** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** MEDIA INDONESIA Senin, 21 Maret 2005 DIKBUD Pendidikan Gratis Harus Berkelanjutan Perlu Penjelasan ke Masyarakat JAKARTA (Media): Upaya mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh siswa sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan perhatian penuh. Pengamat pendidikan Djauzak Ahmad mengatakan hal itu ketika dihubungi Media, kemarin. Pernyataan Djauzak itu berkaitan dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggratiskan pendidikan seluruh siswa SDN di seluruh Indonesia. ''Menggratiskan pendidikan dasar itu tidak dapat dilakukan secara terputus-putus. Untuk itu, perlu dirancang pola distribusi anggaran yang tepat agar dana untuk menggratiskan pendidikan dasar itu tidak sampai putus di tengah jalan, karena hanya akan menjadi sia-sia saja,'' kata Djauzak. Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran pendidikan yang dimiliki mustahil pemerintah mampu memenuhi semua keperluan siswa SDN dalam proses belajar mengajar. Karena itu, usul Djauzak, perlu dirumuskan secara benar pola penganggaran dan distribusi bantuan pendidikan itu. ''Kalau melihat dari jumlah anggaran pendidikan saat ini pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan SDN secara keseluruhan. Namun, jika ada keseriusan dalam mewujudkan pendidikan gratis itu, perlu dipikirkan suatu cara agar dana pendidikan mendapatkan alokasi tambahan dari sektor lain,'' katanya. Mantan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) itu menilai sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menata kembali bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bidang pendidikan mendapatkan anggaran yang lebih besar dalam pengimplementasian program-program kerjanya. Selain menambah alokasi anggaran, Djauzak menilai efisiensi pendanaan pendidikan yang selama ini telah sedemikian buruk perlu ditata kembali. Menurutnya, banyak sekali beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, meski sebetulnya pengeluaran tersebut tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar itu sendiri. ''Bisa dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia menjadi mahal bukan karena hal yang memang diperlukan dalam proses belajar. Misalnya beban seragam sekolah, uang gedung, BP3, uang buku, dan masih banyak lagi jenis pungutan lainnya,'' kata Djauzak. Perlu sosialisasi Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sutjipto, di Jakarta, kemarin, mengatakan pemerintah harus menegaskan kepada masyarakat mengenai definisi penggratisan pendidikan di SDN itu. ''Gratis yang dimaksudkan bagi seluruh SDN itu harus diberitahukan secara jelas batasannya. Apakah gratis dengan hanya menanggung SPP saja atau termasuk seluruh kebutuhan pendidikan siswa selama menuntaskan pendidikannya di tingkat dasar,'' kata Sutjipto. Dalam pandangannya, anggaran pendidikan tahun 2005 belum memungkinkan negara untuk menanggung pendidikan dasar secara total bagi siswa SDN. Karenanya, menurut Sutjipto, pola beasiswa merupakan hal yang paling realistis yang dapat dikembangkan pemerintah. ''Menggratiskan semua siswa SDN perlu dipikirkan kembali, karena kalau memang sebuah sekolah sudah mampu untuk membiayai pendidikannya sendiri, penggratisan itu tidak diperlukan lagi,'' kata Sutjipto. Ia menilai penggratisan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dilakukan secara terbatas, mengingat minimnya anggaran yang dimiliki untuk menggratiskan seluruh siswa SDN. Survei wajib belajar Sementara itu, berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/3) disebutkan bahwa sebanyak 153.683 anak berusia 7-15 tahun di Jawa Barat belum dan tidak bersekolah. Data yang dihimpun Dinas Pendidikan tersebut menunjukkan sebanyak 121.586 anak yang tidak bersekolah itu masih berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dadang Dally menjelaskan data sementara yang terkumpul itu merupakan data yang dibawa pejabat teras (Kasubdin, Kabag, dan Kabalai) Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diterjunkan secara serentak ke Kabupaten/Kota selama dua hari (17-18 Maret). ''Pendataan tersebut merupakan langkah ketiga dari program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat,'' kata Dally. Pendataan yang dilakukan oleh Tim Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Jawa Barat itu menyebutkan sebanyak 85.789 anak yang tidak bersekolah berasal dari keluarga kurang mampu berusia 7-15 tahun. ''Berdasarkan data yang masuk, rata-rata pendataan anak usia 7-15 tahun yang tidak dan belum sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sudah mencapai 72,18 %,'' kata Penanggung Jawab SIM, Tri Budi Yudo. (Tmi/X-11) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **