[list_indonesia] [ppiindia] Merealisasikan Program untuk si Miskin
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 6 Mar 2005 20:30:34 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/7/o2.htm
Senin Pon, 7 Maret 2005
Artikel
Sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa-siapa saja yang urgen untuk
mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya.
Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampai menimbulkan gejolak
di masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya
benar-benar dilakukan terbuka yang didasarkan oleh data lapangan yang
seakurat mungkin.
Merealisasikan Program untuk si Miskin
Oleh I Nengah Suparta
BERDASARKAN Survai Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003, angka partisipasi
murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah 92,6 persen,
63,5 persen, dan 40,6 persen. Berarti untuk jenjang SMP dan SMA, tingkat APM
memberi indikasi bahwa bangsa ini masih harus berjuang keras untuk berupaya
meningkatkan kuantitas partisipasi anak usia sekolah agar APM-nya mendekati
persentase ideal. Hal ini utamanya akan terkait dengan upaya peningkatan
akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga rakyat miskin yang
berjumlah masih berkisar 38,4 juta jiwa. Suatu pekerjaan yang tentu tidak
ringan, apalagi jika diimbuhi oleh rendahnya komitmen para penyelenggara
negara pada persoalan tersebut.
Secara aturan di atas kertas, komitmen negara untuk mengatasi permasalahan
rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk membiayai pendidikan
sesungguhnya sudah tampak. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya persoalan
penangulangan masalah krusial ini pada UUD '45 hasil amandemen, pada pasal
31 ayat 4. Akan tetapi sayang, UUD '45 ternyata bukanlah landasan konstitusi
yang dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Sehingga, yang
kita temukan pada kenyataannya, alokasi APBN pada bidang pendidikan masih
saja pada bilangan yang sangat jauh dari ketentuan. Ironisnya lagi, saban
waktu biaya pendidikan semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan
bahkan oleh pemerintah sekalipun, yang tentunya semakin memupuskan harapan
si miskin untuk mampu menjamah dunia persekolahan yang layak baginya.
Padahal, kita sadar betul bahwa pembangunan bangsa hanya akan dapat dicapai
dengan optimal jika masyarakatnya melek ilmu pengetahuan, tidak mudah
dibodohi karena kebodohannya. Ini hanya akan terjadi jika mereka mendapatkan
pendidikan yang layak.
Paradigma build nation build schools, tampaknya perlu diyel-yelkan lagi
sehingga semua komponen bangsa terbangunkan kesadarannya bahwa pendidikan
adalah kemutlakan untuk berkembangnya sebuah bangsa.
Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sementara
masih mendapat reaksi keras oleh sejumlah komponen masyarakat. Memang
sebagian dananya telah direncanakan sebagai dana kompensasi bagi rakyat
miskin, khususnya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Walaupun pendanaan
proses pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM, tetapi
daripada tidak mari kita syukuri bahwa pemerintah tampak telah mulai serius
memikirkan pendidikan bangsanya.
Agar alokasi dana kompensasi dari kenaikan harga BBM ini dapat benar-benar
diterima oleh yang seharusnya mendapatkan, ada beberapa hal yang perlu
dicermati oleh kita bersama.
Akurasi Data
Tidak sedikit kita menghadapi pengalaman bahwa jauh berbedanya fenomena
lapangan dengan perencanaan di atas kertas. Acapkali rencana mulia yang
tertuang di atas kertas berakhir dengan fakta yang tidak sesuai di lapangan.
Ambil contoh program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) misalnya. Di
tingkat perencana ditetapkan bahwa rakyat miskin mempunyai jatah 20 kg/orang
dengan harga Rp 1.000/kg. Akan tetapi di lapangan mereka hanya memperoleh 4
kg, dan dengan mark up harga. Bahkan, beberapa hari lalu kita disuguhi
berita yang cukup memalukan (BP, 3/3) bahwa ada raskin yang dijual untuk
membangun fasilitas desa. Ditemukan di lapangan ada beberapa desa yang
melaporkan hanya sebagian kecil masyarakatnya yang sesungguhnya sebagai
rakyat miskin. Mungkin hanya karena malu menanggung predikat sebagai pejabat
di wilayah miskin atau mungkin hanya untuk mendapatkan predikat sebagai
pemimpin yang berhasil karena dapat menurunkan angka kemiskinan.
Padahal, begitu raskin turun ke lapangan, pejabatnya yang kemudian
berinisiatif untuk membagi raskin termasuk kepada masyarakatnya yang tidak
dilaporkan sebagai rakyat miskin. Jika dipandang sebagai wujud kebersamaan
memang bagus. Tetapi, kenapa tidak dikumpulkan saja kekayaan seluruh
masyarakatnya kemudian dibagi bersama-sama?
Perlakuan sejumlah oknum pejabat yang ABS (asal bapak senang) model di atas
untuk tujuan mendapatkan penghargaan, mudah-mudahan tidak lagi. Biarkanlah
kita perlihatkan apa adanya. Jika malu sebagai pejabat di negeri miskin,
buatlah si miskin jadi kaya, bukan lantas menjadikan sebaliknya semakin
menderita.
Seleksi Terbuka
Dari dana kompensasi kenaikan harga BBM, pada bidang pendidikan yang dananya
direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa, diperkirakan 9,6 juta anak
kurang mampu usia sekolah yang akan dapat ditangani.
Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin.
Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada
sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa
yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat
menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai
ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai.
Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa-siapa saja yang
urgen untuk mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran
berikutnya. Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampai
menimbulkan gejolak di masyarakat paling bawah.
Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya benar-benar dilakukan terbuka
yang didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin.
Pengawas Independen,
Ketegasan Sanksi
Jika kita mau jujur, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para
penyelenggara pemerintahan nampak belumlah cukup memadai. Masih sering ada
kecurigaan dari masyarakat kepada aparat pemerintah, lebih-lebih yang
terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini wajar terjadi dalam kondisi
bangsa yang masih berlabel tiga besar terkorup di dunia. Untuk
mengantisipasi kemungkinan kebocoran dana atau tidak mengalirnya dana pada
orang yang berhak, pengawasan dari suatu lembaga independen (nonpemerintah)
sangatlah penting. Tidak hanya itu, aturan pun seyogianya diadakan sebagai
landasan memberikan sanksi bagi siapa saja yang berbuat menyalahgunakan
wewenangnya. Tentu kita tidak berharap bahwa perlakuan yang seharusnya
diterima oleh mereka yang berhak tidak sesuai dengan alokasi yang
sebenarnya.
Pengalokasian Dana
Bantuan kesehatan yang dialokasikan kepada rakyat miskin seyogianya bukanlah
hanya akses berobat secara gratis, karena kesehatan sama sekali tidak
identik dengan berobat. Berobat hanyalah salah satu bagian dari upaya
memelihara kesehatan. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat
bisa mendapatkan fasilitas sehat untuk upaya mencegah sakit. Pengetahuan
akan kesehatan, kebutuhan nutrisi, kebutuhan lingkungan sehat, adalah bagian
yang justru sangat penting bagi kesehatan bangsa.
Sementara mengenai dana pendidikan bagi anak kurang mampu, seharusnya
diserahkan langsung ke siswa bersangkutan melalui tabungan khusus yang
dibuatkan untuk mereka. Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan sekolah bukanlah
hanya persoalan biaya sumbangan pendidikan atau ongkos ke sekolah. Sekali
lagi, kebutuhan gisi siswa adalah juga bagian penting dalam upaya
mencerdaskan bangsa. Selain itu, dengan memberikan langsung beasiswa ke
siswa penerima dalam bentuk tabungan bisa merupakan pembelajaran bagi siswa
tentang pentingnya menabung. Yang terpenting, pemberian langsung beasiswa ke
siswa penerima dapat mengeliminasi kebocoran birokratis yang selama ini
sering terjadi.
Penulis, dosen di IKIP Negeri Singaraja, mengikuti program doktor di Belanda
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Merealisasikan Program untuk si Miskin
