[list_indonesia] [ppiindia] Komisi Kebenaran dan Persahabatan Tanpa Keadilan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Mar 2005 23:47:26 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/14/opini/1616573.htm
Senin, 14 Maret 2005
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Tanpa Keadilan
Oleh Florencio Mario Vieira
ATAS usulan Sekjen PBB Kofi Annan, kasus pelanggaran HAM Timor Timur mencuat
kembali. Diusulkan agar dibentuk tim guna membentuk Komisi Ahli.
Timor Timur (Timtim) yang dulu menjadi kerikil bagi Indonesia selama 23
tahun agaknya menjadi masalah yang terus menggelayuti. Komisi Ahli
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentu ada kaitan dengan pengadilan hak
asasi manusia (HAM) ad hoc yang dinilai tidak kredibel dalam upaya mengadili
para tersangka peristiwa tahun 1999. Guna mengantisipasi intervensi pihak
ketiga, Pemerintah Indonesia dan Timtim mendeklarasikan pembentukan Komisi
Kebenaran dan Persahabatan (KKP) 9 Maret lalu.
Sementara itu, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (KPKR) Timtim
sudah bekerja sejak lebih dari dua tahun lalu. Pertanyaannya, apakah KKP dan
KPKR tumpang tindih serta memperjuangkan rasa keadilan?
Putusan pengadilan HAM ad hoc membebaskan 17 dari 18 terdakwa. Eurico
Guterres, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) satu-satunya yang
tersisa, sementara kasasinya sedang diproses Mahkamah Agung. Bila Guterres
dijebloskan di penjara dapat "disimpulkan", dia mempunyai kekuasaan absolut
dan kekuatan extraordinary dalam merencanakan serta melaksanakan peristiwa
dahsyat yang menjadi sorotan dunia. Ataukah Guterres hanya tumbal untuk
melindungi kebijakan institusi, perorangan atau negara? Pertanyaan ini yang
menjadi keprihatinan internasional sehingga tuntutan untuk membentuk komisi
ahli menguat dan didukung Amerika Serikat.
PEMBENTUKAN KKP adalah atas inisiatif government to government yang
ujung-ujungnya rekonsiliasi antarnegara. Sedangkan yang dilakukan KPKR
sasarannya pada tingkat basis komunitas di Timor Timur maupun dengan warga
Indonesia termasuk WNI Keturunan Timor Timur (East Timorese Indonesian).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, "Daripada
muter-muter tetapi ujungnya adalah truth and reconsiliation, mengapa tidak
memakai pendekatan ini sejak awal dari pendekatan pengadilan yang katanya
tidak realistik, lama, biaya tinggi, dan belum tentu selesai" (Kompas,
2/2/2005).
Langkah ini adalah upaya diplomasi Indonesia agar kasus pelanggaran HAM di
Timtim bukan kebijakan state terlepas dari unsur pengambil keputusan pada
tingkatan tertentu mempunyai peran signifikan. Hal ini akan mengamankan
citra keputusan pengadilan HAM ad hoc yang tidak terpisahkan sebagai
institusi negara. Strategi ini akan menutup upaya pihak korban mendapatkan
keadilan atas kejahatan kemanusiaan karena hubungan kepentingan negara di
atas galanya.
Kompensasi atas pelanggaran HAM adalah persahabatan, bukan keadilan. Ruang
bagi korban untuk mendapatkan keadilan, tertutup. Hal yang sama, mandat
untuk KPKR tidak berwenang membicarakan upaya hukum. Dengan demikian, kedua
komisi hanya satu mata uang dengan dua sisi berbeda. Sasaran KKP
menyelamatkan Indonesia bahwa pelanggaran HAM Timtim bukan kebijakan negara,
sekaligus menyelamatkan "sutradara". Sedangkan sasaran KPKR adalah
rekonsiliasi di basis komunitas.
Pertanyaannya, sejauh mana keterkaitan antara perorangan yang mempunyai
peran dalam institusi baik sipil (politikus) maupun militer. Bila demikian,
sudah cukupkah membangun perdamaian hakiki di atas fondasi manusiawi yang
kokoh?
Dalam ajarannya, Paus Yohanes XXIII menyapa "semua orang berkehendak baik"
dengan mengatakan, mutlak perlu menciptakan perdamaian, dan ini tak mungkin
tercapai kecuali bila diupayakan dengan menghormati HAM, dan dilakukan dalam
kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Menempatkan problem kebenaran masa lalu
dan masa depan dalam rekonsiliasi, terutama menantang dan menggugat sikap
ksatria pelaku baik elite sipil, militer, polisi maupun di tingkat grass
root sekalipun, entah sebagai institusi maupun individu untuk berkisah dan
mengakui apa yang terjadi.
INDONESIA mempunyai posisi tawar yang kuat di KKP dalam memperbaiki
citranya. Bagi Timtim (terutama korban) suka atau tidak pada pendekatan ini,
tetap menjadi pilihan terbaik demi masa depan Timtim. Ketergantungan kepada
Indonesia adalah kenyataan. Mengutip Abdurrahman Wahid, "Indonesia bisa
hidup tanpa Timtim. Sebaliknya, tanpa Indonesia hidup Timtim susah" adalah
realistis. Indonesia dalam geopolitik dan ekonomi kawasan mempunyai peran
strategis dalam memberi kontribusi bagi masa depan Timtim. KKP adalah
win-win solution bagi kepentingan kedua negara.
Hal ini terindikasi dengan masih adanya standar ganda pemerintah Timtim yang
tidak menolak Komisi Ahli PBB, sedangkan Indonesia menolak. Upaya
pengungkapan kebenaran harus dilakukan secara komprehensif,
sekurang-kurangnya dimulai dari revolusi bunga di Portugal April 1975
sebagai entry point awalnya pergolakan perang saudara di Timtim, bukan
sebatas pelaksanaan dan pascapenentuan pendapat. Hal ini diperlukan karena
apa yang terjadi pada September 1999 berkaitan dengan aneka peristiwa
sebelumnya, termasuk mengungkap kontribusi signifikan
Amerika Serikat dan Australia yang mempunyai kepentingan di balik skenario
"invasi" serta "pendudukan" selama 23 tahun oleh Indonesia dan 60.000 korban
(laporan PBB) masa kekuasaan partai UDT dan Fretelin. Memulainya dari
peristiwa penentuan pendapat, Indonesia akan terinterpretasi dalam dokumen
KKP sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan yang diselesaikan tanpa upaya hukum
yang fair.
Jika lembaran gelap harus diakhiri demi persahabatan kedua negara dan rakyat
demi kebajikan ke depan, maka hal ini merupakan suatu pengorbanan yang harus
diterima atas cinta dan belas kasih.
Mengutip Paus Yohanes Paulus II, "Keadilan yang tertinggi masih dapat
berujung pada ketidakadilan yang terbesar. Hanya cintalah yang merupakan
pemenuhan keadilan karena keadilan dan kebajikan saja masih tetap dingin."
Florencio Mario Vieira Pemerhati Timtim, Alumnus John Heinz III, School of
Public Policy and Management, Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
Pennsylvania, AS
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Komisi Kebenaran dan Persahabatan Tanpa Keadilan
