** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/10/hpn01.htm Profesionalisme, Kepentingan Pasar? TEMA Hari Pers Nasional 2006 adalah "Membangun Profesionalisme; Menegakkan Hukum dan Etika Pers". Profesionalisme pers semakin dituntut karena dikaitkan dengan etika pemberitaan di media cetak dan elektronik dalam rangka memberikan masukan yang konstruktif bagi masyarakat. Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, seorang akademisi dan peneliti dari Universitas Indonesia, memberikan pandangannya tentang profesionalisme pers yang ternyata memiliki kaitan dengan kekuatan pasar, saat ditemui "PR" seusai konvensi media massa di Hotel Savoy Homann, Jln. Asia Afrika, Bandung, Rabu (8/2). KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tarman Azzam (kiri) menyerahkan penghargaan Kesetiaan Profesi 40 Tahun kepada wartawan senior HU "Pikiran Rakyat" H. Soeharmono Tjitrosoewarno pada acara Jamuan Makan Malam Gubernur Jawa Barat Bersama Insan Pers di Gedung Sate Bandung, Kamis (9/2) malam.* M. GELORA SAPTA/"PR" Bagaimana pendapat Anda tentang profesionalisme pers saat ini? Hati-hati, saya khawatir dengan istilah profesionalisme karena itu kata-kata kaum libertarian untuk menutupi apa yang ada sesungguhnya. Dalam diskusi tentang profesional tidak dibahas tentang kontrahegemoni, perlawanan terhadap penguasaan pasar yang ada sekarang. Apakah profesionalisme itu dinilai berdasarkan pelaksanaan kode etik? Dalam konteks kode etik, selama ini pers sudah melakukannya dan mengacu pada KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Akan tetapi, hal itu tidak cukup karena ada pertanyaan-pertanyaan penting lain. Jadi, filosofi-filosofinya yang harus kita gali bersama. Saya mencoba mengedepankan teori baru komunitarian supaya jangan percaya pada kekuatan pasar. Ada hal-hal lain yang harus kita kedepankan bersama demi kebaikan orang banyak. Kita tahu sekarang pasar sangat menguasai melalui rating. Oleh karena itu, kita mesti bongkar itu dengan yang disebut kontrahegemoni. Bila itu kita bongkar, mestinya mengedepankan dengan sendirinya kode etik. Hati-hati kalau profesionalisme lebih digunakan untuk mendukung kepentingan pasar atau acara-acara yang memiliki kekuatan rating. Kita harus bongkar justru sebaliknya. Jadi, profesionalisme itu seperti apa? Profesionalisme adalah profesionalisme yang dibangun berdasarkan pemahaman bahwa tidak boleh ada pasar yang menguasai. Akan tetapi, profesionalisme itu dibangun berdasarkan kebutuhan publik. Itu inti pendekatan komunitarian. Siapa yang harus menjaga pelaksanaannya? KPI (Komite Penyiaran Indonesia) mestinya. Kalau pers, ya, Dewan Pers. Namun kemudian, konsep baru dari komunitarian menilai akuntabilitas media dari teriakan masyarakat. Itu yang kita belum punya. Jadi, semua dikembalikan kepada masyarakat? Ya ke masyarakat, namun melalui KPI dan Dewan Pers. Mereka itu, kan, wakil publik sebagaimana dinyatakan dalam UU-nya seperti begitu. Apakah bisa dilepas begitu saja kepada masyarakat, sementara tidak semua masyarakat memiliki taraf media literasi yang sama? Justru itu harus kita pelopori, yaitu mencoba mengangkat masyarakat untuk menyuarakan agar terbiasa nantinya. Masyarakat kita pada prinsipnya adalah masyarakat yang sedang mengalami transisi dari otoritarian ke libertarian. Namun, pendidikan kita rendah, budaya baca kita rendah, tingkat logika-logika rasional kita rendah. Itu terjadi di banyak negara, di Amerika Latin juga terjadi. Mari kita pelopori supaya tidak mau seperti Amerika Latin, misalnya. Artinya, profesionalisme itu tidak selalu berkaitan dengan teknis pemberitaan pers ? Pers semuanya profesional secara teknis, tetapi tujuan-tujuannya yang tidak profesional. Misalnya, infotainment itu digarap dengan baik, kan? Tapi apakah itu bermanfaat bagi kepentingan publik? Itu, kan, pertanyaan kita. Apa upaya yang harus dilakukan? Kita perlu meningkatkan media literasi serta akuntabilitas media, mendukung KPI dan Dewan Pers dalam pelaksanaan kode etik yang lebih nyata. Upaya ini harus dilakukan bersama dan tidak boleh diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh lagi ikut-ikutan dunia penyiaran atau pers. (Vebertina Manihuruk/RVN/"PR")*** [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **