[nasional_list] [ppiindia] Kapolri: Rugi kalau Polisi Jadi Alat Kekuasaan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 9 Feb 2006 03:35:09 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=6317
Kamis, 09 Feb 2006,
Kapolri: Rugi kalau Polisi Jadi Alat Kekuasaan
Minta Maaf Intelnya Dinilai Memata-matai DPR
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutanto meminta maaf terkait tindakan petugas
Intelkam (intelijen dan keamanan) Polda Metro Jaya yang dinilai memata-matai
rencana FPDIP dan FPKS membentuk tim investigasi terkait penolakan usul hak
angket dan interpelasi soal impor beras. Permintaan maaf itu disampaikan
Kapolri saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR tadi malam.
Sesungguhnya RDP yang juga dihadiri Kepala BIN Syamsir Siregar dan Ketua Desk
Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Kantor Menko Polhukam Irjen Pol
Ansyad Mbai ini membahas rencana ratifikasi dua konvensi internasional soal
teroris. Namun, saat rapat baru saja dibuka Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga,
langsung terjadi hujan interupsi.
Yang pertama menginterupsi adalah Sutradara Ginting (FPDIP). Lalu Slamet
Effendi Yusuf (FPG), Sabam Sirait (FPDIP), Untung Wahono (FPKS), dan Gayus
Lumbuun (FPDIP). "Apa tindakan memata-matai ini inisiatif atau kerja rutin
Intelkam Polda Metro Jaya atau bagaimana?" tanya Gayus.
Tak pelak, agenda rapat pun sempat beralih untuk membahas isu panas ini.
Kapolri yang didampingi sejumlah pejabat teras Mabes Polri dan Kapolda Metro
Jaya Irjen Pol Firman Gani lantas angkat bicara setelah diberi kesempatan.
"Polisi adalah aparat negara. Kalau polisi jadi alat kekuasaan, alangkah
ruginya. Tentu kita set back," ujar mantan Kapolda Sumut ini membuka kalimat.
Lulusan Akpol angkatan 73 ini melanjutkan, polisi tentu tidak mau kembali di
masa lalu, yang saat itu bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. "Siapa pun
intervensi tidak akan bisa. Katakan dari bapak anggota dewan, tidak akan saya
tanggapi. Bapak Presiden dan Bapak Wapres pun tidak akan saya tanggapi (kalau
mengintervensi)," tegasnya. Menurut dia, Polri bersifat independen sebagaimana
amanat UU yang akan ditegakkan secara konsekuen dan konsisten.
Masih kata Kapolri, jika ada intervensi di DPR, tentu anggota yang bersangkutan
ditindak. Dia meminta waktu untuk mengecek dan mendudukkan permasalahan. "Kalau
polisi jadi alat kekuasaan, jangan harap Indonesia maju," imbuhnya. Mabes
Polri, lanjutnya, tidak mempunyai kebijakan untuk memata-matai semacam itu.
Kapolri lalu memberikan kesempatan kepada Kapolda Metro Jaya untuk menjelaskan
duduk perkaranya. Firman Gani mengatakan, tindakan petugas Intelkam Polda Metro
Jaya itu berangkat dari analisis di lapangan, di mana ada 15 unjuk rasa yang
menyangkut soal isu impor beras.
"Oleh karenanya, atas inisiatif dan kreativitas Dirintelkam Polda Metro Jaya
(Kombespol Handoko, Red), dikeluarkan surat perintah untuk melakukan
penyelidikan," jelas Firman.
Penyelidikan tersebut, terang mantan Kapolda Jatim ini, dalam arti mengikuti
perkembangan kemungkinan adanya gangguan keamanan terhadap anggota dewan yang
menginvestigasi impor beras ini. "Ternyata, hasilnya tidak ada tanda-tanda yang
bisa membuat gangguan keamanan pada tim investigasi anggota dewan," tambahnya.
Makanya tidak ada peningkatan pengamanan pada anggota dewan dimaksud.
"Soal pengamanan anggota dewan itu ada pada lampiran surat perintah. Namun,
lampiran ini kebetulan belum diterima anggota dewan," tambahnya. Firman lalu
membacakan lampiran dalam surat perintah tersebut. Penjelasan Firman ditutup
Kapolri dengan permintaan maaf. "Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang
berkenan. Tapi, yakinlah, itu bukan keinginan dan kehendak kami," kata Kapolri.
Sebelum memberikan penjelasan ke DPR, Kapolri menegaskan bahwa tidak ada
perintah mengadakan penyelidikan kepada tim investigasi impor beras DPR.
Penegasan itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi Kementerian Politik
Hukum dan Keamanan kemarin.
Kapolri mengatakan, perintah yang ditujukan kepada lima personel intelijen
Polda Metro merupakan inisiatif satuan. "Tidak ada perintah atau kebijakan
seperti itu (menyelidiki anggota tim investigasi impor beras, Red) dari Mabes
Polri," tegasnya.
Kapolri menambahkan tidak ada upaya investigasi atas investigasi. Artinya, lima
anggota Intelkam tersebut tidak ditugasi secara khusus untuk menyelidiki
anggota FPDIP dan FPKS. "Polda Metro menggunakan laporan intelnya dalam rangka
pengumpulan informasi untuk pendataan," ujar Sutanto.
Menurut Kapolri, kepolisian bertugas menjaga keamanan dalam negeri dari
berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu,
Kapolri meminta masyarakat bisa mengubah paradigma tentang istilah
"memata-matai". "Tidak ada penyelidikan. Tidak ada kewenangan seperti itu
(memata-matai, Red). Anggota Intelkam hanya meminta informasi dalam rangka
pendataan."
Secara terpisah, Kepala Baintelkam Polri Brigjen Pol Zamris Anwar saat ditanya
koran ini di DPR tadi malam juga menyakinkan bahwa tak ada maksud politik atas
tindakan tersebut. "Itu hanya mengumpulkan informasi. Saya sendiri baru tahu
setelah ramai di koran-koran. Saya tak mendapat tembusan surat tersebut,"
katanya.
Meski sudah diyakinkan bahwa tak ada motif tertentu dalam tindakan tersebut,
FPDIP tetap melayangkan surat keberatan kepada Kapolri. Surat yang
ditandatangani Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Fraksi Jacobus K.
Mayong Padang tersebut langsung diserahkan pada Kapolri tadi malam. "Ini sikap
resmi partai kami pada Polri," ujar Gayus saat menyerahkan surat keberatan itu.
(naz/gup/cak)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kapolri: Rugi kalau Polisi Jadi Alat Kekuasaan
