[nasional_list] [ppiindia] Pemekaran Irjabar Ditolak
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 20 Feb 2006 13:07:40 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/20/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Rekomendasi DPRP dan MRP ke Wapres
Pemekaran Irjabar Ditolak
JAKARTA - Senin (20/2) sore ini, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyerahkan keputusan lembaga itu, yang menolak
pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) kepada Wakil Presiden (Wapres)
Muhammad Jusuf Kalla. MRP dan DPRP belum mau berdiskusi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah pusat diminta mempelajari dulu rekomendasi itu.
Ketua MRP, Agus Alue Alua yang dihubungi di Jakarta tadi pagi mengatakan, MRP
hari ini hanya menyerahkan rekomendasi hasil konsultasi publik yang mereka
lakukan terkait dengan pemekaran Provinsi Irjabar kepada Wapres. Dalam
rekomendasi itu, berdasarkan konsultasi publik kepada masyarakat Irjabar,
rakyat Irjabar menolak pemekaran Provinsi Irjabar. DPRP kemudian menyetujui
usulan MRP tersebut.
Dia mengaku tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah pusat terkait dengan
rekomendasi tersebut. Agus menegaskan, kalau pemerintah pusat tetap memaksakan
kehendaknya untuk memekarkan Papua, dia angkat tangan. Dan dalam pertemuan sore
ini, pihak MRP belum mau berdiskusi dengan pemerintah pusat. Mereka baru mau
berdiskusi, satu atau dua minggu setelah pemerintah pusat mempelajari
rekomendasi itu.
"Kami tidak tahu mereka (pemerintah pusat) mau buat apa. Kita hanya mau
serahkan hasil keputusan kita. Bukan untuk diskusi. Satu minggu kemudian atau
dua minggu kita baru mau dipanggil lagi untuk diskusi, tapi tergantung
pemerintah pusat. Tetapi kalau mereka tetap mau pemekaran ya kita angkat
tangan," tegas Agus.
Dari kantor Wapres dilaporkan, Wapres sore ini memang membahas masalah
keberadaan Provinsi Irjabar. Tetapi belum pasti apakah pertemuan itu bersifat
internal atau terbuka untuk publik.
Secara terpisah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Departemen Dalam Negeri, Sudarsono Hardjosoekarto yang menangani masalah Papua
dan Irjabar menegaskan, pemerintah akan mempelajari secara intensif dan serius
rekomendasi MRP dan DPRP tersebut bersama Presiden dan Wapres.
Seperti apa keputusan pemerintah kemudian sangat tergantung hasil pembicaraan
dengan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi dia belum tahu kapan pembicaraan
bersama Presiden dan Wapres itu akan dilakukan.
Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri, M Ma'ruf berjanji bahwa hari ini (20/2)
adalah batas akhir pemerintah daerah Papua menyampaikan usulan payung hukum
penguatan Irjabar sebagai provinsi kepada pemerintah pusat. Supaya kalau payung
hukum Provinsi Irjabar berdasarkan UU No 21/2001 sudah diterbitkan, Irjabar
bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tetapi ternyata MRP
dan DPRP - berdasarkan keinginan masyarakat Irjabar - justru menolak Irjabar
sebagai sebuah provinsi.
Disarankan
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Intelektual Sorong Selatan (FKISS), Julian
Kelly Kambu mengatakan, FKISS mendukung rekomendasi DPRP. "Kami berharap agar
semua masalah pembangunan di Papua tidak didominasi pertimbangan politis karena
kita akan berkelahi dari waktu ke waktu. Kita harus mengutamakan aturan
ketimbang muatan politis," katanya.
Bila penyelesaian Irjabar tidak dilaksanakan dalam bingkai Otsus, Kambu
menyarankan, Irjabar dijadikan daerah khusus atau istimewa di Papua, yang
kemudian akan disepakati bersama-sama batas administrasinya oleh DPRP, MRP,
pemprov Irjabar dan seluruh wilayah yang ada di kepala burung mengacu pada UU
Otsus.
"Pemerintah Pusat segera membuka dialog nasional bersama seluruh komponen
masyarakat Papua untuk membicarakan berbagai produk hukum dan aturan di Papua,
yang saling tumpang tindih dan bertabrakan pasca pemekaran provinsi kedua di
Tanah Papua," katanya.
Secara terpisah, dalam sidang paripurna khusus pekan lalu yang dihadiri 35
anggota dan dipimpin Wakil Ketua I DPRP, Komarudin Watubun mengeluarkan
keputusan No: 05/DPRP/2006 tertanggal 17 Februari 2006. Sebelum sidang
paripurna ditutup, Watubun menyerahkan ke-putusan ini kepada Pejabat Gubernur
Provinsi Papua, Sodjuangan Situmorang.
Keputusan DPRP adalah Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irjabar atau
nama lain, belum saatnya dilakukan. Pemekaran harus berdasarkan Pasal 76 UU No
21/2001. Bila pemerintah pusat memekarkan Provinsi Irjabar atau yang lain
diluar UU Otsus, DPRP akan menggelar rapat paripurna untuk mengembalikan UU
Otsus.
Situmorang menegaskan, keputusan ini akan disampaikan ke Jakarta. Bersamaan
dengan penyampaian keputusan tersebut, akan dilaksanakan pertemuan antara
Pemerintah Provinsi Papua dengan Irjabar.
Apa pun keputusan DPRP, dalam rangka membantu pemerintah menyelesaikan payung
hukum Irjabar. Keputusan akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dan ini akan
menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat mengenai status Irjabar.
(A-21/ROB/M-11)
Last modified: 20/2/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pemekaran Irjabar Ditolak
