[nasional_list] [ppiindia] Korupsi dan Strategi Budaya

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Mon, 20 Feb 2006 00:06:50 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/20/0902.htm



      Korupsi dan Strategi Budaya
      Oleh AHMAD RAFSANJANI 

      SURVEI Political and Economic Risk Consultancy terhadap 900 pengusaha di 
hampir semua negara Asia sepanjang tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai 
negara yang dipersepsikan paling korup di Asia. Ini sudah menjadi berita biasa, 
meski skornya tidak tanggung-tanggung, yaitu 9,10 dari skor sempurna 10. Begitu 
melekatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan negara ini 
sehingga ancaman mematikan mengenai "kekayaan tanpa kerja keras" dari Mohandas 
Gandhi, dan peringatan Robert Groner dalam Vision of the Future mengenai 
perpaduan yang rapuh antara pulau-pulau kekayaan yang dikelilingi lautan luas 
kemiskinan, adalah lebih dianggap sebagai prasangka yang berlebihan.

      Memang, laporan akhir tahun Kejaksaan Agung cukup progresif. Ada 
peningkatan penyelamatan uang negara sebesar Rp 622 triliun, atau 360% lebih 
besar dari tahun 2004. Namun, dari 1.330 kasus korupsi yang masuk, 905 di 
antaranya belum diselesaikan. Anggaran yang tidak proporsional antara 
kepentingan lembaga negara dan kebutuhan rakyat masih terjadi. Semisal alokasi 
anggaran makan-minum seluruh pejabat pemerintah dan DPRD Banten sebesar Rp 
33,25 miliar, sedangkan dana untuk masyarakat miskin tidak lebih dari Rp 7 
miliar. Indonesia masih gemar berutang, meski BPK mensinyalir ketidakjelasan 
posisi dan penggunaannya. 

      Illegal logging dan illegal fishing baru diselesaikan sebatas wacana. 
Projek fiktif, penggunaan dana negara serta escrow account yang tidak 
dipertanggungjawabkan masih ada. Bencana, kemiskinan, wabah penyakit dan 
kelapatan dijadikan projek. Eksistensi mafia peradilan tetap tinggi. Epidemi 
korupsi masih terjadi dalam rasio yang luar biasa.

      Padahal, Kongres PBB ke-8 di Havana, tahun 1998, secara tegas 
menyimpulkan pola baru crimes by government, suatu tren kejahatan korupsi yang 
dilakukan pejabat publik di hampir semua lini birokrasi yang sangat merugikan. 
Pola ini juga telah menjadi tren serupa di Indonesia. Indonesia Corruption 
Watch mengonfirmasi bahwa kasus-kasus yang diselesaikan masih dalam taraf petty 
corruption -korupsi kelas rendah-, dan belum menyentuh level yang lebih tinggi 
serta sistem yang menyokong budaya korupsi tersebut.

      Menurut Bank Dunia, orang miskin di Indonesia sudah mencapai 72 juta, dan 
jika ditambah orang-orang yang hampir miskin, maka jumlahnya mencapai sekira 
60%. Rasio pengangguran terbuka terus meningkat. Seharusnya keadaan tidak 
seburuk ini, jika dana negara untuk kesejahteraan masyarakat sampai dan tepat 
sasaran. Dengan kondisi ini, Indonesia semestinya berstatus darurat korupsi. 
Tapi, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dari Bapenas atau sistem 
pengawasan dan evaluasi dari Kementerian Aparatur Negara belum juga selesai. 
Padahal sudah dijanjikan dari setahun yang lalu. Ini seperti perjalanan tanpa 
peta.

      Kita bisa menjadi tidak sabar. Mungkin dalam visi bawah sadar, kita 
pernah berimajinasi tentang penanganan ekstrem kejahatan korupsi. Hukuman mati 
dan perlakuan ala tahanan politik adalah solusi revolusioner. Kita dapat 
melihat keluarga, anak, bahkan cucu koruptor tidak bisa bersekolah atau bekerja 
pada lembaga negeri. Mereka wajib lapor dan diberi identitas khusus. Kita juga 
bisa berandai-andai, tentang adanya infotainment khusus yang spartan 
memberitakan profil koruptor. Pasti dengan metode seperti ini, efek jera yang 
muncul akan luar biasa.

      Namun, solusi radikal di atas akan tetap menjadi imaji semu. Kita harus 
cukup puas dengan penegakan hukum yang reaksioner, wacana reformasi birokrasi, 
serta janji kebebasan informasi publik yang menjamin transparansi dan 
akuntabilitas. Evolusi memang membutuhkan proses yang panjang.

      Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga, aspek yang seyogianya 
lebih fundamental adalah strategi kebudayaan. Suatu solusi komunitas yang lebih 
filosofis, dan kita dapat menaruh harapan yang tinggi akan peran strategi ini 
dalam merancang ulang bangunan kehidupan masyarakat dan berbangsa kita di masa 
depan. Strategi ini yang bertanggunjawab atas perbaikan kode genetik masyarakat 
dalam berpikir, merasa dan bertindak. Sosiolog Ralph Linton, menyebut 
kebudayaan sebagai design for living, seperangkat nilai dan sistem normatif 
mengenai cetak biru sikap dan perilaku kita. Meski terkesan abstrak dan sulit 
diukur, budayawan Garin Nugroho tetap meyakini, bahwa strategi kebudayaan mampu 
menghidupkan filosofi suatu negara dengan sistem hukumnya tanpa kehilangan 
aspek historis. Kita harus memercayai kekuatan falsafi dari hati nurani, nilai 
kejujuran dan etika kerja keras untuk meredam radiasi korupsi. Dalam studi 
tingkah laku sosial, Fishbein menegaskan peranan penting belief
  system - semacam perangkat keyakinan dari setiap individu- dalam cara 
berpikir dan bertindak sehingga menjadi penting untuk terus memperkuat dan 
mengembangkan gagasan ini.

      Lagi pula, melalui pendidikan sebagai salah satu eksponen terpenting 
strategi kebudayaan, kita dapat memberikan ruang yang luas bagi anak-anak dan 
generasi muda, calon pemimpin negara ini di masa depan. Ruang untuk menghayati 
nilai-nilai baik, perasaan peduli dan empati, rasa kasih sayang serta keadilan. 
Karena, kualitas baik seperti inilah yang diperlukan bagi pemberantasan 
korupsi, pencapaian riset terbaik ataupun penciptaan konstruksi masyarakat yang 
berkeadilan sosial dan ekonomi. Harapan ini sejalan dengan riset terbaru 
tentang otak. Di mana lobus prefrontal -bagian otak di mana kita mengembangkan 
nilai-nilai sosial dan sisi humanitas- berkembang secara substansial pada awal 
masa praremaja. Konsekuensinya, pendidikan moral serta keterlibatan sejak dini 
dalam kampanye antikorupsi adalah kloning doktrin terpenting bagi generasi muda.

      Prosa sejarah memperlihatkan, tanpa nilai-nilai kesadaran moral kehidupan 
politik dapat tenggelam dalam etika korupsi, budaya akan teralienasi, dan 
muncul ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penanganan korupsi adalah hal 
mendesak. Dan merupakan prasyarat, menurut ramalan National Intelligence 
Council Amerika dalam The 2020 Global Landscape, demi menuju Indonesia sebagai 
negara besar dan berpengaruh. 

      Peter Rosler Garcia, pengamat luar negeri yang kerap menulis tentang 
Indonesia menawarkan empat solusi tekstual atas korupsi. Yaitu, demokrasi yang 
berjalan, media massa yang berani, partai yang kuat serta hakim-hakim yang 
bersih dan independen. Sebenarnya, kita bisa menambahkan satu pendekatan lagi, 
yaitu melalui strategi kebudayaan yang mendidik dan men-share nilai-nilai 
moralitas. Serta membentuk budaya nasional dan keberadaban publik.***

      Penulis, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. 
     
        


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Korupsi dan Strategi Budaya