[list_indonesia] [ppiindia] SBY Instruksikan Cegah Perang
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 6 Mar 2005 22:40:56 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.radartarakan.co.id/berita/index.asp?Berita=UTAMA&id=47226
Jumat, 4 Maret 2005
SBY Instruksikan Cegah Perang
JAKARTA-Klaim tumpang tindih antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang
terjadi di kawasan Laut Sulawesi sudah mendapat perhatian serius dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin, Mantan Menkopolkam ini secara mendadak
memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
Tiga kepala staf angkatan lainnya juga ikut dipanggil. Mereka adalah Kepala
Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Djoko Santoso, Kepala Staf TNI
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Slamet Soebijanto, dan Kepala Staf TNI
Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Djoko Suyanto. Tak hanya itu, Presiden
juga memanggil Menhub Hatta Radjasa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro.
Sedangkan, Presiden didampingi oleh Seskab Sudi Silalahi. Sekitar satu jam,
mulai pukul 15.00, para pimpinan TNI itu bertemu dengan presiden SBY di kantor
Presiden. Seusai pertemuan, Panglima TNI mengakui kalau pemanggilan itu terkait
dengan wilayah terluar RI yang juga diklaim oleh Malaysia.
Panglima menegaskan kalau Karang Unarang merupakan wilayah terluar RI.
Dasarnya, Indonesia berpatok pada pada hukum internasional. Dimana dalam hukum
internasional tidak memberikan hak kepada Malaysia untuk menguasai daerah
tersebut. Sebab, Malaysia bukan negara kepulauan untuk mengklaim lebih dari 12
mil dari garis pantainya. ''Kita berpegang seperti itu (hukum internasional),''
tegas Panglima kepada wartawan.
Soal keberadaan empat kapal perang yang dikirim ke perairan Sulawesi itu memang
diakuinya untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah RI. Ditaya apakah itu
perintah Presiden SBY, Tarto tidak menjawabnya secara tegas. Dia hanya
mengatakan kalau pengiriman empat kapal perang disana merupakan tugas rutin TNI
untuk mengamankan kedaulatan wilayah negara.
''Sama dengan kita melakukan patroli-patroli di seluruh wilayah nusantara.
Perairan yang kita miliki, pengiriman ke sana itu merupakan bagian dari
bagaimana TNI menjaga wilayah kedaulatannya,'' tegas Panglima.
Apa komentar Presiden soal masalah perbatasan tersebut? Panglima mengungkapkan
kalau Presiden mengharapkan agar klaim tumpang tindih wilayah dengan Malaysia
tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Ditanya kemungkinan konfrontasi terbuka
dengan Malaysia, Tarto mengatakan kalau Indonesia akan berusaha menggunakan
dilpomasi yang ada sehingga bisa dihindari.
''Tapi, kewajiban TNI tetap melakukan keamanan wilayah. Itu tetap, tapi
presiden tadi memutuskan bagaimana caranya mencari solusi ini agar bisa
diselesaikan secara baik-baik tanpa ada akibat yang merugikan kedua negara,''
papar jenderal bintang empat ini. Sayangnya, dia belum bisa mengungkapkan
solusi yang akan ditempuh Indonesia. Dia hanya mengatakan kalau pemerintah akan
menugaskan Menlu Hasan Wirayuda untuk melakukan diplomasi.
Sebelumnya, Tarto mengungkapkan kalau dirinya pernah melakukan komunikasi
dengan Menteri Pertahanan dan Penglima Tentara Malaysia soal perbatasan di Laut
Sulawesi tersebut. Bahkan, dalam pembicaraan itu, sudah dicapai sebuah
kesepakatan meskipun secara lisan bukan tertulis.
''Sejak dulu sudah saya sampaikan ke pihak Malaysia, baik ke menteri
pertahanannya maupun kepada panglima tentara Malayasianya. Setiap kehadiran
kapal perang Malaysia dan Indonesia di wilayah yang tumpang tindih itu
hendaknya saling menginformasikan. Sehingga tidak menjadi konflik yang
terbuka,'' ungkapnya. Karena itu, yang akan dilakukannya sekarang adalah
menimplementasikan kesepakatan lisan itu di lapangan.
Ditanya apakah sudah ada respon dari Malaysia atas penembahan jumlah kapal
perang di perairan Sulawesi itu, Tarto mengungkapkan kalau pihaknya tidak
membutuhkan respon Malaysia soal itu. ''Kita memang tidak mengharapkan respon
dari mereka,'' katanya.
Menurut Sekretaris Kabiet Sudi Silalahi, Presiden telah meminta Panglima tetap
melaksanakan tugas pertahanan dengan tidak melakukan hal-hal yang ekstrem.
''Panglima TNI diminta tetap melakukan tugas sesuai prosedur tetap pertahanan
wilayah,'' tegasnya.
Kepada Menhub Hatta Rajasa, sambung Sudi, Presiden SBY memerintahkan untuk
mengecek ulang sejumlah titik dan patok perbatasan yang perlu dipelihara dan
diperbaiki. Salah satunya adalah titik perbatasan di pulau Karang Unarang yang
masuk wilayah Kaltim. Diungkapkannya, ada beberapa patok yang rusak di wilatah
perbatasan. Hal ini harus segera diperbaiki untuk mencegah hal-hal yang
merugikan wilayah kedaulatan Indonesia.
Sedangkan, Menteri ESDM, menurut Sudi, ditanyai mengenai sumber-sumber energi
yang rencananya akan dikembangkan di wilayah tersebut. ''Presiden memberikan
arahan kepada dua menteri dan Panglima TNI untuk mengkoordinasikan isu-isu dan
mencari solusi alternatif pemecahan terbaik mengenai perbatasan dengan negara
tetangga atau sahabat,'' kata Sudi.
Menurutnya, konflik perebutan wilayah di perbatasan Kaltim sebaiknya
diselesaikan berdasarkan data otentik yang sudah ada. ''Indonesia bukan lah
negara yang ekspansif dan bukan pula negara yang mau mencari-cari wilayah
negara lain. Tapi Indonesia memiliki wilayah kedaulatan sendiri dan ini akan
dipertahankan,'' tegas mantan Sesmenkopolkam ini. Siap Bantu Logistik
Dan Administrasi
PENGEBORAN TERUS BERLANJUT
Meski opsi perang dengan Malaysia terbuka, namun kegiatan eksplorasi minyak dan
gas di blok Ambalat dan blok East Ambalat serta blok Bukat tetap dilakukan.
Hingga saat ini perusahaan-perusahaan yang mengelola tiga blok migas die pas
pantai (off shore) tersebut belum menyampaikan surat pemberitahuan kepada
pemerintah untuk menghentikan kegiatan eksplorasi.
''Eksplorasi tetap dilakukan baik ENI maupun Unocal belum menyatakan akan
menghentikan kegiatan eksplorasinya. Soal rencana perang atau tidak saya tidak
tahu,'' tegas Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Iin
Arifin Takhyan saat dihubungi koran ini kemarin.
Dia mengungkapkan, di wilayah perairan Kalimantan Timur itu kandungan minyaknya
diperkirakan mencapai 700 juta hingga 1 miliar barel. Sementara kandungan
gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik (TCF). ''Melihat banyaknya
perusahaan yang berminat, potensi migas di daerah itu memang cukup besar,''
ungkapnya.
Iin menjelaskan, saat ini tiga blok migas yag berbatasan dengan wilayah
perairan Malaysia tersebut dikelola oleh perusahaan asing. Yakni ENI Bukat
Ltd.(blok Bukat), ENI Ambalat Ltd. (blok Ambalat). Keduanya merupakan
perusahaan minyak asal Italia. Sedangkan blok East Ambalat dikelola oleh Unocal
Indonesia Ventures Ltd.
Saat Malaysia menawarkan blok East Ambalat kepada Shell, lanjut Iin, Unocal
telah menyampaikan masalah itu kepada pemerintah RI. Namun, karena sesuai
dengan petunjuk dari Deplu bahwa blok itu masuk ke wilayah kita pemerintah
akhirnya menawarkan blok migas tersebut kepada Unocal. ''Proses perundingan
kita serahkan kepada Deplu, dalam perundingan nanti dapat diketahui batas
wilayahnya, apakah terjadi over laping atau tidak,'' katanya.
UPAYAKAN DIPLOMASI
Sengketa wilayah perairan perbatasan di sekitar Laut Sulawesi antara
Indonesia-Malaysia memasuki babak baru. Kemarin, Juru Bicara Departemen Luar
Negeri RI Yuri Thamrin mengakui bahwa pengiriman sejumlah armada kapal perang
TNI AL ke perairan sebelah timur Pulau Kalimantan tersebut memang bukan semata
patroli rutin biasa. Tapi, berkaitan erat dengan saling klaim daerah laut di
Blok Ambalat yang mengandung banyak potensi migas antara pemerintah RI dan
pemerintah Malaysia.
"Memang ada keputusan bersama yang menyepakati bahwa pengerahan armada kapal
perang RI di sana (Laut Sulawesi, Red) lebih ditingkatkan. Itu hasil pertemuan
yang bersifat interdep (antardepartemen, Red) di pusat," bebernya.
Peningkatan kekuatan sendiri dilakukan untuk memberi efek segan kepada Malaysia
dan mengantisipasi masuknya kapal asing tanpa ijin ke perairan Indonesia. Dia
mengatakan, rapat interdep tersebut digelar pekan lalu di Jakarta. Namun, Yuri
mengaku lupa waktu tepat dan siapa saja yang menghadirinya
Ditanyai sejauh mana persiapan tim delegasi RI yang akan melakukan proses
diplomasi dengan Malaysia, Yuri mengatakan bahwa hal itu menunggu kesiapan
Menlu Hasan Wirajuda. Hasan sendiri baru kemarin pagi tiba kembali di tanah air
dari kunjungan kerjanya di India. Hasan, seperti disebut Menhan Juwono
Sudarsono hari Rabu lalu di Jakarta, akan menjadi ujung tombak proses diplomasi
untuk menyelesaikan sengketa berkepanjangan wilayah maritim dengan negeri
Jiran, terutama di wilayah perairan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
Yuri lantas menyarankan koran ini menghubungi Arif Hagroesenoe Havadz. Sebagai
direktur perjanjian internasional, politik, keamanan, dan kewilayahan Deplu,
Havadz memegang peranan penting memimpin tim negosiator dalam berbagai
permasalahan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Termasuk,
mempersiapkan skenario diplomasi dengan Malaysia dalam kasus sengketa perairan
di Laut Sulawesi. Sayangnya, sepanjang hari kemarin Havadz sulit dihubungi
karena masih bertugas ke Menado.
Namun, sumber koran ini di Deplu mengungkapkan bahwa rapat interdep sudah
sampai membahas tiga opsi yang bisa diambil Indonesia dalam menyikapi sengketa
tersebut. Opsi pertama adalah perang. "Tentu opsi itu sangat dihindari. Sangat
jauh kalau RI memilih perang dengan Malaysia," kata sumber itu.
Opsi kedua adalah menyimpan rapat-rapat persoalan ini "di bawah karpet" seolah
tidak ada sengketa apa pun yang mengganjal hubungan kedua negara. Sementara
itu, opsi ketiga adalah menyelesaikannya secara baik-baik. Penyelesaian secara
"baik-baik" ini ada pula turunannya. Pertama, melakukan perundingan bilateral
dengan Malaysia sebagai negara sahabat untuk menghentikan saling klaim sepihak
wilayah perbatasan. Sementara pilihan lainnya adalah membawa sengketa ini
kembali ke Mahkamah Internasional.
Perlu diketahui, jatuhnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia
menimbulkan sengketa lanjutan antarkedua negara menyangkut wilayah perairannya.
Malaysia mengklaim bahwa mereka berhak atas wilayah perairan sepanjang 70 mil
dari garis pantai Sipadan dan Ligitan. Sedangkan Indonesia menganggap bahwa
kewenangan Malaysia itu hanya 12 mil dari garis pantai kedua pulau itu.
Belum adanya kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia berdampak luas pada
masalah bisnis. Pemberian konsesi minyak (production sharing contracts) di Blok
Ambalat oleh perusahaan minyak Malaysia, Petronas, kepada perusahaan minyak
Belanda, Shell, menyulut reaksi keras dari pemerintah RI.
Akhir pekan lalu, Departemen Luar Negeri melayangkan protes resmi kepada
Pemerintah Malaysia atas tindakan pelanggaran kedaulatan itu. Indonesia
menganggap Malaysia tidak memiliki hak, kelayakan, dan dasar hukum untuk
memberikan konsesi apapun kepada siapapun di wilayah tersebut. Indonesia pun
menyatakan akan berbuat semaksimal mungkin untuk menjaga kepentingannya di
sana. Antara lain, dengan semakin menggencarkan patroli aktif TNI AL di sana.
Malaysia sudah mengklaim perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau
Kalimantan sejak tahun 1979. Saat itu, Malaysia membuat peta yang memasukkan
perairan tersebut ke dalam wilayah negaranya. Peta itu langsung diprotes oleh
Indonesia. Protes sudah dilayangkan beberapa kali.
Kegiatan eksplorasi migas di Laut Sulawesi sebelah timur Pulau Kalimantan,
lokasi yang disengketakan, terbagi dalam Blok Ambalat dan Blok East Ambalat.
Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999
sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd sejak
Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok
Y sedangkan blok East Ambalat sebagai ND 7 atau Blok Z.
Pemberian konsesi minyak di perairan timur Kalimantan sudah lebih dulu
dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia, termasuk Shell,
sejak tahun 1960-an. Antara lain, kepada Total Indonesie untuk Blok Bunyu sejak
1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV. pada 1985. Konsesi
lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan
Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.
Menurut data Ditjen Migas Departemen energi dan Sumber Daya Mineral, kandungan
minyak di wilayah perairan timur Kalimantan itu diperkirakan mencapai 700 juta
hingga satu miliar barel. Sementara kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40
triliun kaki kubik (TCF).
MURNI PATROLI
Sementara itu, pihak TNI masih menutupi adanya kegiatan unjuk kekuatan di Laut
Sulawesi untuk menghadapi manuver pasukan Malaysia meskipun Menteri
PertahananJuwono Sudarsono sudah mengakui hal itu hari Rabu lalu di DPR.
"Menhan boleh-boleh saja menyatakan bahwa keberadaan kapal perang TNI AL di
Laut Sulawesi sebagai kegiatan gelar kekuatan atau unjuk kekuatan. Tapi,
kenyataannya, itu hanya bagian dari tugas pokok TNI AL yakni patroli keamanan
laut yang rutin digelar sepanjang tahun," tegas Kepala Dinas Penerangan
(Kadispen) TNI AL Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf kepada koran ini,
kemarin. Menurut Malik, KSAL Laksamana Madya (Laksdya) Slamet Soebijanto
sendiri belum ada rencana untuk melakukan pemantauan langsung ke sana.
Pernyataan lebih tegas dilontarkan Kepala Pusat Penerangan(Kapuspen) Mabes TNI
Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengatakan, keberadaan kapal-kapal perang
TNI AL di Laut Sulawesi tidak ada kaitannya dengan sengketa wilayah perairan,
apalagi protes Deplu atas pemberian konsesi minyak yang dilakukan Malaysia.
Mantan pangdam Jaya itu juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa saat ini
komando pengerahan sejumlah KRI di perairan perbatasan dengan Malaysia sudah
langsung berada di bawah Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto saking
seriusnya persoalan ini. Panglima TNI, kata dia, tidak akan langsung mengambil
alih masalah-masalah bersifat taktis seperti pengerahan armada rutin.
Sjafrie menjelaskan, bila pengerahan lima armada KRI di Laut Sulawesi
dipersiapkan untuk konflik terbuka dengan armada Tentara Laut Diraja Malaysia,
maka instruksinya pasti datang langsung dari Presiden. "Jadi, tidak ada situasi
darurat dan tidak ada ketegangan operasional antara militer Indonesia dengan
militer Malaysia di sana. Semua murni bersifat patroli rutin," terangnya.
(ssk/ton/arm)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] SBY Instruksikan Cegah Perang
