[nasional_list] [ppiindia] Laporan mengenai Perdagangan Manusia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 6 Feb 2006 02:27:11 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://jakarta.usembassy.gov/bhs/Laporan/laporan-tip-indo%202005.html
--------------------------------------------------------------------
(TERJEMAHAN TIDAK RESMI) TEKS RESMI
PUBLIC AFFAIRS SECTION
Laporan mengenai Perdagangan Manusia
June 2005
(English)
Indonesia merupakan negara asal dan transit untuk laki-laki, perempuan,
dan anak yang diperdagangkan secara internasional untuk tujuan-tujuan
eksploitasi seks dan kerja paksa, sementara Indonesia juga menghadapi masalah
besar dalam perdagangan manusia di dalam negeri. Korban perdagangan manusia
dari Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab,
Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia. Dalam
tingkat yang lebih rendah, Indonesia merupakan negara tujuan bagi perempuan
dari Republik Rakyat Cina (RRC), Thailand, Taiwan, Usbekistan, Belanda,
Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina yang diperdagangkan untuk
tujuan eksploitasi seks. Di Indonesia, banyak terjadi perdagangan manusia
secara internal terutama dari wilayah pedesaan ke perkotaan untuk tujuan
eksploitasi seks komersial dan bentuk kerja paksa lainnya seperti penghambaan.
Pemerintah Indonesia tidak seluruhnya memenuhi standar minimum untuk
penghapusan perdagangan manusia; namun, Indonesia melakukan usaha-usaha yang
berarti untuk memenuhinya. Dalam 2004, Pemerintah Indonesia menunjukkan
kemajuan nyata dalam menerapkan usaha penegakan hukum yang lebih besar dalam
memerangi perdagangan manusia dan membantu korban perdagangan manusia asal
Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran yang telah diperdagangkan.
Pemerintah secara berarti meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia
dan mengadopsi prosedur standar operasi untuk melindungi korban. Di beberapa
propinsi di Indonesia, pemerintah setempat membuat rancangan dan mengundangkan
undang-undang baru serta menganggarkan dana untuk program pemberantasan
perdagangan manusia. Menyusul terjadinya bencana tsunami yang menghancurkan
propinsi Aceh, Pemerintah Indonesia secara cepat bereaksi dengan cara-cara yang
tepat untuk mengurangi potensi perdagangan anak dari wilayah tersebut. Sem
entara pemerintah setempat memberikan prioritas pada perdagangan manusia,
mewujudkan komitmen nasional untuk tindakan lokal tetap merupakan masalah.
Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan penting dengan mensahkan
undang-undang anti perdagangan manusia yang kuat dan komprehensif; menghadapi
perdagangan manusia dalam negeri; mengakui dan mengambil langkah-langkah untuk
menghapuskan jeratan hutang bagi pekerja migran; dan menangkap dan melakukan
penuntutan terhadap pejabat atau aparat yang terlibat dalam perdagangan manusia.
Penuntutan Pemerintah Indonesia telah meningkatkan usaha penegakan hukum
melawan perdagangan manusia selama periode laporan ini. Indonesia belum
mempunyai undang-undang anti-perdagangan manusia yang lengkap, tetapi rancangan
undang-undangnya sekarang ini sedang menanti keputusan dari DPR. Walau
undang-undang Indonesia menetapkan perdagangan manusia sebagai tindakan
kriminal, ia tidak mempunyai definisi jelas mengenai kejahatan tersebut. Pada
tahun 2004, pemerintah melaporkan adanya 141 kasus penyidikan, 51 kasus
penuntutan, dan 45 hukuman yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Jumlah
hukuman mencerminkan kenaikan 80 persen dari performa tahun sebelumnya. Walau
usaha penegakan hukum meningkat, hukuman untuk pelanggaran yang berkaitan
dengan perdagangan manusia seringkali menjatuhkan hukuman ringan, dengan
rata-rata hukuman sedikit di atas tiga tahun penjara. Pemerintah Indonesia
bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia dalam menahan dan menuntut jaringan
utama yang mem
perdagangkan orang Indonesia ke Malaysia untuk eksploitasi seks komersial.
Korupsi dan pengadilan yang lemah tetap menjadi rintangan yang serius untuk
penuntutan yang efektif terhadap para pelaku perdagangan manusia. Pemerintah
mengakui bahwa tindakan harus diambil terhadap pejabat yang terlibat dalam
perdagangan manusia, tetapi memberikan sedikit informasi mengenai tindakan yang
telah diambil terhadap pejabat korup yang mungkin terlibat dalam perdagangan
manusia.
Perlindungan Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia memperbaiki usahanya
dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia walau dengan dana
yang terbatas. Usaha bantuan nasional dan setempat untuk korban meningkat,
tetapi tetap kecil jumlahnya dibanding dengan cakupan masalahnya. Bantuan untuk
korban perdagangan manusia di dalam negeri adalah minim. Pemerintah Indonesia
terus mengoperasikan penampungan bagi korban orang Indonesia dari penghambaan
dan eksploitasi seks komersial pada kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulatnya
di Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, dan Kuwait. Pemerintah juga
mengoperasikan pusat-pusat krisis di dalam negeri dan bekerjasama dengan LSM
setempat dan organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bagi para korban.
Pemerintah Indonesia terus memberikan pelatihan bagi pejabat dan aparat penegak
hukum dalam menangani para saksi dan korban. Kementrian Pemberdayaan Perempuan
juga telah menyelesaikan prosedur standar operasi yang diguna
kan untuk membantu korban perdagangan manusia di tahun 2004. Walau disebutkan
dalam rencana aksi nasional Indonesia untuk memberikan perlakuan yang tepat
bagi korban perdagangan manusia, pelaksanaannya secara luas beragam pada
tingkat lokal.
Pencegahan Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha yang patut dihargai
dalam mempromosikan kesadaran publik mengenai perdagangan manusia di tahun
2004. Pemerintah semakin sering memanfaatkan Duta Nasionalnya untuk
Anti-Perdagangan Manusia, seorang presenter tv terkenal, untuk meningkatkan
kesadaran akan perdagangan manusia dan perlunya peningkatan yang lebih bagi
usaha-usaha anti-perdagangan manusia. Walau pemerintah memiliki kemampuan yang
terbatas dalam mendanai program-program pencegahan, ia terbuka bagi bantuan
internasional dan terus bekerjasama dengan LSM dalam prakarsa-prakarsa
anti-perdagangan manusia dan pendidikan. Kebanyakan dari kampanye berfokus pada
peringatan terhadap orang yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.
Beberapa materi pendidikan publik dalam kampanye untuk menghentikan wisata seks
anak di Batam dan Bali mengandung pesan-pesan bagi mereka yang berpotensi
menjadi pekerja tuna susila. Kampanye yang disponsori pemerintah tentang kesa
daran publik sering menampilkan pejabat senior dan juga televisi, radio, dan
media cetak.
a.. 2004 Laporan mengenai Perdagangan Manusia [Bagian I]
b.. 2004 Laporan mengenai Perdagangan Manusia [Bagian II]
c.. 2004 Laporan mengenai Perdagangan Manusia [Bagian III- Praktek
terbaik Internasional]
Home Page Kedutaan AS
Pusat Informasi Kedutaan AS | Informasi Visa | American Citizen Services
Ke atas | Umpan balik
Link ke situs Internet yang bukan milik pemerintah Amerika bukan berarti bahwa
pemerintah Amerika menyetujui sudut pandang organisasi tersebut.
Home page ini dibuat dan dipelihara oleh Pusat Informasi Kedutaan Amerika,
pusat informasi terlengkap untuk kebijakan luar negeri Amerika, dengan akses ke
sumber-sumber informasi cetak dan elektronik yang sangat beraneka ragam.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Laporan mengenai Perdagangan Manusia
