[list_indonesia] [ppiindia] Pilihannya Perang
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 4 Mar 2005 10:02:29 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7482
Pilihannya Perang
By redaksi
Jumat, 04-Maret-2005, 08:32:4584 clicks
Konflik lawan Malaysia di Perbatasan
Klaim tumpang tindih antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang terjadi
di kawasan Laut Sulawesi sudah mendapat perhatian serius dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin, Mantan Menkopolkam ini secara
mendadak memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
JAKARTA - Tiga kepala staf angkatan lainnya juga ikut dipanggil. Mereka
adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Djoko Santoso,
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Slamet Soebijanto, dan
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Djoko Suyanto. Tak
hanya itu, Presiden juga memanggil Menhub Hatta Radjasa dan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.
Sedangkan, Presiden didampingi oleh Seskab Sudi Silalahi. Sekitar satu jam,
mulai pukul 15.00, para pimpinan TNI itu bertemu dengan presiden SBY di
kantor Presiden. Seusai pertemuan, Panglima TNI mengakui kalau pemanggilan
itu terkait dengan wilayah terluar RI yang juga diklaim oleh Malaysia.
Panglima menegaskan kalau Karang Unarang merupakan wilayah terluar RI.
Dasarnya, Indonesia berpatok pada pada hukum internasional. Dimana dalam
hukum internasional tidak memberikan hak kepada Malaysia untuk menguasai
daerah tersebut. Sebab, Malaysia bukan negara kepulauan untuk mengklaim
lebih dari 12 mil dari garis pantanya. ''Kita berpegang seperti itu (hukum
internasional)," tegas Panglima kepada wartawan.
Soal keberadaan empat kapal perang yang dikirim ke perairan Sulawesi itu
memang diakuinya untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah RI. Ditaya
apakah itu perintah Presiden SBY, Tarto tidak menjawabnya secara tegas. Dia
hanya mengatakan kalau pengiriman empat kapal perang disana merupakan tugas
rutin TNI untuk mengamankan kedaulatan wilayah negara.
''Sama dengan kita melakukan patroli-patroli di seluruh wilayah nusantara.
Perairan yang kita miliki, pengiriman ke sana itu merupakan bagian dari
bagaimana TNI menjaga wilayah kedaulatannya," tegas Panglima.
Apa komentar Presiden soal masalah perbatasan tersebut? Panglima
mengungkapkan kalau Presiden mengharapkan agar klaim tumpang tindih wilayah
dengan Malaysia tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
wilayah maritim dengan negeri Jiran, terutama di wilayah perairan Pulau
Sipadan dan Pulau Ligitan.
Malaysia sudah mengklaim perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau
Kalimantan sejak tahun 1979. Saat itu, Malaysia membuat peta yang memasukkan
perairan tersebut ke dalam wilayah negaranya. Peta itu langsung diprotes
oleh Indonesia. Protes sudah dilayangkan beberapa kali.
Klaim tumpang tindih antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang terjadi
di kawasan Laut Sulawesi sudah mendapat perhatian serius dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin, mantan Menkopolkam ini secara
mendadak memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
Tiga kepala staf angkatan lainnya juga ikut dipanggil. Mereka adalah Kepala
Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Djoko Santoso, Kepala Staf
TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Slamet Soebijanto, dan Kepala Staf
TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Djoko Suyanto. Tak hanya itu,
Presiden juga memanggil Menhub Hatta Radjasa dan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.
Sedangkan, Presiden didampingi oleh Seskab Sudi Silalahi. Sekitar satu jam,
mulai pukul 15.00, para pimpinan TNI itu bertemu dengan presiden SBY di
kantor Presiden. Seusai pertemuan, Panglima TNI mengakui kalau pemanggilan
itu terkait dengan wilayah terluar RI yang juga diklaim oleh Malaysia.
Panglima menegaskan kalau Karang Unarang merupakan wilayah terluar RI.
Dasarnya, Indonesia berpatok pada pada hukum internasional. Dimana dalam
hukum internasional tidak memberikan hak kepada Malaysia untuk menguasai
daerah tersebut. Sebab, Malaysia bukan negara kepulauan untuk mengklaim
lebih dari 12 mil dari garis pantainya. ''Kita berpegang seperti itu (hukum
internasional)," tegas Panglima kepada wartawan.
Soal keberadaan empat kapal perang yang dikirim ke perairan Sulawesi itu
memang diakuinya untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah RI. Ditanya
apakah itu perintah Presiden SBY, Tarto tidak menjawabnya secara tegas. Dia
hanya mengatakan kalau pengiriman empat kapal perang disana merupakan tugas
rutin TNI untuk mengamankan kedaulatan wilayah negara.
''Sama dengan kita melakukan patroli-patroli di seluruh wilayah nusantara.
Perairan yang kita miliki, pengiriman ke sana itu merupakan bagian dari
bagaimana TNI menjaga wilayah kedaulatannya," tegas Panglima.
Apa komentar Presiden soal masalah perbatasan tersebut? Panglima
mengungkapkan kalau Presiden mengharapkan agar klaim tumpang tindih wilayah
dengan Malaysia tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Ditanya kemungkinan konfrontasi terbuka dengan Malaysia, Tarto mengatakan
kalau Indonesia akan berusaha menggunakan dilpomasi yang ada sehingga bisa
dihindari.
"Tapi, kewajiban TNI tetap melakukan keamanan wilayah. Itu tetap, tapi
presiden tadi memutuskan bagaimana caranya mencari solusi ini agar bisa
diselesaikan secara baik-baik tanpa ada akibat yang merugikan kedua negara,"
papar jenderal bintang empat ini. Sayangnya, dia belum bisa mengungkapkan
solusi yang akand itempuh Indonesia. Dia hanya mengatakan kalau pemerintah
akan menugaskan Menlu Hasan Wirayuda untuk melakukan diplomasi.
Sebelumnya, Tarto mengungkapkan kalau dirinya pernah melakukan komunikasid
engan Menteri Pertahanan dan Penglima Tentara Malaysia soal perbatasan di
Laut Sulawesi tersebut. Bahkan, dalam pembicaraan itu, sudah dicapai sebuah
kesepakatan meskipun secara lisan bukan tertulis.
''Sejak dulu sudah saya sampaikan ke pihak Malaysia, baik ke menteri
pertahanannya maupun kepada panglima tentara Malayaianya. Setiap kehdiran
kapal perang Malaysia dan Indonesia di wilayah yang tumpang tindih itu
hendaknya saling menginformasikan. Sehingga tidak menjadi konflik yang
terbuka," ungkapnya. Karena itu, yang akan dilakukannya sekarang adalah
menimplementasikan kesepakatan lisan itu di lapangan.
Ditanya apakah sudah ada respon dari Malaysia atas penembahan jumlah kapal
perang di perairan Sulawesi itu, Tarto mengungkapkan kalau pihaknya tidak
membutuhkan respon Malaysia soal itu. ''Kita memang tidak mengharapkan
respon dari mereka," katanya.
Menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Presiden telah meminta Panglima
tetap melaksanakan tugas pertahanan dengan tidak melakukan hal-hal yang
ekstrem. ''Panglima TNI diminta tetap melakukan tugas sesuai prosedur tetap
pertahanan wilayah," tegasnya.
Malaysia Minta Diplomasi
Menlu Malaysia Syed Hamid Albar meminta Indonesia menggunakan saluran
diplomatik ketimbang ancaman militer dalam penyelesaian masalah tersebut.
Keinginan yang sama juga disampaikan oleh Panglima TNI Endriartono Sutarto.
"Menurut saya, tidak perlu mengirim kapal perang, jika ada masalah, mereka
bisa menggunakan saluran diplomatik. Selama ini Malaysia dan Indonesia
memiliki hubungan yang dekat. Karena itu tidak ada yang tidak bisa kita
bicarakan," ujarnya. "Kami hanya menjalankan hak kami dengan memberikan ijin
tersebut. Saya harap masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang masuk
akal tanpa harus emosional," lanjutnya.
"Selama saluran diplomatik kita belum terputus, ini tidak akan mengancam
atau mempengaruhi hubungan antara Malaysia dan Indonesia," jawabnya ketika
ditanya apakah sikap Indonesia ini bisa mengganggu hubungan bilateral
mereka. Ia mengatakan pihak departemen akan membalas nota protes Indonesia
secepatnya. Malaysia tidak berencana mengirimkan armada apapun kesana namun
mereka berusaha mencari solusi damai untuk melindungi perdamaian dan
keamanan nasionalnya.
Sjafrie: Murni Patroli Rutin
Sementara itu, pihak TNI masih menutupi adanya kegiatan unjuk kekuatan di
Laut Sulawesi untuk menghadapi manuver pasukan Malaysia meskipun Menteri
PertahananJuwono Sudarsono sudah mengakui hal itu hari Rabu lalu di DPR.
"Menhan boleh-boleh saja menyatakan bahwa keberadaan kapal perang TNI AL di
Laut Sulawesi sebagai kegiatan gelar kekuatan atau unjuk kekuatan. Tapi,
kenyataannya, itu hanya bagian dari tugas pokok TNI AL yakni patroli
keamanan laut yang rutin digelar sepanjang tahun," tegas Kepala Dinas
Penerangan (Kadispen) TNI AL Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf kepada
koran ini, kemarin. Menurut Malik, KSAL Laksamana Madya (Laksdya) Slamet
Soebijanto sendiri belum ada rencana untuk melakukan pemantauan langsung ke
sana.
Pernyataan lebih tegas dilontarkan Kepala Pusat Penerangan(Kapuspen) Mabes
TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengatakan, keberadaan kapal-kapal
perang TNI AL di Laut Sulawesi tidak ada kaitannya dengan sengketa wilayah
perairan, apalagi protes Deplu atas pemberian konsesi minyak yang dilakukan
Malaysia.
Mantan Pangdam Jaya itu juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa saat ini
komando pengerahan sejumlah KRI di perairan perbatasan dengan Malaysia sudah
langsung berada di bawah Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto saking
seriusnya persoalan ini. Panglima TNI, kata dia, tidak akan langsung
mengambil alih masalah-masalah bersifat taktis seperti pengerahan armada
rutin.
Sjafrie menjelaskan, bila pengerahan lima armada KRI di Laut Sulawesi
dipersiapkan untuk konflik terbuka dengan armada Tentara Laut Diraja
Malaysia, maka instruksinya pasti datang langsung dari Presiden.
"Jadi, tidak ada situasi darurat dan tidak ada ketegangan operasional antara
militer Indonesia dengan militer Malaysia di sana. Semua murni bersifat
patroli rutin," terangnya. (jpnn)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
