[list_indonesia] [ppiindia] TNI-AU Persenjatai 18 Hawk
- From: "RM Danardono HADINOTO" <rm_danardono@xxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Tue, 08 Mar 2005 08:17:43 -0000
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Selasa, 08 Mar 2005,
TNI-AU Persenjatai 18 Hawk
TARAKAN - Suhu ketegangan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut
Sulawesi bertambah panas. Menyusul aksi gelar kekuatan militer kedua
negara di sekitar tapal batas wilayah itu, TNI terus menyiapkan
kekuatan tambahan.
Setelah mengerahkan empat pesawat tempur F-16, TNI-AU menyiagakan
Skuadron Udara I Elang Khatulistiwa untuk mendukung operasi
pengamanan kawasan Ambalat. Sebanyak 18 pesawat tempur Hawk yang
berpangkalan di Lanud Supadio Pontianak telah dipersenjatai. Jajaran
di Pangkalan Udara Supadio juga telah dilarang meninggalkan home base.
Kepada Pontianak Post (Grup Jawa Pos), Danlanud Supadio Kolonel (Pnb)
Barhim menegaskan, saat ini pihaknya dalam status standby on
call. "Sejak Sabtu lalu (5/3) kita sudah disiapkan untuk bergeser ke
Balikpapan," ujarnya kemarin.
Bahkan, pukul 01.00 kemarin ada perintah baru. "Seluruh jajaran
pangkalan udara Supadio dilarang meninggalkan home base. Ini perintah
langsung panglima TNI," jelasnya. Itu menggambarkan bahwa personel
TNI di Lanud Supadio dalam kondisi siaga.
Didampingi Perwira Operasi (Pasops) Lanud Supadio Letkol (Pnb) Imran
Baidirus, Barhim menjelaskan, 18 pesawat Hawk disiapkan untuk
mendukung operasi. "Semua pesawat telah dilengkapi senjata. Begitu
diinstruksikan, kita siap berangkat," ujarnya.
Sebuah pesawat helikopter Puma SA 330 milik Lanud Supadio telah
bergeser ke Balikpapan untuk mendukung operasi. Sebuah helikopter
jenis sama juga telah bergeser ke Lanud Supadio dari Lanud Atang
Sanjaya, Bogor. Selain itu, ungkap dia, armada dari Pekan Baru dan
Makassar diperintahkan bergeser ke pangkalan udara di Balikpapan.
Dia menegaskan, seluruh jajaran Lanud Supadio saat ini siap jika
mendapat instruksi operasi. Demikian juga Paskhas. Hingga saat ini,
Lanud Supadio tetap melakukan latihan perang seperti biasa.
Barhim mengaku, operasi yang dilakukan TNI-AU tidak berjalan
sendirian, tapi gabungan dengan operasi TNI-AL dan TNI-AD. Tugas TNI-
AU adalah memayungi TNI-AL dan TNI-AD. Dalam kasus Ambalat, kata dia,
TNI-AU berkewajiban menjaga kedaulatan negara.
Dia juga mengaku bahwa Lanud Supadio merupakan skuadron terdekat
dengan lokasi. Jaraknya hanya sejam. Tapi, TNI-AU tidak hanya
bergerak berdasarkan teritori kewenangan.
Di Balikpapan, TNI-AU menyiagakan empat pesawat tempur F-16 di
Bandara Sepinggan. Menurut Danlanud Balikpapan Letkol (Pnb) Imron
Nasution, seluruh personel yang terlibat dalam pasukan F-16 tersebut
berjumlah 60 orang, lalu ditambah sekitar 30 kru Boeing 737. Jadi,
seluruh awak pasukan yang disiagakan sekitar 90 orang.
Kekuatan itu masih ditambah personel di Satuan Radar 253 Balikpapan
dan Satuan Radar 255 Tarakan yang masing-masing beranggota 90 orang.
Radar itu selama 24 jam mengawasi situasi di udara.
Satu Batalyon Marinir
Dari Surabaya, Korps Marinir juga akan menambah kekuatan sebanyak
satu batalyon pasukan pendarat berikut kendaraan tempur ke perbatasan
Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi. Mereka akan menyusul satu kompi
pasukan Marinir yang telah berada di garis depan.
Menjelang berangkat, Marinir akan menggelar kesiapan pasukan di
Lapangan Trian Tedy Senaputra, Karangpilang, Surabaya, hari ini.
Sejumlah mesin pemusnah masal modern milik Marinir, baik dari Yon
Arhanud (Pertahanan Udara), Yon Armed (Artileri Medan), maupun
Kavaleri, akan ditampilkan.
Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Baharudin akan meninjau langsung
kesiapan anak buahnya. "Besok (hari ini, Red) kami akan gelar
kesiapan pasukan," ujar seorang perwira kepada koran ini kemarin.
Sejumlah peralatan tempur sudah disiapkan di tengah lapangan kemarin.
Karena jumlahnya cukup besar, yaitu satu batalyon (sekitar 750
personel), berbagai batalyon di jajaran Pasmar-1 akan tampil. Pasukan
elite Yon Taifib, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) yang membawahi
persenjataan berat, juga akan unjuk gelar.
Meski jadwal keberangkatan belum ditentukan, para prajurit Marinir
tersebut berstatus siaga satu sambil menunggu perintah. "Setelah
kesiapannya diinspeksi komandan Pasmar, pasukan siaga satu di
markas," tegasnya. Selain satu batalyon yang akan berangkat ke
Tarakan, satu batalyon lagi disiapkan untuk operasi Mupu di Aceh.
SBY Telepon PM Badawi
Sengketa wilayah Indonesia-Malaysia membuat para pemimpin kedua
negara turun tangan. Kemarin pagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) melakukan komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Malaysia
Abdullah Ahmad Badawi.
Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal mengungkapkan, pembicaraan kedua
kepala negara berlangsung mulai pukul 07.00 WIB. Komunikasi antara
Presiden SBY dan PM Badawi ini merupakan pembicaraan pertama setelah
sengketa perbatasan di kawasan Ambalat mengemuka.
Menurut Dino, pembicaraan itu langkah maju yang bisa mengarah pada
upaya penyelesaian sengketa. Dia lantas menyebut dua hal penting yang
disepakati dalam pembicaraan. Salah satunya, kedua pemimpin sepakat
perlunya upaya mengendalikan situasi.
"Pembicaraan lebih mengarah ke aspek pengendalian situasi. Dalam
kesempatan itu, presiden menegaskan posisi Indonesia atas Ambalat,"
kata Dino kepada koran ini kemarin.
Kedua, kata Dino, disepakati bahwa pembicaraan lebih teknis akan
dilakukan masing-masing menteri luar negeri. "Menteri luar negeri
kedua negara dapat segera bertemu untuk membahas masalah itu agar
terselesaikan dengan baik," paparnya.
Kapan Menlu Hassan Wirayuda akan bertemu Menlu Malaysia Syed Hamid
Albar, Dino belum bisa memastikan. Hanya, dia menjamin, dalam waktu
dekat keduanya bakal membahas sengketa wilayah itu.
Kabarnya, banyak yang dibicarakan SBY dan Badawi. Tapi, dengan alasan
rahasia, Dino enggan mengungkapkan. Salah satunya tanggapan Badawi
atas pengiriman pasukan dan perangkat militer untuk mempertahankan
Ambalat.
"Saya tidak bisa sampaikan itu. Yang penting, kedua menlu segera
membicarakan masalah ini," terangnya. Jawaban yang sama disampaikan
Dino saat ditanya apakah Badawi bersedia melepaskan klaim atas
Ambalat karena masuk wilayah RI.
Lantas, siapa yang berinisiatif menelepon? Dino tidak
mengungkapkannya secara jelas. Dia hanya mengatakan, kedua pihak
saling balik menelepon. "Mulai tadi malam (Minggu malam), kedua
pemerintah saling menghubungi. Puncaknya, pukul 07.00 tadi
berlangsung pembicaraan antara Presiden SBY dan PM Malaysia," tutur
Dino.
Malaysia Mundurkan Jadwal
Perundingan untuk menyelesaikan sengketa wilayah Blok Ambalat tak
bisa segera berlangsung. Meski Jakarta telah minta pembicaraan bisa
dilakukan bulan ini (Maret), Malaysia memilih memundurkan jadwal
hingga Mei.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Perwakilan KBRI di Kuala Lumpur
Abdurrahman Mohamad Fachir kepada wartawan koran ini, Kardono
Setyorakhmadi, kemarin. Apa alasan pemerintah Malaysia memundurkan
jadwal perundingan? "Dari jawaban resmi yang kami terima, ini semata-
mata masalah teknis," tuturnya.
Dalam jawaban resmi, kata dia, Malaysia menyatakan masih butuh waktu
untuk mempelajari permasalahannya. "Padahal, kami (pemerintah
Indonesia) sudah ingin segera duduk di meja perundingan. Kami
sebenarnya ingin perundingan terjadi pada Maret ini agar permasalahan
ini tidak segera berlarut-larut," terangnya.
Ketika diminta tanggapannya atas pernyataan Timbalan Perdana Menteri
(Wakil PM) Malaysia Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak bahwa pemerintah
Malaysia tidak akan menarik mundur pasukannya, Fachir menjawab, itu
hak pemerintah Malaysia. "Namun, sekali lagi, kami tegaskan bahwa
kami tetap akan terus mempertahankan kedaulatan NKRI," tegasnya.
Lantas, apa jawaban pemerintah Malaysia soal peristiwa penganiayaan
terhadap pekerja mercusuar Indonesia? Dia menyatakan, pihaknya belum
menerima jawaban resmi dari Wisma Putra (Gedung Kementerian Luar
Negeri Malaysia). "Meski pemerintah Malaysia telah berjanji akan
mengusut tuntas insiden tersebut, hingga kini kami belum menerima
penjelasan resmi," bebernya.
Anggaran Perang Dibahas
Dephan dan Mabes TNI mulai menggodok alokasi anggaran untuk membiayai
kegiatan operasi militer di Blok Ambalat dan di sekitar Laut
Sulawesi. Penyusunan anggaran juga mempertimbangkan kemungkinan
terburuk akibat mandeknya upaya penyelesaian sengketa wilayah di
perairan perbatasan dengan Malaysia tersebut melalui jalur
diplomatik. Yakni, kemungkinan konflik militer terbuka.
Menurut Dirjen Rencana Strategi Pertahanan Dephan Mas Widjaya,
pihaknya sudah berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk mendukung
pembiayaan pengerahan pasukan dan armada TNI-AL dan TNI-AU ke Laut
Sulawesi. Mabes TNI diharapkan dapat mengajukan usul anggaran kepada
Dephan secepatnya untuk disampaikan ke Depkeu dan DPR.
Dikatakan, peningkatan jumlah armada patroli militer dan pasukan
pendukung di sana tidak bisa ditutupi oleh anggaran penjagaan
perbatasan tahunan (2005) yang sudah disetujui DPR 1 Februari
lalu. "Ini kan kejadian khusus yang tidak diantisipasi dan
diprogramkan sebelumnya. Jadi, bujetnya juga di tengah jalan.
Nantinya, masuk ke revisi APBN Juli 2005," ujarnya kepada koran ini
kemarin.
Widjaya mengaku tidak bisa memperkirakan nilai usul anggaran operasi
militer di Laut Sulawesi. Apalagi, biayanya jika konflik terbuka
terjadi dengan Malaysia.
"Sampai hari ini (kemarin, Red), usul anggaran dari Mabes TNI untuk
operasi di Laut Sulawesi belum sampai di meja saya. Mabes TNI pasti
memproses dulu pengajuan dari setiap angkatan," jelas pejabat Dephan
yang selalu mewakili Menhan dalam Joint Border Committee di Deplu RI
itu.
Usul anggaran perang dari Mabes TNI tidak langsung diajukan kepada
Depkeu. Tapi, dibahas lagi kelayakannya oleh Dephan. Dalam waktu
bersamaan, presiden konsultasi dulu dengan DPR dan Depkeu soal
ketersediaan anggaran. Bila Panitia Anggaran DPR sepakat dan punya
kesamaan persepsi soal urgensi masalah Laut Sulawesi, Depkeu akan
segera mencarikan dana pengalihan dari pos-pos lain yang bisa
ditunda.
Apakah dalam situasi genting seperti kini mekanisme pencairan
anggaran perang tidak bisa dipangkas? "Bisa saja. Ini kan emergency.
Bebannya pasti berat. Nah, TNI bisa menggunakan seluruh sumber daya
dan anggaran yang ada untuk satu tahun. Pertanggungjawabannya
belakangan. Dephan tidak punya dana taktis untuk membantu," jelas Mas
Wijaya.
Perlu diketahui, pada 2005 ini, ketiga angkatan TNI hanya mendapat
jatah anggaran pengamanan perbatasan senilai Rp 256,9 miliar. Itu
digunakan untuk menutupi biaya pengamanan wilayah perbatasan di darat
dan laut sepanjang 4.500 km (mulai Sabang sampai Merauke) berikut 80
ribu km panjang garis pantai.
Aqlani: Indonesia Lemah Segalanya
Sementara itu, Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Dephan Aqlani Maza
menilai, Indonesia lemah, baik dari segi hukum maupun konflik
terbuka. Dari segi hukum, meski mengaku punya berbagai dokumen
otentik tentang kepemilikan Blok Ambalat dan Perairan Sulawesi di
utara Pulau Kalimantan, sampai kini Indonesia belum memiliki UU
tentang Wilayah RI yang menetapkan secara tegas garis-garis
perbatasan di darat serta laut.
Dari aspek SDM, kemampuan rata-rata personel militer RI lebih rendah
dibandingkan Malaysia yang banyak mendapatkan pelatihan di luar
negeri. Demikian juga dari segi kekuatan armada perang dan anggaran.
Armada kapal milik TNI-AL yang paling muda berusia 20 tahun. Jumlah
kapal pun sangat minim dibandingkan luas wilayah RI.
Dua unit pesawat pengintai jenis Nomad tidak didukung peralatan radar
memadai. Bahkan, pengintaian masih harus dilakukan secara manual
dengan mata personel, bukan menggunakan alat canggih. Sedangkan
Boeing 737 TNI-AU yang mendukung monitoring di atas Ambalat dinilai
tidak akurat lagi memotret posisi lawan dan kawan dari ketinggian 28
ribu kaki. Padahal, foto-fotonya dipergunakan sebagai data intelijen.
Karena adanya gap antara kebutuhan dan kemampuan, sekaligus
meruncingnya sengketa dengan Malaysia, sangat mungkin Dephan akan
mengalihkan prioritas dari pengadaan armada angkut menjadi pengadaan
armada serta peralatan tempur, terutama untuk TNI-AL. "Dua pertiga
wilayah NKRI adalah lautan. Jadi, wajar kalau armada untuk TNI-AL
lebih diprioritaskan," tegas pensiunan pati TNI-AD tersebut.
Tahun ini, Dephan akan merealisasikan pembelian dua unit kapal
Corvette dari Belanda senilai USD 77 juta, satu unit LPD (landing
platform dock) dari Korea senilai USD 41 juta, dan rudal C-802 untuk
TNI-AU senilai USD 22 juta dari China. Litbang Dephan dan ITB tahun
ini akan membuat lima hingga enam unit pesawat intai tanpa awak yang
dilengkapi radar serta kamera inframerah dengan biaya USD 10 juta.
Aqlani juga menyatakan, desakan anggota Komisi I DPR untuk menolak
penghentian pembangunan menara suar di Karang Unarang dan ajakan
Malaysia mengadakan patroli bersama di wilayah sengketa sangat masuk
akal. "Joint patrol itu dilakukan di wilayah masing-masing, bukan di
wilayah sengketa. Penghentian sementara pembangunan menara suar
menunjukkan pengakuan kita atas wilayah mereka," ujarnya.
Soal perlunya tembakan peringatan kepada armada Malaysia yang masuk
wilayah RI, Aqlani menyebut hal itu bergantung pada tingkat
kegentingan. Jika masih direncanakan, itu atas instruksi presiden.
Bila sudah bersifat ancaman, komando berada di tangan panglima TNI
atau kepala ataf. Tapi, bila eskalasi sudah ke tingkat sangat
mengancam, komandan KRI bisa langsung memerintahkan tembakan
peringatan atau tembakan balasan.
Tarik Dubes RI
Komisi I DPR mendesak pemerintah memanggil pulang Dubes RI di
Malaysia Rusdiharjo. Menurut Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga,
pemanggilan pulang itu sebagai manifestasi rasa ketidaksenangan RI
terhadap berbagai pelanggaran wilayah perairan oleh Malaysia.
"Komisi I DPR RI mendesak pemerintah memanggil pulang Dubes RI di
Kerajaan Malaysia," kata Theo saat memberikan keterangan pers usai
rapat tertutup Komisi I di DPR/MPR kemarin.
Selain itu, Theo menegaskan, Komisi I DPR mendesak pembangunan
mercusuar di Pulau Karang Unarang tetap dilanjutkan. Komisi I minta
pembangunan mercusuar itu tetap dikawal TNI.
Menurut Theo, Ambalat adalah wilayah perairan NKRI. Itu tak dapat
diganggu gugat dan ditafsirkan lain. Setiap pelanggaran di wilayah
itu adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran kedaulatan wilayah
NKRI. "Karena itu, harus ditindak tegas,"ujar anggota DPR dari FPG
itu.
Pemerintah, lanjut Theo, wajib menjaga dan menegakkan hukum serta
mempertahankan integritas wilayah NKRI, termasuk di perairan Ambalat.
Karena itu, Komisi I mendesak pemerintah bersikap tegas dalam
menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah itu.
"Setiap pelanggaran di wilayah itu harus diingatkan. Jika tak
diindahkan, harus diusir keluar. Kalau perlu, secara paksa," tegas
anggota DPR asal Sulawesi Utara itu.
Setiap pembicaraan mengenai kawasan Ambalat dengan Malaysia, Theo
minta pemerintah bersikap tegas bahwa wilayah tersebut milik NKRI.
Karena itu, tak dapat diganggu gugat dan tak dapat ditawar-tawar.
Menurut dia, sikap Komisi I DPR itu akan dibawa dalam rapat paripurna
DPR hari ini. Harapannya, sikap tersebut bisa menjadi sikap resmi DPR.
Theo menegaskan, sikap itu bukan bermaksud merusak hubungan dengan
Malaysia. Komisi I DPR menghargai hubungan baik kedua negara. Tapi,
pernyataan sikap tersebut menunjukkan ketidaksenangan atas
pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia, termasuk klaim terhadap
Perairan Ambalat.
Komisi I DPR, menurut Theo, dalam waktu dekat juga akan memanggil
Menlu Hassan Wirajuda, Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal
Endriartono Sutarto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. Itu dilakukan
untuk membahas kebutuhan menjaga wilayah NKRI. "Komisi I DPR
mendukung semua konsekuensi, termasuk angggaran," terangnya.
DPD Sampaikan Memorandum
Sikap Malaysia soal TKI dan Pulau Ambalat membuat sejumlah anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) geram. Mereka menyampaikan memorandum
agar pemerintah segera memutuskan hubungan diplomatik terhadap negeri
jiran tersebut.
Memorandum yang ditandatangai lebih dari 20 anggota DPD itu sempat
dibacakan dalam rapat paripurna DPD soal kenaikan BBM di Jakarta
kemarin. Jubir DPD Muspani (Bengkulu) menyebutkan, Indonesia sudah
diremehkan oleh Malaysia. Itu terbukti dari sikap mereka terhadap TKI
ilegal. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan, peristiwa pemukulan
terhadap pekerja mercusuar serta klaim atas Pulau Ambalat sudah
menginjak harga diri bangsa.
Pulau Ambalat punya kandungan sekitar 468 juta barel minyak bumi
senilai USD 16 miliar dan 3 triliun kubik gas alam senilai USD 500
miliar.
Anggota DPD juga membuat petisi agar pemerintah segera membuat komisi
khusus dengan tugas menjemput para TKI di Malaysia. Mereka
menginginkan pemerintah menjemput 250 ribu TKI secara terhormat dan
bermartabat.
Para penanda tangan memorandum itu, antara lain, Bambang Suroso
(Bengkulu), Mahyudin Shobri (Bengkulu), Eni Khairani (Bengkulu), I
Wayan Sudirta (Bali), Ishak Mandacan (Irjabar), Wahidin Ismail
(Irjabar), Abdul M. Kilian (Irjabar), Fajar Fairi Husni (Babel),
Normawati D. Bantilan (Sulteng), Ichsan Loulembah (Sulteng), A. Ben
Bella (Lampung), dan Hariyanti Safrin (Lampung).
Mereka menyerukan agar Indonesia segera memutuskan hubungan
diplomatik dengan Malaysia hingga negara itu menarik mundur
militernya dari wilayah Indonesia. Mereka juga mendukung sikap tegas
TNI untuk menyelesaikan soal Pulau Ambalat dengan cara militer.
(ssk/arm/nur/wda/azh/adb/naz/din/an)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] TNI-AU Persenjatai 18 Hawk
