[nasional_list] [ppiindia] Presiden Pastikan tak Lama Lagi Ada Koruptor Serahkan Diri
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 6 Feb 2006 01:11:55 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
MEDIA INDONESIA
Senin, 06 Februari 2006 04:06 WIB
Presiden Pastikan tak Lama Lagi Ada Koruptor Serahkan Diri
Penulis: Agustinus
JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam waktu dekat
akan ada lagi koruptor yang kembali ke tanah air dan mengembalikan uang negara
dalam jumlah yang besar.
Presiden menegaskan, pemerintah selanjutnya akan terus memburu para koruptor
yang kabur ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Respesi Hari Lahir
(Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-33 di Hotel Gran Melia, Jakarta,
Minggu (5/2) malam.
"Saya mendengar informasi dalam waktu dekat akan ada lagi yang kembali dan
mengembalikan uang negara dalam jumlah besar," kata Presiden.
Presiden, yang mengenakan setelan kemeja batik coklat, tiba sekitar pukul 19.50
WIB. Tampak hadir pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono,
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar
Nasution, Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Suryadharma Ali, dan AM Fatwa, serta pengacara Eggy Sudjana.
Presiden mengatakan yang terus diburu oleh pemerintah adalah mereka yang kabur
ke luar negeri, yang tak bertanggung jawab, dan tak mau mengembalikan uang
negara.
Sebelumnya, kata Presiden, tiga orang koruptor yang kabur ke luar negeri sudah
kembali ke tanah air, yakni David Nusawijaya (Bos Bank Servitia), Atang Latief,
dan Adrian Woworuntu (kasus pembobolan Bank BNI).
"Mereka yang bersalah akan dihukum, dan itulah keadilan sejati," kata Presiden.
Pada bagian lain, Presiden membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan tebang
pilih dalam pemberantasan korupsi.
"Kami tidak ingin tebang pilih dalam memberantas korupsi. Kalau ada informasi
tebang pilih, kasih tahu ke saya," katanya.
Presiden kembali menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan pemberantasan
korupsi di tanah air. Pada tahun lalu, kata Presiden, ia telah menandatangani
surat izin pemeriksaan terhadap 75 pejabat negara di pusat maupun di daerah
yang diduga terlibat korupsi.
"Kalau salah, dihukum. Tidak salah, tidak dihukum. Salah sedikit, hukuman
ringan. Salahnya banyak, hukumannya berat," katanya.
Sementara itu dalam pidato politiknya, Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz memberikan
penilaian atas kebijakan yang telah diambil pemerintahan Yudhoyono hingga saat
ini.
Salah satunya, menurut Hamzah, pemerintah saat ini belum menyentuh akar
persoalan baik kualitatif maupun kuantitatif dalam memberantas korupsi.
Menurut Hamzah, pemerintah cenderung pula melakukan tebang pilih dalam
pemberantasan korupsi.
"Kalau diibaratkan main tinju, pemberantasam korupsi saat ini baru dalam kelas
bulu saja," katanya.
Selain itu, Hamzah juga menyinggung soal pemberantasan korupsi di daerah yang
menyangkut para anggota legislatif di daerah. Menurutnya, hal demikian
potensial menyebabkan terjadinya deparpolisasi.
"Evaluasi kembali hal itu supaya tidak terjadi kesan deparpolisasi," katanya.
Menurut Hamzah, segala upaya pemberantasan korupsi seharusnya memiliki dampak
terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional dengan masuknya kembali uang negara
yang telah dikorupsi oleh sejumlah pihak.
Dalam pidato politiknya, Hamzah juga mengkritik beberapa kebijakan pemerintah.
Antara lain, menurut Hamzah, pemerintah saat ini belum mampu untuk
menyejahterakan rakyat.
"Kesempatan kerja terbatas, utang meningkat, dan penerimaan negara juga tidak
lancar," kata Hamzah sambil menambahkan saat ini 80 persen rakyat hidup dalam
kondisi pas-pasan.
Beban akan makin berat, kata Hamzah, dengan adanya kenaikan harga BBM, harga
gula, dan rencana kenaikan tarif dasar listrik.
"Ini memberatkan roda ekonomi nasional. Dan apa yang salah dengan pembangunan
nasional kita," katanya.
Karena itu, menurutnya, saat ini yang diperlukan bukan hanya revitalisasi
ekonomi, tetapi politik pembangunan ekonomi nasional ke depan berupa perbaikan
kebijakan investasi, fiskal, dan sektor riil.
Selain itu, di luar politik kehutanan, pertanian, dan kelautan yang telah ada,
kata Hamzah, pemerintah juga perlu melakukan politik energi alternatif yang
berbasis bioenergi
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Presiden Pastikan tak Lama Lagi Ada Koruptor Serahkan Diri
