[list_indonesia] [ppiindia] Preman Ikut Sidang Wakil Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 21 Mar 2005 09:47:31 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/21/opini/1632292.htm
Preman Ikut Sidang Wakil Rakyat
Oleh Komaruddin Hidayat
INI adalah bahasa kiasan. Maksudnya, jangan sampai ada preman yang menyusup
ikut sidang DPR. Jadi, teman- teman anggota DPR jangan tersinggung karena hanya
kiasan dan harapan, sebagaimana ungkapan anggota DPR yang tertuju pada Jaksa
Agung, jangan seperti ustaz di kampung maling.
Saya bukan pengamat dan peminat politik yang baik sehingga setiap terjadi
sidang DPR yang disiarkan oleh televisi tidak mengundang minat untuk
mengikutinya. Kecuali, kalau terjadi ribut-ribut. Lucu, menyebalkan,
menyedihkan, mengundang iba, dan perasaan lain bercampur aduk setiap kali
mendengar berita keributan pada acara persidangan para wakil rakyat itu. Dulu
rakyat mengeluh terhadap anggota DPR dengan alasan banyak dari mereka yang
lolos ke Senayan karena hasil kolusi dengan pemerintah pusat. Mereka mengaku
wakil rakyat, padahal rakyat tidak merasa memilih. Sekarang anggota DPR itu
merasa benar-benar wakil rakyat karena terpilih melalui pemilu raya yang
berlangsung secara langsung dan damai. Namun, berdasarkan pengamatan di
lapangan semasa pemilu, banyak anggota DPR itu terpilih bukan karena kekuatan
integritas dan intelektualitasnya, melainkan sebagian karena kekuatan uang dan
dukungan elite partainya.
Jika sinyalemen di atas benar, kita tentu tidak heran bahwa kinerja DPR
mengecewakan rakyat. Di antara sinisme rakyat terhadap mereka terungkap pada
sms yang beredar, misalnya, anggota DPR itu main gertak pada pemerintah dengan
maksud untuk menaikkan gaji, minta bagian uang kompensasi kenaikan harga bahan
bakar minyak. Ada lagi yang berbunyi: tak ada satu pun pengesahan rancangan
undang-undang yang gratis. Senayan tak ubahnya kantor penjual jasa konsultasi
hukum dan politik serta jual beli isu kebijakan publik. Dan masih banyak bunyi
sms lain yang beredar tanpa kontrol sebagaimana beredarnya uang suap menjelang
dan setelah pemilu.
Demikianlah, andaikan betul rakyat tidak lagi bersimpati dan tidak percaya pada
DPR, yang akan merugi adalah kehidupan demokrasi itu sendiri yang pada
urutannya rakyat juga yang akan kian sengsara. Bayangkan, ketika pemerintahan
SBY tidak mampu memenuhi janji- janjinya untuk mendatangkan perubahan,
sementara posisi dan citra DPR kembali ke posisi sebagai anak-anak TK, meminjam
istilah Gus Dur, maka mekanisme pengawasan dan kontrol tidak akan berjalan.
Kedua pihak eksekutif dan legislatif sibuk bertengkar di tengah penderitaan
rakyat yang semakin berat. Dengan demikian, iklim dan agenda demokrasi justru
dirusak oleh para politikus yang semestinya menjadi penjaga moral dan prinsip
kehidupan berbangsa dan bernegara, di saat para koruptor tak henti-hentinya
menggerogoti uang rakyat.
SESUNGGUHNYA menarik untuk dianalisis latar belakang pendidikan seluruh anggota
DPR se-Indonesia yang data lengkapnya ada di KPU. Meskipun tingkat pendidikan
tidak menjadi jaminan kualitas intelektual dan moral, peta itu kalau dibuka
akan semakin menambah keprihatinan kita bahwa banyak anggota DPR yang rasanya
tidak layak untuk duduk sebagai wakil rakyat. Banyak anggota dewan di tingkat
provinsi dan kabupaten yang hanya berijazah SLTA, itu pun sekadar ujian
persamaan yang standarnya masuk kategori "dikasihani". Belum lagi yang
terindikasikan menggunakan ijazah palsu yang berhasil lolos karena permainan
uang.
Sekarang sebagian masyarakat sudah telanjur percaya bahwa posisi apa pun di
negeri ini tidak mungkin diraih tanpa uang. Akibatnya, ketika seseorang
berhasil menduduki jabatan, salah satu agendanya adalah bagaimana mengembalikan
modal yang telah dikeluarkan. Semasa duduk sebagai Ketua Panwas Pemilu ada
beberapa calon anggota DPR yang secara terang-terangan bercerita berapa jumlah
uang yang telah dikeluarkan untuk membeli tiket pencalonan. Rumah dan mobil
telah dijual untuk biaya kampanye. Begitu pun posisi di departemen
pemerintahan, hampir-hampir tak ada jabatan yang gratis. Kalau seorang calon
tidak punya uang, ada pihak rekanan pemborong proyek yang akan mengatur
keuangannya dan jika calon sudah berhasil memperoleh posisi baru, giliran
rekanan tadi yang membuat kalkulasi untuk menagih melalui permainan proyek.
Lagi-lagi jika sinyalemen itu betul, lalu kira-kira pikiran apakah yang paling
dominan di benak para elite politik negeri ini? Mungkin sekali yang pertama dan
utama adalah bagaimana mengumpulkan uang untuk dirinya, keluarganya, dan
konco-konco partai pendukungnya. Tentu saja berpikir dan bertindak atomistis
dan egoistis seperti ini sangat membahayakan dan merusak harmoni dan soliditas
bernegara. Keutuhan dan keragaman hidup diurai dan digerogoti secara
destruktif- atomistik sehingga wajah dan jati diri bangsa menjadi hancur
berantakan, terbelah menjadi serpihan-serpihan komunitas eksklusif tanpa visi
keindonesiaan. Masing-masing kelompok mengaku sebagai pejuang Indonesia dan
memperebutkan simbol serta fasilitas negara, padahal ideologi dan emosi yang
menggerakkan hanyalah bagaimana memenuhi keinginan kelompok dengan fokus
tunggal, yaitu materi dan popularitas.
Rasa lelah, marah, dan kecewa rakyat semakin memuncak ketika problem juga
datang dari luar negeri, sementara pemerintah dan kalangan DPR bertengkar
melulu. Baik posisi Singapura, Malaysia, maupun Australia semuanya memandang
enteng dan melecehkan Indonesia. Bahkan, Timor Timur yang miskin saja lebih
memilih berpisah ketimbang bergabung dengan Indonesia. Andaikan masyarakat Aceh
dan Papua boleh memilih, jangan- jangan mereka lebih senang berpisah dari
Indonesia, atau setidaknya minta otonomi khusus. Begitu pun beberapa daerah
lain yang kekayaan alamnya dikeruk dan diangkut ke pusat, tetapi hasilnya
dikorup. Jadi, terhadap semua tantangan yang demikian menumpuk dan ketika
rakyat tidak lagi bangga terhadap bangsa dan pemerintahannya, terobosan apa
yang akan dilakukan pihak pemerintah bersama para wakil rakyat?
Jangan sampai predikat "wakil rakyat yang terhormat" menjadi ungkapan kosong
dan sinisme. Demokrasi dan pemerintahan yang sehat tidak mungkin tumbuh tanpa
partai politik dan wakil rakyat yang wibawa dan disegani rakyat. Jangan sampai
ada preman yang menyusup ke ruang sidang DPR. (Maaf, ini harapan dan kata
kiasan yang dipinjam dari Senayan juga). Jika terdapat seorang anggota DPR yang
bermental dan berperilaku preman, paling tidak delapan pihak merasa dirugikan.
Pertama, para pemilih anggota legislatif yang jumlahnya sekitar 400.000 orang
untuk nilai satu kursi. Kedua, harkat, citra, dan martabat lembaga dewan
perwakilan rakyat menjadi ternodai. Ketiga, pemborosan uang negara untuk
menggaji orang yang tidak pantas menerimanya. Keempat, membuat malu partai
politik yang diwakilinya. Kelima, mengacau dan memboroskan energi persidangan
yang telah menelan biaya uang, waktu, dan tenaga, tetapi tidak membuahkan
hasil. Keenam, merugikan anggota dewan lain yang baik dan bermutu sehing
ga kredibilitasnya ikut menurun di mata masyarakat. Ketujuh, pribadi yang
bersangkutan akan terkena label di mata teman dan keluarganya sebagai orang
yang tidak pantas mengemban tugas yang demikian terhormat. Kedelapan, proses
demokrasi tersendat-sendat akibat daya kritik DPR terhadap kebijakan pemerintah
menjadi tumpul karena wibawanya menurun.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka sangat diperlukan adanya mekanisme sangsi
dan amputasi fungsional terhadap wakil rakyat yang akan merusak citra dan
kinerja DPR agar lembaga yang terhormat ini memang diisi oleh mereka yang
benar-benar terhormat. Bagi mereka yang lolos jadi anggota dewan setelah
mengeluarkan uang ratusan juta, lupakan saja dan anggap sebagai dana sosial.
Janganlah lembaga dewan dijadikan lahan bisnis politik. Kata wakil dalam bahasa
aslinya (Arab) berarti tempat bersandar dan representasi. Jadi, anggota dewan
itu semestinya memang menjadi tempat bersandar dan tempat pengaduan rakyat,
merepresentasikan kondisi rakyat yang sesungguhnya. Namun, yang sekarang
terjadi, sebagian bukannya menjadi tempat bersandar rakyat pemilih yang tengah
sengsara, melainkan sibuk dengan agenda pribadi dan konco-konconya. Adapun kata
"pemerintah" sejak awal sudah mengandung kejanggalan karena berkonotasi tukang
perintah. Padahal fungsi pemerintah adalah memimpin (to lead), mengat
ur (to manage) dan melayani (to serve). Secara geneologis, negara dan
pemerintah adalah anak kandung masyarakat. Namun, dalam perjalanannya negara
dan pemerintah cenderung lupa diri dan malah berbalik menindas dan
memperdayakan ibu kandungnya. Dalam bahasa agama hal itu merupakan kedurhakaan
yang amat besar yang tidak akan membawa berkah bagi dirinya.
Komaruddin Hidayat Direktur Program Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Dewan
Pengarah Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Preman Ikut Sidang Wakil Rakyat
