[list_indonesia] [ppiindia] Argumen Mengenai Kebijakan BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 6 Mar 2005 22:36:44 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=160347
Senin, 07 Mar 2005,
Argumen Mengenai Kebijakan BBM
Oleh Ulul Albab *
Sesungguhnya, argumen pemerintah menaikkan harga BBM sudah cukup rasional. Di
antaranya, untuk mengamankan APBN yang sebelumnya disusun berdasarkan asumsi
harga minyak dunia hanya USD 24 per barel. Asumsi itu jelas tidak logis karena
harga minyak dunia terus merangkak yang hingga saat ini sudah menembus angka
USD 52 per barel.
Padahal, di belakang harga BBM domestik, pemerintah mengeluarkan subsidi yang
sangat besar. Alhasil, subsidi BBM harus dirasionalkan. Sayangnya, pemerintah
tidak konsisten memangkas subsidi yang lain, terutama subsidi dana rekap bank
bermasalah yang mencapai Rp 40 triliun per tahun. Subsidi tersebut dinikmati
kalangan atas.
Perdebatan demikian sudah lama ada. Namun, pemerintah berargumen bahwa dalam
subsidi BBM pun tecermin ketidakadilan. Sebab, sebagian besar jatuh pada
kalangan atas. Menurut data Worldbank (2004), masyarakat berpenghasilan
tertinggi rata-rata menikmati subsidi Rp 393.000 per tahun, sedangkan yang
berpenghasilan terendah rata-rata hanya menikmati subsidi Rp 72.500 per tahun.
Ketidakadilan subsidi BBM akan semakin terlihat pada data distribusi konsumsi
BBM dan minyak tanah. Menurut data Bappenas (2004), masyarakat berpenghasilan
terbawah hanya mengonsumsi 6% BBM. Sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi
mengonsumsi 69% BBM. Demikian juga dengan subsidi minyak tanah. Distribusi
konsumsi minyak tanah untuk kelompok berpenghasilan tinggi mencapai 55% dan 35%
untuk kelompok berpenghasilan menengah. Sedangkan kelompok berpenghasilan
rendah hanya 10%.
Ironisnya, pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dan minyak tanah ternyata
merupakan komponen belanja terbesar dalam APBN. Pada 2004, pengeluaran
pemerintah untuk subsidi BBM mencapai Rp 73,556 triliun (hampir 14% di antara
total pengeluaran pemerintah).
Padahal, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan hanya Rp 19,143 triliun
dan kesehatan Rp 5,391 triliun. Berarti, APBN selama ini sangat memihak
orang-orang kaya.
Skenario
Permasalahannya, bagaimana caranya agar APBN mencerminkan program pembangunan
yang berkeadilan dan lebih memihak kelompok rakyat miskin? Dari pertanyaan
sederhana itulah muncul skenario mencabut subsidi BBM. Skenario tersebut memang
rasional untuk menciptakan keadilan dalam APBN.
Tetapi, rasionalitas itu hanya berdasar pada kalkulasi pemerintah. Dalam
kalkulasi rakyat, hal tersebut justru tidak rasional karena kenaikan harga BBM
selalu berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat, terutama kelompok
berpenghasilan rendah. Sementara itu, pemerintah tidak mampu mengintervensi
dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok
masyarakat yang lain.
Walhasil, pilihan kebijakan mencabut subsidi BBM -yang berdampak pada naiknya
harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan menurunnya kemampuan daya
beli masyarakat- itu menjadi perdebatan panjang serta memunculkan penolakan
bahkan perlawanan.
Memang, skema pencabutan subsidi BBM itu sekaligus disertai skema kompensasi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, untuk bantuan pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
Tetapi, gembar-gembor pemerintah bahwa hasil penghapusan subsidi itu akan
disalurkan sebagai dana kompensasi untuk rakyat berpenghasilan rendah ternyata
tidak seindah kenyataannya. Masyarakat yang menerima dana kompensasi itu pun
belum tentu mengerti bahwa mereka sedang menerima subsidi BBM yang dialihkan.
Contohnya, bantuan beasiswa BBM untuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tidak
mengerti bahwa dana beasiswa tersebut merupakan kompensasi dari ditariknya
subsidi BBM. Lebih jauh, nilai dan besarnya dana kompensasi itu sangat mungkin
tidak berarti apa-apa dibandingkan nilai serta besarnya biaya hidup yang harus
ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah akibat kenaikan harga-harga
kebutuhan pokok sebagai tekanan naiknya harga BBM.
Penolakan terhadap kenaikan harga BBM menggunakan argumentasi tersebut adalah
sangat rasional, tidak asal "pokoknya" menolak. Artinya, jika pemerintah bisa
menjamin bahwa kenaikan harga BBM tidak membuat harga barang kebutuhan yang
lain ikut naik, tidak ada alasan lagi untuk menolak kebijakan tersebut.
Lemah
Kenyataannya, pemerintah tidak akan sanggup. Tengok saja sikap pemerintah
ketika masyarakat menolak kenaikan harga elpiji. Jawaban pemerintah adalah
tidak bisa mengintervensinya. Padahal, elpiji itu merupakan wilayah kewenangan
pemerintah. Apalagi terhadap harga barang kebutuhan lain yang sudah jauh dari
wilayah kewenangan pemerintah.
Tetapi, pemerintah ternyata masih memiliki argumen kebijakan lain. Dikatakan,
karena subsidi BBM sangat besar, terjadi disparitas harga BBM antara harga BBM
domestik dan harga BBM di pasar internasional. Menurut pemerintah, hal tersebut
mendorong terjadinya praktik pengoplosan antarjenis BBM serta penyelundupan BBM
ke negara lain.
Hanya, argumen itu sangat lemah. Sebab, jika memang ada pengoplosan dan
penyelundupan, seharusnya hal tersebut ditangani serius oleh operasi intelijen.
Sepanjang sejarah, masyarakat belum pernah mendengar keberhasilan pemerintah
mengenai hal ini.
* Ulul Albab, pembantu rektor III Unitomo Surabaya (email: ulul@xxxxxxxxxxxxx)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Argumen Mengenai Kebijakan BBM
