[list_indonesia] [ppiindia] Kemiskinan Akibat Kenaikan Harga BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 22 Mar 2005 00:43:28 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104289
Kemiskinan Akibat Kenaikan Harga BBM
Oleh Hanik Uswatun Khasanah
Selasa, (22-03-'05)
Persoalan kemiskinan kembali menjadi menu menarik yang banyak
dibicarakan orang pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena,
kenaikan harga BBM disinyalir kuat telah menyebabkan peningkatan angka
kemiskinan di Tanah Air sekitar 2 persen dari angka sebelumnya.
Hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada berbagai penelitian
yang dilakukan banyak pihak terhadap efek dari kenaikan harga BBM yang berkisar
rata-rata secara keseluruhan mencapai 29 persen. Kenaikan harga BBM yang baru
diberlakukan awal bulan Maret lalu akan tetap menambah jumlah penduduk miskin
di Tanah Air kendatipun dana kompensasi pencabutan subsidi BBM dikucurkan oleh
pemerintah.
Berdasarkan prediksi Kepala Subdirektorat pada Direktorat Analisis
Statistik Badan Pusat Statistik Hamonangan Ritonga, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Besarnya tambahan orang miskin yang bakal terjadi adalah sebanyak 2 persen dari
total penduduk atau sekitar 4 juta orang. Sebuah angka fantastis yang sangat
memprihatinkan.
Dalam penjelasannya itu, dana kompensasi yang dibutuhkan oleh
setiap penduduk miskin sebesar Rp 23 ribu rupiah. Dengan patokan itu, dana
kompensasi dari kenaikan harga BBM senilai Rp 18,1 triliun (dikurangi biaya
monitoring) yang akan dikucurkan oleh pemerintah nanti hanya akan menjangkau
sekitar 30 persen penduduk miskin. Dari angka ini kemudian dapat disimpulkan
bahwa jumlah penduduk miskin akan berkurang sebanyak 2 persen.
Namun demikian, di sisi lain terdapat sekitar 40 persen dari
penduduk yang sedikit berada di atas garis kemiskinan (10,5 persen dari total
penduduk) yang tidak menerima dana kompensasi tersebut. Dengan kenaikan harga
BBM itu, penduduk golongan ini akan langsung merosot statusnya menjadi
masyarakat miskin. Hal ini menjelaskan bahwa sebanyak 40 persen dari 10,5
persen penduduk hampir miskin di Indonesia atau setara dengan 4 penduduk kita
akan jatuh miskin. (Koran Tempo, 14/03/2005).
Dari gabungan data-data di atas, maka tidak salah bila diungkapkan,
kenaikan harga BBM yang dijelaskan Pemerintah Indonesia akan cukup mampu
meminimalisir angka kemiskinan di negara yang sedang mengalami sengketa
teritorial di Ambalat ini, hanyalah isapan jempol belaka. Kenaikan harga BBM
justru ikut menyumbang peningkatan angka kemiskinan yang beberapa waktu lalu
sudah bisa sedikit dieliminir dengan penurunan status 40 persen penduduk hampir
miskin di Indonesia.
Karena itulah tidak mengherankan bila sebanyak lima fraksi besar
DPR RI tetap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tanpa
persetujuan pihak DPR itu. Pun dalam Rapat Konsultasi antara Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR RI soal kebijakan kenaikan harga BBM (14/13) di
Pustaka Loka Nusantara IV, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP)
melakukan walk out. Bahkan Rapat Paripurna DPR yang membahas kenaikan harga BBM
sejak tanggal 15 Maret 2003 berlangsung alot, berbuntut ricuh dan berakhir
buntu setelah Fraksi PDIP dan PKB juga melakukan walk out, Kamis (17/3).
Di samping itu, banyak elemen masyarakat sampai hari ini terus
melakukan protes dan demontrasi menolak kenaikan harga BBM dan meminta agar
harga BBM diturunkan kembali. Di tengah persoalan sengketa wilayah Ambalat
antara Indonesia dan Malaysia, demontrasi menolak kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM ini masih bisa kita jumpai di berbagai wilayah Indonesia.
Minimal ada tiga alasan fundamental kenapa aksi demontrasi itu
masih marak dilakukan.
Pertama, pemerintah ketika membuat kebijakan menaikkan harga BBM
sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat sebagai stakeholder utama.
Motif kenaikan harga BBM adalah ekonomi dengan standar harga dunia dan pasar
serta asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) semata. Dalam hal ini
faktor realitas sosial sama sekali tidak menjadi landasan pentimbangan dalam
rencana kebijakan pemerintah tersebut. Padahal kenaikan harga BBM itu sangat
membebani kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Kedua, kenaikan harga BBM hanya akan semakin menambah beban
masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi.
Khususnya masyarakat marginal yang hidupnya serba kekurangan. Kenaikan harga
BBM telah mengakibatkan efek domino di masyarakat sebab selalu diikuti dengan
melonjaknya harga berbagai kebutuhan makanan pokok yang selalu dikonsumsi
masyarakat akar rumput. Belum lagi ditambah dengan naiknya ongkos angkutan umum
yang kian mencekik leher masyarakat miskin kita.
Ketiga, adanya kekhawatiran tidak sampainya dana kompensasi dari
kenaikan harga BBM ke tangan yang berhak menerimanya. Diprediksikan oleh banyak
kalangan akan terjadi lagi apa yang disebut sebagai "tradisi korupsi". Hal ini
cukup beralasan sebab mental korupsi masyarakat Indonesia masih tergolong
tinggi.
Karena itulah, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai tidak etis.
Bahkan muncul tudingan bahwa pemerintah kurang kreatif dalam mencari alternatif
penyelesaian terhadap defisit APBN. Padahal di luar kebijakan menaikkan harga
BBM ini masih terdapat alternatif lainnya yang lebih baik, seperti melakukan
pemberantasan korupsi secara serius dan kontinyu serta menerapkan pajak
terhadap barang-barang mewah.
Kemiskinan Temporal dan Struktural
Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah klasik yang hingga hari
ini belum terselesaikan secara baik. Ia adalah bagian dari masalah kemanusiaan
yang selalu dihadapi umat manusia di pelbagai belahan dunia, terutama di
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebab dan sifatnya bisa bervariasi,
ada yang bersifat temporal atau perorangan, seperti karena sikap mental atau
fisik, dan ada pula yang bersifat stuktural karena eksploitasi dalam pola
hubungan yang tidak adil dan represif dari seseorang atau suatu kelompok pada
seseorang atau kelompok lainnya.
Dalam konteks ini, Ahmad Sanusi mengelaborasi lebih jauh bahwa
kemiskinan temporal adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh cacat jasmani atau
jiwa atau pola akibat malapetaka yang menimpa seseorang. Cacat jasmani atau
mental bisa mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja seperti biasanya hingga
menyebabkan tidak produktif dan menjadi miskin. Demikian pula bencana alam atau
kemarau panjang yang menyerang petani dapat pula menyebabkan kemiskinan.
Berbeda dengan kemiskinan stuktural. Dawan Raharjo dalam Esei-esei
Ekonomi Politik menganalisa faktor kemiskinan stuktural dengan bertolak dari
keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola interaksi pada
institusi-institusi tertentu. Karena itu, kemiskinan jenis ini tidak
semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri dan
dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat dari eksploitasi yang cenderung
represif dan dehumanis.
Tidak terlalu berlebihan kiranya bila kemiskinan yang diakibatkan
oleh kenaikan harga BBM ini dimasukkan dalam kategori kemiskinan struktural
yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada nasib
masyarakat miskin. Masyarakat miskin hanya dijadikan kedok dari kebijakan
pemerintah yang terkesan baik. Namun secara substantif, justru sangatlah buruk
dan eksploitatif. ***
(Penulis, aktivis sosial, peneliti pada
Serikat Perempuan Merdeka - SPM, Yogyakarta).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Kemiskinan Akibat Kenaikan Harga BBM
