[list_indonesia] [ppiindia] Pemerintah Tak Mampu Menata Dampak Kenaikan BBM

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Sat, 5 Mar 2005 13:31:17 +0100

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/04/Ekonomi/eko05.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Pemerintah Tak Mampu Menata Dampak Kenaikan BBM

Jika Pemerintah Gagal Kendalikan, Bakal Terjadi Tindakan Anarkis 



JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak mampu menata dampak kenaikan bahan bakar 
minyak (BBM) hingga ke level pelaksanaan paling bawah, khususnya dampak yang 
ditimbulkan di masyarakat, sehingga terjadi kenaikan harga barang dan tarif 
angkutan yang semrawut. 

Demikian pendapat anggota Panitia Anggaran DPR Rizal Djalil, anggota Komisi V 
DPR Nusyirwan Soejano, dan ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Wijaya Adi yang dikonfirmasi Pembaruan secara terpisah di Jakarta, Jumat 
(4/3). 

Menurut Rizal, keinginan pemerintah memang menginginkan maksimal kenaikan tarif 
angkutan hanya 10 persen, tetapi kenyataan di lapangan kenaikan malah 
bervariasi antara 20 persen hingga 25 persen dan antara satu daerah dengan 
daerah lainnya berfluktuasi. 

"Artinya kalau terjadi seperti ini pemerintah harus memonitor. Kondisi ini yang 
pemerintah tidak perhitungkan secara lebih detail sebelumnya sehingga mereka 
dianggap lemah. Apalagi, reaksi menaikkan tarif, semacam respons psikologis," 
kata Rizal. 

Panitia Anggaran, jelas dia, sebelumnya sudah meminta, sebelum menaikkan tarif, 
harus dipersiapkan terlebih dahulu Keputusan Menteri tentang Tarif, lalu 
dikonsultasikan dengan masing-masing Pemerintah daerah (Pemda), sehingga ketika 
tarif dinaikkan semuanya sudah siap. 

Apalagi, wewenang menaikkan tarif di masing-masing daerah ada di tangan Pemda 
dan DPRD setempat. Ketika hal ini tidak dilakukan, pada saat tarif dinaikkan 
pemerintah seperti gelagapan, karena tidak siap terhadap reaksi dari masyarakat 
yang memprotes dampak kenaikan BBM. 

Ekonom LIPI Wijaya Adi mengatakan, pernyataan Presiden yang menyatakan 
mengurangi subsidi dengan menaikkan BBM untuk menegakkan keadilan sebenarnya 
menyesatkan. Sebab, dengan dalih menarik subsidi dari kelompok kaya dan 
mengalihkannya kepada kelompok miskin, justru yang memikul beban yang berat 
adalah masyarakat yang penghasilannya di atas Rp 1.000 hingga Rp 2.000 di atas 
kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin. 

"Letak keadilannya di mana, cuma selisih pendapatannya sangat kecil, tetapi 
beban yang ditanggung sangat beda. Bagi kelompok menengah ke atas sebenarnya 
tidak ada masalah," katanya. 


Kenaikan 

Mengenai dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan, dia mengatakan, 
pemerintah tidak menata hingga ke tingkat paling bawah, sehingga tarif itu 
tidak seragam. 

Semestinya, pemerintah dari awal sudah mengomunikasikan hal ini kepada Pemda 
dan DPRD sekaligus memberikan petunjuk bahwa batas kenaikan hanya maksimal pada 
ketentuan yang ditetapkan. 

Sementara itu, Nusyirwan mengatakan, kenaikan BBM rata-rata 30 persen ini akan 
memukul usaha transportasi darat dan laut dan pada ujungnya akan berdampak 
langsung pada rakyat kecil. Perusahaan transportasi dipastikan akan menurunkan 
standar pelayanannya kepada masyarakat. 

"Saya baca dan mendengar bahwa sekarang ini banyak perusahaan transportasi yang 
menjerit dengan kenaikan BBM ini. Seperti yang disampaikan oleh Pelni, dengan 
kenaikan BBM ini menambah beban pengeluaran 443 juta rupiah per hari," katanya. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie 
mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan naiknya ongkos transportasi 
yang nampaknya sekarang tidak terkendali karena naik jauh di atas yang 
ditetapkan. 

Jika pemerintah gagal, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi tindakan anarkis 
dan kalau itu terjadi akan berdampak sangat jelek bagi pemerintah di mata 
rakyat. 

"Jika pemerintah gagal mengamankan kenaikan biaya transportasi yang naiknya 
cukup tinggi, di mata rakyat, pemerintah dinilai gagal mengamankan keputusannya 
sendiri. Pemerintah ke depan tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Persoalannya, 
apa yang dijanjikan Presiden bahwa dampak dari kenaikan BBM akan dapat 
dikendalikan itu harus betul-betul dapat dibuktikan di lapangan karena 
kemampuan itulah yang akan dapat langsung dilihat dan dinikmati oleh rakyat. 
Sekarang janji itulah yang ditunggu rakyat," kata Jeffrie. 


Kapal Laut 

Seperti disampaikan oleh Kepala Humas PT Pelni Abubakar Gosyim bahwa kenaikan 
tarif BBM tentunya berdampak kepada dunia usaha khususnya transportasi laut. 

Mengingat angkutan laut, terutama kapal penumpang Pelni disamping ukuran dan 
daya angkut yang besar, tentu menyebabkan konsumsi BBMnya makin besar juga. 
Sebagai contoh pengoperasian kapal penumpang Pelni rata-rata komponen biaya BBM 
adalah 40 persen dari total biaya perusahaan. 

Bagi perusahaan pelayaran adanya kenaikan harga BBM akan dapat mempengaruhi 
pola operasi kapalnya. Hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya BBM sangat 
berpengaruh kepada komponen biaya lainnya, antara lain untuk biaya makanan 
penumpang, docking, air tawar, dan bunker service. "Tak terkecuali bagi PT 
Pelni saat ini yang mengoperasikan 27 kapal penumpang, kenaikan ini cukup besar 
pengaruhnya," katanya. 

Abubakar memaparkan biaya yang dikeluarkan akibat adanya kenaikan harga BBM 
solar sebesar 33,3 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp 1.650 per liter 
menjadi Rp 2.200 per liter, menyebabkan biaya BBM untuk pengoperasian kapal 
meningkat, dari Rp 1.330,17 juta per hari menjadi Rp1.773,11 juta per hari. 

Sehingga tambahan biaya pengeluaran untuk BBM sebesar Rp 443 juta per hari, 
atau sebesar Rp 155,031 miliar per tahun. 

Angka tersebut belum tambahan biaya transportasi BBM melalui tongkang yang 
harus ditanggung, untuk pelabuhan yang tidak dilengkapi fasilitas pipa, 
sehingga praktis biaya yang harus dibayar oleh Pelni lebih besar dari harga 
yang ditetapkan Pemerintah. (B-15/M-11) 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 4/3/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Pemerintah Tak Mampu Menata Dampak Kenaikan BBM