[nasional_list] [ppiindia] Dagelan Politik Intelgate
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 18 Feb 2006 22:34:52 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Sabtu, 18 Februari 2006
Dagelan Politik Intelgate
Langit Kresna Hariadi
Novelis, Mantan Wartawan
Setidaknya ada sebuah peristiwa yang sanggup membuat saya tertawa
terpingkal-pingkal melebihi ketika baheula saya menganggap Srimulat sebagai
gudang kelucuan. Kali ini soal pengintelan yang dilakukan Intelpam Polda Metro
Jaya terhadap Tim Investigasi Impor Beras. Begitulah lagak intel polisi kita.
Kali ini~, ~seperti dikutip Majalah Tempo, intel yang mestinya bekerja dengan
cara sembunyi-sembunyi layaknya hantu, malah petantang-petenteng menunjukkan
surat tugasnya --boleh diminta dan dikopi malah. Ini sedikit lebih parah dari
yang dilakukan intel yang pamer borgol yang menyembul di balik baju.
Sontak dagelan itu menjadi konsumsi pers. Ada yang kebakaran jenggot dan tak
bisa menerima. Tim Investigasi Impor beras yang dimata-matai, DPR, serta partai
induknya langsung mencak-mencak dan menuding Kepolisian RI melakukan tindakan
salah kaprah dan penghinaan terhadap parlemen. Riuh pro dan kontra langsung
marak di media cetak dan televisi.
Tak kurang Megawati sangat menyayangkan kejadian itu. Menarik apa yang
disampaikan Megawati (Rakyat Merdeka, 13/2), bahwa kejadian itu sudah menyalahi
kewenangan atau fungsi masing-masing lembaga. Menurut Megawati, tindakan itu
seperti yang pernah dilakukan Orde Baru.
'Kambing hitam'
Kejadian itu mungkin berakhir hanya sebatas nasib aneh yang menimpa Kombes S
Handoko, direktur Intelpam Polda Metro Jaya, yang dicopot dari jabatannya.
Handoko lalu digeser (dilorot atau promosi?) menjadi kepala bagian Bidang
Perawatan Tahanan Pusat Pengendalian Operasi Deputi Operasi Mabes Polri. Di
samping Handoko yang kesandung sial itu, lima anak buahnya juga dicopot.
Selesai? Tentu tidak!
Bila Megawati menyamakan dengan yang sering dilakukan Orde Baru, hal itu
sungguh benar andaikata Pemerintah (baca: Presiden SBY) memang memberikan
perintah tersebut. Tapi mungkinkah seorang SBY yang selama ini selalu
menggembar-gemborkan akan menjaga integritas politiknya melakukan tindakan
tidak cerdas dan berlawanan dengan statement-statement yang sering ia lontarkan?
Sebaliknya, ada banyak pihak yang beranggapan Kombes Handoko hanya tumbal atau
'kambing hitam' atas sebuah operasi pembusukan terhadap Kapolri Jenderal
Sutanto, bahkan Pemerintahan SBY. Tuduhan Megawati menohok, tapi seperti 'air
didulang muncrat ke wajah'. Masih segar di ingatan kita apa yang pernah terjadi
di Banjarnegara beberapa tahun yang lalu, ketika seorang Kapolwil 'tertangkap
tangan' (direkam kamera) membagi-bagikan uang dalam masa kampanye untuk
mendukung Megawati. Tidak tertutup kemungkinan masih ada kasus lain, mengingat
presiden sangat berkuasa, bukan pekerjaan yang sulit untuk memanfaatkan lembaga
struktural demi kepentingannya.
Atas langkah naif Kapolwil Banyumas (kasus Banjarnegara) itu, muncul kecurigaan
ada 'perintah siluman' sebagaimana kemudian diterjemahkan oleh Kapolwil
Banyumas ~--yang juga menjadi kambing hitam itu. M~aka kini, dengan bentuk agak
berbeda, Pemerintahan SBY terposisikan seperti itu, seolah-olah berada di
belakang perintah memata-matai.
Terkait statement Mega, rasanya menarik apa pendapat Juwono Sudarsono dalam
tulisannya di Kompas (14/2). Beliau menulis,''Selama tahun-tahun transisi
1999-2004, tiga perwira tinggi TNI berperan besar dalam mengawal transformasi
politik Indonesia sejak Mei 1998. Jenderal TNI Yudhoyono (menko polkam
2000-20004), Laksamana TNI Widodo AS (panglima TNI 1999-2002), dan Jenderal TNI
Endriartono Sutarto (Panglima TNI 2002-2006).
Dalam masa Pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, ketiga
Presiden Sipil itu berusaha memperoleh dukungan TNI kepada partainya (Golkar-BJ
Habibi, PKB-Abdurrahman Wahid, dan PDIP-Megawati Soekarnoputri). Tetapi dengan
cerdas Yudhoyono, Widodo AS, dan Endriartono menjaga jarak agar TNI tidak
dipakai untuk kepentingan parpol atau koalisi parpol yang dipimpin
masing-masing presiden.
'Perintah siluman' sebagaimana terungkap melalui kasus Banjarnegara itu, secara
nyata dirasakan oleh SBY sebagai kendala gerak dalam kampanye I (Maret April
2004) dan II (Juni September 2004). Juwono Sudarsono memberikan contoh nyata
penghadangan macam itu dialami SBY ketika mengunjungi Pacitan. Padahal, pesaing
Megawati saat itu bukan hanya SBY, dan hal yang sama juga dialami oleh kandidat
Presiden lain.
Dalam kasus operasi intelijen Polda Metro Jaya guna memata-matai Tim
Investigasi Impor Beras, itu tak sekadar peristiwa naif yang membingungkan. Hal
itu menyisakan pertanyaan aneh, ada apa sebenarnya di belakang langkah
kontraproduktif Kombes Handoko? Benarkah langkah itu atas inisiatif yang
bersangkutan? Sungguh tolol bila ia benar penggagas murni operasi itu. Dan oleh
karenanya menjadi tidak masuk akal karena seorang Kombes tak mungkin tolol
(baca: tidak tahu operasi itu tidak bisa dibenarkan).
Semua kesalahan kemudian ditimpakan kepada Kombes Handoko sebagai penanggung
dosa penggelaran operasi telik sandi yang pada ujungnya menimpakan kotoran
kepada Polri dan Pemerintahan SBY, sekaligus menempatkannya sebagai tertuduh
atau pihak yang mendalangi.
Pembusukan
Ada dua pendekatan yang masuk akal menyikapi peristiwa mematai-matai Tim
Investigasi Impor Beras itu. Latar belakang pertama tentulah 'cari muka' atau
nafsu mencari kredit poin yang dilakukan oleh pejabat yang memberikan order
itu. Latar belakang kedua tidak menutup kemungkinan --dan bahkan layak
dicurigai-- adanya rencana pembusukan. Nama pertama yang saya maksud adalah
Kapolri Jenderal Sutanto.
Mungkinkah Sutanto yang mendalangi dengan niat melakukan pembusukan? Hipotesa
ini jelas harus saya coret karena dengan kedudukannya sekarang sebagai Kapolri,
Soetanto berhutang budi dan harus berterimakasih kepada Presiden. Apalagi
Soetanto adalah teman yang cukup dekat dengan SBY sejak di Akademi. Tak mungkin
Soetanto melakukan penjegalan.
Bagaimana dengan asumsi kedua: Jenderal Sutanto memberi order untuk kredit poin
atau cari muka? Apabila melihat reputasi Jenderal Sutanto yang demikian hebat,
terasa menyedihkan kalau Sutanto lah yang memberi perintah memata-matai itu,
baik secara langsung atau melalui hirarki (lewat Kapolda Irjen Firman Gani).
Nama selanjutnya adalah Firman Gani. Nama ini menjadi menarik untuk dipelototi
mengingat perwira tinggi polisi ini pada Kabinet Gotong Royong adalah orang
dekat Megawati. Mungkinkah Firman Gani sebagai 'tertuduh' mengingat jenderal
bintang dua ini merupakan atasan langsung Kombes Handoko? Lalu, apa motifnya?
Ia lakukan itu untuk mencari kredit poin?
Kemungkinan itu ada karena masih ada jenjang berikutnya yang pasti ingin diraih
Firman Gani, ketika seseorang menyandang bintang satu di pundaknya tentu
menginginkan bintang dua, demikian seterusnya. Namun saya cenderung menampik
kemungkinan itu, karena saya tidak percaya Firman Gani akan menambah kredit
poinnya dengan cara yang tidak sejalan dengan statement politik SBY.
Sebaliknya, bagaimana dengan kemungkinan pembusukan? Mungkinkah Firman Gani
yang merupakan atasan langsung Handoko yang memberi order itu dengan latar
belakang sebaliknya --mengingat kedekatannya dengan Megawati di masa silam?
Nama berikutnya adalah Handoko yang dicopot itu. Benarkah inisiatif untuk
memata-matai murni berasal dari dirinya? Saya tak percaya perintah itu
diberikan oleh orang selevel kombes. Lebih masuk akal kalau perintah itu
berasal dari pejabat dengan level lebih tinggi. Kecil kemungkinan Handoko
penggagas murni tindakan tolol itu.
Selanjutnya, kemungkinan yang masih tersisa adalah adanya ''order''. Siapa tahu
langkah konyol yang dilakukan Handoko karena adanya order dari suatu pihak,
entah siapa. Mengingat manuver Tim Investigasi Impor Beras dan partai-partai
pendukungnya layak dipelototi. Mengingat khalayak berhak tahu apa yang
sebenarnya terjadi dan sudah seharusnya polisi melakukan pendalaman untuk
menyelidiki kasus itu. Kombes Handoko harus berani bicara blak-blakan.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Dagelan Politik Intelgate
