[nasional_list] [ppiindia] Kewarganegaraan Tidak Berdasar "Ras-Criterium"
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 14 Feb 2006 14:09:27 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/14/opi01.html
Kewarganegaraan Tidak Berdasar "Ras-Criterium"
Oleh
Prasetyadji
Diangkatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan inisiatif DPR tentang
Kewarganegaraan (sebagai pengganti UU yang lama No 62/1958) dalam program
legislasi tahun ini, telah membawa harapan banyak orang kepada para anggota
dewan yang terhormat.
Kenapa? Karena UU No 62/1958 dinilai mengandung unsur diskriminatif, tidak
mewadahi kesetaraan hak baik dari sisi gender, etnik, maupun dalam perlindungan
hukum terhadap anak. Selain itu, substansi mengenai kewarganegaraan itu
sendiri, perlu menghadirkan kembali suasana kebathinan para founding fathers
dalam merumuskan UU tentang Kewarganegaraan pertama kali No 3/1946 sebagai
salah satu syarat berdirinya negara Republik Indonesia.
Pembahasan RUU sudah dimulai antara Pansus DPR dengan Menteri Hukum dan HAM
tanggal 25 Januari 2006. Dan melihat aspirasi masyarakat yang begitu antusias,
para anggota DPR kiranya perlu selalu berpegang pada produk UU yang telah kita
miliki, seperti UU No 39/1999 tentang HAM maupun UU No 23/2002 tentang
Perlindungan Anak, karena ada beberapa permasalahan prinsip yang perlu jadi
acuan, seperti perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan antarbangsa.
Istilah Asli
Artinya, agar dalam RUU dapat diatur bahwa anak yang lahir (di manapun) dari
pernikahan seorang ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia adalah warga negara
Indonesia, begitu pula terhadap setiap orang yang lahir di wilayah Indonesia,
yang setelah dewasa (berusia 18 tahun) wajib menentukan sendiri
kewarganegaraannya.
Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU Perlindungan Anak No 23/2002 yang secara
tegas menyatakan "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan"; demikian pula Pasal 14 dikatakan bahwa "setiap anak
berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".
Masalah ini sungguh penting, karena menyangkut nasionalisme, harga diri sebagai
sebuah bangsa yang berdaulat, sehingga jangan sampai darah daging dari seorang
warga negara Indonesia menjadi warga negara asing di negara sendiri. Dan
apabila ini terjadi, berarti tidak ada kesetaraan terhadap gender di republik
ini.
Sebagai bangsa yang memiliki budaya dan sejarah perjuangan dalam mencapai
kemerdekaan, maka RUU ini perlu memberikan penghargaan kepada para pendiri
bangsa dengan tidak melupakan kemajemukannya sebagaimana memahami suasana
kejiwaan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Untuk itu, terkait dengan desakan dari berbagai pihak agar dihilangkannya
istilah asli dalam pengertian siapa warga negara pada RUU Kewarganegaraan
tersebut perlu mendapat perhatian bersama.
Karena dalam perkembangannya, istilah asli sudah bergeser pada konotasi
diskriminasi, berbagai perilaku termasuk penyelenggara negara pun memberikan
konotasi rasis.
Nilai Moral
Desakan ini tentu bukan tanpa alasan, tetapi justru mengingatkan kembali kepada
suasana kebathinan dalam sidang BPUPKI ketika Soemitro Kolopaking dan anggota
lainnya keberatan dicantumkannya istilah asli dalam UU tentang Kewarganegaraan
yang pertama kali No 3/1946 apabila tujuannya pendekatan rasis, karena yang
duduk di Badan/Panitia adalah sesama Nederlandsch Onderdaan (Kaula-negara
Belanda) sesuai kedudukan hukum yang berlaku ketika itu. Dengan demikian, dalam
Penjelasan UU No 3/1946 ditegaskan bahwa, "dalam UU ini (UU No 3/1946) sama
sekali tidak berdasar atas ras-criterium".
Atas dasar pemikiran tersebut, dalam pembahasan-pembahasan ke depan, para pihak
diharapkan mau mengedepankan nilai-nilai moral dan mampu menjiwai semangat
nasionalisme, agar RUU ini benar-benar memberi kesetaraan dan perlidungan hukum
kepada sesama warga negara Indonesia.
Penulis adalah Sekretaris DPP Forum Komunikasi Kesatuan Bangs, anggota Koalisi
Kewarganegaraan RI
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kewarganegaraan Tidak Berdasar "Ras-Criterium"
