[nasional_list] [ppiindia] MRP Dilematis!

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Mon, 13 Feb 2006 10:33:10 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **CENDRAWASIH POST

Senin, 13 Februari 2006





















































































MRP Dilematis! 



*Agus Alua: Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa 

JAYAPURA-Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), Agus Alua, mengatakan bahwa saat ini 
lembaga yang ia pimpin, dalam posisi yang sangat dilematis dalam menghadapi 
permasalahan yang saat ini terjadi di Papua ini, khususnya soal Provinsi Irian 
Jaya Barat (IJB) 

"Dari hasil kesepakatan dari lokakarya ini bahwa MRP ada dalam posisi yang 
cukup dilematis," kata Agus Alua dalam konferensi pers didampingi Ketua Forum 
Papua, Albert Hasibuan dan perwakilan dari Kemitraan Jakarta, Dr Phill Erari, 
usai lokakarya Forum Papua bersama MRP mengenai MRP dan Implementasi Menyeluruh 
Otonomi Khusus Papua di Hotel Matoa, akhir pekan kemarin. 

Dikatakan dilematis, menurut Agus Alua, karena harus berhadapan dengan rakyat 
Papua dan berhadapan dengan pemerintah pusat. Dimana dari bawah mendesak, 
mendorong dan menyampaikan apa yang menjadi sebagai penyelesaian masalah di 
Papua, sementara pemerintah pusat mendesak, menanggapi agar keputusan MRP 
sesuai dengan yang diinginkan. 

Karena posisi yang dilematis ini, maka dalam lokakarya sampai pada kesepahaman 
bersama bahwa Forum Papua mau mendorong (membantu) MRP untuk mencarikan jalan 
alternatif di mana MRP dalam posisi yang serba sulit, karena maju kena, 
mundurpun juga kena. 

"Posisi MRP ibarat pindah dari mulut harimau masuk ke mulut singa. MRP dalam 
situasi dilematis dalam hari-hari terakhir ini, sehingga disepakati agar 
teman-teman Forum Papua untuk melobi dan mempengaruhi kebijakan Jakarta agar 
bersifat lunak dan membuka ruang yang lebih luas, supaya rakyat Papua sebagai 
orang yang menjadi subyek dari undang-undang ini bisa dibuka dulu, esensi 
permasalahan bisa dibicarakan supaya hal-hal praktis, hukum dan lainnya bisa 
dibicarakan ke depan," paparnya panjang lebar. 

Apalagi, MRP didesak dalam minggu depan harus mengambil keputusan tentang IJB, 
dimana Jakarta mendesak bahwa MRP harus memberikan persetujuan, sehingga 
membuat posisi MRP menjadi dilematis, karena rupanya kemauan rakyat ketika 
konsultasi publik yang dilakukan dengan hasil-hasil yang sedang dirumuskan 
menjurus kepada keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan dari Jakarta. 

''Ini lah masalah kami, sehingga kami meminta Forum Papua bekerjasama 
parthnership di Jakarta untuk mencari jalan keluar agar dibuka ruang dengan 
pemerintah pusat,''kata Alua berharap. 

Alua juga menolak ketika ditanya bocoran hasil konsultasi publik yang dilakukan 
oleh MRP di IJB beberapa waktu lalu. Hanya, ia menyampaikan bahwa konsultasi 
publik tersebut menggunakan metode musyawarah namun hasilnya bervariasi yang 
saat ini sedang dibuat tabulasinya yang dibantu oleh Demokratic Center. 

"Dari ringkasan dan laporan ini sebagai laporan keputusan, namun kami komitmen 
tidak akan membukanya sampai DPRP (Dewan Perwakilan Raktar Papua) mengambil 
keputusan hasil olahan itu,''paparnya. 

Alasan tidak bisa dipublikasikan, karena dinilainya bahwa masalah hasil 
konsultasi publik soal Provinsi IJB ini sangat rentan dan krusial. ''Ini sangat 
krusial, makanya kami tidak memberitahukan kepada publik, biarkan saja wacana 
itu dikembangkan, tapi kami mau proses ini sampai final pada keputusan. Kami 
akan buka kalau DPRP sudah melakukan rapat paripurna dan melakukan keputusan 
politik,''lanjutnya serius. 

Ditambahkan bahwa MRP hanya tataran keputusan cultural. ''Dengan demikian 
kajiannya berbeda dimana MRP berdasarkan keputusan kultural berdasarkan hasil 
konsultasi publik, kami juga akomodir dari yang lain," tambahnya. 

Disinggung soal pelaksanaan Pilkada di Provinsi IJB, Agus Alua tak memberikan 
jawaban yang pasti. Menurutnya, masih terjadi tarik menarik kapan pelaksanaan 
Pilkada di IJB itu bisa digelar. 

Sementara itu soal pemekaran Provinsi Papua Selatan (Merauke) yang dikabarkan 
akan lebih duluan membentuk provinsi, Agus Alua mengingatkan agar pemekaran 
provinsi tersebut harus dengan mekanisme yang jelas, apalagi Jakarta menetapkan 
mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 

Di tempat yang sama, DR Phil Erari, wakil dari Kemitraan Jakarta, mengatakan 
bahwa pihaknya akan mencari solusi melalui dialog atau diskusi, untuk mencari 
solusi dalam suatu proses demokrasi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah di 
Papua dengan bermartabat. "Kemitraan juga menfasilitasi SNUP untuk melakukan 
para-para untuk dialog terbuka dengan Jakarta," ujarnya. 

Kemudian Albert Hasibuan menambahkan bahwa Forum Papua tetap berkeinginan 
menempuh dialog untuk membuka kemungkinan baru, supaya ada pemikiran yang 
konstruktif baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat Papua. "Dari dialog 
itu akan muncul yang menjadi harapan kita dan lokakarya ini merupakan awal 
permulaan," ujarnya. 

Dalam siaran persnya, Albert mengatakan, hasil lokakarya menyatakan bahwa MRP 
haruslah menjadi jantung dan jiwa bagi pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua. 
Menurut hasibuan, elemen pemerintah di Jakarta, baik presiden, DPR, DPD maupun 
MPR, selayaknya menjadikan model MRP sebagai bagian dari proses penyelesaian 
persoalan Papua secara menyeluruh dan damai. 

Selain itu, pemerintah harus segera menyelesaikan status Provinsi Irian Jaya 
Barat lewat mekanisme MRP, serta menghilangkan proses pemaksaan kehendak yang 
berakibat buruk bagi masa depan Papua sebagai tanah damai. 

Pemerintah pusat juga diminta harus memberikan kepercayaan penuh kepada MRP 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. "Kesepakatan dari Lokakarya ini 
intinya meminta semua pihak untuk memberikan perhatian kepada Papua, secara 
umum dan pelaksanaan otsus Provinsi Papua, secara khusus serta peran MRP di 
dalamnya secara lebih khusus," imbuhnya. (bat)


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] MRP Dilematis!