[nasional_list] [ppiindia] Menuju profesionalisme TNI

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Mon, 27 Feb 2006 23:22:12 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SOLO POS

      Edisi : Selasa, 28 Februari 2006 , Hal.4
     
     
      Menuju profesionalisme TNI 
     
     

     
      Diskursus publik tentang TNI sekarang tanpa dwifungsi, memposisikan TNI 
sebagai organ negara yang populer. Sekaligus berada di puncak piramida kesan 
masyarakat. 
     
      Tetapi, dengan beredarnya isu anggota TNI akan diberi peluang untuk 
menggunakan hak pilih, opini publik saat ini mengisyarakatkan akan menurunkan 
popularitas TNI.

      Penilaian positif masyarakat atas keberadaan TNI itu, terutama disebabkan 
karena publik meyakni, TNI sekarang sedang merujuk kepada penciptaan kekuatan 
bersenjata yang profesional. Dengannya, TNI teguh berdiri di atas landasan 
profesionalisme sebagai pengabdi kepentingan negara dan bangsa, bukan selaku 
pekerja politik, sebagaimana eksis di masa lalu, yang kala ituterkenal dengan 
sebutan TNI pretorian.

      Tetapi, diberikannya peluang anggota TNI untuk memilih dalam Pemilu 2009, 
membuat rakyat mengkhawatirkan jangan-jangan anggota TNI tidak lagi dapat 
menjaga jarak yang sama dengan berbagai aktor politik. Kalau demikian halnya, 
sangat sulit bagi masyarakat untuk menuntut netralitas TNI di tengah kemeriahan 
pesta demokrasi mendatang.

      Salah satu dasar logika tuntutan publik agar anggota TNI tetap tidak 
menggunakan hak pilih, adalah pengembangan profesi militer. Disadari atau 
tidak, bila anggota TNI berhasil mempertahankan netralitasnya dengan tidak 
menggunakan hak pilih, maka lembaga dan anggota TNI akan lebih bisa 
memfungsikan diri sebagai percontohan, sekaligus keteladanan demokrasi bagi 
masyarakat di sekitarnya.

      Tetapi, sebaliknya, manakala penggunaan hak pilih anggota TNI kemudian 
terbukti merusak netralitas TNI dalam Pemilu mendatang, akan sangat sulit bagi 
TNI untuk dapat mempertahankan profesionalismenya. Profesionalisme TNI, 
menuntut setiap anggota TNI berdiri di atas semua individu dan kelompok, yang 
berkepentingan dengan pesta demokrasi.
      Ambisi kekuasaan

      Bila birokrasi militer dan sikap atau perilaku anggota TNI tidak mampu 
terstruktur rapi, dengan kesatuan jarak sama yang tidak berpihak, netral, serta 
mampu menjaga jarak yang sama dengan semua kepentingan politik, maka 
profesionalisme TNI akan lebih mudah dibentuk, sekaligus dipertahankan. Tetapi, 
manakala anggota TNI kemudian terkotak-kotak dalam pilihan politik, maka 
profesionalisme TNI bisa kembali terusik oleh ambisi oknum petinggi TNI untuk 
kembali memainkan peran politik, melalui pesta demokrasi mendatang.

      Paling tidak, manakala penggunaan hak pilih anggota TNI tidak mampu 
disikapi dengan baik serta bijaksana oleh kalangan TNI itu sendiri, serta para 
aktor politik lainnya, bukan mustahil akan tercipta kondisi chaos dalam 
hubungan internal TNI. Di samping antara TNI dengan pihak lain.

      Sesuatu yang amat patut dikaji mendalam, adalah dampak negatif penggunaan 
hak pilih anggota TNI, dalam kaitannya dengan kemungkinan TNI di bawah kendali 
kekuasaan aktor politik. Di samping di bawah kontrol partai politik yang 
memenangkan Pemilu, atau yang kemudian memposisikan keberadaannya sebagai 
oposisi.

      Sebab, popularitas TNI profesional, dapat dimanfaatkan pihak lain untuk 
menyurutkan beredarnya opini publik yang tidak menguntungkan pihak tertentu. Di 
samping, sebaliknya, bermanfaat besar guna mendongkrak perolehan suara 
kontestan (peserta Pemilu).

      Sebaliknya, andaikan anggota TNI tetap dibiarkan tidak menggunakan hak 
suara, netralitas mereka akan berfungsi maksimal sebagai public relations-nya 
kepentingan seluruh unsur penyelenggara Pemilu. Termasuk bagi seluruh kontestan 
yang berlaga di pesta demokrasi itu sendiri.

      Netralitas TNI akibat tidak diberikannya hak pilih pada Pemilu, diharap 
bisa menjamin konflik yang stabil, sebagaimana disebut Herbert Feith dalam 
analisisnya tentang hubungan Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat pada 
zamannya. Stabilitas konflik merupakan ciri demokrasi, karena tidak ada satu 
pun momentum demokrasi, yang tidak ditandai kompetisi serta ketegangan di 
antara sejumlah aktor demokrasi itu sendiri.

      Akomodasi kepemimpinan
      Posisi netral TNI, terutama ketika setiap anggota TNI ikhlas tidak 
memakai hak pilihnya (kendati atas perintah undang-undang), memberi atensi 
lebih besar bagi petinggi dan seluruh prajurit TNI di lapangan, dalam 
meningkatkan kesejahteraan pribadi serta keluarga di satu sisi, serta 
peningkatan profesionalisme TNI di sisi lain. Kedua tujuan itu relatif lebih 
mudah diwujudkan, manakala terdapat kesetiaan prajurit dan perwira TNI terhadap 
kepentingan nasional, di atas setiap kepentingan subyektif kontestan yang 
tengah berlaga dalam Pemilu.
      Keberhasilan TNI menjaga jarak yang sama terhadap setiap kontestan Pemilu 
1999 dan 2004 pada khususnya, secara bertahap tetapi pasti telah berhasil 
menghapus kesan publik atas hegemoni militer di masa lalu. Di samping, yang 
tidak kalah pentingnya, juga berhasil membangun akomodasi kepemimpinan 
sipil-militer, sebagaimana eksis sekarang.
      Iklim ketegangan sipil-militer, yang pernah eksis di masa lalu, yaitu 
ketika ABRI berada dalam kotak kepentingan atau menjadi pendukung kekuatan 
politik tertentu, merenggang di bawah sikap anggota TNI yang netral dalam 
Pemilu. Netralitas TNI itu pula, yang menutup semua bentuk intervensi dan 
pemaksaan dengan cara militer, seperti terjadi pada pemilu 1997 dan 
sebelum-sebelumnya.

      Kita memaklumi, kalau sebagai manusia biasa, sekaligus selaku warga 
negara, wajar sekali jika setiap anggota TNI diperbolehkan menggunakan hak 
pilihnya. Tetapi, demi menjamin kepentingan keberhasilan yang lebih besar, 
naga-naganya akan lebih bijaksana, serta lebih besar manfaat ketimbang 
mudharat-nya, bila anggota TNI dibiarkarn tidak menggunakan hak pilihnya dalam 
Pemilu legislatif dan eksekutif, di masa-masa mendatang.

      *) Novel Ali, 
      dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Diponegoro,Semarang. - Novel Ali
     
     




[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Menuju profesionalisme TNI