[nasional_list] [ppiindia] Politik Beras dan Ketahanan Bangsa
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 5 Feb 2006 00:36:28 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/04/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Politik Beras dan Ketahanan Bangsa
Oleh Ir Sudarmono
BERAS menjadi komoditi yang selalu menarik bukan hanya untuk dimakan sebagai
pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, juga untuk dicermati,
didiskusikan, dan bahkan dipolemikkan. Apa pun yang terjadi dengan beras, akan
banyak pihak yang bersuara dan tidak jarang pendapat tersebut saling
bertentangan.
Kebijakan impor beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada awal Januari
2006 sebagai salah satu cara pemupukan stok pemerintah, ditentang oleh berbagai
kalangan dengan data yang tidak sama satu sama lain. Bukan hanya oleh NGO atau
LSM yang posisinya sebagai kritikus kebijakan pemerintah, penentangan juga
berasal dari kalangan DPR maupun Gubernur yang terakhir itu notabene adalah
pemerintah itu sendiri.
Kebijakan perberasan sebelum tahun 1998 salah satunya adalah adanya ceiling
price yang menjadi batasan harga tertinggi tingkat konsumen agar Pemerintah
melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) untuk menurunkan harga beras.
Kebijakan subsidi dalam harga beras ini diberikan kepada seluruh lapisan
masyarakat baik yang miskin maupun yang mampu (general subsidy).
Sejak Juli 1998, dengan mulainya krisis ekonomi, kebijakan subsidi beras
diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu (targeted subsidy) melalui
Operasi Pasar Khusus (OPK) yang kemudian berubah menjadi Raskin (Beras untuk
Keluarga Miskin). Dengan perubahan kebijakan subsidi dari general targeted ke
targeted subsidy, subsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin.
Keterbatasan Dana
Masalah yang kemudian timbul adalah keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah,
sehingga belum semua keluarga miskin dapat menikmati Raskin. Pada tahun 2005,
pagu KK Miskin yang ditetapkan pemerintah untuk menyalurkan beras 20 kg/KK/
bulan selama 12 bulan adalah 8,3 juta KK.
Namun realisasi KK yang terlayani oleh Raskin adalah 11.230.279 KK Miskin atau
72,2% dari KK Miskin yang tercatat BKKBN 15,57 juta KK. Salah sasaran yang
banyak dipertanyakan adalah karena KK Miskin yang terlayani Raskin lebih dari
pagu yang ditetapkan, tetapi harus juga dilihat bahwa KK yang terlayani adalah
merupakan bagian dari KK Miskin seluruhnya.
Dalam penyaluran Raskin, Perum Bulog sebagai badan usaha milik pemerintah yang
bertugas menggunakan kekuatan jaringan gudang yang tersebar di seluruh pelosok
Indonesia. Bekerja sama dengan Pemda setempat, Raskin telah didistribusikan
Perum Bulog di 49.134 titik distribusi yang sebagian besar terletak di
Desa/Kelurahan.
Realisasi Raskin selama 2005 hampir seluruhnya telah tersalurkan (99,96%) atau
1.99.1131 ton dari pagu Raskin 2005 sebanyak 1.992.000 ton. Seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia terlah terlayani Raskin.
Panen padi di Indonesia memiliki pola yang hampir sama dari tahun ke tahun.
Musim panen raya umumnya terjadi mulai Februari sampai April. Bulan Januari
rata-rata luas sawah yang dipanen sekitar 4,43% dari total luas panen setahun
dan umumnya hasil produksi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bulan
tersebut.
Dengan pola panen tersebut, maka beras yang masuk dalam pengadaan Perum Bulog
juga memiliki pola yang tidak jauh berbeda. Pada awal tahun, panen yang baru
sekitar 4,43% berpengaruh pada tingkat penyediaan beras di pasar yang pada
akhirnya akan mempengaruhi harga. Dengan harga yang tinggi di pasar, umumnya
petani atau penggilingan lebih memilih menjual berasnya ke pasar dibanding
kepada Bulog yang membeli pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Akibatnya
pengadaan Bulog pada bulan Januari rata-rata 1.211 ton.
Pengadaan beras Bulog juga memperhatikan kondisi defisit surplus suatu daerah.
Jumlah beras yang bisa diserap Bulog merupakan surplus dari bentuk gabah
sebagai produk yang langsung dihasilkan petani. Selama 2001 - 2005 jumlah
pengadaan setara beras oleh Bulog berkisar 1,5 - 2,1 juta ton dengan rata-rata
jumlah terbesar bulan April.
Stok
Menurut UU No7 tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa cadangan
pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan
masyarakat.
Menghitung cadangan pangan pemerintah lebih mudah karena dikuasai oleh
pemerintah (Bulog - hanya satu perusahaan), sedangkan penghitungan stok beras
di masyarakat lebih sulit.
Studi tentang stok di masyarakat sangat jarang ditemui. Badan Pusat Statitik
(BPS) telah melaksanankan survey stok beras di masyarakat pada tahun 1998 dan
2002. namun disayangkan, karena alasan keterbatasan dana maka survey stok beras
tahun 2002 tidak dapat mencakup stok beras yang ada di pedagang, hotel, dan
industri (Statistik Beras, BPS 10 April 2002).
Kajian tentang stok beras yang harusnya dikuasai oleh pemerintah salah satunya
adalah yang dilakukan oleh Tim UGM pada tahun 2003. Dengan menggunakan formula
dari FAO dalam pengitungan estimasi besaran cadangan beras pemerintah, Tim UGM
menyarankan agar besarnya cadangan beras pemerintah berkisar antara 0,75 juta -
1,3 juta ton.
Jumlah cadangan beras pemerintah 0,75 juta ton sudah termasuk untuk keperluan
cadangan ASEAN+3 yang diperkirakan Indonesia akan memiliki tanggungjawab untuk
menyimpan 0,25 juta ton. Dengan demikian, jumlah cadangan beras pemerintah
untuk kebutuhan darurat dan stabilisasi harga yang tersedia adalah 0,5 juta
ton.
Namun, apabila dilihat dari aspek operasional logistic dengan mengingat
tersebarnya gudang Bulog di seluruh pelosok Indonesia maka cadangan beras yang
lebih besar dari 0,75 juta ton dapat dipertimbangkan namun dengan ongkos yang
tentunya lebih tinggi.
Setelah kajian Tim UGM, belum ada lagi kajian tentang stok pemerintah yang
dapat dijadikan sebagai dasar penentuan jumlah cadangan beras pemerintah yang
lebih aman.
Untuk tahun 2005, Perum Bulog telah diamanatkan oleh pemerintah untuk menyimpan
350.000 ton sebagai cadangan beras pemerintah yang akan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan
kerawanan pangan pasca bencana; serta untuk mengendalikan gejolak harga beras.
Cadangan Beras Pemerintah ini telah teruji saat terjadinya bencana tsunami di
awal tahun 2005 maupun bencana kekeringan. Realisasi penyaluran CBP telah
mencapai 15.550 ton.
Harga
Dalam pemantauan harga beberapa komoditi, baik untuk pengamatan harga produsen
maupun harga konsumen, Perum Bulog bekerja sama dengan BPS daerah maupun pusat.
Dengan demikian ada kesamaan data yang lebih independen.
Dalam pengamatan harga produsen (gabah), selama tahun 2005, BPS mencatat bahwa
harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) selalu berada di atas HPP 2005, bahkan
pada beberapa bulan terakhir berada di atas HPP 2006. Kondisi ini tentunya
sangat menggembirakan dengan harapan bahwa harga tersebut dinikmati oleh
petani.
Rata-rata harga GKP selama 2005 adalah Rp 1.567,67/kg atau 17,87 persen di atas
HPP 2005 Rp 1.330/kg. bahkan pada Desember 2005, tercatat rata-rata harga GKP
adalah Rp 1.850,21/kg atau 39,11 persen di atas HPP 2005 dan bahkan Rp
120,21/kg di atas HPP 2006 yang baru mulai berlaku 1 Januari 2006.
Tingginya harga gabah ini juga tercermin dari besarnya Nilai Tukar Petani
selama 2003 - 2005 rata-rata di atas 100 per bulannya. Tingginya nilai tukar
ini berarti bahwa pendapatan petani lebih tinggi dari beban biaya yang harus
dikeluarkannya.
Dengan tingginya harga gabah selama 2005, maka harga beras juga berjalan
seiring menjadi meningkat terutama pada bulan-bulan terakhir. Selain dipicu
oleh kenaikan harga gabah, kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 ikut mendorong
naiknya biaya pengolahan gabah ke beras maupun biaya penyebaran dan
pendistribusian.
Rata-rata beras selama 2005 adalah Rp 3.478/kg dan bahkan Desember 2005 telah
mencapai Rp 3.825/kg. di Jakarta yang tercermin di Pasar Induk Cipinang, harga
beras termurah (IR III) pada awal Januari 2005 adalah Rp 2.600/kg dan pada
akhir Desember 2005 telah melonjak menuju Rp 3.650/kg.
Produksi dan Konsumsi
Polemik tentang data produksi dan konsumsi komoditi apa pun termasuk beras
terus terjadi berkaitan dengan masalah akademik yaitu metodologinya.
Dalam produksi, perdebatan tidak banyak terjadi karena banyak pihak yang sudah
sepakat dengan metodologi yang digunakan. Selain itu, penghitungan produksi
diramalkan secara rutin tiga kali setahun untuk menuju angka tetap.
Hal yang mungkin masih banyak diperdebatkan pada sisi produksi adalah masalah
konversi gabah menjadi beras. Prosentase tentang besaran susut dan penggunaanya
untuk keperluan diluar konsumsi masih sering diperdebatkan. Kemajuan teknologi
dipercaya merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan konversi gabah ke
beras.
Sedangkan di sisi konsumsi, selain dari sisi sumber data juga masalah
metodologi masih perlu kesepakatan bersama penggunaan data Susenas yang
dilakukan BPS tiga tahunan terlalu bias untuk memberikan gambaran konsumsi
secara tepat pada tahun di luar Susenas. Selain itu tidak ada penghitungan
realisasi konsumsi secara berjenjang seperti yang dilakukan pada data produksi.
Petani Penggarap
Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa lebih dari 10,5 juta KK (53 persen )
rumah tangga petani menguasai lahan yang kurang dari 0,5 hektar.
Dari total petani tersebut, proporsi petani yang menguasai lahan sebagian besar
adalah petani penggarap bukan pemilik, dengan demikian sesungguhnya sebagian
besar adalah net consumer. Hal ini juga didukung data tentang penerimaan Raskin
yang 57 persen di antaranya adalah petani dan tinggal di pedesaan.
Tingkat keuntungan petani sebesar 17 pesen dari biaya per empat bulan. Apabila
dibandingkan dengan tingkat bunga pasar sebesar 12 persen per empat bulan maka
sesungguhnya usaha tani padi secara financial cukup layak. Namun dengan luas
penguasaan lahan yang sempit, maka jelas bahwa usaha tani padi tidak sepenuhnya
mampu mendukung kehidupan rumah tangga petani. (Nizwar Syafaat & Supena
Friyatno.
Kalau pada tahun 1983/1984 peran pendapatan usaha tani padi terhadap pendapatan
total rumah tangga sebesar 36,20 persen, maka tahun 2001/2001 menurun
menjadi13,70 persen. *
Penulis adalah pengamat masalah pangan
Last modified: 4/2/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Politik Beras dan Ketahanan Bangsa
