaga
> tersebut sama-sama puas. Setelah lepas dari TNI, Polri sudah
semakin bagus,
> karena bisa memainkan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan
penegak
> keamanan. Dengan adanya penyatuan kembali, fungsi penegakan hukum
menjadi
> sirna.
> "Umumnya saya melihat di mana-mana teman-teman Polri lega, karena
sudah bisa
> menunaikan tugas dengan lebih baik dan fungsional. Sebaliknya teman-
teman
> TNI atau militer juga lega, karena pemisahan tugas itu menjadi
lebih jernih.
> Hilangnya fungsi penegakan hukum Polri, merupakan kerugian bagi
masyarakat
> sipil," tutur Amien.
> Pada bagian lain dia juga mengatakan, pembagian fungsi TNI 30
persen di
> bidang keamanan, dan 70 persen di bidang pertahanan, sementara
Polri 30
> persen di bidang pertahanan dan sisanya keamanan, bisa
diperdebatkan. "Ini
> bukan seperti orang membuat kopi susu, berapa sendok gula dan kopi
serta
> berapa sendok susunya. Ini enak didengar, tetapi kenyataannya berat
sekali,"
> katanya.
> Dampak negatif penyatuan tersebut, lanjut Amien, Polri akan kembali
kepada
> iklim militer, tidak lagi menjadi penopang kekuatan sipil. Pada
gilirannya,
> upaya untuk menegakkan masyarakat madani atau civil society akan
bertambah
> rumit. "Saya tidak tahu apakah ini pemikiran penasihatnya SBY atau
justru
> SBY sendiri, saya tidak peduli. Tetapi, DPR harus sangat waspada
terhadap
> langkah seperti ini. Jangan pernah diloloskan," tandas Amien.
> Dualisme komando
> Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI
Sjafrie
> Sjamsoeddin menilai, penempatan Menko Polhukkam selaku pengendali
TNI-Polri
> sangat tidak tepat. Alasannya, karena Menko Polhukkam keberadaannya
hanya
> bertindak sebagai koordinator antarmenteri.
> "Jangan terlalu cepat mengatakan Menko Polhukkam sebagai
pengendali, karena
> fungsinya hanya koordinasi antarmenteri saja. Artinya, tidak
memiliki
> kewenangan pengendalian komando," katanya saat menanggapi
pernyataan Menteri
> Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono berkenaan wacana pengajuan RUU
guna
> menyatukan kembali TNI-Polri, di Jakarta, Rabu (16/2).
> Justru, kata Sjafrie, sekarang ini TNI tengah menghindari adanya
dualisme
> komando pengendalian. TNI hanya bisa diperintahkan oleh presiden
melalui
> Panglima TNI, sehingga Menko Polhukkam tidak bisa mengendalikan
operasi TNI
> kecuali ada instruksi dari presiden.
> Mantan Pangdam Jaya ini juga menuturkan bahwa Menko Polhukkam tidak
memiliki
> kebijakan atas pengendalian komando, namun dapat bertindak sebagai
pelaksana
> harian dari presiden.
> Pada tatanan pengendalian TNI dan Polri, menurut Sjafrie, mungkin
lebih
> tepat diserahkan kepada Dewan Keamanan Nasional (DKN). Apalagi
rencana
> pembentukan dewan tersebut sudah ada dan masuk ke presiden.
Sementara
> koordinasi tugas antara TNI dan Polri, sampai sejauh ini belum ada
> undang-undang atau peraturan pemerintah (PP) yang mengatur
keterlibatan TNI
> dalam membantu Polri.
> "Sebaiknya memang bantuan TNI kepada Polri diatur dalam suatu
sistem
> sehingga ada aturan main yang jelas, selain juga legalitasnya
formal. Selama
> ini tidak ada aturan mainnya," katanya.
> Sjafrie mencontohkan dirinya kerap berhubungan dengan kapolda.
Begitu pula
> dengan pangdam. Namun hubungan tersebut menjadi berkurang menyusul
aturan
> main yang tidak jelas menyangkut bantuan pelaksanaan tugas. "Ya,
memang
> harus dibuat mekanismenya," ujarnya. Sejauh ini koordinasi bantuan
TNI
> kepada Polri hanya dilakukan berdasarkan kerja sama antara Mabes
TNI dan
> Mabes Polri dalam bentuk petunjuk dan pelaksanaan (juklak) dan
belum ada
> keterikatan secara hukum.
> "Upaya ini yang sebetulnya sedang dipikirkan, bila mungkin harus
merevisi
> undang-undang. Tentunya, mesti menjadi pembicaraan tiga lembaga
yakni Polri,
> TNI, dan pemerintah," ucap Sjafrie.(A-101/A-90)***
>
>
> SUPLEMEN
>
>
> IKLAN
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Re: Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
