[list_indonesia] [ppiindia] Pilkada Langsung, Demokrasi Dan Kemunculan Civil Society
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 9 Mar 2005 21:37:29 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.indomedia.com/bpost/032005/10/opini/opini1.htm
Kamis, 10 Maret 2005 02:53
Pilkada Langsung, Demokrasi Dan Kemunculan Civil Society
Oleh: Drs HM Karsayuda SM MHI
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 sebagai tindak
lanjut dari UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa lalu,
menjawab sinyalemen mengenai ketidakpastian waktu penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung pertama di
negeri ini. Sinyalemen digelarnya pilkada langsung pada Juni 2005 di
beberapa propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Kalsel, telah
menemukan argumentasi yuridisnya dalam PP tersebut.
Pilkada langsung oleh sebagian kalangan dianggap akan menjadi terapi bagi
lahirnya suatu pemerintahan yang lebih baik, dibanding pemerintahan yang
dihasilkan UU No 22/1999. Sebagaimana disadari bersama, pergantian kekuasaan
yang dilandasi UU No 22/1999 banyak menghasilkan 'kecurangan'.
Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, posisi DPRD sebagai institusi
tunggal penyelenggara pilkada pada saat itu berdasarkan UU No 22/1999
mempunyai hak 'relatif' penuh untuk menentukan siapa yang berhak menjadi
kepala daerah dan wakilnya. Sayangnya kekuasaan sangat besar yang dimiliki
DPRD ini tidak diikuti adanya lembaga pengawasan yang cukup kuat untuk
mengontrol proses pilkada tersebut. Akhir dari proses ini adalah banyaknya
kasus politik uang yang hampir menyertai seluruh proses pergantian kekuasaan
di daerah kala itu.
Kedua, intervensi parpol pusat terhadap parpol di daerah dalam menentukan
calon yang diajukan partai bersangkutan. Dalam konteks ini kita tentu masih
ingat kasus intervensi DPP PDI-Perjuangan pada beberapa pilkada, seperti di
Jawa Tengah yang berbuntut dicopotnya Mardijo dari jabatannya sebagai ketua
DPD PDI-Perjuangan setempat.
Ketiga, adanya intervensi pemerintah pusat terhadap proses pilkada kala itu.
Berdasarkan pasal 40 ayat (3) UU No 22/1999 pemerintah pusat diberikan
wewenang untuk mengesahkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang telah dipilih dan ditetapkan DPRD. Dalam praktiknya, pemerintah pusat
dapat untuk tidak mengesahkan pasangan calon terpilih tersebut. Dalam
konteks terakhir ini menarik, melihat kasus Alzier Dianis Thabrani sebagai
Gubernur Lampung terpilih yang tidak disahkan oleh Presiden Megawati saat
itu.
Rentetan problemantika di atas diharapkan dapat dijawab oleh pilkada
langsung yang akan digelar Juni mendatang. Pertanyaannya adalah, apakah
pilkada langsung akan dengan serta merta menjawab problemantika tersebut,
atau jangan-jangan hanya akan menjadi isapan jempol belaka?
Tulisan ini mencoba untuk menjawab hal yang sangat mendasar dari pilkada
langsung, yaitu demokrasi serta harapan penulis terhadap menggeliatnya civil
society di daerah, khususnya Kalsel dalam proses dan pascapilkada langsung
mendatang.
Langsung Dan Demokrasi
Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata Demos dan Cratein. Demos berarti
rakyat, sedang cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan (Sri Soemantri:
1973). Miriam Budiarjo (1983) menyebut demokrasi sebagai pemerintahan yang
dikuasai oleh rakyat. Atau dalam adagium yang populer, biasa disebut sebagai
pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sesungguhnya pemerintahan dalam konteks demokrasi, tidak lebih dari sekadar
penerima amanat rakyat untuk mengurus berbagai kepentingan mereka. Menurut
Muchsan dengan mengutip the contract theory yang dikemukakan Rousseue,
pemerintah adalah suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri,
melainkan bersandar kepada rakyat yang berdaulat. Kemauan yang dimiliki
pemerintah disebut volonte de corps (suara kelompok), karena pemerintah
terdiri atas kelompok manusia tertentu yang dipercaya rakyat. Sedangkan
aspirasi rakyat itu sendiri disebut volonte de generale (suara keseluruhan;
suara rakyat). Idealnya, volonte de corps ini harus mencerminkan volonte de
generale (Muchsan: 2000).
Dalam menjalankan relasi antara volente de corps dan volonte de generale,
atau hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka pemerintah diberikan
berbagai kewenangan untuk merealisasi berbagai kepentingan dan kehendak
rakyat tersebut. Pemerintah diposisikan sebagai organ yang memikul
tanggungjawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan
umum.
Dalam kontek ini, peran pemerintah menjadi semakin besar dan kuat yang
dibuktikan dengan makin banyaknya campur tangan pemerintah hampir di semua
segi kehidupan masyarakat. Bidang kehidupan yang tadinya lepas dari campur
tangan pemerintah, misalnya penetapan upah pekerja, menjadi bidang yang
menghendaki campur tangan pemerintah. Besar kecilnya upah tidak lagi
sepenuhnya ditentukan oleh pemodal, melainkan berdasarkan kebijakan
pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menjamin, pekerja mendapatkan haknya
secara wajar.
Semakin banyak tugas dan campur tangan pemerintah dalam wilayah publik, maka
akan membuka pintu kesewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat. Dalam
kondisi demikian, hakikat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi (sangat mungkin untuk) dilupakan. Pemerintah dengan
kewenangannya yang begitu besar, lebih memposisikan dirinya sebagai sang
pemberi perintah daripada menjadi pelayan bagi masyarakat (public server).
Pilkada langsung, dari awal prosesnya ingin mengembalikan kesadaran
berdemokrasi ini pada hakikat yang sesungguhnya. Pilkada langsung memberikan
hak penuh kepada rakyat untuk menentukan siapa yang berhak untuk dijadikan
pelayannya (baca: kepala daerah), yang tentu diharapkan dapat menjadi
pelayan masyarakat yang baik, bukan menjadi tukang perintah seperti masa
lalu.
Berbagai kasus seperti penggusuran secara paksa, kewajiban membayar biaya
tertentu di luar prosedur di berbagai urusan publik, mulai dari pembuatan
KTP, izin usaha, bahkan sertifikasi tanah harus dapat diminimalisasi dengan
terpilihnya sang pelayan rakyat ala pilkada langsung ke depan.
Munculnya Civil Society
Harapan munculnya pemerintahan yang demokratis, ditandai dengan adanya
kesadaran bahwa pemerintah pada dasarnya hadir untuk rakyat dan bukan
sebaliknya, tentu tidak mudah. Pilkada langsung kendati secara esensial
merupakan buah pikir dari demokrasi, tentu tidak akan dapat menjamin
sepenuhnya proses demokrasi tersebut dapat berjalan secara penuh.
Bagaimana pun, pilkada langsung ala UU No 32/2004 masih menimbulkan berbagai
polemik. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pencalonan calon kepala
daerah dan wakilnya oleh parpol. Ketentuan ini dianggap sangat rawan untuk
menghadirkan kembali skenario politik uang antara sang calon dengan partai
yang mencalonkan. Berikutnya calon yang dicalonkan oleh parpol bisa jadi
adalah orang-orang yang tidak dikenal 'baik' oleh masyarakat setempat. Jika
hal ini yang terjadi, maka masyarakat akan disuguhkan kandidat kepala daerah
yang tidak kalah 'buruknya' dibanding masa lalu. Maka, angan-angan untuk
menghadirkan pemerintahan daerah yang demokratis, yaitu pemerintahan daerah
yang menempatkan rakyat sebagai parameter kerjanya menjadi utopis.
Dalam kondisi demikian, perlu kiranya mendorong masyarakat sebagai kekuatan
utama demokrasi untuk turut mengawasai proses pilkada langsung. Masyarakat
yang telah diberikan hak untuk memilih dalam pilkada langsung, harus
disadarkan bahwa juga memiliki kewajiban mengawasi pilkada tersebut. Dalam
hal ini, masyarakat bukan hanya diposisikan sebagai penonton, apalagi 'sapi
perah' demokrasi, tetapi menjadi aktor utama dari proses demokrasi lokal
yang bernama pilkada langsung. Gagasan untuk menciptakan masyarakat sebagai
aktor dari demokrasi ini, yang populer disebut sebagai civil society.
Ada beberapa alasan kenapa civil society dapat dimunculkan dalam momentum
pilkada langsung ke depan. Pertama, pilkada langsung telah 'merampas' hak
relatif penuh DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakilnya menjadi hak
masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, munculnya hak untuk memilih
harus diikuti kewajiban mengawasi. Agar yang dipilih tidak seperti memilih
'kucing dalam karung'.
Kedua, pengawasan oleh masyarakat pada saat digelarnya pilkada langsung
diharapkan dapat mendorong parpol menentukan kandidat kepala daerah dari
partainya yang akan diikutkan berkompetisi. Pilihan parpol untuk mencalonkan
seseorang dengan memperhatikan track and reccord sang calon di masyarakat
harus menjadi pertimbangan utama, jika ingin memenangkan pilkada langsung.
Ketiga, civil society yang kuat pada saat pilkada akan memiliki efek
dihargainya masyarakat setempat oleh kepala daerah terpilih. Dengan
demikian, pascapilkada langsung digelar, sang pemimpin terpilih tidak dengan
semaunya melakukan berbagai kebijakan publik yang merugikan masyarakat
setempat.
Jika angan-angan munculnya civil society di daerah ini dapat menjadi
kenyataan, agaknya tidak berlebihan jika kita menaruh harapan besar pada
pemerintahan yang demokratis pascapilkada langsung ke depan. Tetapi
sebaliknya, jika pilkada langsung hanya menjadi ritual demokrasi yang
ditandai dengan berbondong-bondongnya masyarakat menuju bilik suara, tanpa
ada kesadaran mereka adalah pemilik kedaulatan yang sebenarnya yang ditandai
dengan keberanian untuk mengawasi serta melakukan verifikasi terhadap calon
yang akan dipilih, maka sesungguhnya kita hanya akan menyaksikan suatu drama
pergantian kekuasaan yang tidak kalah koruptif, kolutif dan nepotisan, serta
akan menghasilkan pemerintahan yang tidak pernah mengindahkan masyarakat
dalam mengambil berbagai kebijakan.
Siapa pun, terutama kalangan akademisi, aktivis NGO, parpol, ulama,
mahasiswa dan segenap elemen di daerah ini tentu tidak menginginkan mimpi
buruk tersebut terjadi pascapilkada langsung ke depan. Kita masih punya
waktu untuk menggeliatkan civil society ala Kalsel untuk menghadirkan
pemerintahan daerah (baik level propinsi, maupun beberapa kabupaten/kota
yang menggelar pilkada langsung Juni mendatang) yang menyadari esensi
demokrasi, bahwa pemerintah bukan sang pemberi perintah. Tetapi, sebagai
penerima perintah dari masyarakatnya.
Anggota masyarakat HST, tinggal di Barabai
e-mail: rechtolog@xxxxxxxxx
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pilkada Langsung, Demokrasi Dan Kemunculan Civil Society
