[nasional_list] [ppiindia] Pro-Kontra Irjabar MRP Menyimpang dari Komitmen

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Tue, 14 Feb 2006 16:23:33 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/14/sh04.html


Pro-Kontra Irjabar
MRP Menyimpang dari Komitmen   
Oleh
Daniel D Tagukawi




JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar konsultasi publik di 
kabupaten/kota di provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar). Sesuai pernyataan 
anggota MRP, ada kecenderungan masyarakat Irjabar menolak keberadaan provinsi 
itu. Hal itu menyebabkan kelompok tertentu di Irjabar melakukan perlawanan 
dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat. 

Klarifikasi berlangsung di semua kabupaten/kota, yang dipusatkan di Kota 
Sorong, Manokwari dan Fakfak. Hasilnya, bertolak belakang dengan apa yang 
diduga MRP. Hasil yang berbeda itu mencerminkan pro-kontra itu bukan hanya di 
tingkat elite Papua dan Irjabar, tapi sudah menyentuh berbagai lapisan 
masyarakat bawah. 
Untuk itu, adanya kekhawatiran terjadinya konflik horizontal sangat beralasan 
karena masyarakat terbagi antara yang pro dan yang kontra. Kalau konflik itu 
hanya sebatas perbedaan pendapat, masih dalam batas kewajaran sebagai bentuk 
dinamika masyarakat. Namun, masalah akan menjadi lain, kalau perbedaan pendapat 
itu meningkat menjadi konflik fisik.

Gejala gesekan horizontal itu sudah kentara melalui pernyataan keras terhadap 
apa yang dihasilkan MRP. Misalnya, Kepala Suku Maibarat, Yohanis Kareth 
menyatakan akan melakukan perlawanan keras terhadap upaya untuk menghapus 
eksistensi Irjabar. Dia mengatakan, keberadaan Irjabar sudah memperlihatkan 
dampak positif, misalnya pemuda di Irjabar memiliki kesempatan yang lebih besar 
untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).


"Kalau Irjabar dibubarkan, berarti ada banyak lagi pengangguran. Siapa lagi 
yang berikan kesempatan seperti itu? Wilayah ini sangat luas. Jadi, perlu ada 
Irjabar. Kita sudah berjuang susah payah untuk membentuk Irjabar, kenapa harus 
dibubarkan lagi?," ujar Kareth.

Sikap serupa juga disampaikan kepala suku Yapen Waropen, Yan Ayomi. Provinsi 
Irjabar sudah terbentuk dan sudah berjalan. Untuk itu tidak harus dimatikan 
begitu saja. Pembentukan Irjabar juga sesuai keputusan MK, sehingga tidak ada 
alasan untuk menghapusnya. Mereka akan melakukan protes keras jika pemerintah 
pusat menghapus Irjabar. 

"Dengan satu provinsi tidak akan sentuh semua rakyat di Papua. Rakyat setuju 
pemekaran, biar orang yang di belakang gunung bisa diperhatikan pemerintah. 
Jadi, kalau MRP tidak setuju, kami juga tidak akan terima mereka. Kami minta 
supaya MRP juga menghargai dan menghormati Irjabar," kata Yan Ayomi ketika 
ditemui di Manokwari.


Sikap Keras
Sikap keras juga datang dari Penjabat Gubernur Papua, Timbul Pudjianto. 
Menurutnya, meski belum maksimal penyelenggaraan pemerintahan di Irjabar sudah 
cukup baik. Apalagi, Irjabar mempunyai wakil di DPR dan DPR. Selain itu, semua 
perangkat pemerintahan sudah mulai berfungsi. Untuk itu, merupakan kemunduran 
kalau mempertanyakan lagi eksistensi Irjabar.

Fungsi pembinaan provinsi Irjabar, katanya, juga sudah berjalan dengan baik 
yang bisa dilihat dari pembinaan personel, seperti mutasi dan proses kenaikan 
pangkat yang semuanya dilayani Provinsi Irjabar. Bahkan, pelantikan tujuh 
bupati hasil pilkada, juga dilakukan Gubernur Irjabar atas nama presiden. 

"Hanya masih ada kabupaten, kalau urusan APBD konsultasinya ke Papua. Jadi, 
kalau urusan uang ke Papua, kalau administrasi di Irjabar. Mulai tahun 2006 
ini, semua evaluasi RAPBD harus dilakukan di Irjabar," katanya.
Pudjianto menilai, konsultasi publik yang dilakukan MRP menyimpang dari 
komitmen antara MRP dan pemerintah pada 9 Januari 2006. Dalam pertemuan itu, 
katanya, pemerintah menyepakti kunjungan MRP ke Irjabar asalkan penjaringan 
aspirasi berkaitan untuk mempercepat pemberian masukan kepada pemerintah untuk 
menyiapkan payung hukum untuk memperkuat eksistensi Irjabar dalam kerangka 
Otsus. 

Kemudian, kunjungan ke Irjabar harus koordinasi dan didampingi aparat provinsi 
Irjabar. Kenyataannya, tidak seperti itu yang dilakukan MRP. "Irjabar itu sudah 
sah, baik menurut UU 45/1999 maupun keputusan MK. Payung hukum yang diperlukan 
bukan untuk eksistensi Irjabar, tapi untuk memperkuat penyelenggaraan 
pemerinatahan di Irjabar," tuturnya.


Kesimpulan MRP 
Ketua DPRD Irjabar, Jimmy Ijie, juga mempertanyakan kesimpulan MRP kalau warga 
Irjabar menolak pemekaran. Ketika DPRD melakukan klarifikasi ke publik, justru 
semua menyatakan mendukung Irjabar. Jadi, rakyat mana yang menolak pemekaran 
Irjabar. Dia menegaskan, pembentukan Irjabar sah, sehingga tidak mungkin 
dihapus lagi.

"Ibarat anak yang lahir dari hasil selingkuh, tidak arif kalau anak itu 
dimatikan begitu saja. Tapi, sangat bijaksana kalau anak yang tidak berdosa itu 
diperlakukan baik, dengan mengurus akta kelahiran. Bukan sebaliknya dimatikan," 
tuturnya.

Jimmy mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan semua dokumen tertulis dan 
visual hasil klarifikasi ke publik kepada pemerintah pusat, sebagai bahan 
pembanding dengan apa yang dihasilkan MRP.

Dalam rapat koordinasi pimpinan pemerintahan daerah di wilayah Irjabar, semua 
bupati dan DPRD menyatakan kebulatan tekad dukungan akan eksistensi Irjabar. 
Raker itu menghasilkan tiga kesimpulan.

Pertama, menolak hasil konsultasi publik yang dilakukan MRP di wilayah Irjabar, 
karena menyimpang dari kesepakatan antara MRP dan pemerintah. 

Kedua, untuk menjaga stabilitas roda pemerinatahan di Irjabar, pemerintah 
diminta segera menetapkan payung hukum operasional, untuk menghindari munculnya 
potensi konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat. 

Ketiga, bilamana payung hukum operasional Irjabar belum diselesaikan pada 15 
Februari 2006, maka Irjabar akan menggelar Pilkada Irjabar dengan mengacu 
kepada Undang Undang No 32/2004.

Raker pimpinan daerah itu tidak dihadiri unsur pimpinan dari Sorong dan Kota 
Sorong. Sebab, kedua wilayah itu sedang mengupayakan pemekaran wilayah Papua 
Barat Daya. "Irjabar ini masih sangat baru, tidak mungkin langsung dimekarkan 
lagi. Kita tidak alergi pemekaran, tapi harus berikan kesempatan dulu. Belum 
apa-apa sudah minta pemekaran. Ini aneh," jelas Jimmy.

Bagaimana kelanjutan dinamika antara Papua dan Irjabar, tentu akan sangat 
ditentukan hasil pertemuan di Makasar dan di Jakarta. Bisa jadi, apapun 
keputusannya akan melahirkan kepuasan dan kekecewaan. Sebab, bukan perkara 
gampang untuk menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak. Tapi, itu bisa 
saja dicapai kalau ada semangat kekeluargaan, saling menghargai dan 
mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.(*) 

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Pro-Kontra Irjabar MRP Menyimpang dari Komitmen