[list_indonesia] [ppiindia] Indonesia Punya Bukti Kuat Pemilik Sah Wilayah Ambalat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 5 Mar 2005 13:20:00 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/04/Utama/ut01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Indonesia Punya Bukti Kuat Pemilik Sah Wilayah Ambalat
JAKARTA - Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasyim Djalal, menegaskan,
secara hukum serta berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia
pemilik sah wilayah Ambalat. Jika kasus ini kembali diajukan ke Mahkamah
Internasional, Indonesia memiliki alat bukti kuat mengenai kepemilikan kawasan
tersebut sebagai bagian dari wilayah Nusantara.
"Saya mendengar bahwa Pemerintah Malaysia dalam hal ini perdana menterinya
akhirnya melunak dan menawarkan langkah diplomasi atau merundingkan kembali
persoalan ini. Saya rasa ini adalah langkah yang baik bagi kedua negara untuk
menentukan kebijakan strategis mengenai Ambalat," ujar Hasyim kepada Pembaruan
di Jakarta, Jumat (4/3).
Menurut Hasyim, akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak
adanya kesepakatan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di
Laut Sulawesi.
Sedangkan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia, yaitu mengenai
Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sehingga dalam kesepakatan itu jelas kawasan
apa saja yang menjadi kepemilikan Indonesia.
Dikatakan, Indonesia adalah negera kelautan yang memiliki bukti dan dokumen
sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai Nusantara yang
memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai
pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari
Zona Ekonomi Eksklusif.
"Sementara mereka baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat
tahun 1979.
Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai
bukti kepemilikan Ambalat," ujarnya.
Ketegangan Meningkat
Sementara itu, ketegangan di perbatasan Malaysia dan Indonesia meningkat.
Pesawat pengintai udara Malaysia jenis Super King telah dua kali melintasi
wilayah udara RI di sekitar perairan Tarakan, Kalimantan Timur.
Pesawat pengintai itu bahkan terbang melintas di atas kapal perang TNI Angkatan
Laut yang tengah patroli di perbatasan RI - Malaysia, khususnya di sekitar
Ambalat.
Berkaitan dengan kondisi itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan,
persoalan atas perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Kalimantan bagian utara
itu akan diselesaikan dengan solusi terbaik. Presiden tidak menginginkan
langkah ekstrem dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Penjelasan Presiden itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di
Kantor Presiden, Kamis (3/3) petang, seusai pertemuan mendadak dengan Panglima
TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kasad Letjen Djoko Santoso, Kasal Laksamana
Madya Slamet Soebijanto, dan Kasau Marsekal Madya Djoko Suyanto. Hadir Menteri
Perhubungan Hatta Radjasa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo
Yusgiantoro.
Menteri ESDM diundang mengikuti pertemuan tersebut karena di kawasan itu
terdapat kilang minyak yang sangat potensial. Beberapa titik di kawasan itu
selama ini telah dieksplorasi, baik oleh Malaysia maupun Indonesia, antara lain
yang ditangani Petronas dan Shell (Malaysia) serta Unocal (Indonesia).
Pihak Malaysia, sebagaimana penjelasan Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia,
Jenderal Tan Sri Mohd Zahidi Zainuddin, akan tetap melanjutkan pengawasan dan
penjagaan di daerah perairannya yang terdapat minyak, termasuk daerah
perbatasan yang bersebelahan dengan negara tetangga.
Dia menerangkan hal itu setelah menutup pelatihan National Service yang diikuti
410 peserta di Desaru Gerak Khas, Kota Tinggi, Malaysia, Kamis.
Dia mengatakan, penjagaan di perusahaan minyak milik Petronas, Malaysia, akan
diperketat dan perusahaan minyak yang berasal dari negara lain menjadi tanggung
jawab aparat keamanan negara tersebut untuk memastikan bahwa negara mereka
tetap aman.
Menurut Kepala Staf Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Timur
(Armatim), Kol Laut (P) Marsetio, kepada wartawan di atas KRI Wiratno yang
tengah berlabuh di Tarakan, Jumat (4/3), pesawat Super King milik Malaysia
sudah dua kali melewati batas wilayah udara Indonesia. Terakhir, pesawat
pengintai tersebut terbang di atas tiga kapal perang Indonesia yang tengah
berpatroli, Kamis, sekitar pukul 15.20 Wita.
Menurut dia, pesawat tersebut telah melanggar peraturan pelayaran
internasional. Bahkan, terbang selama 10 menit berputar-putar di atas kapal
perang Indonesia. Padahal, menurut Marsetio, tiga kapal perang Indonesia yakni
KRI Nuku, KRI Wiratno, dan KRI Rencong saat itu tengah berpatroli membentuk
suatu gugus tugas. Namun, tak lama kemudian pesawat Super King melintas di atas
tiga kapal itu.
Sejauh ini kapal-kapal perang Indonesia tidak melakukan tindakan provokasi,
karena masih diperintahkan untuk bersiaga saja. Marsetio berharap agar
pemerintah, khususnya Mabes TNI, memberikan bantuan kekuatan udara.
Setiap kekuatan militer asing yang melanggar perbatasan Indonesia, menurut dia,
seharusnya segera diusir. Hal itu telah diatur dalam Undang Undang (UU) No 17
Tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Dikemukakan, saat ini Malaysia mengklaim 12 mil laut yang berada di sekitar
Pulau Karang Ambalat. Itu artinya, menurut Marsetio, batas wilayah laut
Malaysia jika dihitung dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil.
Dikatakan, saat ini sekitar 12 pulau di wilayah Indonesia yang memiliki
masalah-masalah perbatasan. Di perbatasan Malaysia, selain di sekitar Ambalat,
juga ada potensi bermasalah di Pulau Berhala. Lalu Pulau Rondo, wilayah barat
Indonesia berbatasan dengan negara India.
Pulau-pulau lain, Pulau Nipah berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung
dengan Vietnam, Pulau Marore, Miangas dan Pulau Marampit dengan Filipina, Pulau
Beras, Fani, Fanilda dengan Republik Palau (sebelah utara Irian), lalu dengan
Timor Leste ada Pulau Bate, dan Pulau Dana yang berbatasan dengan Australia.
Patok Perbatasan
Lebih lanjut Sudi mengatakan, Presiden Yudhoyono meminta Menhub menentukan
patok perbatasan di wilayah terluar Indonesia, yakni di Pulau Karang Unarang.
Selain itu, Departemen Perhubungan diminta segera membangun mercu suar di pulau
yang diklaim Malaysia, setelah sebelumnya mengklaim Sipadan - Ligitan.
Kepada Panglima TNI, menurut Sudi, Presiden Yudhoyono meminta untuk tetap
menaati hukum internasional tanpa mengurangi kewaspadaan. Panglima TNI dan
jajarannya diharapkan tetap melaksanakan tugas mempertahankan wilayah NKRI.
Panglima TNI menyatakan siap menjaga kedaulatan NKRI. Lima KRI yang disiagakan
di sana, menurut dia, adalah bagian dari kewajiban TNI menjaga kedaulatan NKRI.
Panglima berharap persoalan saling klaim ini tidak menjadi konflik terbuka.
Menurut dia, selama ini sudah ada dialog dengan Menteri Pertahanan Malaysia.
Termasuk pengiriman lima KRI sudah diberitahukan kepada pihak Malaysia.
Dipermainkan
Rentetan masalah dengan Malaysia, terutama kepastian batas wilayah, membuktikan
Indonesia selalu dipermainkan. Untuk itu pemerintah harus segera menuntaskan
persoalan yang beberapa kali telah dibicarakan pada periode pemerintahan
sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi I Effendi Choiri, Jumat (04/3), di Jakarta, kepada
Pembaruan, mengatakan, Indonesia seakan-akan dikucilkan oleh Malaysia sehingga
pemerintah seharusnya lebih tegas lagi menyelesaikan masalah perbatasan
tersebut.
"Sudah beberapa kali kita dikerjai Malaysia, tetapi pemerintah sepertinya tidak
memberikan ketegasan kepada mereka. Ini yang seharusnya segera diselesaikan
baik dengan Malaysia maupun negara-negara tetangga lainnya," katanya.
Seperti diberitakan, Malaysia telah beberapa kali melanggar batas negara dengan
membiarkan kapal patroli ataupun kapal lainnya melintasi perairan Indonesia.
Bahkan, terakhir, sekalipun telah diprotes Indonesia terkait dengan pemberian
konsensi minyak dari Laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah Indonesia. Pihak
Departemen Luar Negeri Malaysia, sebagaimana dikutip media massa setempat,
mengatakan bahwa konsensi yang diberikan tersebut oleh Petronas Malaysia kepada
perusahaan Shell, masih berada dalam wilayah Malaysia.
Choiri menambahkan, terkait dengan perbatasan tersebut maka Indonesia
seharusnya mempercepat penyelesaian dengan semua negara tetangga, seperti
Singapura, Malaysia, Filipina, Timor-Timur dan Australia. Pada akhirnya akan
dibuat dalam satu Undang Undang (UU) Perbatasan RI, yang sampai saat ini belum
dimiliki. (E-5/WD/O-1/Y-3/H-12)
Last modified: 4/3/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Indonesia Punya Bukti Kuat Pemilik Sah Wilayah Ambalat
