[list_indonesia] [ppiindia] Politisi dan Pengusaha Bersekongkol Korupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Mar 2005 23:41:22 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/14/utama/1617566.htm
Senin, 14 Maret 2005
Politisi dan Pengusaha Bersekongkol Korupsi
Jakarta, Kompas - Korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas karena
pemimpin politik dan pebisnis "bersekongkol" dan persekongkolan itu telah
memengaruhi seluruh kebijakan publik yang diambil pemimpin politik.
Persekongkolan saat ini sudah sangat sistematis, sementara sikap masyarakat
permisif terhadap pelanggaran hak-haknya.
Demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi Bustanul Arifin dalam diskusi
"Pemberantasan Korupsi Melalui Gerakan Transparansi Anggaran" yang
diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),
Jakarta, Sabtu (12/3). Selain Bustanul Arifin, pembicara lain dalam diskusi
itu adalah Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) M Syamsa Ardisasmita.
Masyarakat seharusnya tidak lagi bersikap permisif terhadap pelanggaran
hak-haknya sebagai warga negara. Masyarakat juga jangan terkecoh dengan
sikap dan kamuflase kebaikan hati para koruptor. "Korupsi itu hanya asap,
bukan akar masalah. Akar besar terjadinya korupsi adalah buruknya sistem dan
aransemen kelembagaan," ucap Bustanul.
"Penguatan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi merupakan upaya
efektif untuk memberantas korupsi. Karena itu, janganlah masyarakat sipil
permisif terhadap persekongkolan pemimpin politik dan pebisnis yang
melanggar hak- haknya sebagai warga negara. LSM-LSM (lembaga swadaya
masyarakat) juga jangan terkecoh karena menerima dana dari para koruptor,"
kata Bustanul lagi.
Yang perlu dibangun dan ditularkan ke seluruh masyarakat, lanjutnya, adalah
perasaan jijik berdekatan dengan koruptor. "Kita harus merasa jijik jika
berdekatan dengan koruptor. Mereka telah menggerogoti keuangan negara dan
menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok," kata Bustanul.
Bantuan konsultan
Syamsa menjelaskan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
mengukuhkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya auditor
eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri. Transparansi fiskal
ditegakkan dengan menerbitkan Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Cakupan audit BPK meliputi seluruh aspek keuangan negara, seperti Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), anggaran nonbudgeter, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha
milik daerah (BUMD), serta berbagai yayasan yang terkait dengan kedinasan.
Khusus untuk masalah korupsi di daerah, lanjut Syamsa, modus-modus yang
muncul adalah kehadiran konsultan bermasalah dalam berbagai macam proyek
yang mengatasnamakan pembangunan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Modus operandinya adalah tender yang pemenangnya diatur terlebih dahulu
dengan bantuan para konsultan itu.
"Pola yang sering terjadi juga adalah pemindahan dana milik pemerintah di
rekening giro bendaharawan ke rekening pribadi. Kami kira itu hanya terjadi
tanggal 31 Desember, ternyata setiap saat bisa terjadi," kata Syamsa. (VIN)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Politisi dan Pengusaha Bersekongkol Korupsi
