[nasional_list] [ppiindia] Harga Beras Impor Di-"Mark Up"
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 14 Feb 2006 16:16:35 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Refleksi: Kalau harga impor "di-mark
up" dan mungkin juga kualitas beras rendah berarti kemungkinan besar bagi
saudagar maupun distributor terdapat laba berlipat ganda.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/14/sh01.html
Tim Investigasi FPKS:
Harga Beras Impor Di-"Mark Up"
Oleh
Naomi Siagian/Inno Jemabut/Krisman Kaban
Jakarta - Tim Investigasi Impor Beras Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
menemukan adanya indikasi mark up (penggelembungan) harga impor beras yang
dilakukan Bulog.
Tim menemukan harga beras yang diimpor dari Vietnam lewat perusahaan Vietnam
Southern Food Coorporatin (Vina Food) kurang dari US$ 257 per ton, sementara
Bulog melaporkan harganya US$ 281 per ton ketika tiba di Indonesia.
"Namun semua temuan tim tersebut masih perlu diklarifikasi ke Bulog sebab
merupakan informasi awal," kata Ketua Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS,
Tamsil Linrung di Jakarta, Senin (13/2) siang.
Direktur Utama Perum Bulog, Widjarnarko Puspoyo ketika dihubungi SH melalui
telepon selulernya Selasa (14/2) pagi belum bersedia memberikan penjelasan.
"Saya sedang rapat. Nanti saja," katanya singkat.
Tamsil Linrung juga mengungkapkan, tim menemukan bukti adanya keterlibatan
pihak ketiga atau agen untuk melakukan impor. Padahal selama ini Bulog selalu
menyatakan mereka yang melakukan impor. "Temuan kami menunjukkan adanya
keterlibatan pihak lain," ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, tim menemukan keterlibatan perorangan dalam memuluskan
impor beras. Orang tersebut, tambahnya, mendapat fee dari importasi yang
dilakukan Bulog.
"Kebiasaan Bulog memberi fee kepada pihak-pihak yang terlibat sudah terjadi
sejak dulu.
Malah Bulog pernah memberikan fee sebesar US$ 772.000 kepada pihak lain pada
tahun 2003. Selain itu, Bulog juga pernah memberikan fee kepada agen sekitar
US$ 45.000," ujarnya.
Tamsil menegaskan, impor beras yang sebenarnya merupakan kesepakatan
antarpemerintah (G to G). Namun, lanjutnya, ternyata tidak melibatkan Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vietnam yang justru tidak tahu adanya impor
beras tersebut.
Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS melakukan investigasi sejak pemerintah
membuat kontrak impor dengan Vietnam pada 2001 sebanyak 500.000 ton per tahun.
Kontrak tersebut telah diperbaharui pemerintah dengan membuat kontrak baru
untuk tahun 2005 - 2007.
Tim tidak hanya menginvestigasi dua kali impor beras yang dilakukan Bulog
terakhir ini. Dua kali izin impor beras yakni sebanyak 70.050 ton dan 110.000
ton kepada Perum Bulog dalam kurun waktu terakhir.
Pengoplosan Beras
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)
Hasto Kristyanto yang dihubungi SH secara terpisah menjelaskan indikasi mark up
harga beras oleh Bulog merupakan salah satu kecurigaan inisiator pengusul hak
angket dan interpeleasi impor beras sejak lama.
Selain itu, impor beras dari Vietnam juga dicurigai melibatkan pihak ketiga
yang merupakan konsesi politik akibat tekanan tertentu yang dialami pemerintah.
"Jika dibilang ada temuan Bulog melakukan mark up harga beras, kami memang
tidak heran. Tetapi pembuktian atas hal itu yang mau kita selidiki lewat hak
angket waktu itu," ujar Hasto yang juga anggota Komisi VI DPR.
Menurut Hasto, FPDIP saat ini lebih berkonsentrasi pada mekanisme pemerintah
mengambil keputusan untuk mengimpor beras, sedikit berbeda dengan Fraksi PKS
yang mencari bukti penyimpangan di lapangan. "Tapi kami akan saling melengkapi.
Kita juga menyelidiki berbagai kemungkinan penyimpangan di lapangan. Saat ini
ada kemungkinan terjadinya pengoplosan beras di Indramayu, Jawa Barat oleh
Bulog," jelas Hasto.
Rekan sefraksinya, Aria Bima mengatakan saat ini di pasaran sudah beredar beras
impor dan beras hasil pengoplosan, padahal sebelumnya pemerintah menegaskan
beras impor hanya untuk stok. "Sangat berbedalah dengan apa yang terjadi di
pasaran saat ini," ungkap Aria Bima. Tetapi ia menjelaskan kegagalan hak angket
impor beras DPR mengakibatkan pihaknya belum dapat menggugat pemerintah.
Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga dalam impor beras, ia berpendapat hal
tersebut akibat digunakannya lobi politik oleh pemerintah untuk menggagalkan
hak angket dan interpelasi di DPR. "Itu konsesi politik yang memang ditanggung
oleh presiden!" tegas Hasto. (*)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Harga Beras Impor Di-"Mark Up"
