[list_indonesia] [ppiindia] BBM = Beban Berat Masyarakat

From: syabab muslim <syabab_hizb_islamiy@xxxxxxxxx>
To: PAN@xxxxxxxxxxxxxxx, islam_liberal@xxxxxxxxxxxxxxx, Kebangkitan_Bangsa@xxxxxxxxxxxxxxx, muhammadiyah2002@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-islami@xxxxxxxxxxxxxxx, majelismuda@xxxxxxxxxxxxxxx, partai-keadilan-sejahtera@xxxxxxxxxxxxxxx, wanita-muslimah@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, Amien-Siswono@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-sakinah@xxxxxxxxxxxxxxx, PKS-Watch@xxxxxxxxxxxxxxx, ISLAM_IRC@xxxxxxxxxxxxxxx, Chae <chairunisa_mahadewi@xxxxxxxxx>, bang_irfan_gd@xxxxxxxxx
Date: Tue, 8 Mar 2005 07:10:22 +0000 (GMT)
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **



BBM =3D Beban Berat Masyarakat

Oleh HADI SUTJIPTO, S.E., M.Si.

(Tulisan ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat Bandung , Rabu 02 Maret 2005)

=20

PEMERINTAH Indonesia akhirnya secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM r=
ata-rata 29%. Harga baru mulai efektif berlaku tanggal 1 Maret 2005. Keputu=
san ini tanpa dukungan DPR dan elemen masyarakat (=94PR=94 1/3). Dampak ken=
aikan BBM semakin memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang sudah me=
rangkak dan semakin memberatkan masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie=
 menyatakan, keputusan menaikkan harga BBM dilakukan pemerintah setelah mel=
alui pertimbangan yang saksama. Pemerintah juga siap untuk tidak populer ke=
tika mengambil kebijakan tersebut. Beberapa alasan mengapa pemerintah menai=
kkan BBM/mengurangi subsidi salah satunya disebabkan terjadi tekanan yang b=
esar terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang meningkat=
. Alasan lain subsidi yang diberikan selama ini hanya dinikmati kalangan at=
as, subsidi mengurangi kemandirian rakyat, pencabutan subsidi BBM mengurang=
i penyelundupan, dan pencabutan subsidi mengurangi kemiskinan.





Penggiringan opini masyarakat untuk yang mendukung kenaikan BBM ini, dilaku=
kan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui fakta sesungguhn=
ya bagaimana posisi keuangan negara. Masyarakat dipaksa memahami kondisi ke=
uangan negara kita. Padahal yang pertama dan utama pemerintah harus merevis=
i APBN secara mendasar, terutama dari sisi pengeluaran. Pembayaran utang da=
n bunga (riba) utang (64 triliun) yang ternyata memakan porsi yang cukup be=
sar harus dijadwalkan kembali. Skala prioritas harus dibuat. Pengeluaran ya=
ng tidak terlalu mendesak, dan hanya merupakan pemborosan seperti biaya per=
jalanan, baju dinas, acara-acara seremonial dan sebagainya, harus dicoret d=
ari daftar pembelanjaan rutin. Jadi penghematan di semua aspek harus dilaku=
kan.

Kebijakan kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi pengurangan subsidi dengan=
 alasan mengurangi defisit APBN memang patut dipertanyakan. Kenaikan harga =
BBM bukanlah solusi yang tepat untuk menutup defisit APBN, bahkan terasa ti=
dak adil dan menyengsarakan rakyat. Dalam banyak hal, selalu saja rakyat ba=
nyak yang dijadikan korban. Jika carut-marut ekonomi lebih banyak ditimbulk=
an oleh kebijakan pemerintah, praktik korupsi, dan ulah para bankir dan kon=
glomerat hitam, mengapa rakyat banyak yang harus selalu menanggung akibatny=
a?=20

Kebijakan pencabutan subsidi adalah konsekuensi logis dari aplikasi sistem =
kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara sama sekali tidak berkewajiban menja=
min kebutuhan publik seperti BBM, listrik, pendidikan, atau kesehatan masya=
rakat. Seluruhnya diserahkan kepada mekanisme hukum pasar. Hal ini diperpar=
ah sejak krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997. Pemerintah Indonesia dul=
u secara resmi meminta bantuan dan campur tangan IMF dan Bank Dunia dalam m=
engatasi krisis ekonomi dan moneter. Salah satu tuntutan IMF adalah agar pe=
merintah menghapuskan subsidi yang sebelumnya digunakan untuk membantu masy=
arakat membeli BBM dan mengurangi tarif dasar listrik. IMF berdalih bahwa u=
ntuk mengurangi defisit anggaran belanja negara, salah satu cara yang harus=
 dilakukan adalah mengurangi dan menghapuskan subsidi pemerintah terhadap B=
BM dan TDL (tarif dasar listrik). Masalah pengurangan subsidi BBM pada tahu=
n 2005 telah mendapat perhatian Bank Dunia yang merekomendasikan agar pemer=
intah segera
 mempertimbangkan upaya ke arah pengurangan subsidi bahan bakar minyak seca=
ra menyeluruh pada tahun 2005.=20

Pemerintah lewat UU Migas berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertami=
na. Namun, yang ditawarkan adalah membuka suatu kesempatan bagi perusahaan =
swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. S=
epintas, ide ini cukup menarik. Namun, ancaman di balik itu sungguh sangat =
mengerikan. Saat ini, yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan=
-perusahaan multinasional seperti Mobil Oil, Shell, Caltex, Texaco, Unocal,=
 Vico, Total dan lain sebagainya. Karena mereka yang paling siap, maka mere=
ka yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di Indones=
ia. Jadi, yang akan terjadi adalah bergantinya monopoli Pertamina ke oligop=
oli perusahaan multinasional.Dikeluarkannya Undang-Undang Minyak dan Gas No=
mor 22 Tahun 2001 bisa mengancam keamanan pasokan BBM di dalam negeri. Seba=
b, UU itu memperbolehkan perusahaan minyak yang menjadi kontraktor bagi has=
il (KPS) di Indonesia untuk menjual sendiri minyaknya. Pasalnya, jika terja=
di penurunan produksi
 di dalam negeri, bisa saja mereka tetap menjual minyak mereka ke luar nege=
ri. Kilang-kilang Indonesia juga terancam tidak mendapatkan minyak mentah s=
aat liberalisasi migas dimulai tahun 2005.

Ancaman besarnya modal yang akan masuk pada industri migas di Indonesia jug=
a menjadi tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Padahal, hal itu adalah a=
ncaman serius yang patut diperhatikan semua pihak dilihat dari rencana inve=
stasi yang sedang disiapkan oleh perusahaan multinasional dan campur tangan=
 mereka lewat lembaga-lembaga keuangan internasional dalam kebijakan negara=
. Pihak swasta, ketika menjalankan aktivitasnya, akan berusaha menekan seke=
cil biaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lagi =
dampak sosial masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan fungsi pemerintah yang berusaha mengelola aset-=
aset rakyat yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya=
, hasil olahan BUMN oleh pemerintah tidak akan dikenai biaya (gratis) ketik=
a rakyat akan memanfaatkannya. Negara hanya boleh memungut tarif dari rakya=
t, sebagai kompensasi dari biaya produksi dan distribusi barang-barang ters=
ebut, itu pun dengan harga yang minimal/murah, sebatas biaya operasional. T=
idak ada niat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Diambilnya fungsi pemerintah oleh swasta dalam pengelolaan sektor publik in=
i jelas akan menyebabkan semakin melambungnya harga-harga barang dan jasa. =
Kenaikan BBM akan menyebabkan efek multiplier terhadap harga kebutuhan poko=
k lainnya.

=20

Pandangan Islam

Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM sebagai produk sektor p=
ublik bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan anta=
ra yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya yang berhak menikmati harta k=
ekayaan milik umum tersebut dengan harga murah.

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang mengimpit masyarakat saat ini, menaikk=
an harga BBM dan listrik adalah tindakan yang sangat sewenang-wenang, zalim=
, dan tidak mempedulikan kesulitan yang diderita masyarakat. Pemerintah tid=
ak menunjukkan dirinya sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas untu=
k melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Jika pemerintah sudah ti=
dak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri dan tidak mau tahu dengan ke=
sulitan yang dihadapi masyarakat, lalu siapa yang mengatur dan memelihara u=
rusan rakyat? Sikap seperti ini tentu jauh dari sikap memegang amanah sebag=
ai pihak yang wajib memelihara kemaslahatan rakyat.

BBM termasuk barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Islam menetapka=
n BBM dalam kelompok barang tambang milkiyyah 'ammah, yakni dimiliki oleh u=
mum (collective property) lantaran jumlahnya yang tidak terhitung. Eksplora=
si maupun eks-ploitasi barang tambang yang tak terhitung ini harus dilakuka=
n oleh negara atas nama rakyat kaum Muslim sebagai pemiliknya untuk dikelol=
a dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyat.

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang =
hasilnya diberikan kepada rakyat berdasarkan pada hadis riwayat Imam At-Tir=
midzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut, Abyadh diceritakan telah=
 meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul mel=
uluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, "Wah=
ai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya =
Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (melimpah)." Rasul=
ullah saw. kemudian bersabda (yang artinya), "Tariklah kembali tambang itu =
darinya."

Hadis tersebut menyerupakan tambang garam dengan air yang mengalir karena k=
andungannya sangat banyak. Rasulullah saw. awalnya memberikan tambang garam=
 kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tam=
bang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika kemudian Rasul mengeta=
hui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar (digambarkan =
bagaikan air yang terus mengalir), maka Rasul mencabut pemberian itu. Sebab=
, dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan=
 ke dalam milik umum. Semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu. =
Yang menjadi fokus dalam hadis tersebut tentu saja bukan "garam"-nya, melai=
nkan tambangnya.=20

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahn=
ya sangat besar -- baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah=
 payah seperti garam, batu bara, dan sebagainya ataupun tambang yang berada=
 di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras s=
eperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya -- termasuk=
 milik umum; baik berbentuk padat, semisal kristal, ataupun berbentuk cair,=
 semisal minyak.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk hanya dimiliki oleh pr=
ibadi juga termasuk milik umum. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh i=
ndividu. Akan tetapi, jika suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak b=
oleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin di=
miliki oleh individu.

Oleh karena itu, pembagian ini -- meskipun dalilnya bisa diberlakukan illat=
 syar'iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum -- esensinya menun=
jukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (collective property=
); seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan s=
ebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tersebut adalah masjid=
, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampu=
ngan umum, dan sebagainya.

Jelaslah bahwa BBM adalah barang yang sangat diperlukan oleh rakyat, yang t=
anpanya, kehidupan modern saat ini tidak akan bisa berjalan. Pemerintah waj=
ib mengadakannya demi memelihara kepentingan rakyat. Harga BBM harusnya dim=
urahkan, bukan justru terus-menerus dinaikkan. Saatnya rakyat menolak cara-=
cara kapitalistik untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa, termasuk yan=
g pernah dianjurkan oleh pihak asing seperti IMF dan Bank Dunia beserta par=
a pendukungnya. Jika sosialisme telah gagal, kapitalisme demikian juga, ke =
mana lagi kita akan menuju jika tidak pada Islam? Allah SWT berfirman, "Apa=
kah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki; hukum siapakah yang lebih baik d=
aripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S. Al-Maidah:50)

=20

*** Penulis Ketua Program Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Univers=
itas Islam Bandung (Unisba) dan Ketua Laznah Maslahiyah Hizbut Tahrir Indon=
esia (HTI) Jawa Barat.

=20

http://www.hizbut-tahrir.or.id/modules.php?name=3DNews&file=3Darticle&sid=
=3D419



__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around=20
http://mail.yahoo.com=20

[Non-text portions of this message have been removed]






------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->=20
Give the gift of life to a sick child.=20
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->=20

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg=
 Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;=20
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
=20
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
=20



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
[list_indonesia] [ppiindia] BBM = Beban Berat Masyarakat

Other related posts:
