[nasional_list] [ppiindia] Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 17 Feb 2005 00:17:55 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/17/0102.htm
Sjafrie, "TNI Hindari Dualisme Komando"
Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
YOGYAKARTA, (PR).-
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai, rencana "merger" atau penyatuan
kembali TNI dan Polri sebagai lonceng awal keterpurukan demokrasi. Oleh
karenanya, DPR harus bersikap tegas menghadapi draf atau rencana revisi UU
Pertahanan Negara yang akan mengarah pada penyatuan kembali TNI dan Polri.
"Tanpa mendramatisasi, rencana penyatuan tersebut sebagai lonceng awal
keterpurukan demokrasi kita. Saya ingin mengingatkan, bahwa fungsi antara
TNI sebagai tulang punggung pertahanan nasional, dan polisi sebagai tulang
punggung keamanan nasional, merupakan hasil reformasi yang proporsional,"
tandas Amien saat ditemui wartawan di Yogyakarta, Rabu (16/2).
Menurut Amien, apabila rencana merger TNI-Polri terjadi, hasil reformasi
yang telah menjadi komitmen bersama seluruh rakyat, akan digulung dalam
tempo singkat. Dia menilai aneh munculnya pernyataan yang menyebut reformasi
pemisahan TNI dan Polri dianggap sudah "kebablasan". Di negara yang
demokrasinya sudah matang, tambahnya, polisi merupakan kekuatan sipil, dan
tidak ada dimensi sebagai kekuatan militer.
"Karena itu, kalau Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan, red.) menyatakan
penyatuan polisi dan militer seperti di negara maju, dia pasti sedang keliru
lidah," ujarnya.
Amien juga berpendapat, ada semacam langkah yang sengaja atau tidak,
merupakan likuidasi awal dari demokrasi yang sedang dibangun. "Karena,
apabila kekuatan militer sudah mengkooptasi kekuatan polisi, maka yang
terjadi adalah salah satu sendi demokrasi sudah mulai patah," ujarnya.
Untuk itu, tambahnya, anggota DPR harus bersikap cerdas dan arif agar tidak
terperangkap oleh "softifikasi semantik" atau permainan kata-kata. Intinya,
tidak bisa diragukan kembalinya Polri sebagai anggota junior dalam sistem
baru nanti yang mengingatkan pada sistem Orde Baru (Orba) yang sudah harus
ditinggalkan.
Dikatakan, adanya pemisahan TNI dan Polri, telah membuat kedua lembaga
tersebut sama-sama puas. Setelah lepas dari TNI, Polri sudah semakin bagus,
karena bisa memainkan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan penegak
keamanan. Dengan adanya penyatuan kembali, fungsi penegakan hukum menjadi
sirna.
"Umumnya saya melihat di mana-mana teman-teman Polri lega, karena sudah bisa
menunaikan tugas dengan lebih baik dan fungsional. Sebaliknya teman-teman
TNI atau militer juga lega, karena pemisahan tugas itu menjadi lebih jernih.
Hilangnya fungsi penegakan hukum Polri, merupakan kerugian bagi masyarakat
sipil," tutur Amien.
Pada bagian lain dia juga mengatakan, pembagian fungsi TNI 30 persen di
bidang keamanan, dan 70 persen di bidang pertahanan, sementara Polri 30
persen di bidang pertahanan dan sisanya keamanan, bisa diperdebatkan. "Ini
bukan seperti orang membuat kopi susu, berapa sendok gula dan kopi serta
berapa sendok susunya. Ini enak didengar, tetapi kenyataannya berat sekali,"
katanya.
Dampak negatif penyatuan tersebut, lanjut Amien, Polri akan kembali kepada
iklim militer, tidak lagi menjadi penopang kekuatan sipil. Pada gilirannya,
upaya untuk menegakkan masyarakat madani atau civil society akan bertambah
rumit. "Saya tidak tahu apakah ini pemikiran penasihatnya SBY atau justru
SBY sendiri, saya tidak peduli. Tetapi, DPR harus sangat waspada terhadap
langkah seperti ini. Jangan pernah diloloskan," tandas Amien.
Dualisme komando
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sjafrie
Sjamsoeddin menilai, penempatan Menko Polhukkam selaku pengendali TNI-Polri
sangat tidak tepat. Alasannya, karena Menko Polhukkam keberadaannya hanya
bertindak sebagai koordinator antarmenteri.
"Jangan terlalu cepat mengatakan Menko Polhukkam sebagai pengendali, karena
fungsinya hanya koordinasi antarmenteri saja. Artinya, tidak memiliki
kewenangan pengendalian komando," katanya saat menanggapi pernyataan Menteri
Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono berkenaan wacana pengajuan RUU guna
menyatukan kembali TNI-Polri, di Jakarta, Rabu (16/2).
Justru, kata Sjafrie, sekarang ini TNI tengah menghindari adanya dualisme
komando pengendalian. TNI hanya bisa diperintahkan oleh presiden melalui
Panglima TNI, sehingga Menko Polhukkam tidak bisa mengendalikan operasi TNI
kecuali ada instruksi dari presiden.
Mantan Pangdam Jaya ini juga menuturkan bahwa Menko Polhukkam tidak memiliki
kebijakan atas pengendalian komando, namun dapat bertindak sebagai pelaksana
harian dari presiden.
Pada tatanan pengendalian TNI dan Polri, menurut Sjafrie, mungkin lebih
tepat diserahkan kepada Dewan Keamanan Nasional (DKN). Apalagi rencana
pembentukan dewan tersebut sudah ada dan masuk ke presiden. Sementara
koordinasi tugas antara TNI dan Polri, sampai sejauh ini belum ada
undang-undang atau peraturan pemerintah (PP) yang mengatur keterlibatan TNI
dalam membantu Polri.
"Sebaiknya memang bantuan TNI kepada Polri diatur dalam suatu sistem
sehingga ada aturan main yang jelas, selain juga legalitasnya formal. Selama
ini tidak ada aturan mainnya," katanya.
Sjafrie mencontohkan dirinya kerap berhubungan dengan kapolda. Begitu pula
dengan pangdam. Namun hubungan tersebut menjadi berkurang menyusul aturan
main yang tidak jelas menyangkut bantuan pelaksanaan tugas. "Ya, memang
harus dibuat mekanismenya," ujarnya. Sejauh ini koordinasi bantuan TNI
kepada Polri hanya dilakukan berdasarkan kerja sama antara Mabes TNI dan
Mabes Polri dalam bentuk petunjuk dan pelaksanaan (juklak) dan belum ada
keterikatan secara hukum.
"Upaya ini yang sebetulnya sedang dipikirkan, bila mungkin harus merevisi
undang-undang. Tentunya, mesti menjadi pembicaraan tiga lembaga yakni Polri,
TNI, dan pemerintah," ucap Sjafrie.(A-101/A-90)***
SUPLEMEN
IKLAN
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Merger TNI-Polri, Awal Keterpurukan Demokrasi
