[nasional_list] [ppiindia] Arogansi MA dan KY
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 20 Feb 2006 00:09:41 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/20/0901.htm
Arogansi MA dan KY
Oleh MUKHIJAB
PERSETERUAN antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengarah pada
perang eksistensi, bukan lagi sekadar perdebatan kewenangan. Sejumlah hakim
agung sudah mengarahkan KY sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Kenyataan ini
tidak terprediksi siapa pun, sebab reformasi hukum di bidang pengawasan para
penegak hukum, idealnya menebar harapan untuk terciptanya hakim profesional,
bersih dan jujur. Justru para hakim resisten terhadap pengawasan. Mereka lebih
menonjolkan jati dirinya sebagai sang pengadil yang mewakili Tuhan di bumi fana
ini.
Sebaliknya, KY melangkah terlalu cepat di jalan yang sempit. KY tidak
memikirkan bagaimana menancapkan kuda-kuda kaki sebelum jalan, mengenal medan
perang (pengawasan) dan karakter musuh (hakim-hakim yang harus diawasi).
Dua lembaga ini sepertinya ingin menunjukkan kekuatan masing-masing. KY ingin
menunjukkan kepada publik perihal kewenangannya mengawasi hakim agung dan hakim
di bawahnya. Sekaligus KY ingin menunjukkan starting point menuju reformasi
perilaku hakim. MA sebagai lembaga pemuncak pencari keadilan dan usianya jauh
lebih tua dari KY yang baru beroperasi sejak kuartal ketiga 2004, merasa
tersinggung harus diawasi.
KY dibentuk berdasarkan UU Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD
1945 ayat (1) menentukan KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung. KY juga berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal (3) mengatur bahwa anggota KY
diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
Merujuk pada pasal 1 di atas, UU Nomor 22/2004 menjabarkan tentang tugas dan
wewenang KY. Pasal 13 menyebut dua jenis yakni (a) mengusulkan pengangkatan
hakim agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
serta menjaga perilaku hakim.
Tugas pengawasan dipertegas dalam Pasal 20 bahwa KY dalam melaksanakan wewenang
sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b melakukan pengawasan terhadap perilaku
hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku hakim. Namun, dalam tindak lanjut atas kasus yang menimpa hakim-hakim,
KY hanya sebatas berwenang mengusulkan sanksi terhadap hakim terperiksa (pasal
21).
Dengan kewenangan itu KY menggagas kocok ulang hakim agung. Gagasan disampaikan
dalam pertemuan KY dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Tidak lama berselang KY mengumumkan tengah menggodok peraturan pemerintah
pengganti (perpu) yang menjadi landasan seleksi ulang 49 hakim agung.
Lalu, KY mengumumkan ada dugaan 13 hakim agung bermasalah dalam pemutusan
perkara perdata. Ketua KY Busyro Muqoddas membantah lembaga telah
mengategorisasi hakim bermasalah. Namun, sebagian media mendefenisikan sendiri
bahwa hakim yang dilaporkan ke KY sebagai kategori hakim bermasalah. Namun,
para anggota KY bersikukuh bahwa berita tentang 13 hakim bermasalah di sejumlah
media cetak tidak perlu dicabut.
Sebelum kasus ini mencuat, MA telah "dipermalukan" dengan undangan KY terhadap
Ketua MA Bagir Manan. Sebagai hakim perkara korupsi tingkat kasasi dengan
terdakwa Probosutedjo, Bagir disebut-sebut pernah bertemu dengan pengacara
terdakwa, Harini Wijoso. KY ingin memeriksa Bagir di kantor KY. Bagir Manan
menolak.
Hakim agung yang merasa tidak pernah bermasalah, mereaksi KY dengan sigap.
Salah satunya, Artidjo Alkostar. Dia melapor ke Polda Metro Jaya bahwa pimpinan
dan anggota KY telah mencemarkan nama baiknya. Langkah Artidjo ditiru oleh
sejumlah hakim agung lainnya. Bahkan sejumlah hakim agung bersama pengacara
Indra Sahnun Lubis bertemu di Hotel Danau Sunter Jakarta membicarakan strategi
untuk membubarkan KY (Media Indonesia, hlm.1, 13 Februari 2006).
Resistensi hakim terhadap pengawasan bukan cerita baru. Ketua TGPK Adi Andojo
mengumumkan pada 24 Agustus 2000, tiga hakim agung menjadi tersangka kasus suap
sebesar Rp 96 juta. Ketiga hakim itu adalah M. Yahya Harahap, Marnis Kahar,
Supraptini Suparto. Kemudian sejumlah orang mengajukan uji materi keputusan
presiden yang mendasari pembentukan TGPK ke MA. MA memutuskan TGPK tidak sah,
lembaga bentukan Presiden Abdurrahman Wahid itu pun bubar.
Diferensiasi struktur
Apakah resistensi para hakim agung itu merupakan cerminan penolakan
rasionalisasi wewenang dan pemisahan kekuasaan pengawasan?
Dalam bahasa Samuel P. Huntington, pembagian fungsi kelembagaan disebut
diferensiasi struktur. Dalam kasus Eropa, dia menyebut rasionalisasi wewenang
dan pemusatan kekuasaan yang dibarengi dengan diferensiasi fungsional dan
pembentukan lembaga dan badan-badan pemerintahan atau sejenisnya yang sifatnya
khusus. Hal ini sebagai jawaban atau respons atas pertumbuhan masalah maupun
masyarakat yang makin kompleks (Huntington, Tertib Politik di Tengah Pergeseran
Kepentingan Massa, Rajawali Pers, 2003, hlm. 127).
Guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie berpendapat, KY bisa dikatakan
sebagai penjelmaan ide pembentukan majelis kehormatan hakim agung yang selama
ini digagas di lingkungan MA. Hanya saja, majelis kehormatan itu bilamana
menyatu dengan MA tidak akan efektif karena kedudukannya yang tidak independen
terhadap hakim yang diawasi. Selain itu, jika majelis kehormatan berada di luar
MA, subjek yang diawasi lebih luas, tidak hanya hanya hakim agung, tetapi juga
hakim-hakim lain di pengadilan di bawah MA maupun hakim konstitusi (Jimly
Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, MK dan PSH Tata
Negara UI, 2004, hlm.99).
Diferensiasi kelembagaan berakibat pengurangan kekuasaan MA dan berpengaruh
psikologis. MA merasa lebih terhormat jika fungsi pengawasan melekat dalam
otoritasnya. Artinya hakim mengawasi dirinya sendiri. Apakah fungsi yang
melekat ini lebih efektif dan menjamin bisa menjaga kehormatan?
Ketika kekuasaan pengawasan disubordinasi kepada KY yang notabene sebagai
lembaga yang berbeda dan independen, MA merasa kehilangan wibawa. Karena itu,
para hakim agung menentang secara halus maupun kasar eksistensi KY. Penolakan
secara halus dilakukan dengan cara menolak diperiksa. Sikap paling kasar
dikemas dalam gagasan pembubaran KY. Arogansi macam ini tentu saja tidak
sejalan dengan rasionalisasi kekuasaan dan fungsi pengawasan hakim. Apapun
alasannya, hakim perlu diawasi, apalagi publik telah mengopinikan bahwa sikap
para hakim sebagian tidak profesional, sebagian lagi mencemarkan profesinya
sendiri.
Akan tetapi, hal itu bukan faktor utama. KY memiliki andil dalam memicu
resistensi hakim-hakim agung. Anggota KY tertentu membuat perangkap, pengawasan
terhadap hakim bukan semata penegakan kehormatan pengadil. Selain langkahnya
yang terlalu maju dan menyebabkan para hakim shock, hakim-hakim KY menempatkan
pengawasan sebagai bagian proses politik.
Resistensi Ketua MA Bagir Manan terhadap KY menjadi motivasi tersendiri bagi
sejumlah anggota KY untuk mendorong suksesi pimpinan MA. Akibatnya pengawasan
menjadi bias. Politisasi ini semestinya dikikis oleh KY untuk menjaga kemurnian
dan kelangsungan tugasnya di masa mendatang. Di sini, kita bisa melihat
arogansi dua lembaga yudisial di negeri ini. Semoga tidak merembet ke lembaga
negara lain.***
Penulis, wartawan "Pikiran Rakyat" Biro Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Arogansi MA dan KY
