[list_indonesia] [ppiindia] Penebangan Liar, 4 Perwira Diperiksa
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 23 Mar 2005 23:03:57 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/24/utama/1638385.htm
Penebangan Liar, 4 Perwira Diperiksa
Gubernur dan Menhut Saling Lempar Tanggung Jawab
Jakarta, Kompas - Empat perwira menengah (pamen) Kepolisian Negara RI (Polri)
yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Papua, kini dalam
penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan mereka dalam sejumlah kasus
penebangan liar (illegal logging) di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat
(Irjabar). Dalam penyelidikan ini, polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna menelusuri aliran dana yang masuk
ke rekening pribadi mereka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Aryanto Boedihardjo
di Jakarta, Rabu (23/3) menyatakan, para polisi itu diduga menjadi beking
penebangan liar. "Kalau berbicara beking, harus bisa tahu apa bentuk bekingnya.
Apakah memberi peluang, atau mengamankan supaya illegal logging itu lancar,
atau menerima hadiah. Informasi yang diterima adalah, mereka pernah menerima
hadiah atau uang," katanya, di Markas Besar Polri.
Untuk membuktikannya, harus ada saksi-saksi yang membenarkan kejadian itu.
"Berapa orang saksi yang harus disiapkan untuk pembuktian ini. Inilah yang
sedang diselidiki dan dilakukan pemeriksaan awal ke arah sana," tambah Aryanto
lagi.
Berdasarkan catatan Kompas, keempat pamen di lingkungan Polda Papua yang sedang
diperiksa, adalah Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu Komisaris Marthen Renau,
Direktur Intelijen dan Keamanan Komisaris Besar Slamet Sopandi, Kepala
Kepolisian Resor Manokwari Ajun Komisaris Besar Dedi Kusnadi, dan Direktur
Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar M Situmorang.
Saat ditanya mengenai banyaknya warga Papua yang menyatakan bahwa keempat
polisi itu terlibat, Aryanto mengungkapkan, itu baru keterangan dari mulut ke
mulut, belum bisa menjadi keterangan saksi. Ia balik mempertanyakan, siapa di
antara warga yang mau menjadi saksi polisi.
"Kan seharusnya warga melapor kepada polisi, kalau dia yakin bahwa oknum polisi
ini menerima uang. Kalau yang berkembang sekarang ini, kan hanya informasi yang
lalu menjadi rumor, opini," tambah Aryanto lagi.
Salah satu yang menjadi bahan penyelidikan polisi, lanjut Aryanto, adalah
penelusuran atas rekening para polisi tersebut. "Ada tidak terima uang yang
dari cukong. Sekarang sedang dilakukan," ujarnya.
Ketua PPATK, Yunus Husein mengungkapkan, pihaknya memang bekerja sama dengan
Polri sehubungan dengan penyelidikan kasus penebangan liar, khususnya mengenai
aliran dana ke rekening-rekening tertentu.
Saat disinggung mengenai hasil sementara atas penyelidikan itu, Yunus
menjelaskan, ada nama beberapa perseroan terbatas (PT) yang muncul. Namun,
belum dapat dipastikan apakah PT-PT tersebut benar-benar terlibat dalam
kegiatan illegal logging.
Dedi Kusnadi, ketika dimintai konfirmasinya mengatakan, hingga Rabu malam, ia
belum diperiksa. Ia justru mempertanyakan, jika memang akan ada pemeriksaan,
itu akan terkait penyelidikan kasus apa. "Saya memang pernah disebut-sebut
terlibat di media, kalau terindikasi menggelapkan kayu sebanyak 609 batang.
Padahal tujuan saya menarik kapal yang memuat kayu itu adalah untuk mengamankan
kayu agar mudah dipantau. Sekarang kayu berada sekitar 50 meter dari Markas
Polres Manokwari," ujarnya.
Saling lempar
Sementara itu, Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban dan Gubernur Papua JP
Salossa saling lempar tangung jawab terkait dengan proses hukum atas kasus
penebangan liar di Papua.
"Di Papua, sebenarnya banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan mekanisme yang diatur oleh Undang Undang Nomor 41 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 34. Rupanya di Papua, gubernur menafsirkan Undang Undang
Otonomi Khusus lalu membuat surat edaran dan kemudian menerbitkan IPKMA. Ada
perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur Papua," ujar Kaban
dalam jumpa pers seusai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil
Presiden, Jakarta, kemarin.
Mengenai ketidaksesuaian IPKMA dengan UU No 41 dan PP No 34, Kaban
mengemukakan, Salossa telah tiga kali dikirimi surat oleh Menteri Kehutanan M
Prakoso agar pemberian IPKMA dihentikan. "Tetapi kelihatannya hal itu belum
mendapat tanggapan. Setelah ada instruksi presiden operasi illegal logging,
selaku Menteri Kehutanan saya menyetop dan menyatakan bahwa IPKMA tidak sah
karena tidak sesua dengan aturan perundang-undangan," ujarnya.
Sehari sebelumnya, Sallosa juga menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk
menyampaikan unek-ueneknya terkait dengan Operasi Hutan Lestari II di Papua.
Salossa merasa, pelaksanaan insturksi presiden untuk memberantas penebangan
liar di Papua tidak sesuai dengan kemauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
seperti dipahaminya.
Ketika IPKMA dipersalahkan oleh Menteri Kehutanan, Salossa menyebut bahwa atas
izin yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Papua itu telah ditransfer uang
sebesar Rp 54 miliar sejak tahun 2002-2004 ke rekening atas nama Menteri
Kehutanan. "Ada aturannya dari Departemen Kehutanan untuk mereka yang dapat
izin membayar sejumlah uang. Untuk satu izin, jumlah uang yang ditransfer
antara satu dan dua miliar rupiah," ujar Salossa, Selasa lalu.
Mengenai rekening atas nama Menteri Kehutanan, Kaban mengemukakan bahwa
rekening itu merupakan rekening terbuka untuk diadministrasi di Departemen
Kehutanan untuk kemudian masuk ke Departemen Kauangan menjadi kas negara. "Atas
dana di rekening itu, Menteri Kehutanan tidak bisa mengeluarkannya karena tidak
ada mekanismenya. Itu semua masuk ke kas negara. Jangan dianggap kalau dana itu
sudah masuk ke kas negara penebangan itu menjadi legal," ujar Kaban.
Kaban mengaku tidak tahu menahu mengenai jumlah IPKMA yang telah dikeluarkan
karena Salossa tidak pernah memberikan laporan. "Boleh dicek Pak Salossa,
pernah tidak lapor kepada Menteri Kehutanan berapa izin yang dikeluarkan. Ini
perlu supaya jangan hanya menterinya saja yang disalahkan," ujarnya.
Terkait dengan operasi itu, Kaban mengakui sejumlah pihak sudah berusaha
menghubunginya untuk mengajak berdamai dengan tawaran sejumlah uang. "Saya
sudah didekati. Semua jurus dipakai. Tetapi belum ada yang tembus. Tawarannya
ada yang hitungannya dollar per meter kubik kayu," ujar Kaban.
Cukong dan pejabat
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, Marten Luther Rumadas yang
kini ditahan di Sorong mengungkapkan, pemberantasan penebangan liar di wilayah
Papua dan Irian Jaya Barat sebaiknya difokuskan pada penangkapan para cukong
dan pejabat atau aparat keamanan yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Penangkapan dan penyitaan alat-alat berat serta barang bukti berupa kayu balok
atau kayu olahan tidak begitu penting.
"Kayu-kayu itu tidak akan bergerak kok. Demikian juga dengan alat-alat berat,
biarkan saja. Lebih baik kejar para cukong," kata Rumadas, Rabu malam.
Menurut dia, dengan ditangkapnya para cukong nanti akan terungkap semuanya,
siapa yang sesungguhnya terlibat. Para cukong itulah yang sering melakukan
penyimpangan, baik melakukan penebangan secara asal maupun melakukan
penggelapan kayu dengan cara membelokkan pelayaran hingga ke China dan
negara-negara lain.
"Mengenai penggelapan ini, yang lebih tahu itu TNI AL, Polri, Bea Cukai,
Syahbandar dan Imigrasi. Mereka yang tahu kapal di bawa berbelok ke mana. Kalau
saya, kewenangan saya sudah diatur dalam surat edaran Gubernur Papua yang
berlanjut ke Gubernur Irjabar," jelas Rumadas.
Rumadas mengungkapkan, antara para cukong dengan pejabat yang disebutkan di
atas tidak mungkin tidak ada kesepakatan-kesepakatan.
Menanggapi beberapa pernyataan Menteri Kehutanan yang banyak menyudutkan
Pemerintah Daerah, Rumadas mengungkapkan bahwa bila Menteri Kehutanan memiliki
etika seharusnya dia memanggil Gubernur dan Kepala Dinas papua dan Irjabar.
Jangan malah berteriak-teriak kepada orang lain.
"Apalagi Dephut juga menerima uang dari PSDH dan DR (Provisi Sumber Daya Hutan
dan Dana Reboisasi - red). Di mana tanggung jawab mereka. Orang kecil seperti
saya ini memang selalu menjadi korban," katanya. (MAS/ADP/inu)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Penebangan Liar, 4 Perwira Diperiksa
