[nasional_list] [ppiindia] Kala Demokrasi Lumpuh!

From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
Date: Sat, 18 Feb 2006 22:43:27 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2006021500380316

      Rabu, 15 Februari 2006 
     

      BURAS 
     
     
     


Kala Demokrasi Lumpuh! 



       
      H.Bambang Eka Wijaya

      "SAAT Jerman kalah, Truman bertemu Stalin dan Churchill di Berlin!" ujar 
Umar. "Pada pembahasan perdamaian Eropa pasca-Perang Dunia II itu Truman 
bertanya, apakah Hongaria, Rumania, dan Bulgaria bisa menjalankan demokrasi?"

      "Apa jawab Stalin atau Churchill?" sela Amir.

      "Jawabnya, 'kalau gagal berdemokrasi, pasti pemerintahnya menjadi 
fasis'!" tegas Umar.

      "Lantas, apa maksudmu mencungkil episode sejarah itu?" kejar Amir.

      "Sekadar membanding, apa pula yang terjadi kala demokrasi lumpuh, 
sehingga APBD daerah kita ditetapkan dengan cara darurat seperti prinsip yang 
diatur UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3)," tukas Umar.

      "Analog jawaban dari episode sejarah itu, kala demokrasi lumpuh perlu 
diwaspadai munculnya bayang-bayang fasisme!" timpal Amir. "Artinya, penguasa 
harus mewaspadai sikap-tindaknya yang bisa menjurus fasis!"

      "Bagaimana mungkin menghindari sikap-tindak seperti itu jika kontrol 
formal dari legislatif tak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan, hingga proses 
check and balance pada anggaran praktis mandul?" kejar Umar.

      "Penguasa mengelola anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab 
langsung kepada publik!" tegas Amir.

      "Padahal selama ini pengelola anggaran selalu menyembunyikannya dari 
publik dengan alasan dokumen anggaran itu rahasia negara!" potong Umar.

      "Penyataan itu rahasia negara merupakan kesalahan fatal!" tukas Amir. 
"Karena prinsip keterbukaan anggaran ditegaskan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1), 
'...dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat'!"

      "Apakah prinsip-prinsip anggaran negara itu juga berlaku pada anggaran 
daerah--APBD?" tanya Umar.

      "Justru anggaran daerah itu merupakan bagian anggaran negara, lebih-lebih 
di masa otonomi daerah sekarang karena sebagian besar dana APBD bersumber dari 
APBN!" tegas Amir. "Jadi, pengelolaan dana APBN dalam APBD tak terlepas dari UU 
APBN!"

      "Karena APBD dibuat tanpa persetujuan DPRD, berarti laporan eksekutif 
kepada publik untuk segala sesuatunya mengenai anggaran tak disampaikan lewat 
DPRD!" ujar Umar. "Bagaimana publik bisa mengakses atau mendapatkan laporan itu 
untuk melakukan kontrol atas penetapan dan pelaksanaannya?"

      "Kalaupun tak membacakannya buat publik, penguasa bisa membuat situs 
internet yang memuat detailnya, sampai satuan unit proyek nilainya berapa, 
lokasinya di mana, dilakukan siapa, mulai, dan selesai bila!" ujar Amir. 
"Sedang neraca global anggarannya, seperti telah dilakukan berbagai daerah, 
dibuat dalam bentuk iklan di media cetak!"

      "Sebenarnya tak terlalu sulit!" timpal Umar.

      "Kalau memang mau menghindari jebakan menjadi fasis, prosesnya justru 
lebih mudah!" tegas Amir. "Sekaligus menciptakan proses demokrasi 
langsung--bertanggung jawab kepada rakyat, justru sebagai alternatif ketika 
demokrasi perwakilan lumpuh!" ***
     


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
[nasional_list] [ppiindia] Kala Demokrasi Lumpuh!

Other related posts:
