[list_indonesia] [ppiindia] BBM, TKI dan Blok Ambalat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 9 Mar 2005 21:45:16 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7647
BBM, TKI dan Blok Ambalat
Oleh redaksi
Rabu, 09-Maret-2005, 07:22:33
OleH: Prijanto Ar-Rabbani
Hari-hari terakhir, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf
Kalla (JK) di hadapkan pada tiga persoalan penting yang menyedot sebagian besar
perhatiannya. Pertama, tentu saja masalah kenaikan harga BBM. Kedua, TKI ilegal
kita yang mulai diburu di Malaysia. Dan yang ketiga, klaim Malaysia atas
wilayah kaya minyak di Blok Ambalat.
Kenaikan Harga BBM
Menaikan harga BBM memang merupakan upaya pemecahan permasalahan yang
dilematis. Siapa pun yang kebetulan duduk di pucuk pemerintahan negeri ini,
akan tidak mudah untuk mengambil keputusan yang satu ini. Denny JA, Direktur
Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), berpendapat, ibarat menemukan buah
simalakama, isu BBM ini dapat membuat pemerintah mati angin. Jika ingin
mengikuti kehendak populer dengan cara tidak mengurangi subsidi BBM, resiko
ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintah juga besar. Jika pengurangan
subsidi BBM ditunda lagi atau dibatalkan, pemerintah segera mengalami kesulitan
karena:
Pertama, harga BBM di dunia sudah melambung jauh. Dihitung dari
opportunity cost, dalam waktu setahun pemerintah harus menyubsidi BBM sekitar
Rp50-70 triliun, bergantung pada harga BBM di pasar. Jelas angka subsidi itu
sangat besar bagi kemampuan pemerintah saat ini.
Indonesia bukanlah negara kaya dengan berbagai cadangan sumber dana yang
longgar. Sebaliknya, negara ini sudah delapan tahun berada dalam kubangan
krisis ekonomi sejak 1998. Ditambah dengan kewajiban membayar utang, keuangan
pemerintah semakin berat jika tetap harus menanggung subsidi BBM. Menunda
kembali pengurangan subsidi BBM, oleh sebagian ekonom dan politisi rasional
dianggap kebijakan populis yang kosong dan justru berbahaya dalam jangka
panjang. Apalagi, publik luas menuntut perubahan segera. Mereka ingin merasakan
secara konkret dan secepatnya realisasi masa kampanye, mulai dari perubahan
sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan kerja. Untuk treatment
jangka pendek, mengurangi subsidi BBM dapat dikompensasi bagi rakyat miskin di
aneka sektor itu.
Kedua, pemerintah melalui beberapa pejabatnya sudah telanjur menggulirkan
wacana kenaikan BBM. Bahkan sejak November 2004, wacana itu sudah
dipublikasikan.
Presiden sendiri sudah pula mengumumkan akan menaikkan harga BBM itu.
Dengan gamblang sekali, SBY mengatakan siap tidak populer. Bagi SBY, ia harus
mengutamakan kesehatan ekonomi negara dan keadilan bagi rakyat kecil. Jika
pengurangan subsidi BBM kembali diambangkan, publik akan melihat sikap
plin-plan pemerintah. Dunia usaha semakin mengalami ketidakpastian. Sementara
itu, harga barang di pasar sudah merambat naik akibat dampak psikologis wacana
kenaikan BBM itu. Publik justru semakin tak yakin dengan ketegasan pemerintah
untuk berani mengambil kebijakan tak populer demi rasionalitas ekonomi jangka
panjang.
Tepat 1 Maret 2005, melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 22 tahun
2005 yang ditandatangani Presiden SBY, Senin malam (28/2) pukul 19.30 WIB,
harga BBM resmi naik. Masyarakatlah pihak pertama yang menjadi korban. Kita
semua sudah sering mengalami hal ini. Bila harga BBM naik, tarif angkutan pasti
naik.
Dampak kenaikan tarif angkutan pasti segera memicu kenaikan harga
lainnya. Hampir semua harga barang kebutuhan masyarakat dipastikan ikut naik.
Aksi unjuk rasa pun marak dan seperti biasa motornya adalah mahasiswa. Lalu
diikuti pelaku transportasi. Kemudian pihak-pihak lain yang merasa dirugikan
akibat kenaikan harga BBM.
TKI Ilegal
Sesudah beberapa kali diperpanjang, akhirnya batas amnesti pun
benar-benar berakhir. Ribuan TKI ilegal mulai dipulangkan dari empat pelabuhan
di Malaysia, yakni Port Klang, Port Dickson, Malaka dan Johor Bahru. Di Batam
sekitar 1.000 TKI kembali melalui Tanjungpinang dan Tanjungbalai Karimun. Di
Entikong, Kalimantan Barat, jumlah TKI yang kembali ada 217 orang.
Permasalahannya, saat ini masih ada 200 - 400.000 TKI ilegal yang
bertahan di negeri jiran tersebut. Mereka akan diburu, ditahan dan diadili
serta tidak diperbolehkan lagi masuk Malaysia. Sangat masuk akal bila saat
Malaysia memburu TKI ilegal Indonesia ini, mereka rentan terjadi tindak
kekerasan dan pelanggaran HAM, meskipun berkali-kali ditegaskan pemerintah
Malaysia, pihaknya akan tetap berpegang pada hukum.
Ekses dari pemburuhan TKI ini, dikhawatirkan rentan merembet ke
bidang-bidang lain. Apapun juga akhir drama pekerja migran ini, namun beban
masalah pengangguran di Indonesia akan bertambah. Masalah ini hanya akan
selesai jika bangsa Indonesia sudah mampu menyediakan lapangan kerja yang layak
untuk seluruh warganya.
Blok Ambalat
Dahulu nama Ambalat hampir tidak dikenal publik. Hanya sedikit kalangan
yang tahu bahwa Ambalat adalah nama sebuah kawasan yang berbentuk gugus
kepulauan, yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kawasan ini
berada di Laut Sulawesi, di sebelah timur Pulau Sipadan dan Ligitan, dan
berbatasan dengan perairan Malaysia.
Sekarang, nama Ambalat menjadi perhatian publik setelah Malaysia
mengklaim kawasan ini sebagai bagian dari teritorinya dan rencana eksplorasi
negara ini di kawasan Ambalat, melalui pemberian perjanjian konsesi dari
Petronas (perusahaan minyak negara Malaysia) kepada perusahaan minyak Shell.
Ada kekhawatiran Ambalat akan bernasib sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan,
yang terlepas dari genggaman kedaulatan Indonesia, menjadi bagian wilayah
Malaysia.
Sengketa Ambalat ini menjadi hangat karena selain berkaitan dengan
kepentingan pengklaiman kedaulatan wilayah negara, masing-masing negara
sama-sama mempunyai kepentingan ekonomi di kawasan Ambalat ini. Diperkirakan
kawasan perairan Ambalat ini mengandung minyak dan sumber daya alam (SDA)
lainnya, yang belum sempat tereksplorasi. Malaysia mendasarkan pengklaiman
kawasan Ambalat dengan peta yang dibuat negara jiran ini pada tahun 1979.
Indonesia tidak mengakui hasil pemetaan Malaysia ini dan telah mengajukan nota
protesnya sejak 1980-an. Tetapi, tidak pernah mendapatkan respon dari Malaysia.
Pudak Nayati SH LLM, dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (FH UII), menyatakan, berdasarkan hukum laut
internasional, penentuan garis/ delimitasi batas wilayah maritim harus melalui
perundingan dengan negara lain yang berbatasan dengannya. Sedangkan Malaysia
melakukan pemetaan ini secara unilateral/ sepihak. Ketentuan garis batas
wilayah dengan melalui kesepakatan antar negara ini pun dipertegas dengan
beberapa keputusan Mahkamah Internasional PBB, antara lain dalam kasus
perikanan antara Inggris dan Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case 1951) dan
kasus Gulf of Maine 1984 antara AS dan Canada.
Keputusan-keputusan ini menyatakan bahwa delimitasi batas laut memiliki
aspek internasional, sehingga penetapannya tidak hanya tergantung pada kehendak
satu negara pantai saja. Apabila perjanjian antar negara mengenai delimitasi
batas wilayah ini tidak mungkin dilakukan, maka perlu diupayakan penyelesaian
melalui pihak ketiga, misalnya diselesaikan melalui badan peradilan. Tetapi,
baik melalui perjanjian antar negara maupun dengan pihak ketiga, penentuan
delimitasi batas maritim ini tetap harus berdasarkan kriteria keadilan dan
metode lainnya yang menjamin hasil yang adil.
Malaysia berpendapat, ini berhak atas kawasan Ambalat karena merupakan
konsekuensi dari ditetapkannya Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian wilayah
negara jiran ini oleh Mahkamah Internasional PBB akhir tahun 2002 yang lalu.
Tetapi, yang kurang dicermati oleh Malaysia adalah bahwa keputusan Mahkamah
Internasional PBB tersebut hanya memutus mengenai hak kepemilikan kedua pulau
saja, dan tidak menyelesaikan mengenai garis batas wilayah perairan antara
Indonesia dan Malaysia di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan, yang nota bene
sampai saat ini belum diselesaikan secara rinci.
Kalaupun sekarang Indonesia meningkatkan keamanannya di kawasan perairan
Ambalat dengan mengirim tiga kapal perang, dua pesawat intai maritim dan empat
pesawat F-16-nya, bukan berarti akan menjamin kawasan Ambalat tidak terlepas
dari pangkuan ibu pertiwi.
Solusi atau Implikasi
Tiga persoalan di atas merupakan persoalan penting yang harus segera
dicarikan jalan keluarnya. Kemampuan pemerintahan SBY - JK menangani dan
menyelesaikan dengan baik persoalan tersebut akan dapat menambah "deposito" ke
masyarakat, dan menjadi ajang pembuktian terhadap janji-janjinya sewaktu
kampanye yang akan membawa perubahan ke arah perbaikan atas negeri dan bangsa
ini. Namun sebaliknya, kalau pemerintahan SBY - JK tidak mampu mencarikan
solusi tepat maka hal ini tentu dapat membawa implikasi terhadap kelangsungan
kekuasaannya.
Politik massa lebih besar digerakkan oleh persepsi dan bukan fakta.
Survei membuktikan, mayoritas publik tak percaya subsidi BBM hanya
menguntungkan orang kaya. Umumnya mereka merasakan kehidupan ekonomi sedang
susah dan akan bertambah susah lagi dengan naiknya harga BBM.
Persepsi publik seperti itu sangat tidak menguntungkan pemerintah. Siapa
pun yang melawan kebijakan pemerintah untuk masalah BBM segera menjadi pahlawan
di mata rakyat. Para demagog akan mudah memainkan emosi massa dengan aneka
slogan. Misalnya, menyatakan, "Perubahan yang dibawa pemerintah baru adalah
perubahan yang membawa kita semakin sengsara". Atau mereka mengatakan, "Pak
Harto saja dapat kita jatuhkan, apalagi SBY."
Emosi publik akan mudah sekali termakan oleh politisasi itu. Itu lahan
yang subur untuk menghidupkan aneka isu keras. Berbagai tuntutan baru akan
dikumandangkan, mulai dari "Revisi kembali harga BBM," atau "Turunkan harga,"
atau "Reshuffle kabinet", atau bahkan "Turunkan SBY-JK." Sekali lagi, kemampuan
pemerintahan SBY-JK menangani ketiga persoalan di atas akan menjadi pertaruhan
masa depan dan kelangsungan kekuasaannya. ***
*) Prijanto Ar-Rabbani. Direktur Eksekutif CMS.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] BBM, TKI dan Blok Ambalat
