[list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi bagi Penduduk Miskin?

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Tue, 8 Mar 2005 10:07:43 +0100

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/07/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Kompensasi bagi Penduduk Miskin?
 

Denny JA 

SAATNYA kita memikirkan program bagi penduduk miskin di Indonesia secara lebih 
sistematis. Naiknya harga BBM terhitung sejak 1 Maret 2005 dapat menjadi 
momentum dan pintu masuk ke arah itu. Baik yang pro ataupun kontra atas 
kenaikan harga BBM, dua-duanya menyampaikan kepedulian atas penduduk miskin. 
Tetapi, argumen yang disampaikan dua kubu itu masih parsial. Penduduk miskin di 
Indonesia patut mendapatkan perhatian lebih dari itu. 

Yang pro kenaikan BBM menyatakan penduduk miskin menjadi kepedulian mereka. 
Selama ini subsidi BBM sudah salah sasaran. Subsidi itu berlaku umum, dan 
justru lebih banyak dinikmati orang kaya. Pengalihan subsidi bagi penduduk 
miskin justru jauh lebih efektif. Dengan pengalihan subsidi itu, kubu yang pro 
menunjukkan dengan angka bahwa justru jumlah penduduk miskin akan berkurang. 

Dua sektor yang akan diperhatikan untuk penduduk miskin. Pertama, sektor 
pendidikan, dan kedua sektor kesehatan. Bagaimana persisnya bentuk kompensasi 
itu dan bagaimana pula mekanisme penyaluran dan penjagaan tingkat kebocorannya, 
masih belum terjelaskan secara rinci. DPR juga akan terlibat membicarakannya. 

Sebaliknya, yang kontra kenaikan BBM juga mengembangkan argumen dan kepedulian 
kepada penduduk miskin. Bagi kubu ini, kelompok yang miskin jangan hanya 
dibatasi pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Justru jauh lebih 
banyak jumlahnya adalah mereka yang hidup pas-pasan. Label akademik itu, 
kelompok ini adalah near-poor. 

Kelompok near-poor ini yang paling menderita akibat kenaikan BBM. Sementara 
harga kebutuhan pokok yang mereka beli terus menaik, gaji mereka tetap, dan 
mereka bukan pula kelompok yang berhak atas kompensasi BBM. Akibat kenaikan 
harga, kelompok ini justru dapat terjatuh ke dalam situasi lebih miskin. 

Bagi kubu yang kontra, argumen berkurangnya angka kemiskinan dari kubu yang pro 
menjadi lemah. Benar, ia mungkin dapat mengurangi prosentase mereka yang berada 
di bawah kemiskinan jika skema kompensasi itu berjalan dengan benar. Namun, 
kenaikan BBM, menurut kubu itu, justru juga dapat membuat kelompok lain menjadi 
lebih miskin karena tidak terkena program kompensasi. Jika dua arah itu 
dihitung, penduduk miskin bukannya berkurang tetapi bertambah. 

Lalu, bagaimana sebaiknya penduduk miskin ditangani? Kubu yang kontra kenaikan 
harga BBM belum memberikan jawaban memadai. Sebagaimana kubu yang pro, kubu 
yang kontra ini juga memberikan efek emosional yang kuat kepada publik karena 
klaim kepeduliannya pada penduduk miskin. 


Perhatian 

Memang saatnya kita memberikan perhatian lebih programatis dan terencana kepada 
penduduk miskin, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, selama ini penduduk 
miskin selalu diatasnamakan dan menjadi objek emosional para akademisi dan 
politisi, namun tanpa ditangani dengan benar-benar tuntas. Penduduk miskin itu 
pula selama ini dijadikan amunisi untuk saling serang dalam pertengkaran elite, 
baik di wilayah politik ataupun akademik. 

Kedua, penduduk miskin itu mudah sekali menjadi sumber kerusuhan sosial. Mereka 
ibarat rumput kering dalam jumlah yang sangat banyak untuk kasus Indonesia. 
Sekali terkena sulut, mudah sekali rumput kering terbakar. 

Untuk kasus politik Indonesia yang sangat terfragmentasi dan para elitenya yang 
gemar berakrobat, tanpa ada jaring pengaman, penduduk miskin ini mudah sekali 
dimobilisasi dan dibuat marah. Jika penduduk miskin ini marah dan mengembangkan 
tuntutan politik, aspek moral dan gangguannya akan sangat kuat. 

Ketiga, sudah pula menjadi amanat dalam konstitusi bagi pemerintah untuk lebih 
memperhatikan penduduk miskin. Di dalam UUD 1945 yang lama, ataupun UUD 1945 
yang sudah diamendemen, amanat itu cukup tegas. Keseluruhan Pasal 34 meminta 
pemerintah lebih aktif untuk melindungi dan membuatkan jaring pengaman bagi 
penduduk miskin. 

Seruan konstitusi itu tidak unik bagi situasi Indonesia. Dalam sejarah 
peradaban dan kebijakan publik di negara lain, penduduk miskin memang menempati 
posisi khusus. Seruan membantu penduduk miskin menjadi elemen moral yang sangat 
kuat tak hanya dalam dokumen agama besar. 

Dalam sejarah dapat kita amati evolusi bantuan untuk orang miskin itu. 
Perkembangan pertama terjadi dalam sistem keluarga besar di sebuah suku. Karena 
jumlah mereka yang terikat darah cukup banyak, diferensiasi peran di antara 
mereka terjadi. 

Ada individu yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang lebih dapat mencari nafkah 
dan ada yang lebih tergantung. Kepala suku menjadi "ayah" bagi semua. Ia yang 
mengatur bahwa kelebihan dari yang kuat diberikan kepada yang lebih lemah. 

Sistem keluarga besar tidak bertahan lama. Jumlah penduduk kian bertambah. 
Muncul pabrik yang membuat semakin banyak individu tidak lagi bekerja dalam 
sistem keluarga besar. Muncul keluarga inti sebagai bentuk utama keluarga 
menggantikan sistem keluarga besar. Tetapi, mereka yang lemah dan tak mampu, 
terus hadir. Karena keluarga besar sudah hancur, siapa yang peduli dengan 
mereka yang papa itu? 

Sejarah mencatat, peran pelindung penduduk miskin digantikan oleh banyak sekali 
lembaga amal. Sebagian besar lembaga itu berafiliasi dengan gereja atau masjid 
Sebagian lagi, lembaga itu didirikan oleh philanthropist, orang kaya yang 
senang memberikan derma. 


Negara Modern 

Peradaban bergerak menuju nasionalisme dan pembentukan sebuah bangsa. Inggris 
menjadi bangsa utama yang saat itu memulai revolusi industri. Sebagai tanggung 
jawabnya bagi penduduk miskin, Inggris mengembangkan laws for the poor. 
Pelan-pelan tugas melindungi orang miskin diambil alih oleh negara. Swasta 
tetap menjalankan misi sosialnya, namun negara yang lebih melindungi penduduk 
miskin itu secara sistematis. 

Laws for the poor di Inggris adalah hukum pertama yang menjadi fondasi lahirnya 
aneka program kesejahteraan modern. Dalam hukum itu penduduk miskin dipisahkan 
dalam dua kategori. 

Pertama, deserving poor yang dilabelkan kepada mereka yang miskin dan sekaligus 
tua renta, cacat fisik dan mengalami gangguan lain sehingga tak mampu bekerja. 

Kedua, non-deserving poor yang dilabelkan kepada penduduk miskin tapi secara 
fisik dan mental mampu bekerja. Dua kategori itu mendapatkan bantuan, tetapi 
deserving poor lebih mendapatkan perhatian ekstra. 

Perang dunia kedua mengubah perhatian atas penduduk miskin secara lebih 
sistematis. Akibat perang, begitu banyak veteran, pengangguran dan penduduk 
yang cacat. Amerika Serikat segera menyempurnakan Social Security program untuk 
menjangkau segmen penduduk yang terancam miskin karena akibat perang. Program 
kesejahteraan kini berkembang menjadi sebuah industri yang teramat kompleks. 

Lebih rumit dibandingkan isu BBM, kini program kesejahteraan di AS membebani 
anggaran negara. Namun, penduduk yang terkait dengan program itu begitu luas. 
Perubahan atas program kesejahteraan segera menjadi isu politik yang panas. 
Sangat jarang sekali politisi yang berani menyentuh isu perubahan program 
kesejahteraan di masa kampanye. 

Itu pula yang membuat program sistematis bagi penduduk miskin berwarna-warna. 
Di satu sisi, program itu pasti sangat populer karena disukai oleh penduduk 
miskin dan aneka golongan yang bersimpati kepada penduduk miskin. Di sisi lain, 
program itu pasti menjadi beban anggaran negara, yang kian hari persentasenya 
dapat membesar jika tidak terus-menerus diperbaharui. Jika tak hati-hati, 
negara dapat bangkrut dibuatnya. 

Apa pun alasannya, penduduk miskin di Indonesia layak mendapatkan perhatian 
yang lebih khusus. Pemerintahan Yudhoyono akan sangat dikenang meletakkan 
fondasi penting negara modern, jika berhasil membuat program sistematis bagi 
penduduk miskin. Jika program penduduk miskin itu mulai dikerjakan, semua debat 
kompensasi BBM akan segera menghilang karena tak lagi relevan di hadapan 
program yang lebih signifikan. 


Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 7/3/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi bagi Penduduk Miskin?