** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/20/0902.htm Korupsi dan Strategi Budaya Oleh AHMAD RAFSANJANI SURVEI Political and Economic Risk Consultancy terhadap 900 pengusaha di hampir semua negara Asia sepanjang tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan paling korup di Asia. Ini sudah menjadi berita biasa, meski skornya tidak tanggung-tanggung, yaitu 9,10 dari skor sempurna 10. Begitu melekatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan negara ini sehingga ancaman mematikan mengenai "kekayaan tanpa kerja keras" dari Mohandas Gandhi, dan peringatan Robert Groner dalam Vision of the Future mengenai perpaduan yang rapuh antara pulau-pulau kekayaan yang dikelilingi lautan luas kemiskinan, adalah lebih dianggap sebagai prasangka yang berlebihan. Memang, laporan akhir tahun Kejaksaan Agung cukup progresif. Ada peningkatan penyelamatan uang negara sebesar Rp 622 triliun, atau 360% lebih besar dari tahun 2004. Namun, dari 1.330 kasus korupsi yang masuk, 905 di antaranya belum diselesaikan. Anggaran yang tidak proporsional antara kepentingan lembaga negara dan kebutuhan rakyat masih terjadi. Semisal alokasi anggaran makan-minum seluruh pejabat pemerintah dan DPRD Banten sebesar Rp 33,25 miliar, sedangkan dana untuk masyarakat miskin tidak lebih dari Rp 7 miliar. Indonesia masih gemar berutang, meski BPK mensinyalir ketidakjelasan posisi dan penggunaannya. Illegal logging dan illegal fishing baru diselesaikan sebatas wacana. Projek fiktif, penggunaan dana negara serta escrow account yang tidak dipertanggungjawabkan masih ada. Bencana, kemiskinan, wabah penyakit dan kelapatan dijadikan projek. Eksistensi mafia peradilan tetap tinggi. Epidemi korupsi masih terjadi dalam rasio yang luar biasa. Padahal, Kongres PBB ke-8 di Havana, tahun 1998, secara tegas menyimpulkan pola baru crimes by government, suatu tren kejahatan korupsi yang dilakukan pejabat publik di hampir semua lini birokrasi yang sangat merugikan. Pola ini juga telah menjadi tren serupa di Indonesia. Indonesia Corruption Watch mengonfirmasi bahwa kasus-kasus yang diselesaikan masih dalam taraf petty corruption -korupsi kelas rendah-, dan belum menyentuh level yang lebih tinggi serta sistem yang menyokong budaya korupsi tersebut. Menurut Bank Dunia, orang miskin di Indonesia sudah mencapai 72 juta, dan jika ditambah orang-orang yang hampir miskin, maka jumlahnya mencapai sekira 60%. Rasio pengangguran terbuka terus meningkat. Seharusnya keadaan tidak seburuk ini, jika dana negara untuk kesejahteraan masyarakat sampai dan tepat sasaran. Dengan kondisi ini, Indonesia semestinya berstatus darurat korupsi. Tapi, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dari Bapenas atau sistem pengawasan dan evaluasi dari Kementerian Aparatur Negara belum juga selesai. Padahal sudah dijanjikan dari setahun yang lalu. Ini seperti perjalanan tanpa peta. Kita bisa menjadi tidak sabar. Mungkin dalam visi bawah sadar, kita pernah berimajinasi tentang penanganan ekstrem kejahatan korupsi. Hukuman mati dan perlakuan ala tahanan politik adalah solusi revolusioner. Kita dapat melihat keluarga, anak, bahkan cucu koruptor tidak bisa bersekolah atau bekerja pada lembaga negeri. Mereka wajib lapor dan diberi identitas khusus. Kita juga bisa berandai-andai, tentang adanya infotainment khusus yang spartan memberitakan profil koruptor. Pasti dengan metode seperti ini, efek jera yang muncul akan luar biasa. Namun, solusi radikal di atas akan tetap menjadi imaji semu. Kita harus cukup puas dengan penegakan hukum yang reaksioner, wacana reformasi birokrasi, serta janji kebebasan informasi publik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Evolusi memang membutuhkan proses yang panjang. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga, aspek yang seyogianya lebih fundamental adalah strategi kebudayaan. Suatu solusi komunitas yang lebih filosofis, dan kita dapat menaruh harapan yang tinggi akan peran strategi ini dalam merancang ulang bangunan kehidupan masyarakat dan berbangsa kita di masa depan. Strategi ini yang bertanggunjawab atas perbaikan kode genetik masyarakat dalam berpikir, merasa dan bertindak. Sosiolog Ralph Linton, menyebut kebudayaan sebagai design for living, seperangkat nilai dan sistem normatif mengenai cetak biru sikap dan perilaku kita. Meski terkesan abstrak dan sulit diukur, budayawan Garin Nugroho tetap meyakini, bahwa strategi kebudayaan mampu menghidupkan filosofi suatu negara dengan sistem hukumnya tanpa kehilangan aspek historis. Kita harus memercayai kekuatan falsafi dari hati nurani, nilai kejujuran dan etika kerja keras untuk meredam radiasi korupsi. Dalam studi tingkah laku sosial, Fishbein menegaskan peranan penting belief system - semacam perangkat keyakinan dari setiap individu- dalam cara berpikir dan bertindak sehingga menjadi penting untuk terus memperkuat dan mengembangkan gagasan ini. Lagi pula, melalui pendidikan sebagai salah satu eksponen terpenting strategi kebudayaan, kita dapat memberikan ruang yang luas bagi anak-anak dan generasi muda, calon pemimpin negara ini di masa depan. Ruang untuk menghayati nilai-nilai baik, perasaan peduli dan empati, rasa kasih sayang serta keadilan. Karena, kualitas baik seperti inilah yang diperlukan bagi pemberantasan korupsi, pencapaian riset terbaik ataupun penciptaan konstruksi masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Harapan ini sejalan dengan riset terbaru tentang otak. Di mana lobus prefrontal -bagian otak di mana kita mengembangkan nilai-nilai sosial dan sisi humanitas- berkembang secara substansial pada awal masa praremaja. Konsekuensinya, pendidikan moral serta keterlibatan sejak dini dalam kampanye antikorupsi adalah kloning doktrin terpenting bagi generasi muda. Prosa sejarah memperlihatkan, tanpa nilai-nilai kesadaran moral kehidupan politik dapat tenggelam dalam etika korupsi, budaya akan teralienasi, dan muncul ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penanganan korupsi adalah hal mendesak. Dan merupakan prasyarat, menurut ramalan National Intelligence Council Amerika dalam The 2020 Global Landscape, demi menuju Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh. Peter Rosler Garcia, pengamat luar negeri yang kerap menulis tentang Indonesia menawarkan empat solusi tekstual atas korupsi. Yaitu, demokrasi yang berjalan, media massa yang berani, partai yang kuat serta hakim-hakim yang bersih dan independen. Sebenarnya, kita bisa menambahkan satu pendekatan lagi, yaitu melalui strategi kebudayaan yang mendidik dan men-share nilai-nilai moralitas. Serta membentuk budaya nasional dan keberadaban publik.*** Penulis, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **