[list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi BBM: Jembatan Putus?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 26 Mar 2005 09:57:15 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=163471
Sabtu, 26 Mar 2005,
Kompensasi BBM: Jembatan Putus?
Oleh Ali Maschan Moesa *
Kita masih berharap agar kearifan presiden, Wapres, dan parlemen cukup kuat
untuk mengalahkan gagasan institusional konservatif dalam konteks kenaikan
harga BBM. Hanya, semua juga mengharapkan mereka tidak terjebak dalam konflik
berkepanjangan. Sebab, dengan kondisi demikian, rakyat merasa khawatir terhadap
kemampuan mereka untuk mememuhi kepastian yang diharapkan.
Memang, sudah lazimnya didapatkan pernyataan bahwa Indonesia masih berada dalam
masa transisi. Banyak bangsa yang mengalami transisi. Namun, dalam kasus
Indonesia, kondisinya masih jauh dari harapan.
Dalam perspektif ekonomi, gempuran globalisasi dan tatanan dunia kapitalis
serta implikasi teknologi informasi mengonstruksi Indonesia sangat rentan
terhadap kekuatan pasar, kurang mampu merespons kebutuhan masyarakatnya, dan
nihilnya kelompok menengah yang kuat dan mandiri.
Pada sisi lain, para politisi hanya memfokuskan diri pada aspek struggle for
power yang tidak seimbang dengan spek efektivitas pengguanan kekuasaan tersebut
(the use of power).
Pada akhir 2001, kondisi Indonesia dikejutkan statemen Wakil Presiden Bank
Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Jamaluddin Kasum yang menyatakan
kurang lebih 60 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, 10-20 persen di antara mereka hidup dalam kemiskinan absolut.
Data tersebut didasarkan definisi internasional tentang kemiskinan, yaitu
mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari USD 2 per hari,
setara dengan Rp 19.000.
Lebih lanjut, jika standar USD 2 per hari dijadikan landasan penghitungan,
diprediksi jumlah rakyat miskin pada 2004 berada pada kisaran 52 persen dan
2005 menurun pada kisaran 50 persen.
Pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra, baik bagi para pengamat
sosial-ekonomi maupun BPS, yang kemudian mengajukan bandingan tentang batasan
kemiskinan. Menurut BPS, angka kemiskinan pada 2004 berada pada kisaran 13
persen dan pada 2005 akan menurun, menjadi 11 persen
Menganggur
Terlepas dari perbedaan tolok ukur masalah kemiskinan menurut Bank dunia maupun
BPS, semua sepakat bahwa sektiar 40 juta penduduk dalam keadaan menganggur. Di
Jatim saja, menurut laporan Sekda Provinsi Soekarwo, masyarakat miskin 19 juta.
Dalam perspektif itu, kemiskinan merupakan masalah fundamental yang belum bisa
diatasi sampai saat ini.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, kenaikan rata-rata 29 persen harga BBM
yang diputuskan pemerintah sejak 1 Maret 2005 menjadi cukup masuk akal. Sebab,
Rp 17 triliun dari perolehan dana kenaikan harga BBM itu dipergunakan subsidi
untuk mengentaskan orang-orang miskin (poor society) dan masyarakat yang hampir
miskin (near poor) dari kesulitan hidupnya. Termasuk ada harapan memberikan
pekerjaan bagi 40 juta penganggur dan mereka yang bekerja tidak secara penuh
(underemplyment).
Secara rinci, masalah-masalah besar ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini:
(1) tingginya angka kemiskinan dan penganguran, (2) laju pertumbuhan ekonomi
yang masih rendah, (3) rendahnya investasi, (4) rendahnya daya saing produk
Indonesia di pasar internasional, (5) ketimpangan antara unit ekonomi besar dan
kecil, (6) KKN yang masih tinggi, dan (7) sebagian problem di atas juga tidak
bisa dilepaskan dari aspek kualitas SDM yang masih sangat rendah.
Hal itu bisa dilihat dari indikator Indek Pembangunan Manusia (Human
Development Index), yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-112 dari
ke-175 negara pada 2003 (UNDP 2003).
Jebakan Kekurangan
Dalam perspektif ini, perlu dikemukakan bahwa orang-orang miskin mengalami
jebakan kekurangan (deprivation trap) disebabkan kerentanan dan
ketidakberdayaan mereka. Kerentanan dan ketidakberdayaan itu merupakan
konstruksi sosial yang terjadi akibat struktur ekonomi, politik, dan budaya.
Bila hal itu merupakan penyebabnya, program pengentasan kemiskinan harus
dimulai dari perbaikan struktur ekonomi.
Dengan demikian, tanpa perbaikan struktur ekonomi program penyaluran dana
kompensasi BBM hanyalah bagaikan memberikan ikan kepada mereka. Padahal, mereka
membutuhkan kail.
Sementara itu, mengenai struktur ekonomi saat ini, terdapat tiga elemen pelaku
ekonomi, yaitu sektor rakyat kecil, sektor swasta, dan sektor pemerintah.
Semestinya ketiga elemen itu harus saling menunjang. Namun, mereka berjalan
sendiri-sendiri dan yang sangat tampak ialah terjadi dualisme.
Dalam hal ini, ekonomi modern (pemerintah dan swasta) dan tradisional yang
bersal dari rakyat kecil. Kemudian, dalam tataran praksis, terjadi dialektika
di antara keduanya dengan hasil akhir selalu dikalahkan dan dipinggirkannya
sektor ekonomi tradisional.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan dengan cara penyaluran dana kompensasi BBM
itu, bisa dikemukakan beberapa cacatan. Pertama, terdapat keterkaitan yang erat
antara keadaan miskin seseorang dan kualitas SDM serta struktur ekonomi yang
ada.
Karena itu, yang diperlukan rezim SBY-Kalla lima tahun mendatang adalah
kejelasan rancang bangun, yang secara sistemik terencana dan terjadwal dengan
mengajukan rencana kerja serta target-target yang jelas dan terukur untuk
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Misalnya, untuk mengurangi pengangguran, program apa yang akan dilakukan selama
lima tahun ke depan dan berapa jumlah penganggur yang akan bisa diserap
lapangan kerja.
Kedua, tidak bisa dipungkiri -sebagaimana prediksi para ahli- bahwa dengan
kenaikan harga BBM saat ini, akan terjadi penurunan daya beli sekitar 3 persen,
khususnya masyarkat miskin dan hampir miskin (near poor).
Selain itu, akan terjadi inflasi sekitar 4 persen yang sudah barang tentu
berimplikasi turunnya pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3 persen. Semua perubahan
itu justru akan menambah jumlah orang miskin dan pengangguran.
Ketiga, ekonomi rakyat kecil akan tetap berada pada strata terbawah dan
tertindas dalam konstelasi ekonomi Indonesia. Sebab, realitas menunjukkan masih
terjadi eksploitasi sektor ekonomi kuat terhadap aktor-aktor ekonomi lemah yang
terdiri atas buruh pabrik, buruh tani, petani gurem, nelayan, buruh nelayan,
perajin kecil, dan pedagang kaki lima.
Keempat, pemberdayaan ekonomi rakyat kecil mutlak menghendaki koreksi yang
fundamental dalam dialektika hubungan ekonomi yang ada saat ini.
Selama hal itu tidak dilakukan, kehidupan rakyat miskin akan tetap miskin dan
mengalami proses involusi yang semakin parah. Bantuan-bantuan yang diberikan
pemerintah -semacam dana kompensasi BBM- hanyalah bersifat Sinterklas, yang
tidak akan berhasil mendorong ekonomi rakyat kecil ke posisi lebih tinggi.
Kelima, setiap tahun sektiar 20 persen atau Rp 70 triliun dari APBN kita
dipergunakan untuk mencicil utang luar negeri dan bunganya. Karena itu,
pemerintah seharusnya tetap meminta keringanan utang atau bahkan pembebasan
utang (debt hair cut/debt impunity. Bukan hanya memperjuangkan bisa
merestrukturisasi utang (debt restructurizing). Perasaan akan jatuh gengsi
untuk sementara dikesampingkan dahulu.
Lebih dari itu, harus ada penataan behavior menuju sense of crisis dari semua
pemimpin bangsa. Presiden, anggota DPR, DPD, hingga DPRD seyogianya mengerem
untuk meminta gaji dan tunjangan yang lebih besar. Apalagi jumlah pendapatan
yang besar itu -maaf- sering hanya digunakan untuk jalan-jalan, baik di dalam
negeri atau ke luar negeri.
*. Ali Maschan Moesa, ketua PW NU Jawa Timur
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi BBM: Jembatan Putus?
