[nasional_list] [ppiindia] Merebut (Kembali) Pers dari Tangan Saudagar
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 9 Feb 2006 03:43:36 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/09/opini/2422742.htm
Merebut (Kembali) Pers dari Tangan Saudagar
EFFENDI GAZALI
Libertarian approach is insufficient as a basis for a news media ethic. The
conceptualization of mass media and the role of that media in a democracy
should constitute the heart of any media ethics theory, rather than more
insular questions of professionalization that largely preoccupy many media
ethicists (Peters dan Cmiel, 1991; Plaisance, 2005).
Bagdikian (1997) telah mengkhawatirkan, pers di negara-negara yang baru saja
lepas dari kontrol rezim otoriter akan mengayun pendulumnya ke sisi ekstrem
lain, sistem libertarian. Apalagi libertarian datang dengan asumsi-asumsi yang
lugu dan terasa amat benar.
Sistem media libertarian (berjanji) akan mengekspresikan sifat dasar manusia
(Lockean) yang mempromosikan a robust and unfettered market-place of ideas,
yang tidak perlu dibatasi penekanan terus-menerus untuk memerhatikan keadilan
sosial.
Sebagai reaksi, lahir teori tanggung jawab sosial (antara lain diperkenalkan
Siebert dkk, 1956), yang belakangan mendapat nama baru communitarian.
Ringkasnya, ada tiga poin dari perkembangan teori ini. Satu, manusia adalah
individu yang cinta kebebasan, sekaligus anggota komunitasnya (dengan
rasionalitasnya yang khas).
Dua, seluruh motif penyusunan kebijakan media harus didasarkan prinsip pertama.
Tiga, diperlukan beragam dan berlapis teknik naratif serta framing berita dan
teknik-teknik lain (yang dinamakan discursive network) untuk menjamin agar
pembuat berita dapat memahami public experience. Prinsip terakhir ini oleh
Plaisance dianggap sebagai rekonseptualisasi ruang publik yang dilayani media
massa sebagai sebuah populasi yang digerakkan atas agensi moral.
Iklan jadi panglima
Pada level makro, teori komunitarian ingin menyatakan, jangan serahkan media
kepada saudagar (atau elemen market). Ada banyak bukti, sifat dasar manusia
yang baik yang diperkenalkan kaum libertarian, dengan kecerdasan yang bekerja
pada seluruh pasar yang diasumsikan sempurna, akhirnya akan jatuh pada
determinisme ekonomi (Newman, 1984), di mana rating dan iklan menjadi panglima
media berita.
Lebih jauh libertarian kontemporer mengeksplorasi media berita lebih sebagai
lahan investasi. Bahkan, pemain bursa saham atau pedagang valas mulai melirik
ranah ini dan buru-buru memproklamirkan diri sebagai "tokoh pers". Untuk
amannya, mereka mendekatkan diri pada pemerintah, antara lain dengan
menyediakan jasa membantu pemerintah mengamankan kebijakan atau membela
pemerintah saat menghadapi krisis popularitas atau keyakinan publik. Pemerintah
yang sedang tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, biasanya juga karena
digerakkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Neolib yang sama, pasti tergoda dengan
tawaran ini.
Hal yang paling ditakutkan akhirnya keberhasilan para saudagar menutupi
praktik-praktik bisnis kotornya di masa lalu maupun yang akan dilakukan, tidak
saja karena memperlihatkan diri di forum publik sebagai "teman dekat" penguasa,
namun juga karena media yang dimilikinya enggan memuat hal itu, bahkan pada
beberapa konteks membelanya!
Akhirnya elemen civil society relatif melemah karena suara mereka yang berbeda
tidak dimuat media tertentu, dan mereka pelan-pelan akan melihat betapa
hebatnya persekutuan saudagar dengan pihak istana.
Komprador
Kita maklum, mengapa para saudagar dan elite pekerja media yang membela memilih
menjadi komprador pemerintah daripada menerima kehadiran peran pengaturan wakil
civil society, melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) misalnya. Seperti
biasa, alasan libertarian selalu enak untuk menjadi hegemoni. Kata mereka, kita
jangan terjebak pengalaman masa lalu, di mana KPI dikhawatirkan menjadi monster
macam Departemen Penerangan. Padahal, pemerintah yang pernah menjadi monster
(Deppen).
Salah satu pesan pendekatan komunitarian, mungkin menyangkut perlunya kita
mulai mendiskusikan eksistensi satu saja komisi yang menangani masalah
komunikasi dan informasi di Indonesia, yang merupakan integrasi KPI, Dewan
Pers, dan Komisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dengan begitu, kondisi
Dewan Pers bisa lebih terangkat ke konteks independent regulatory body.
Nantinya, tiap masalah tentang komunikasi dan informasi disampaikan pada komisi
ini; hanya jika komisi ini menyatakan seorang insan pers melanggar standar dan
tujuan kerja jurnalistik serta kode etik jurnalistik, maka ia boleh diserahkan
kepada proses hukum berdasarkan KUHP.
Jika tidak, seorang insan pers maksimal hanya akan berurusan dengan ketentuan
hak jawab serta penjaminan hak-hak komunikasi dan informasi publik karena hal
itu sebenarnya bagian sah discursive network. Posisi ini sekaligus akan
mengamankan insan pers dari persekutuan bahkan teror saudagar yang melengketkan
diri dengan penguasa.
Effendi Gazali
Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Merebut (Kembali) Pers dari Tangan Saudagar
