[list_indonesia] [ppiindia] Pengelolaan Pulau-pulau Terluar Indones
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 16 Mar 2005 21:05:42 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/17/o4.htm
Wilayah lautan Indonesia yang sangat luas memerlukan pengawasan secara kontinu,
sehingga semua perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Pengelolaan
pulau dan karang terluar bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas
Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, akan tetapi juga mempunyai prospek di
bidang ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.
Pengelolaan Pulau-pulau Terluar Indonesia
Oleh Dr. Ketut Wikantika
SENGKETA Ambalat menjadi berita besar sepekan terakhir ini, baik pada media
cetak maupun elektronik di Indonesia . Menurut seorang rekan dari Malaysia ,
sengketa Ambalat justru tidak dianggap sebagai berita utama pada media di
negeri jiran. Reaksi di Indonesia pun bermacam-macam, mulai dari masyarakat
umum sampai wakil-wakil rakyat di DPRD maupun DPR, bahkan beberapa wakil rakyat
''memimpin'' langsung demonstrasi ke Kedubes Malaysia di Jakarta dan beberapa
kantor perwakilan di daerah.
Bagi masyarakat awam, sengketa Ambalat menjadi berita luar biasa di Indonesia ,
tetapi Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa sengketa Ambalat adalah
masalah yang ''tidak luar biasa''. Jika kita mampu berpikir secara jernih, maka
sengketa Ambalat memang bukan masalah yang luar biasa, karena negara mana pun
di dunia ini kemungkinan akan mempunyai masalah seperti sengketa Ambalat.
Penyelesaian masalah batas wilayah laut memerlukan waktu yang lama bahkan
puluhan tahun. Mungkin kita masih ingat dengan lepasnya Pulau Sipadan dan
Ligitan ke tangan Malaysia ? Sipadan dan Ligitan baru bisa diselesaikan dalam
waktu tiga puluh tahun! Inggris dan Argentina pernah perang karena
memperebutkan Kepulauan Malvinas. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Inggris
dan Argentina ? Bagaimana pun, pengalaman buruk lepasnya Pulau Sipadan dan
Ligitan ke tangan Malaysia tidak boleh terulang lagi. Untuk itu, Indonesia
harus mempunyai sistem monitoring pulau-pulau atau karang terluar wilayah Indo
nesia . Salah satu teknologi yang mampu melakukan monitoring pulau-pulau dan
karang terluar wilayah Indonesia adalah dengan teknologi satelit penginderaan
jauh.
Konvensi Hukum Laut Internasional
Amandemen ke-2 UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara pada Pasal 25E berbunyi:
"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang". Secara formal, Indonesia telah diakui oleh masyarakat
internasional sebagai negara kepulauan yang secara tertulis tertuang dalam
konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS-III (United Nations Convention On
the Law Of the Sea) pada tahun 1982, dan telah diratifikasi oleh Indonesia
dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985. Sebagai konsekuensinya, Indonesia
mempunyai tanggung jawab untuk memperjelas dan menegaskan batas wilayahnya
dalam bentuk peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Atau
dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk
menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi datum geodetis yang
diperlukan, yang menggambarkan perairan pedalaman, laut teritorial, zone
tambahan, zo
ne ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen wilayah perairan Indonesia,
sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan
mendepositkannya pada Sekretaris Jenderal PBB.
Hingga saat ini, batas wilayah Indonesia dengan 10 negara tetangga belum
seluruhnya terselesaikan yaitu dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina,
Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.
Batas (boundary) adalah suatu garis administrasi yang memisahkan suatu wilayah
(teritori) dengan wilayah lainnya. Suatu batas wilayah dikatakan jelas dan
tegas jika batas tersebut telah memiliki kepastian hukum dan batas tersebut
dapat diukur serta diwujudkan dalam bentuk peta. Dalam mewujudkan ketegasan
batas wilayah diperlukan survai pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi
standar dan aturan kartografis. Survai pemetaan ini dapat dilakukan dengan
melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan ke wilayah tersebut baik
survai darat maupun laut, dengan survai udara, atau secara tidak langsung
dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh.
Menurut Pasal 47 Ayat 1 UNCLOS, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal
kepulauan (archipelagic baseline), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya
dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, mencakup lebar (batas)
Laut Teritorial, Zone Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas
Kontinen.
Teknologi Satelit Penginderaan Jauh
Teknologi satelit penginderaan jauh telah banyak digunakan untuk berbagai macam
keperluan terutama untuk merekam fenomena atau objek yang ada di permukaan
bumi. Teknologi ini dapat mengidentifikasi fenomena atau objek yang berukuran
besar sampai dengan yang berukuran mobil. Ini artinya, pulau kecil atau karang
yang berukuran mobil pun dapat teridentifikasi keberadaannya di wilayah lautan.
Wilayah lautan Indonesia yang sangat luas memerlukan pengawasan secara kontinu,
sehingga semua perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Bisa kita
bayangkan jika survai penentuan batas wilayah laut dilakukan secara langsung ke
lapangan. Mungkin tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, kemampuan mencakup
wilayah yang sangat luas dapat dilakukan teknolosi satelit penginderaan jauh.
Pulau Bali beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya dapat direkam hanya dalam
satu scene yang dapat memberikan informasi mengenai sebaran permukiman,
persawahan, hutan, sungai dan jalan utama. Perubahan
terhadap objek-objek tersebut dapat dipantau setiap bulan dengan data
time-series. Bagaimana pun juga sampel-sampel yang ada di lapangan sangat
diperlukan dalam proses analisis, sehingga akan didapatkan hasil yang valid.
Kenapa pulau dan karang terluar wilayah Indonesia perlu dikelola dengan baik?
Mungkin selama ini masyarakat sama sekali tidak mengetahui arti strategis
pengelolaan pulau dan karang terluar tersebut dari sisi apa pun. Bahkan,
mungkin juga tentara Indonesia tidak mengetahui dengan jelas di mana dan pada
lintang serta bujur mana batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Lebih
ironis lagi, sejak SD, SMP, SMA bahkan universitas hanya diajarkan bahwa
Indonesia diapit oleh dua samudera, dua benua dan terletak pada lintang dan
bujur sekian. Tidak pernah secara detail diajarkan pulau-pulau apa saja yang
ada di perbatasan Indonesia-Singapura. Pengelolaan pulau-pulau dan karang
tersebut bukan hanya tanggung jawab TNI, kepolisian, Departemen Pertahanan dan
Keamanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Luar Negeri saja,
tetapi harus ada sinergi antara institusi tersebut dengan instansi lainnya
bahkan dengan para investor. Karena pengelolaan pulau dan karang terluar b
ukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas Negara Kesatuan Republik
Indonesia saja, akan tetapi juga mempunyai prospek di bidang ekonomi, sosial,
pariwisata dan budaya. Kita tiru saja Malaysia yang membangun Sipadan-Ligitan
untuk keperluan pariwisata. Tentu saja kita tidak akan membangun seluruh pulau
terluar yang ada, tetapi tetap dipilih pulau terluar yang mempunyai nilai
strategis dan sensitivitas yang lebih tinggi dibanding pulau lainnya.
Program transmigrasi yang selama ini menuju pulau-pulau besar seperti
Kalimantan , Sumatera dan Sulawesi , kenapa tidak dikombinasi dengan
perpindahan penduduk menuju pulau-pulau terluar tersebut? Mata pencarian
penduduk pun tidak hanya tergantung pada pertanian saja, tetapi juga bidang
perikanan laut bahkan wisata bahari. Bukankah tidak mungkin dengan adanya
aktivitas penduduk di pulau-pulau terluar akan memunculkan pusat-pusat
perekonomian baru yang nantinya memberikan dampak positif terhadap perekonomian
nasional? Proses pemerataan penduduk pun tercapai dan benar-benar merupakan
negara maritim. Pengelolaan pulau-pulau dan karang terluar secara profesional
dan terintegrasi, yang melibatkan multi-institusi, akan meminimalkan banyaknya
sengketa batas wilayah laut dengan negara tetangga. Sengketa Ambalat semoga
menjadi yang terakhir.
Penulis, staf pengajar Departemen Teknik Geodesi dan Geomatika Institut
Teknologi Bandung
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pengelolaan Pulau-pulau Terluar Indones
