[list_indonesia] [ppiindia] Pengadilan HAM di Indonesia Perlu Dibenahi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 8 Mar 2005 10:05:32 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Pengadilan HAM di Indonesia Perlu Dibenahi
Hampir Semua Putusan Pengadilan HAM Indonesia Tidak Membuat Masyarakat Puas
JAKARTA - Pengadilan HAM di Indonesia tidak bisa diharapkan untuk menegakkan
keadilan dalam kasus pelanggaran HAM. Sebab, Undang-Undang No 26/2000 tentang
Pengadilan HAM banyak sekali kelemahannya. Untuk itu, UU tersebut harus
direvisi.
Demikian dikatakan Hakim ad hoc Pengadilan HAM, Rudi Rizki, dalam diskusi
"Kehidupan Bernegara dalam Perspektif HAM", di kampus Universitas
Krisnadwipayana (Unris), Jakarta, Sabtu (5/3).
Tampil sebagai pembicara lainnya dalam diskusi yang diikuti ratusan peserta itu
adalah staf dari Departemen Hukum dan HAM, Dr Ir Adhi Santika MS, dan anggota
Komnas HAM, Dr Syafrudin Bahar.
Dikatakan Rudi, beberapa kelemahan UU No 26/2000 adalah definisi tentang
pelanggaran berat tidak jelas, tidak memasukkan penjahat/kejahatan perang, dan
tidak memakai asas minimum.
"Asas minimum ini penting supaya hakim tidak ragu dan mudah dipengaruhi," kata
dia.
Ia mengatakan, selain UU yang mendasari tidak jelas, kata dia, ada sejumlah
kelemahan lain pengadilan HAM di Indonesia. Pertama, hakim-hakim pengadilan ad
hoc HAM ini tidak dijamin keamanannya. Sebagai contoh, kata dia, ketika mereka
mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
Di mana setiap sidang berlangsung, ratusan TNI AD (Kopassus) hadir dengan
memakai seragam lengkap dan sebagian dari mereka membawa senjata api.
Bahkan, menjelang putusan, kata Rudi, ada tentara yang mengancam hakim. "Ini
sungguh mengerikan, sementara kita tidak mempunyai pengawal," kata dia.
Kedua, kualitas hakim dan jaksa, khususnya dalam pengadilan HAM masih kurang.
Ketiga, pengadilan HAM belum mempunyai hukum acara sendiri.
"Yang kita pakai selama ini adalah HUHAP. Keempat, pengadilan HAM belum
mempunyai kantor tersendiri.
Ia mengatakan, idealnya, pengadilan HAM ini harus mempunyai hukum acara
sendiri. Selain itu harus mempunyai kantor sidang sendiri.
"Pengaturan ruang sidangnya harus berbeda dengan pengadilan biasa, terutama
dalam hal keamanan hakim," kata dia.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah, kata dia, maka jangan heran hampir
semua putusan pengadilan HAM Indonesia atas pelanggaran yang terjadi Indonesia,
tidak membuat masyarakat puas, terutama masyarakat dunia.
"Pengadilan HAM kita terpuruk di dunia. Jadi tidak ada salahnya kalau Amerika
membentuk komisi ahli untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di Timor
Timur," kata dia.
Ditegaskan Rudi, banyak kekurangan UU No 26/2000 karena UU itu dibuat
tergesa-gesa. Selain itu, UU itu dibuat dengan setengah hati. Artinya, tidak
ada niat baik dari pembuat UU untuk menuntaskan masalah HAM di Indonesia.
Reaktif
Sementara Adhi Santika mengatakan kebanyakan UU di Indonesia, terutama UU No
26/2000 itu bersifat reaktif. Artinya, setelah ada peristiwa atau pelanggaran
HAM, baru dibuat UU. Akibatnya, UU dibuat banyak dipengaruhi oleh mereka yang
terlibat dalam pelanggaran HAM atau pelanggaran lainnya.
"Idealnya UU dibuat bersifat antisipatif," kata dia.
Rudi melanjutkan, memang umumnya di negara-negara transisi menuju demokrasi UU
mengenai HAM atau pengadilan HAM yang dibuat pasti tidak lengkap, banyak
kelemahan. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh mereka yang terlibat dalam
kejahatan masa lalu.
"Ada 22 negara transisi menuju demokrasi yang UU tentang HAM atau pengadilan
HAM-nya tidak jelas seperti kita," kata dia.
Syaafrudin Bahar mengatakan, banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia
dikarenakan hukumnya lemah, juga karena pengaruh budaya.
Pengaruh budaya, kata dia, terutama kekerasan terhadap perempuan. Ia
mengatakan, perempuan tidak dilibatkan dalam banyak hal, seperti mengenyam
pendidikan dan pengambilan keputusan. Ini merupakan pelanggaran HAM. (E-8)
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 7/3/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pengadilan HAM di Indonesia Perlu Dibenahi
