[nasional_list] [ppiindia] Pemerintah Jadikan Batam Percontohan Perlindungan HAM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 22 Feb 2006 23:41:43 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=236475&kat_id=23
Rabu, 22 Februari 2006 20:19:00
Pemerintah Jadikan Batam Percontohan Perlindungan HAM
Batam-RoL-- Sebagai sebuah kawasan vital di perbatasan RI, Kota Batam di
Provinsi Kepulauan Riau dipilih pemerintah pusat sebagai daerah percontohan
untuk perlindungan Hak Azazi Manusia (HAM).
"Ada dua faktor utama yang menjadikan Batam sebagai percontohan perlindungan
dan penegakan Hak-hak Azasi Manusia (HAM). Pertama faktor kedekatan dan
berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura serta Malaysia.
Kedua, potensi yang dimiliki Batam," kata Dirjen Perlindungan HAM Departemen
Hukum dan HAM, Prof Dr Hafid Abbas, Rabu di Batam.
Memberikan penjelasan usai pembukaan Rapat Koordinsi Rencana Aksi Nasional Hak
Azasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009 Regional Barat, Hafid Abbas berkeyakinan,
Batam bisa dijadikan kiblat berbagai daerah di Indonesia.
"Batam bisa dijadikan kiblat bagi setiap daerah. Apalagi Batam merupakan kota
multi etnik dan bisa jadi miniatur Indonesia. Kota terbentuk dan terhimpun dari
beragam kekuatan agama maupun etnis di Indonesia," kata Hafid.
Sebagai kota yang memiliki berbagai potensi, baik dilihat dari posisi
geogarafis dan keberagaman etnik, menurut Hafid, Batam dapat memberikan contoh
terbaik bagi daerah-daerah lain. "Yakni, kendati memiliki berbagai perbedaan,
tetapi bisa memaksimalkan perlindungan dan penegakkan HAM. Jadi, sangat
tepatlah Batam sebagai daerah percontohaan," kata Hafid optimistis.
Rakor RAN-HAM 2004-2009 yang dijadualkan berlangsung dari 22 hingga 24 Februari
itu, dihadiri antara lain beberapa duta besar, seperti dari Kanada, Australia
dan Afrika Selatan. Juga sejumlah organisasi internasional, di antaranya UNHCR
dan `Internasional Organization for Migration`.
"Keseluruhan peserta sekitar 60 orang, merupakan delegasi dari dewan
kota/kabupaten maupun provinsi, pejabat dari Pemerintah Kota/Kabupaten di empat
provinsi, masing-masing Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri)
sebagai tuan rumah," ujar Staf Panitia Pelaksana, Jimmy Siagian kepada ANTARA.
Selain peserta, diundang pula sejumlah aktivis HAM, baik dari lingkup
organisasi internasional maupun domestik sekitar 30 orang.
Kiblat Internasional
Hafid Abbas melanjutkan, Batam sesungguhnya berpotensi tak hanya jadi
percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapidia optimistis, bisa
jadi kiblat internasional mengenai bagaimana penanganan HAM di kawasan multi
etnik.
Dikatakan, dalam mengatasi beragam permasalahan HAM di wilayah Republik
Indonesia, Batam akan dibina sebaik mungkin. Diharapkan, Batam harus mampu
menjalankan fungsinya untuk empat tahun ke depan.
Sementara menjawab antisipasi terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional
seperti `traficking` (perdagangan anak dan perempuan), penyeludupan, tindak
kriminal Narkoba maupun terorisme di kawasan perbatasan seperti Batam, Hafid
menilai, mesti ada yang jadi prioritas.
"Yang menjadi prioritas utama `traficking` itu. Yaitu, aktivitas penyeludupan,
perdagangan anak-anak dan perempuan," katanya.
Untuk terlaksananya perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia, peran
masyarakat sangat diperlukan. Dia juga berharap, setiap daerah menyusun
rancangan program kerja dalam empat tahun ke depan untuk jadi prioritas utama.
Program itu harus dikonsultasikan bersama institusi terkait, sehingga efektif
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
"Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Karena itu bupati/walikota
mesti melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan program aksi bersama,"
tambahnya.
Hafid juga menjelaskan, setiap daerah kabupaten/kota bisa membentuk tim kerja
berdasarkan kebutuhan lokal. Tim ini mesti melibatkan berbagai elemen, seperti
unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, penegak hukum, akademisi, dan LSM.
Semua yang terlibat dalam tim, diminta bisa saling menjalin kerjasama. Terutama
dalam memecahkan pemasalahan dengan melakukan evaluasi setiap kinerja yang
telah dilaksanakan, serta mempersiapkan rancangan selanjutnya.
"Kinerja yang dilakukan oleh tim di kabupen/kota dipertangungjawabkan ke
gubernur dan selanjutnya gubernur melaporkannya ke Menteri HAM melalui Kanwil
HAM di daerah," tutur Hafid Abbas. antara/pur
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pemerintah Jadikan Batam Percontohan Perlindungan HAM
