[nasional_list] [ppiindia] Perlukah Debat Data Kemiskinan?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 7 Sep 2006 10:49:26 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=263371&kat_id=16
Rabu, 06 September 2006
Perlukah Debat Data Kemiskinan?
Oleh :
Mediya Lukman
Mahasiswa Pascasarjana Yokohama National University, Jepang
Polemik tentang data kemiskinan yang disampaikan oleh pemerintah sejak bulan
lalu atau lebih tepatnya setelah pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus
2006 lalu belumlah mereda. Bahkan bola panas atau 'sengaja dipanaskan' tersebut
masih terus bergulir. Celakanya bentuk bola tersebut semakin mengurucut dan
mengarah ke lembaga resmi statistik yakni Badan Pusat Statistik, menyusul
setelah lembaga tersebut mengeluarkan data kemiskinan terbaru 2 September 2006
lalu.
Polemik ini boleh dikatakan telah memasuki ronde kedua antara pemerintah/BPS
dan para pengamat ekonomi di luar lingkungan pemerintah. Ronde pertama berawal
setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraannya
menyebutkan telah terjadi pengurangan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia
dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada 2005. Pidato ini langsung
disambut dan dikrtitik pedas oleh ekonom dari luar institusi pemerintah. Tim
Indonesia Bangkit (TIB) dan institusi lain menyebutkan bahwa data yang
dikemukakan presiden merupakan data tahun 2005 sebelum kenaikan BBM, padahal
kenaikan BBM tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Bahkan
TIB juga mencatat angka kemiskinan naik dari 16 persen per Februari 2005
menjadi 18,7 persen per Juli 2005 dan 22 persen per Maret 2006.
Sebagai respons dari kritik beberapa ekonom tersebut, pemerintah menyadari
bahwa data kemiskinan yang diumumkan bukanlah data terbaru berdasarkan hasil
Susenas tahun 2005. Pemerintah beralasan data kemiskinan terbaru sedang dalam
penyusunan dan baru akan diumumkan oleh BPS pada awal September sedangkan
pidato kenegaraan berlangsung pada pertengahan Agustus. Nah, apakah polemik
data kemiskinan itu telah berakhir? Ternyata belum, dan bahkan boleh dikatakan
telah memasuki ronde kedua setelah BPS mengumumkan data kemiskinan terbaru pada
2 September 2006 lalu.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan) per Maret 2006 mencapai 39,05 juta orang (atau 17,75 persen dari
total penduduk 222 juta jiwa). Dengan kata lain, penduduk miskin Indonesia naik
3,95 juta orang dari Februari 2005 yang hanya 35,10 juta orang (15,97 persen).
(Republika, 2 September 2005)).
Pengumuman data kemiskinan terbaru tersebut, lagi-lagi mendapat kecaman tajam
dari beberapa ekonom terutama ekonom yang tergabung dalam TIB yang meragukan
data BPS tersebut (Republika 3 September 2005). Ekonom TIB menilai BPS telah
ceroboh dalam menghitung orang miskin. TIB juga memaparkan ada beberapa faktor
yang mencurigakan dari angka kemiskinan versi BPS. Jelasnya, batas kemiskinan
2006 seharusnya Rp 159 ribu, atau 45,9 juta orang (bukan 39,05 juta jiwa
sebagaimana data versi BPS), atau 20,6 persen.
Dari kenyataan tersebut, kita bisa melihat dengan jelas benang merah sumber
polemik di antara kedua kubu yaitu perbedaan data kemiskinan versi
pemerintah/BPS dan data versi ekonom non pemerintah, yang kian hari semakin
memanas. Hal ini penting kita paparkan untuk memberikan perspektif yang jelas
kepada publik terutama bagi mereka yang bukan ekonom atau ahli statistik.
Perbedaan data
Sebenarnya kalau kita lebih arif dan bijak, data apapun termasuk data tentang
kemiskinan adalah lumrah dan wajar berbeda dan berpeluang untuk diperdebatkan.
Hal tersebut tergantung pada metode, sampel, dan waktu pelaksanaan. Perbedaan
sampel dan variabel saja sangat berpengaruh terhadap output data dan kesimpulan
yang diperoleh. Seharusnya kita tidak terjebak dan mengkritiknya secara
berlebihan dan berlarut-larut tanpa ada kata akhir. Untuk itu penulis sebutkan
beberapa perbedaan angka kemiskinan penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh
beberapa lembaga atau institusi selain BPS.
Sejak dulu konsep dan pengukuran kemiskinan memang mengandung kontroversi dari
berbagai ahli dan berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, untuk menentukan
garis kemiskinan saja terjadi perbedaan yang mencolok yang dilakukan para ahli.
Bank dunia mengkategorikan si miskin atau seseorang dianggap miskin kalau
pendapatannya di bawah 1,05 dolar AS per hari atau di bawah 2,15 dolar AS per
hari. Sedangkan BPS menggunakan atau mendefinisikan garis kemiskinan dengan
standar minimum atas makanan layak yang dibutuhkan oleh individu. Kelayakan
tersebut biasanya dihitung atas dasar nilai rupiah dari 2100 kalori.
Sederhananya untuk bulan Maret 2006, sebagai contoh, orang yang disebut miskin
adalah orang yang hanya memiliki pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp
152.847.
Akibat perbedaan dalam menentukan garis kemiskinan termasuk sumber data dan
jumlah sampel itu, membawa konsekuensi perbedaan data tentang persentase
kemiskinan. Untuk data tahun 2002 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia
menyebutkan persentase penduduk miskin Indonesia di bawah 1,05 dolar AS per
hari adalah 7,5 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk miskin dengan
pendapatan di bawah 2,15 dolar AS per hari sekitar 52,4 persen dari jumlah
penduduk. Sementara itu BPS dari Susenas 2002 menyebutkan persentase penduduk
miskin Indonesia adalah sekitar 18,5 persen dari jumlah penduduk.
Contoh lain pada tahun 1998, setelah krisis ekonomi. BPS mengumumkan tingkat
kemiskinan Indonesia perkotaan dan pedesaan adalah 23,81 persen dari jumlah
penduduk. Sedangkan ILO mengestimasinya sekitar 48,3 persen, sementara itu Bank
Dunia mencatat hanya 14,4 persen dari jumlah penduduk.
Dari uraian tersebut jelaslah bahwa perbedaan angka adalah suatu keniscayaan
yang harus terjadi karena perbedaan metode, sampel dan waktu pelaksanaan. Oleh
karena itu diperlukan sekali kearifan dalam menyikapinya. Yang paling penting
adalah menetapkan suatu standar yang bisa diterima oleh berbagai pihak mengenai
metode, sampel, dan waktu pelaksanaan sensus atau survei kemiskinan tersebut.
Tanpa kelegaan dan kedewasaan berpikir, kita hanya akan terperangkap dalam
perdebatan tanpa akhir.
Data yang dipublikasikan Bank Dunia bukannya tidak menuai kritik dari berbagai
kalangan. Beberapa ahli terutama ahli ekonomi dan statistik juga mengkritik
data tersebut. Namun demikian, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang,
data dari Bank Dunia tetap dipakai oleh mayoritas cendekiawan dari berbagai
disiplin ilmu. Termasuk juga hal ini data yang dipublikasikan oleh institusi
resmi statistik lain seperti BPS.
Sebagai tambahan, persoalan kemiskinan adalah masalah kompleks atau
multidimensi dan perlu rentang waktu yang lama untuk mengeliminasinya.
Pantaslah, Adam Jr (2004), staf Bank Dunia, dalam jurnalnya yang berjudul
Economic Growth, Inequality and Poverty, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang mantap dan berkesinambungan serta dalam rentang waktu yang cukup lama
berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Jadi kesimpulannya adalah si miskin tidak perlu perdebatan data tanpa ujung
pangkal dan tanpa penyelesaian. Mereka memerlukan perhatian yang besar dari
pengambil kebijakan tanpa menyalahkan dan meributkan segala sesuatu secara
berlebihan.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Great things are happening at Yahoo! Groups. See the new email design.
http://us.click.yahoo.com/SktRrD/hOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
mailto:ppiindia-fullfeatured@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Perlukah Debat Data Kemiskinan?
