[list_indonesia] [ppiindia] MK Gagal Mengawal Demokrasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 29 Mar 2005 23:07:30 +0200
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/opini/1653503.htm
Rabu, 30 Maret 2005
MK Gagal Mengawal Demokrasi
Oleh Refly Harun
KEBERADAAN Mahkamah Konstitusi atau MK yang diadopsi melalui Perubahan Ketiga
UUD 1945 (2001) tidak sekadar sebagai penjaga konstitusi (the guardian of
constitution) atau penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution).
Lebih jauh dari itu, MK juga dibebani kewajiban untuk melindungi hak asasi
manusia (the protection of human rights) dan mengawal demokrasi (the guardian
of democracy) dalam kerangka negara hukum (the rule of law).
Fungsi seperti itulah sebenarnya yang dibebankan kepada lembaga MK di mana pun
di dunia ini.
Ujian untuk mengawal demokrasi tersebut telah didapatkan MK pada saat pengujian
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), khusus mengenai
beberapa materi mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada
langsung). Sayangnya, saya nilai, MK gagal dalam ujian pertama tersebut.
Pada pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, Selasa (22/3), MK
memang mengabulkan sebagian materi yang dimintakan dua kelompok pemohon,
kelompok pemantau pemilu (Cetro dan kawan-kawan) dan kelompok komisi pemilihan
umum daerah (KPUD). MK telah memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada
langsung, KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan langsung kepada
rakyat. KPUD hanya melaporkan pelaksanaan pilkada kepada DPRD. Hal ini untuk
menjamin independensi KPUD dalam menyelenggarakan pilkada.
Dalam hal ini MK telah memutus belitan rantai parlemen lokal terhadap KPUD
sebagai penyelenggara pilkada akibat desain UU Pemda. Karena putusan MK, KPUD
menjadi bebas dan independen terhadap kekuatan-kekuatan politik lokal yang
terjelma dalam DPRD. Sayangnya, lembaga penjaga konstitusi itu tidak
menyambungkan kembali pertalian antara KPUD dan KPU yang dipaksa putus oleh
parlemen pusat yang mendesain UU Pemda. MK juga tidak bernyali memutuskan
ancaman cengkeraman pemerintah pusat dalam proses pilkada dengan membunuh hak
eksklusif pemerintah nasional sebagai regulator pilkada.
Argumentasi MK mengenai independensi penyelenggara pilkada terbelah. Di satu
sisi menyatakan, KPUD harus dijamin independensinya dari pengaruh DPRD. Namun,
di sisi lain menyatakan, peran regulasi pemerintah pusat dalam pilkada tidak
bertentangan dengan konstitusi. Padahal, peran regulasi itu dinilai banyak
pihak akan berpengaruh besar terhadap independensi penyelenggaraan pilkada.
Pengaruh itu, misalnya, akan dirasakan ketika pos-pos anggaran pilkada dalam
APBN dikontrol pemerintah dan KPUD sebagai penyelenggara pilkada harus mau
berkompromi apabila menginginkan dana itu digelontorkan ke bawah.
Putusan MK jadinya terasa seperti "bola tanggung" dalam mengawal demokrasi.
Tidak heran bila Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyatakan
kekecewaannya terhadap putusan tersebut dan Smita Notosusanto, salah seorang
pemohon, menganggap putusan tersebut "banci" (Media Indonesia, 23/3).
Rezim pemilu
Pemohon telah menyodorkan satu soal krusial kepada MK, apakah pilkada termasuk
ke dalam rezim pemilu atau tidak. Jawaban atas pertanyaan ini paling tidak akan
berpengaruh pada tiga hal, (1) penyelenggara pilkada, (2) independensi
penyelenggaraan pilkada, dan (3) siapa yang berhak menjadi pengadil dalam
sengketa hasil pilkada.
Pemohon (pemantau pemilu dan KPUD) tegas menyebut pilkada masuk ke dalam rezim
pemilu. Karena itu, terhadap tiga hal di atas, skenarionya akan menjadi sebagai
berikut. Pertama, penyelenggara pilkada adalah KPU yang bersifat nasional tetap
dan mandiri. KPUD (KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten) adalah bagian dari KPU
yang diberi mandat melaksanakan pilkada. Kedua, penyelenggaraan pilkada harus
dijauhkan dari campur tangan pihak-pihak lain di luar penyelenggara pemilu yang
independen. Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal) dan
legislatif (baik legislatif pusat maupun legislatif daerah) tidak boleh campur
tangan dalam urusan penyelenggaraan pilkada. Mereka cukup jadi pemain, tetapi
tidak boleh menjadi wasit. Ketiga, sesuai dengan amanat konstitusi, maka
sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan MK, bukan Mahkamah Agung (MA).
Ada banyak alasan untuk menyebut pilkada adalah pemilu. Salah satunya adalah
melihat kaitan sistematis antara pasal- pasal dalam UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4)
menyebutkan kepala daerah dipilih secara "demokratis", sedangkan Pasal 22E Ayat
(2) menyatakan pemilu dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden
serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perlu dicatat pesan Pasal 22E Ayat (1) yang
menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber),
jujur, dan adil (jurdil).
Makna dipilih secara "demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) memberikan alternatif
bagi pembuat UU untuk memilih cara memilih kepala daerah. Ketika pembuat UU
memilih cara pemilihan langsung, apalagi kemudian mengadopsi asas-asas pemilu
luber dan jurdil, adalah sangat beralasan untuk mengaitkan pilkada dengan
pemilu. Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 harus ditafsirkan secara lebih ekstensif
menyangkut pula pilkada.
Dengan paradigma yang jelas bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu,
instrumen-instrumen lanjutan pemilu harus pula dipakai dalam pilkada. Wewenang
untuk menyelenggarakan pilkada tidak pada KPUD secara sendiri-sendiri,
melainkan diletakkan di pundak KPU secara nasional. Kewenangan regulasi membuat
aturan lanjut pilkada tidak diberikan kepada pemerintah, tetapi harus oleh KPU
sendiri seperti halnya praktik yang terjadi dalam Pemilu 2004. Terakhir, MK
sendirilah yang harus menyelesaikan sengketa pemilu, tidak boleh diserahkan
kepada MA.
Jalan pikiran ini, sayangnya, tidak diterima oleh MK, hanya terjelma dalam
pendapat minoritas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang akhirnya mengajukan
dissenting opinion terhadap putusan. MK hanya menafsirkan pilkada ke dalam
pengertian pemilu hanya dalam arti material, tetapi tidak dalam arti formal
(sebagai bagian rezim pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945). Bagi MK,
bisa saja pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu dengan konsekuensi
penyelenggara dan pembuat regulasi pilkada adalah KPU, lalu pengadil sengketa
hasil pemilu adalah MK. Namun, apabila pembentuk UU Pemda mengatur hal yang
lain, bagi MK, tidak pula keliru.
MK hanya menyampaikan pesan dalam pertimbangan hukum, "Untuk masa yang akan
datang diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional,
dan mempunyai akuntabilitas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia yang
fungsi tersebut seharusnya diberikan kepada komisi pemilihan umum sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945 dengan segala perangkat kelembagaan dan
pranatanya."
Pertanyaannya, mengapa MK harus mengharapkan hal tersebut terjadi di masa
depan. Bukankah dengan kewenangan yang ada padanya MK dapat menyegerakan hal
tersebut terjadi. Mengapa pula MK memulangkan harapan tersebut kepada pembuat
undang-undang yang terbukti berkali-kali telah mereproduksi undang-undang yang
kerap mengkhianati amanat rakyat dan melawan konstitusi.
Sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, MK hanya menyodorkan "bola
tanggung". Sungguh MK telah gagal mengawal demokrasi kali ini.
Refly Harun Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonusa Esa Unggul
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] MK Gagal Mengawal Demokrasi
