** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159258 Senin, 28 Feb 2005, Kompensasi Utama untuk yang Miskin Oleh Ali Utsman Kenaikan harga bahan minyak (BBM) sebesar 29 persen diperkirakan akan direalisasikan awal Maret 2005. Namun, kenaikan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra yang luas di pentas nasional. Bagi yang pro dengan kebijakan itu, tentunya mereka mengharapkan kebijakan tersebut akan membawa perbaikan ekonomi makro di masa mendatang. Sementara itu, yang kontra khawatir kebijakan tersebut akan memperburuk perekonomian rakyat banyak. Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang. Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang sekadar mempertahankan hidup. Karena itu, setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan. Tak heran bila rapat Komisi VII DPR dengan sembilan menteri (Kamis, 24/2), antara lain, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, menteri kesehatan, Menko Kesra, kepala Bappenas, Mendiknas, Menkominfo, serta Menkop dan UKM, mengenai kenaikan BBM berlangsung alot. Komisi VII DPR menyatakan keberatan untuk mempertimbangkan rencana pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM sebelum pemerintah menjamin keberhasilan program kompensasi tepat sasaran terhadap penanggulangan kemiskinan secara terukur mengenai besaran, jumlah orang, lokasi, dan sebagainya (koran ini, 25 Februari 2005). Dampak Kenaikan Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang hingga saat ini masih menanggung krisis ekonomi. Kenaikan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi). Bahkan, kenaikan itu bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM tersebut. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM yang cukup signifikan itu dikhawatirkan akan memicu inflasi besar-besaran selama triwulan pertama 2005. Kenaikan laju inflasi tersebut akan tecermin dengan naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Secara politik, kebijakan menaikkan harga ketiga komponen itu akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung, sementara daya beli masyarakat semakin rendah. Karena itu, mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, kompensasinya pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai manajemen yang baik dan koordinasinya lemah. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan itu dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya. Dengan demikian, keputusan pemerintah tersebut merupakan dilema berat dan berisiko. Di satu sisi, kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka penyesuaian atau revisi anggaran APBN 2005. Namun, di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum membaik. Karena itu, masyarakat menilai, momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar. Tawaran Solusi Hemat saya, dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu, pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen dengan hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah (miskin). Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20 persen, minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10 persen, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali. Alasannya, 10 persen merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10 persen masih wajar karena kelas konsumennya memang lebih tinggi. Sementara itu, kenaikan harga minyak aftur dan avgas yang dikonsumsi kalangan atas dapat jauh lebih tinggi untuk menutup rendahnya kenaikan jenis minyak yang dikonsumsi kalangan bawah. Setelah jalan itu ditempuh, negara perlu menggalakkan pengencangan ikat pinggang dan melakukan revisi besar-besaran dari skala prioritas konsumsi mereka. * Ali Utsman, aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Jogjakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **