[nasional_list] [ppiindia] Di Balik Alasan Pemerintah Hapus Subsidi BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 18 Feb 2005 23:40:44 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/19/o4.htm
Penggunaan sarana pengolahan/mesin apakah cukup layak atau tidak dalam
pembebanan biayanya, pembayaran biaya teknisi/staf ahli/mandor apakah masuk
akal atau tidak, biaya proses pengolahan yang baku, dan seterusnya. Secara
struktur manajemen apakah sudah cukup capable organisasi pemerintah/PT
Pertamina mulai dari mengelola, pendistribusian, menentukan harga pokok,
kualitas produk yang dijual, serta pelaporan keuangan yang disampaikan.
Di Balik Alasan Pemerintah Hapus Subsidi BBM
Oleh I Nyoman Sugiarta
SUBSIDI BBM kini menjadi momok yang menghantui pemerintah dengan berbagai
argumentasi untuk menghapuskannya, mulai dari distribusinya dinilai tidak adil
kepada rakyat kebanyakan yang berhak menikmati, pola hidup rakyat menjadi
konsumtif, dan tidak efisien. Selama ini alasan klasik dari pemerintah bahwa
yang kebanyakan menikmati subsidi adalah kelas menengah atas, sementara rakyat
kecil kebanyakan terabaikan. Alasan klise ini menjadi isu sentral menjelang
pemerintah akan menaikkan harga BBM.
Untuk menguji derajat kebenaran alasan pemerintah tersebut perlu adanya
pengkajian lebih jauh agar dampak ekonomis maupun politisnya justru tidak
semakin menyengsarakan rakyat itu sendiri. Pada akhirnya apakah rakyat hanya
dijadikan bumper atas segala rekomendasi dalam mengeluarkan kebijakan oleh
pemerintah dalam menghapus subsidi. Langkah kritis ini harus kita cermati
secara rasional dengan menggunakan nalar yang lebih logis. Apakah memang benar
dan masuk akal alasan pemerintah tersebut diterapkan dalam kondisi bangsa saat
ini?
Apakah kiranya ada alternatif lain yang lebih profitable dalam mencari solusi
yang menguntungkan semua pihak. Karena selama ini dalam upaya pemerintah
menaikkan harga BBM selalu memakai alasan yang klasik/serupa berlindung di
balik kepentingan atas nama rakyat, yang justru tidak menyelesaikan masalah
rakyat yang sebenarnya.
Kalau kita kaji secara cost of product dari harga minyak ada dua indikator
secara garis besarnya yang ikut berperan harus dipertimbangkan dalam upaya
menaikkan suatu harga. Pertama, kita tinjau dari struktur biaya langsung dalam
pembentukan harga pokok tersebut, apakah sudah relevan atau tidak sehingga
dapat menghasilkan output yang compertable.
Kedua, biaya tidak langsung yang merupakan biaya yang sifatnya penunjang dalam
upaya memperlancar proses produksi suatu produksi. Komponen biaya ini biasanya
memegang peran yang cukup penting dalam pembentukan harga pokok suatu produk.
Ini menyangkut penggunaan sarana pengolahan/mesin apakah cukup layak atau tidak
dalam pembebanan biayanya, pembayaran biaya teknisi/staf ahli/mandor apakah
masuk akal atau tidak, biaya proses pengolahan yang baku, dan seterusnya.
Secara struktur manajemen apakah sudah cukup capable organisasi pemerintah/PT
Pertamina mulai dari mengelola, pendistribusian, menentukan harga pokok,
kualitas produk yang dijual, serta pelaporan keuangan yang disampaikan.
Di samping itu, kiprah partai politik ikut pula memberi andil atas buruknya
kinerja perusahaan negara tersebut berjalan benar dan sehat. Banyak tangan tak
terlihat ikut bermain menjerumuskannya, sehingga sulit dapat bersaing
sewajarnya.
Dilema Subsidi
Kini subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bagai duri dalam
daging yang menggerogoti anggaran keuangan negara. Dilema pelik yang menggigit
ini, tidak terlepas kurang tegas dan mendidik masyarakat oleh pemerintah.
Bahkan ada kesan di mana subsidi sering dipakai landasan politik yang baku
dalam melestarikan kekuasaan. Masyarakat dimanja oleh subsidi agar pemerintah
terkesan peduli kepada rakyat. Budaya yang tidak mendidik ini memberi sisi
buruk pada pola hidup masyarakat akan cenderung konsumtif pada level masyarakat
tertentu.
Kalau kita perhatikan, tujuan subsidi pada dasarnya cukup strategis bagi
negara, ditinjau dari sudut politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau dilihat
dari aspek pembangunan suatu bangsa, subsidi memberi daya dorong/rangsangan
agar daya beli masyarakat dapat tumbuh lebih cepat/baik. Masyarakat pada level
tertentu dapat terayomi dengan tingkat harga dan waktu tertentu. Ini untuk
dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat bisa berjalan lebih lancar.
Peran subsidi ini pada dasarnya adalah menalangi kelemahan dari daya beli
masyarakat agar dapat tumbuh lebih baik kalau tidak disubsidi. Sifat penalangan
ekonomis ini hanyalah sementara sambil menunggu tumbuhnya kekuatan daya beli
masyarakat secara menyeluruh, sebagai kekuatan ekonomi negara.
Momentum kapan subsidi tersebut seharusnya mulai dikurangi secara bertahap, dan
kepada siapa seharusnya yang berhak menerima selanjutnya, ini yang menjadi
tidak rawan dari kebijakan pemerintah berkuasa selama ini. Seharusnya
pemerintah mempunyai pase/tahapan yang jelas dalam menghapus subsidi secara
bertahap. Ini memerlukan sosialisasi yang intens di tengah masyarakat agar
tidak muncul konflik ke permukaan. Pendekatan dialogis yang intens akan
melahirkan komunikasi timbal balik yang saling penuh pengertian.
Selama ini muncul kesan, pemerintah berkuasa seperti terjebak pada kebijakan
politik yang tidak mendidik masyarakat melihat realitas ekonomi yang nyata.
Servis politik dari pemerintah berkuasa agar terkesan penuh perhatian kepada
masyarakat, maka terkadang sering membikin masyarakat kecele ketika subsidi
mulai dikurangi atau dihapus. Ini dapat dibuktikan, di mana ketika harga BBM
dinaikkan, gejolak/reaksi masyarakat secara spontan muncul dalam berbagai
perilaku.
Semua ini tidak terlepas dari kenikmatan hidup masyarakat di kalangan tertentu
mulai terusik maka berupaya memeprtahankannya. Muncul kesan bahwa masyarakat
yang terlalu lama menikmati subsidi cenderung akan lebih manja, dan merasa
terancam kehidupannya. Reaksi yang dilakukan akan lebih keras pula. Tentu ini
menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat melihat
realitas kehidupannya dengan perhitungan yang jelas dan tegas.
Kinerja Pemerintah
Selama ini dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah perlu
ditingkatkan kinerjanya. Masih banyak kebocoran anggaran negara yang dilakukan
oleh aparatur negara yang berhati culas. Ini tidak terlepas dari peran
pengawasan inter dan antarbagian/departemen masih lemah atau tumpang tindih.
Untuk menepis kekecewaan masyarakat luas atas usulan penghapusan subsidi secara
bertahap, maka pemerintah harus dapat bertindak lebih transparan. Baik dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Inilah yang menjadi titik
rawan pemerintah selama ini. Ketika rakyat mulai sadar/melek, meminta kalkulasi
perhitungan harga BBM kepada pemerintah yang kredibel, sering tidak mendapat
respons yang memuaskan. Ini yang menjadi kendala pemerintah dengan segenap
jajarannya.
Di samping itu, apakah kenaikan harga pokok BBM tersebut disebabkan oleh
komponen biaya langsung, atau karena manajemen perusahaan yang tidak efisien
dalam mengelola. Adanya kejelasan perhitungan ini untuk menghindari adanya
perang pernyataan yang berseberangan antara pemerintah dan Pertamina yang dapat
membingungkan masyarakat dalam mencari kebenaran.
Kalau kita amati secara seksama, beban APBN selama ini dalam pos anggaran
rutin, di mana beban bunga utang dan cicilan pokok begitu tinggi. Masih adanya
beban yang disebabkan oleh dana BLBI, yang disebabkan oleh bankir nakal
sebelumnya, kini harus disisihkan secara periodik pembebanannya kepada anggaran
negara. Di samping itu, adanya perencanaan atau peruntukan utang yang tidak
jelas dari rezim peninggalan sebelumnya, kini mulai muncul kewajibannya.
Seharusnya para penilep dana masyarakat tersebut dapat ditangani oleh
pemerintah secara adil sesuai hukum yang berlaku. Namun sampai kini keadaannya
masih bebas berkeliaran tidak tersentuh hukum. Tentu keadaan seperti ini
menjadi sebuah keniscayaan publik bagi pemerintah untuk bertindak fair. Adanya
korupsi jumlah dana masyarakat yang begitu besar, dan kini menjadi beban
anggaran negara yang ditanggung rakyat, seharusnya ada flash back dari
pemerintah untuk melacak sesuai janji yang telah disampaikan. Dengan adanya
perjanjian kese
pahaman/ekstradisi dengan negara tetangga, Singapura, semoga memberi hasil
yang maksimal bagi bangsa kita.
Adanya keseimbangan perlakuan pemerintah dengan mengurangi subsidi BBM, dan
diikuti dengan upaya memburu para penilep uang negara yang jumlahnya cukup
besar akan lebih diterima masyarakat. Ini untuk menepis kesan bahwa pemeritnah
terkesan hanya adil kepada koruptor dan tidak adil kepada rakyat yang tidak
berdaya. Usaha yang sungguh-sungguh ini sedang ditunggu oleh masyarakat luas
sebagai iktikad baik pemerintah memberantas korupsi.
Penulis, peminat masalah sosial, dosen Politeknik Negeri Bali, dan mahasiswa
Pasca Agrobisnis Unud
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Di Balik Alasan Pemerintah Hapus Subsidi BBM
