[nasional_list] [ppiindia] Negara Dan Pornografi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 22 Feb 2006 02:22:39 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/022006/22/opini/opini1.htm
Negara Dan Pornografi
Oleh: Mufti Wardani S Ag MSi
Beberapa hari lalu di BPost milik kebanggaan urang Banjar ini,
tertulis sebuah wacana tentang pornografi yang berjudul "Oh, porno?" Untuk
tidak memvonis apakah tulisan itu pro atau sebaliknya memposisikan pada pihak
yang kontra terhadap RUU pornografi, namun wacana dalam tulisan itu masih perlu
untuk dikritisi. Karena, apabila kita cermati secara seksama tulisan itu
mencoba memberikan argumen bahwa RUU pornografi yang sekarang masih digodok
anggota dewan itu sangat potensial untuk bertabrakan dengan HAM dan sejumlah
prilaku kultural masyarakat yang merupakan pencirian etnisitas masyarakat
Indonesia.
Sudah lazim memang di negri ini. Apabila ada sebuah RUU yang berkaitan dengan
prilaku dan budaya masyarakat, selalu saja ada suara yang pro dan kontra.
Karena masing-masing orang di negeri ini mempunyai corak pemikiran yang
berbeda. Namun berbeda halnya dengan RUU Pornografi, lahirnya pemikiran untuk
menciptakan sebuah UU yang mengatur tentang permasalahan pornografi tidak
muncul untuk merespon budaya dan prilaku suatu masyarakat tertentu. Tetapi
kemunculannya berdasarkan pada tuntutan masyarakat yang merasa risih pada
banyak dan bebasnya pornografi dan pornoaksi, yang bisa 'dinikmati' semua pihak
termasuk anak-anak di bawah umur.
Apalagi pornografi dan pornoaksi yang sekarang dipermasalahkan pun adalah yang
dimanfaatkan pengusaha yang mencoba untuk menjadikannya ladang yang dapat
memberikan keuntungan materialistis. Bagi pengusaha yang melakukan eksploitasi
pornografi dan pornoaksi, tentu sangat diuntungkan secara materi. Namun bagi
masyarakat yang mengonsumsinya, hanya dapat menerima buntungnya.
Butakah mata kita atau mata hati kita yang sudah buta? De facto, hampir setiap
hari tindakan kriminalitas yang dilakukan sebagian anak bangsa ini disebabkan
hanya oleh permasalahan seksualitas. Seperti pemerkosaan, incest, pencabulan
dan lain sebagainya yang hampir semua prilaku negatif itu akibat setelah
mengonsumsi pornografi dan pornoaksi. Relakah kita peristiwa kriminal
seksualitas serupa itu terjadi pada keluarga, saudara, kerabat dan orang-orang
dekat kita? kalau tidak rela, kenapa harus bingung terhadap RUU Pornografi?
Gaya Hidup Warga
Elisabeth Lukas, seorang logoterapis kondang, mencatat salah satu prestasi
penting dari proses modernisasi di dunia Barat yakni melepaskan diri dari
berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih
kebebasan (freedom) dalam hampir semua kehidupan.
Masalahnya, apakah benar di Barat sendiri kebebasan dan hak asasi itu memang
diberikan tanpa batasan dan tanggung jawab serta etika? Yang jelas, pada 1989
pemerintahan Inggris sendiri ternyata melarang penerbitan sebuah buku dengan
alasan 'mengganggu stabilitas nasional'. Padahal buku The Spycatcher sama
sekali bukan novel fiktif seperti The Satanic Verse. Hanya, ia menelanjangi
kebobrokan Dinas Intelejen Pemerintahan Inggris sendiri.
Kira-kira 14 tahun kemudian tepatnya April 2003 lalu, terjadi pula geger lain
di dunia yang berbeda, yaitu dunia hiburan atau seni di Indonesia. Apalagi
kalau bukan gegernya 'goyang ngebor' penyanyi dangdut, Inul Daratista. Terjadi
pula pro dan kontra berkepanjangan, baik dari kalangan masyarakat, ulama maupun
artis dan politikus. Disulut pula oleh tayangan berbagai saluran televisi dan
media cetak. Pada ujungnya terdengar berbagai pembelaan dan pembenaran atas
dasar, lagi-lagi, Hak Asasi Manusia (HAM).
Kini dapat dilihat di hampir berbagai tempat, betapa semerawutnya dunia ini
dengan berbagai organisasi nasionalisme atau etnis yang sering memberi
justifikasi dengan dalih HAM. Begitulah nilai kemanusiaan dipahami dalam
konteks yang sangat subjektif, sehingga hak dasar manusia yang fitri dinodai
oleh manusia itu sendiri. Padahal manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk dan
kapasitas yang berbeda dari makhluk lainnya. Namun, mengapa manusia berupaya
menggiring sesamanya kepada dunia hewani dengan menerjemahkan hak dasar itu
sebagai kebebasan tanpa batas.
Bukankah manusia akan mirip dengan prilaku hewani, begitu ia menggunakan
kebebasan berkehendak dan bertindak yang dimilikinya tanpa memperhatikan norma
dan etika insani? Lalu bagaimana kalau itu semua tanpa negara yang mengaturnya.
Apakah negara ini akan menjadi negara yang menyerahkan persoalan moralitas
kepada masing-masing individu, sehingga akhirnya setiap individu yang ada di
negara ini berhak berbuat sesuai interpretasi ukuran moralitas masing-masing
individu. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa hukum? Padahal, hukum berkaitan
erat dengan persoalan moralitas. Apalagi UUD negara ini menyebutkan, negara ini
berdasarkan hukum.
Sama halnya dengan persoalan pornografi dan pornoaksi yang juga berkaitan erat
dengan persoalan moralitas, tentu yang kita harapkan dari RUU Pornografi itu
bukanlah UU yang menjustifikasi negara untuk mengatur gaya hidup seseorang
(baca, budaya), seperti cara berpakaian, etika mandi di lanting, dll. Tetapi UU
yang dapat menjadikan negara ini bermartabat dan bermoral dengan cara
memberikan payung hukum terhadap problem moralitas bangsa ini, sehingga tidak
ada lagi oknum di negeri ini yang mengatasnamakan HAM, seni, dan kebebasan.
Melanggar aturan nilai moralitas yang sudah baku seperti eksploitasi seksual
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merusak tatanan masyarakat yang
berbudaya.
Oleh karena itu, kehadiran UU yang mengatur persoalan pornografi dan pornoaksi
oleh negara tidak lazim untuk diinterpretasikan bahwa negara membatasi hak
asasi seseorang untuk menentukan gaya hidupnya. Tetapi sebagai upaya untuk
mencegah adanya oknum yang secara sengaja menjadikan persoalan seks sebagai
komoditas yang bisa diperjualbelikan. Bila saja RUU Pornografi itu sarat dengan
bias jendernya, bukan berarti pula negara ini mendiskreditkan kaum hawa
sebagaimana yang disangkakan aktivis jender selama ini. Malah sebaliknya,
negara berupaya mendudukkan wanita pada tempat terhormat.
Secara konteks sosial yang objektif terjadi selama ini, kaum hawalah yang
menjadi korban eksploitasi oleh sebagian oknum yang mencoba mencari keuntungan
materialistis. Maka, dari fenomena ini pula lahir dasar pemikiran RUU
Pornografi dan Pornoaksi tersebut. Sekaligus dapat kita simpulkan, negara
benar-benar konsen terhadap nasib kaum hawa di masa akan datang.
Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan dari aspek tertentu RUU pornografi dan
pornoaksi ini sebagai upaya mengada-ada, perlu kita tanyakan kepada mereka:
Relakah istri, anak dan keluarga serta kerabat mereka dijadikan model
pornografi dan pornoaksi yang dapat dijadikan sumber penghasilan dan sangat
potensial mendatangkan keuntungan besar? Kalau tidak rela, pertanyaan lugu "RUU
Pornografi, mungkinkah?" dapat dijawab dengan sebuah pertanyaan lugu pula:
"Mengapa tidak? Oh, porno?"
* Dosen IAIN Antasari Banjarmasin
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Negara Dan Pornografi
